IDXChannel - Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) menyebut, hilirisasi minerba menjadi kunci meningkatkan ekonomi nasional.

Menurut Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, ini karena minerba memiliki nilai yang tinggi serta menjadi komoditas yang sangat diminati di pasar global.

"Tentunya ini menjadi kunci dan pondasi. Hilirisasi minerba, termasuk juga sebenarnya berbagai macam produk lainnya, seperti produk berbasis agro, rumput laut, udang, itu punya nilai yang kompetitif dan diminati pasar global," katanya dalam program Market Review IDX Channel, Jumat (11/10/2024).

Dengan minerba sebagai kunci meningkatkan ekonomi nasional, Anggawira mengatakan, Indonesia perlu mendorong terus hilirisasi pada produk minerba sampai ke produk turunan.

Dia menilai, ini akan menjadi salah satu pondasi kuat untuk Indonesia tidak lagi menjadi eksportir bahan mentah.

"Seperti stainless steel, itu kan turunannya banyak sekali. Kalau kita bisa, itu akan membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. PR-nya hanya tinggal menjahit industri dengan inovasi-inovasi agar pemain global ini mau berinvestasi di Indonesia, sehingga bisa terjadi alih teknologi juga," ujarnya.

Anggawira menuturkan, secara angka, hilirisasi minerba serta paket kebijakan pemerintah terkait hilirisasi sudah berhasil memberikan output yang positif. Ini bisa dilihat dari pergerakan emiten-emiten tambang, khususnya minerba di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang nilainya terus naik.

"Kalau kita lihat juga pergerakan di lantai Bursa, emiten-emiten tambang khususnya mineral sekarang lagi kinclong, naik terus. Hanya kan jangan sampai terhenti pada suatu step saja," kata Anggawira.

"Kita harus bersaing juga dengan negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia yang tengah agresif. Kita harus bisa lebih punya langkah-langkah yang bisa mendahului langkah mereka," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri PUPR sekaligus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa sebanyak 16 pengusaha batubara akan berinvestasi di IKN. Basuki menjelaskan bahwa para pengusaha ini akan berfokus pada sektor ritel dan hiburan, seperti pembangunan bioskop.

"Itu kan ternyata pengusaha besar. Saya siapkan yang ritel. Tapi ritel juga akan ditangani, mereka akan masuk. Itu macam-macam. Ada yang terutama untuk hiburan. Ada yang mau bioskop, ada yang untuk meng-create (economic) crowd," ujar Basuki kepada awak media di Kementerian PUPR, Kamis (10/10).

Basuki menyebutkan bahwa 16 pengusaha besar tersebut diperkirakan akan hadir di IKN dalam acara Kompas 100 CEO Forum yang akan diadakan pada 11 Oktober mendatang. Otorita IKN juga akan menyiapkan lahan yang dapat digunakan oleh para pengusaha batu bara tersebut untuk membangun investasi mereka.

"Tipe investasi yang dilakukan beragam. Kami menyiapkan lahannya," ungkap Basuki.

Saat ini, investasi tersebut masih dilakukan secara individual. Namun, ke depannya para pengusaha tersebut berencana membentuk konsorsium.

"Mereka ingin membentuk konsorsium, karena mereka bilang, 'Pak, kami ini penambang, kalau bisa kami bentuk konsorsium,'" jelas Basuki.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerima sejumlah perusahaan pertambangan yang berencana untuk berinvestasi di IKN. Hal ini dibahas dalam rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta yang turut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan P. Roeslani, dan Basuki Hadimuljono.

Beberapa perwakilan perusahaan tambang yang hadir antara lain Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Garibaldi Thohir, CEO Bumi Resources Adika Nuraga Bakrie, Wakil Presiden Direktur PT Indika Energy Aziz Armand, serta pengurus Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Adri Martowardojo.

Menteri Investasi Rosan P. Roeslani menyatakan bahwa 16 perusahaan tambang tersebut nantinya akan membentuk konsorsium untuk berinvestasi di IKN.

"Rencananya mereka akan membentuk konsorsium bersama. Jadi kalau untuk membangun, misalnya properti, akan diserahkan ke ahli properti," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/10).