Rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek mendapatkan banyak pertentangan, salah satunya datang dari pengusaha rokok dan pedagang pasar. Rencana tersebut masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan menilai kebijakan yang mengatur terkait kemasan polos sangat eksesif. Sebab, semua desain produk tembakau dibuat seragam atau sama.

"Di mana di situ ada satu pasal yang mengatur akan mengatur mengenai desain dan tulisan. Tetapi tidak menyebut oleh siapa yang akan mengatur. Tiba-tiba muncullah di bulan akhir Agustus itu rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang kami nilai sangat eksesif sekali. Di mana disitu akan diatur mengenai desain kemasan semua dibuat seragam. Nanti kalau saya bilang polos dibilang nggak polos karena masih ada tulisannya masing-masing brand tapi dibuat seragam," kata Henry dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Dia pun menyebut beberapa hal di RPMK dinilai kurang tepat. Bahkan aturan tersebut dapat memicu kontroversi-kontroversi. Dengan begitu, dia menilai industri hasil tembakau akan dibuat menjadi sunset industry.

"Dan ujung-ujung kan secara perlahan industri ini akan habis. Di beberapa pasal ini menyebutkan bahwa penjualan 200 meter dari tempat pendidikan dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang mengatur iklan-iklan di media elektronik maupun media non-elektronik. Dan memang seakan-akan industri ini dipojokkan untuk menjadi stigma industri yang paling berbahaya," terangnya.

Senada, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) Benny Wachjudi mengatakan aturan berjualan rokok kemasan polos dapat membahayakan kelangsungan usaha. Menurutnya, aturan tersebut menyebabkan pengusaha tidak bisa bersaing dengan sehat lantaran semua kemasannya sama.

"Hal ini membahayakan bagi kelangsungan usaha, karena tidak bisa bersaing memperlihatkan keunggulan dari segi brand yang sudah bangun puluhan tahun, ini sama aja kayak rokok-rokok lain, termasuk rokok ilegal," kata Benny.

Kemudian dia menilai aturan tersebut dapat merugikan industri rokok. Saat ada larangan iklan yang menunjukan terang-terangan, pihaknya masih bisa mengakali dengan logo brand. Apabila logo juga tidak diperbolehkan, hal ini dapat merugikan pihaknya..

"Kalau iklan tidak boleh menunjukkan rokok, dilarang ketat, tapi masih boleh pakai logo. Nanti nggak ada lagi, terus terang memberikan kerugian kepada kami dan keuntungan rokok ilegal. Kami sangat mengharapkan tidak terjadi rokok kemasan ini," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro mengatakan PP 28/2024 sangat membebani pihaknya lantaran tidak berpihak pada ekonomi rakyat. Dia pun menyoroti aturan larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter tidak mempunyai alasan yang jelas.

Dia menyebut larangan berjualan dengan radius 200 meter dapat mengancam keberlangsungan hidup pedagang pasar. Apalagi rokok berkontribusi pada produk fast moving.

"Pp 28/2024 terus terang sangat membebani usaha anggota Aparsi karena tidak pro ekonomi kerakyatan. Poin penolakan 200 meter tidak bisa diterapkan karena dasarnya tidak jelas pertama. Kedua karena gimana pengawasannya. Artinya 200 meter ini nggak bisa," kata Suhendro.

Kemudian pihaknya juga menolak rokok kemasan polos. Dia menilai apabila peraturan tersebut diterapkan akan sulit membedakan antara rokok legal dan rokok ilegal. Selain itu, dengan kemasan rokok polos ini dapat meresahkan konsumen loyal.

"Kemasan polos ini rokok legal dan ilegal jadi sulit membedakan. Kedua, harga jual yang dijual ini dapat meresahkan konsumen loyal. Dua hal ini kami tolak," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengklaim Peraturan Pemerintah No. 28/2024 (PP Kesehatan) akan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp200 triliun pertahun apabila tetap diimplementasikan.

Ketua Umum Gaprindo Benny Wahyudi menjelaskan, banyak aturan yang sangat merugikan pelaku usaha industri rokok di dalam PP Kesehatan. Salah satu yang paling signifikan, sambungnya, yaitu larangan penjualan rokok dalam 200 meter dari tempat pendidikan atau tempat bermain anak (Pasal 434 huruf e PP Kesehatan).

Tak hanya itu, sambungnya, banyak pasal lagi yang diyakini juga akan berdampak negatif ke industri lain. Oleh sebab itu, total kerugian perekonomian akan sangat besar atas pemberlakuan PP Kesehatan tersebut.

"Ya mungkin kasarnya Rp150—200 triliun kerugian pertahun apabila PP itu diberlakukan, karena itu menyangkut periklanan terdampak, media streaming, retail juga barang tentu, kami juga, ada semua kajiannya," klaim Benny dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Tak hanya PP Kesehatan, dia juga mengecam sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Benny secara terkhusus menyoroti soal aturan standarisasi kemasan rokok dalam RPMK itu.

"Kami tidak setuju karena mengarah pada rokok polos," jelasnya.

Gaprindo, sambungnya, juga sudah menyampaikan surat resmi kepada kementerian terkait termasuk juga pimpinan DPR terkait masukan untuk perbaikan PP Kesehatan dan RPMK tentang Produk Tembakau. Benny menjelaskan, pihaknya meminta sejumlah pasal untuk dihapus atau sekadar direvisi.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama 20 asosiasi lintas sektor industri hasil tembakau (IHT) sepakat menolak regulasi PP Kesehatan karena dirasa membatasi ruang pertumbuhan industri sekaligus mengancam keberlanjutan usaha.

Wakil Ketua Umum Apindo Franky Sibarani mengatakan, pihaknya akan mengirimkan petisi penolakan regulasi tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Kita akan bersama-sama mengirimkan petisi ini, bersama surat kepada Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan atau menyetop pemberlakuan PP 28/2024," kata Franky di Kantor Apindo, Rabu (11/9/2024).

Dia menuturkan, berbagai keluhan dari sektor terkait, termasuk ritel, pertanian dan kreatif yang berkaitan dengan IHT terus berdatangan. Para asosiasi lintas sektor ini juga merasa kebijakan diambil tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan dampak ekonomi.

Gabungan pengusaha rokok dan petani tembakau mengkritik kebijakan standardisasi yang dilakukan pemerintah dengan penerapan kemasan produk tembakau dan rokok elektrik polos tanpa merek.

Kebijakan itu diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Kritik mereka sampaikan dalam pernyataan sikap yang dibacakan di kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Rabu (11/9). Mereka merupakan perwakilan dari APINDO, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).

Mereka mengatakan penerapan kebijakan kemasan polos itu justru berpotensi membuat pelaku usaha rokok ilegal dapat semena-mena memalsukan kemasan produk resmi serta tidak membayar cukai. Hal ini akan berdampak negatif bagi seluruh mata rantai industri hasil tembakau Indonesia, maupun bagi negara.

"Karenanya, kami mohon pemerintah tidak semakin menyuburkan peredaran rokok ilegal dengan mendorong regulasi eksesif," kata mereka.

Mereka meminta agar Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto membatalkan aturan tersebut.

"Kami memohon kepada bapak presiden dan bapak presiden terpilih agar tidak menyetujui ketentuan standarisasi berupa kemasan polos dengan menghilangkan identitas merek produk tembakau dalam RPMK yang akan segera disahkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Hal ini berpotensi mendorong makin maraknya produk ilegal yang merugikan semua pihak dan menggerus penerimaan negara," kata mereka.

Dalam kesempatan itu, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi menyayangkan kebijakan tersebut. Menurutnya, industri hasil tembakau (IHT) berperan penting dalam menggerakkan perekonomian.

IHT, katanya, merupakan sumber penerimaan negara yang cukup besar. Hal itu terlihat dari pendapatan negara yang berasal dari cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar Rp218,6 triliun pada 2022 dan sebesar Rp213,5 triliun.

Angka tersebut katanya lebih besar dibandingkan dividen yang disetorkan BUMN ke negara. Dividen BUMN tercatat sebesar sebesar Rp40 triliun pada 2022 dan sebesar Rp81,2 triliun pada 2023.

"tu termasuk semua BUMN, bank dan Pertamina, semuanya digabung hanya Rp80 triliun. Sementara kami Rp231 triliun. Jadi dalam hal ini, kami merasa peran industri hasil tembakau sangat dan masih amat penting," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi menyebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tak dilibatkan dalam pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 Tentang Peraturan Pelakanaan UU Kesehatan atau PP Kesehatan.

“Kemenperin itu ikut membahasa tapi tidak disertakan dalam paraf,” ujarnya dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

PP Kesehatan menuai kritik dari para pengusaha di industri rokok. Aturan yang ditentang yakni pasal 434 yang melarang penjualan rokok secara eceren. Aturan itu dinilai akan membuat omzet pengusaha turun signifikan lantaran rokok merupakan produk penopang omzet usahanya.

Namun Benny mengatakan, hal yang paling dikhawatirkan oleh pihaknya adalah semakin maraknya rokok ilegal. Rokok ilegal dinilai akan membuat kerugian pada negara lantaran tidak dikenakan cukai.

Pihaknya merasa dirugikan dengan kehadiran rokok ilegal lantaran kuota penjualan yang ada di pasar yang harusnya hanya rokok legal, namun disusupi oleh rokok ilegal.

“Kami ini justru sangat mengharapkan kepada pemerintah agar rokok ilegal tolong dong diberantas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah meninjau kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 Tentang Peraturan Pelakanaan UU Kesehatan.

Wakil Sekretaris Jenderal APSSI Herninta Defayanti menjelaskan, beleid yang salah satunya memuat tentang pelarangan menjual rokok secara eceren membuat omzet pedagang pasar anjlok hingga 30 persen.

Herninta bilang rokok merupakan salah satu komoditas atau produk yang cepat terjual bahkan menjadi penopang utama untuk omzet mereka.

“Terkait polemik PP Kesehatan utamanya pasal 434 tentang penjualan rokok eceren menjadi pukulan keras bagi pedagang pasar yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 30 persen. Rokok itu produk yang fast moving dan menjadi penopang omzet. Sehingga menurut kami aturan yang mengenai penjualan rokok secara eceren perlu ditinjau ulang,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (13/8/2024).