Jakarta: PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menjalin kerja sama penjaminan Kontra Bank Garansi (KBG) dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Seremonial kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Pemasaran Askrindo Syariah, Achmad Rizali dengan Direktur Treasury & International Banking BSI, Ari Rizaldi.

Direktur Utama Askrindo Syariah Kokok Alun Akbar menjelaskan, kerja sama ini merupakan addendum dan pernyataan kembali (restatement) untuk produk Kontra Bank Garansi (KBG) yang sebelumnya telah berjalan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat dukungan terhadap sektor usaha, khususnya bagi para pelaku usaha yang memerlukan jaminan dalam berbagai transaksi khususnya Non Cash Financing.

"Selama dua tahun terakhir kerjasama dengan BSI, terjadi pertumbuhan yang cukup baik dari sisi nilai kafalah dan jumlah debitur yang dijamin, dimana sebagian besar didominasi oleh penjaminan produk KUR Syariah dan Mikro," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 31 Oktober 2024.
Sementara itu, Ari Rizaldi mengatakan, kerja sama ini dapat menjadi solusi semua pihak, tidak hanya BSI dan Askrindo Syariah namun juga masyarakat. Khususnya kontraktor yang membutuhkan layanan Bank Garansi berakad syariah dengan nominal potensi Rp1 triliun pada proyek–proyek pemerintah.

Baca juga: Anak Muda Diajak Supaya Melek Asuransi

Askrindo Syariah sebelumnya juga telah melakukan beberapa kerja sama dengan BSI antara lain penjaminan untuk produk pembiayaan KUR Syariah, pembiayaan Mikro, dan Ritel. Selain itu, Askrindo Syariah bekerja sama dengan BSI untuk layanan kustodian syariah, dalam rangka mitigasi risiko untuk mengadministrasikan portofolio efek syariah yang dimiliki oleh Askrindo Syariah.

Hingga saat ini total layanan kustodian syariah mencapai Rp750 miliar dan kedepannya akan ditingkatkan lagi. Alun juga mengatakan, guna meningkatkan angka penjaminan pembiayaan di akhir 2024 dan tahun mendatang, Askrindo Syariah terus gencar melakukan kerja sama dengan berbagai mitra bisnis yang strategis.

"Kami terus meningkatkan perolehan nilai kafalah dan IJK untuk dapat mencapai target di akhir tahun ini dan tahun kedepan," jelasnya.

Ia menegaskan, dengan kerja sama ini menunjukkan dukungan serta peran perusahaan dalam mendukung program pemerintah untuk memberikan kemudahan akses penjaminan pembiayaan syariah, terutama bagi UMKM sehingga perusahaan memiliki kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan penjaminan anggota Holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi (Indonesia Financial Group/IFG), PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo merespons kebijakan Presiden Prabowo yang berencana menghapus utang 6 juta petani dan nelayan yang tercatat di perbankan.

Adapun detal program pemutihan utang ini menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang tengah disiapkan.

"Terkait dengan rencana [hapus tagih utang petani dan nelayan] tersebut, Jamkrindo sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah, mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Aribowo kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Aribowo mengatakan, Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan yang juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah berkomitmen menumbuhkembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

"Jamkrindo masih menunggu kebijakan pemerintah terkait hal tersebut dan siap melaksanakan penugasan dari pemerintah," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, sampai dengan September 2024, Jamkrindo telah mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp248,5 triliun dengan jumlah terjamin sebanyak 6 juta UMKM. Perusahaan utamanya ditugaskan pemerintah menjamin kredit usaha rakyat (KUR) yang tidak dibebankan jaminan kepada nasabahnya hingga Rp100 juta.

Sebelumnya, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim mengatakan perusahaan penjaminan dan asuransi kredit harus meningkatkan dana cadangan mereka untuk merespons kebijakan Prabowo tersebut.

"Perusahaan juga perlu mengevaluasi iuran penjaminan atau asuransi kreditnya dengan mempertimbangkan risiko penghapusan utang tersebut, termasuk meningkatkan cadangannya," kata Abitani.

Keinginan penghapusan utang ini terbuka ke publik pada pekan lalu. Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan utang bank untuk petani dan nelayan sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menuturkan, semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998. Meski penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus.

Akibatnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperluas layanan Bank Garansi melalui kerja sama dengan Unit Usaha Syariah PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida Jakarta).

“Kerja sama ini dapat menjadi solusi semua pihak, tidak hanya BSI dan Jamkrida Jakarta, juga masyarakat khususnya kontraktor yang membutuhkan layanan Bank Garansi berakad syariah dengan nominal potensi lebih dari Rp 500 miliar pada proyek–proyek pemerintah,” kata Anna Kristanty, Senior Vice President of International and Financial Group BSI dalam siaran pers, Rabu (25/9).

Selain itu, kerja sama ini dapat membantu travel haji dan umrah di Tanah Air yang jumlah totalnya lebih dari 2.000 perusahaan. Menurut Anna, perusahaan travel haji dan umrah membutuhkan layanan Bank Garansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Adapun layanan Bank Garansi yang sesuai prinsip syariah ini akan memenuhi berbagai macam kebutuhan. Seperti Bank Garansi Penawaran, Uang Muka, Pelaksanaan, Pemeliharaan, Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Di sisi lain juga dapat memberikan rasa aman bagi pemberi kerja atas proyek yang dijalankan.

Direktur Utama Jamkrida Jakarta Agus Supriadi mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi pintu sinergi dalam mendukung pemerintah untuk menjamin terlaksananya project-project strategis pemerintah melalui produk Bank Garansi yang berlandaskan prinsip syariah.

“Kami berharap kerja sama ini mempercepat proses bisnis nasabah dengan aman dan prudent serta dapat mengoptimalkan potensi ekonomi Masyarakat secara umum,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri penjaminan Indonesia mengalami penurunan outstanding penjaminan menjadi Rp415,57 triliun per Juni 2024. Angka tersebut turun tipis 0,06% month to month (mtm) dari Rp418,34 triliun pada Mei 2024.

Kendati demikian, nilainya mengalami pertumbuhan 16,38% secara tahunan (YoY) dibandingkan Juni 2023 sebesar Rp357,06 triliun. Sementara itu, beban klaim juga turut meningkat 22,11% menjadi Rp4,36 triliun per Juni 2024 dari Rp3,57 triliun per Mei 2024.

Apabila dibandingkan dengan Juni 2023 beban klaim sebesar Rp2,88 triliun melonjak 51,26%. Hal tersebut mengindikasikan terjadi peningkatan klaim penjaminan sedangkan aset yang dijaminkan mengalami penurunan.

Melihat fenomena tersebut, Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) Agus Subrata mengungkap industri penjaminan di Indonesia sangat tergantung kepada kondisi perbankan nasional.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) melaporkan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL), termasuk kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membengkak pada paruh pertama 2024. Per Juni 2024, NPL gross UMKM mencapai level 4,04%, mendekati ambang batas 5%.

“Secara umum tentunya kondisi ini mempengaruhi terhadap meningkatnya klaim penjaminan akibat meningkatnya kredit macet di perbankan,” kata Agus saat dihubungi Bisnis pada Selasa (20/8/2024).

Agus mengatakan untuk mengantisipasi hal tersebut menurutnya perusahaan penjaminan harus mampu membuka diri untuk mengembangkan pasar di luar penjaminan kredit perbankan yang masih menjadi ranah penjaminan.

Beberapa potensi pasarnya adalah penjaminan atas surat utang, penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond), penjaminan bank garansi (kontra bank garansi), penjaminan surat kredit, berdokumen dalam negeri, penjaminan letter of credit, penjaminan kepabeanan, dan penjaminan cukai yang sampai saat ini masih sangat minim bahkan belum tersentuh oleh perusahaan penjaminan.

Tidak hanya sampai disitu, Agus mengatakan perusahaan penjaminan juga harus mampu meningkatkan kemampuannya dalam melakukan manajemen risiko yang prudent sehingga mampu mengelola risiko dengan baik serta upaya bagaimana melakukan mitigasi risiko nya diantaranya melalui skema co-garansi atau re-garansi.

Pihaknya pun optimistis prospek industri penjaminan masih terbuka luas, di samping masih banyaknya produk-produk penjaminan yang belum dikembangkan, juga karena besarnya jumlah UMKM di Indonesia.

“Saat ini lebih dari 65 juta unit/individu UMKM, tetapi baru sedikit saja yang mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Disinilah peran penjaminan harus hadir sebagaimana amanah UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Aribowo mengungkap penurunan outstanding penjaminan dapat dipengaruhi oleh peningkatan beban klaim yang signifikan.

Namun demikian, lanjut dia, di Jamkrindo peningkatan klaim tidak serta merta menurunkan aset yang dijaminkan

“Karena volume penjaminan baru yang dicapai tiap bulan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan klaim yang terjadi,” kata Aribowo saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa (20/8/2024).

Di sisi lain, Aribowo menyebut ada beberapa strategi yang disiapkan dalam menyikapi fenomena kenaikan klaim antara lain management cash flow perusahaan, melakukan renegosiasi TC penjaminan, serta selektif dalam memilih mitra penerima jaminan.“Diperkirakan peningkatan klaim masih akan terjadi hingga akhir tahun 2024,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG -- PT Jamkrida Jabar tahun ini akan terus menggenjot kinerja untuk memberikan penjaminan kredit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat dan nasional.

Plt Direktur Utama Jamkrida Jabar Agus Subrata mengatakan sesuai dengan UU Nomor 1 2016, industri penjaminan ini harus mendorong kemajuan ekosistem koperasi dan UMKM.

Sehingga, dalam satu atau dua tahun ke depan, pihaknya menargetkan portopolio penjaminan PT Jamkrida Jabar lebih dari 50% menjamin kredit UMKM.

"Saat ini [portopolio] UMKM itu kita jamin 30% dari portopolio Jamkrida Jabar, ke depan target kami 1-2 tahun ke depan sudah 50% nya, dan mungkin lebih ke depan harus mayoritas," ungkap dia kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Peluang tersebut terbuka cukup besar. Pasalnya menurut Agus, Jamkrida Jabar menjadi satu-satunya perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha jaminan, yang memili izin operasi secara nasional.

"Artinya kita bisa menjalankan usaha tidak hanya di Jawa Barat, tapi di luar Jawa Barat pun bisa," ungkap Agus.

Untuk itu, pihaknya melakukan co-guarantee atau penjaminan bersama dengan Jamkrida daerah lain untuk memanfaatkan keunggulan yang saat ini dimiliki untuk menjalankan bisnis di seluruh Indonesia.

Agus yang juga merupakan Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) itu menilai, potensi penjaminan kredit UMKM ini sangat besar. Pasalnya, saat ini hanya ada beberapa pelaku industri saja yang masuk di dalamnya.

"Ini besar sekali, kalau kita lihat penjaminan kredit di Bank Bjb saja, kita baru bisa mengcover 10%-nya," ungkap dia.

Sehingga, ia juga menilai perlu adanya suntikan permodalan untuk meningkatan gearing ratio sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa mengoptimalkan potensi tersebut.

"BUMD itu harus sesuai aturan, harus persetujuan dari pemegang sahamnya, Pemprov Jabar, kemudian juga harus juga pengesahan dari DPRD, sehingga penambahan modal itu harus melalui tahapan itu, sehingga perlu Waktu dan kajian," jelasnya.

Sehingga, ia menyambut baik langkah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membuka peluang pemerintah daerah lain, baik kota maupun kabupaten untuk menyuntikan modal terhadap Jamkrida Jabar.

"Karena penyertaan modal itu bagi perusahaan penjaminan itu berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan, kalau equitas perusahaannya besar, gearing ratio akan naik, aturan OJK kan Gearing Ratio itu kan dikali 40 dari equity," ungkapnya.

Sehingga, dengan besarnya gearing ratio ia optimis akan sejalan dengan besarnya kapasitas perusahaan untuk menjamin nilai kredit yang dijaminkan oleh perbankan.

"Mengingat posisi UMKM, koperasi banyak di Kabupaten Kota," ungkap dia.

JAKARTA - PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida) menggelar seremonial penandatanganan kerjasama dengan beberapa unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) seperti MNC Asset Management, MNC Insurance, MNC Insurance Broker, dan MNC Life.

Penandatangan dilakukan oleh Dirut MNC Insurance Broker Fakhrul Razy, Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi, Dirut MNC Life Risye Dillianti dan Direktur Marketing MNC Insurance Rizki Lovanto Soedjoko dengan beberapa pimpinan Jamkrida dari seluruh Indonesia.

"Jadi kita hari ini ada tandatangan nota kesepahaman antara unit bisnis MNC salah satunya kami, MNC Asset Management dengan seluruh Jamkrida di Indonesia ada 18 totalnya yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda)," jelas Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi usai penandatanganan di Training Room 1&2 Lantai 3, iNews Tower, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Dimas bilang, MNC Asset sebagai salah satu manajer investasi di Indonesia nantinya akan mengelola dana dari Jamkrida. Sementara dengan unit bisnis MNC Kapital lainnya, kerjasama terkait dengan asuransi untuk teman-teman di Jamkrida secara keseluruhan.

"Kami dari MNC Group di bawah PT MNC Kapital memberikan support penuh terhadap usaha bisnis penjaminan kredit yang ada di Indonesia khususnya melalui rekan-rekan yang ada di Jamkrida karena bisnis penjaminan kredit merupakan bisnis yang cukup baik. Apalagi mereka ini kan BUMD jadi dari oleh dan untuk provinsi masing-masing," tutur Dimas.

Melalui kerja sama ini, Dimas berharap dengan dukungan dari MNC Grup kepada Jamkrida, bisnis kredit di Indonesia akan semakin sukses ke depannya.

JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) berencana memperluas kerja sama dengan MNC Group di berbagai aspek. Ekosistem bisnis yang dibidik di antaranya media, financial services, media finances services, entertainment hospitality, hingga di bidang energi.

Saat ini wadah bagi perusahaan penjaminan daerah itu sudah menjalani kerja sama dengan salah satu unit usaha MNC Group, yakni PT MNC Asset Management. Direktur MNC Asset Management , Dimas Aditya Ariadi mengatakan, kolaborasi dengan Aspenda bisa diperluas lagi ke dalam ekosistem MNC Group.

?Harapan dari kami semakin mempererat kerja sama Aspenda dengan MNC Asset secara khusus, dan secara umum Aspenda akan mempererat kerja sama dengan MNC Group, ekosistem MNC Group secara keseluruhan baik itu media finances services, entertainment hospitality dan juga energi,? ujar Dimas saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Kolaborasi MNC Asset Management dan Aspenda sudah berjalan cukup lama. Dimas mencatat, kemitraan yang dibangun terjadi sejak 2016 silam, sehingga 60% dari total PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) di Indonesia merupakan klien MNC Asset Management.

?Kerja sama kami dengan Aspenda sejak tahun 2016, dimana memang sampai hari ini kami masih berhubungan baik dengan rekan-rekan Aspenda, dan memang lebih dari 60 persen dari Jamkrida yang ada di seluruh Indonesia telah menjadi klien kami,? paparnya.

MNC Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang sudah eksis di pasar modal selama 24 tahun lebih. ?Adapun MNC Asset di sini sebagai manajer investasi yang mana membantu untuk salah satunya pengelolaan investasi di dalam Jamkrida masing-masing ya, yang ada 18 tersebut,? ucap Dimas.

Jakarta: PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Pangkalpinang membukukan volume penjaminan hingga Juni 2024 sebesar Rp983 miliar atau tumbuh 22 persen. Pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) tercatat sebesar Rp23 miliar dan pendapatan subrogasi (peralihan hak tagih dari lembaga keuangan) Rp2 miliar.

Pemimpin Cabang Pangkalpinang PT Jamkrindo Dedi Wardhani menuturkan, porsi terbesar volume penjaminan Jamkrindo Cabang Pangkalpinang adalah penjaminan program pemerintah yakni kredit usaha rakyat (KUR) yang pada Juni 2024 sebesar Rp432,8 miliar, tumbuh 65 persen.

"Selain penjaminan KUR, kami juga memiliki line of business suretyship, konsumtif, dan produktif," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 31 Juli 2024.
PT Jamkrindo Cabang Pangkalpinang merupakan unit kerja Jamkrindo di bawah Kantor Wilayah Palembang. Di Kantor Wilayah Palembang, volume penjaminan pada Juni 2024 tercatat sebesar Rp28,9 triliun, tumbuh 112 persen secara tahunan dengan pendapatan IJP sebesar Rp361 miliar dan pendapatan subrogasi Rp39 miliar.

"Jamkrindo merupakan perusahaan yang mendukung ekosistem perekonomian nasional, terutama dari sektor riil dengan mendorong kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah," kata Dedi.

Baca juga: Pegadaian Cetak Laba Rp2,9 Triliun di Semester I-2024

Ia mengungkapkan, Jamkrindo fokus pada kegiatan bisnis berkelanjutan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian menggunakan four eyes principles dan three lines of defense, serta peningkatan risk appetite pada seluruh term and condition perjanjian kerja sama seluruh produk penjaminan perusahaan.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan bisnis dapat terus memberi kontribusi pada kinerja perusahaan, sekaligus ikut memberi kontribusi pada perekonomian di sektor riil," ujarnya.

Selain menjalankan bisnis untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, Jamkrindo juga berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satunya Jamkrindo mendistribusikan bantuan puluhan tas untuk siswa SDN 4 Merawang dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-54 Jamkrindo.

(END)

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) terus berupaya mendorong peningkatan porsi penjaminan kredit di luar pemerintah. Langkah itu dilakukan untuk méndorong pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan.

Terbaru, perusahaan ini melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk penyediaan jasa surety bond pada Kamis (11/7). Kerja sama ini merupakan salah satu strategi perusahaan meningkatkan penjaminan kredit non penugasan.

Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari mengungkapkan, lingkup produk yang dijamin dalam kerja sama itu adalah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. “Melalui nota kesepahaman ini, kerja sama yang dibangun dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang akan semakin produktif,” kata Abdul Bari dalam keterangan resminya, Kamis (11/7).

Abdul Bari mengatakan, surety bond Jamkrindo memiliki berbagai keunggulan antara lain terdapat fitur scan barcode untuk pengecekan validitas dan keabsahan blangko jaminan. Dengan begitu pemilik proyek dapat melakukan pengecekan secara langsung.

Sebagai perusahaan penjaminan, lanjut Abdul Bari, Jamkrindo fokus membuka kerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang diharapkan dapat menjadi pintu pembuka bagi pemerintah daerah lain di Indonesia

Di sisi lain perusahaan penjaminan ini juga menyiapkan sejumlab strategi lain guna mendongkrak porsi penjaminan kredit non program. Adapun strateginya dengan mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi dan perluasan pasar, meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI, hingga meningkatkan pengembangan kompetensi dan produktivitas SDM.