REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menyebut usai pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) batal maka yang paling krusial saat ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Yang paling krusial itu memang PKPU kalau dalam konteks yang kita bicarakan hari ini," kata Aditya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Sebab, kata dia, KPU perlu berkonsultasi dengan DPR RI, dalam hal ini Komisi II DPR RI untuk merevisi PKPU guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "PKPU kan harus ada persetujuan dari RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi II DPR, jadi itu yang disampaikan oleh Ketua KPU," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta publik menunggu hasil akhir KPU memutuskan PKPU terkait putusan MK setelah lembaga penyelenggara pemilu itu berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI dalam waktu dekat.

"Cuma masalahnya ini kita menunggu keputusan KPU-nya bagaimana merespons ini, meskipun KPU sendiri juga merespons bahwa iya akan mengikuti putusan MK," ucapnya.

Ia lantas berkata, "Jadi kita tunggu saja besok apakah memang ada persetujuan itu sehingga kemudian kita akan bisa lihat bahwa putusan MK yang dimaksud itu diakomodir semuanya atau memang ada dinamika tersendiri yang terjadi."

Adapun terkait pembatalan pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI pada Kamis ini, ia menilai bahwa DPR RI mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang banyak menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut.

"Saya pikir itu kan jadi pertanda bahwa DPR mempertimbangkan dari apa yang disampaikan kepada publik, apa yang terjadi hari ini mungkin jadi pertimbangan serius, dan menurut saya itu jadi sesuatu yang penting," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dan komunikasi untuk menyegerakan pembahasan konsultasi dengan Komisi II DPR RI.

Menurut dia, rapat dengar pendapat (RDP) bakal dilakukan pada Senin (26/8), satu hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka.

“Konsultasi yang sifatnya RDP itu Senin. Kita tadi sudah sampaikan dan sudah berkoordinasi untuk materi yang sudah kita sampaikan draf dan seterusnya,” ucap Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan. Dia memastikan, pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang rencananya digelar pada hari Kamis pagi ini ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum.

Walaupun demikian, massa dari berbagai pihak menggelar unjuk rasa di area kompleks parlemen itu sejak siang hingga petang. Situasi unjuk rasa pun sempat memanas karena gerbang depan dan belakang kompleks parlemen pun telah jebol.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nasib mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju Kembali dalam Pilgub Jakarta masih belum jelas. Meski peluang itu terbuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi, namun hal itu bukanlah hal mudah.

PDIP yang bisa menjadi pintu masuk buat Anies memberikan syarat tidak mudah. Bahkan Ketua Umum Megawati telah bertanya-tanya apakah Anies akan 'nurut' terhadapi PDIP? Ia juga menyindir Anies yang disebutnya 'kemana saja' selama ini.

“Dia benar nih kalau mau sama PDI (Perjuangan)? Kalau mau jangan kayak begitu dong ya. Mau nggak nurut ya?,” begitu kata Megawati.

Ucapan Megawati itu, pun disambut riuh para kadernya dengan tepuk tangan. “Iya, dong,” tegas Megawati.

Lantas apakah mungkin Anies masuk menjadi kader PDIP?Bagaimana jalan lain bagi Anies untuk maju?

Berikut tiga opsi Anies maju ke Pilkada.

1. Anies Merapat ke PDIP

Pilihan Anies merapat ke PDIP masih sangat mungkin. Meski berat, dua-duanya bisa dalam posisi saling menguntung. Karena bagaimana pun PDIP juga butuh sosok kuat untuk di Pilkada DKI. Sementara saat ini baru Anies yang berada di posisi pertama.

Adapun Ahok yang juga punya elektabilitas tinggi di DKI juga tidak mudah bila melawan Ridwan Kamil. Ini lantara Ahok sudah punya jejak kurang bagus di DKI.

PDIP seperti diketahui meraih 850.174 suara saat pemilu kemarin di Jakarta atau sekitar 14,01 persen. Angka itu sudah cukup untuk mengantarkan Anies karena batasan di putusan MK yakni 7,5 persen.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Krisyanto, kemarin (22/8/2024) menyampaikan, partainya masih membuka gerbang yang lebar bagi Anies Baswedan untuk dicagubkan dalam Pilkada Jakarta. Bahkan kata Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang akan menyiapkan visi dan misi untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Beberapa visi dan misi tersebut diantaranya, kata Hasto, menyangkut soal pengaturan kota, lingkungan, dan keberpihakan terhadap jelata. “Tadi Ibu (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri) sudah menjelaskan, visi misi dipersiapkan oleh partai,” begitu kata Hasto.

2. Anggota KIM Plus Balik Badan

Peluang lain yang juga berat yakni ada salah satu anggota partai di KIM Plus yang balik badan dukung Anies. Karena berdasarkan putusan MK terbaru, ada 8 partai yang bisa mengusung sendiri calonnya di Jakarta. Delapan partai tersebut yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, dan PSI.

Dari delapan partai tersebut, PKS menjadi salah satu partai yang pernah mengusung Anies bersama Sohibul Iman. Namun saat itu kandas lantaran tidak punya cukup dukungan suara. PKS memilih untuk masuk KIM Plus yang mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (kader PKS).

Namun opsi balik badan bagi PKS juga tidak mudah. Karena Presiden PKS Syaikhu telah memastikan PKS akan tetap mengusung calon yang sudah disepakati sebelumnya.

3. Didukung Parta Nonparlemen

Partai nonparlemen yang sudah menyatakan dukungan buat Anies Baswedan baru Partai Buruh. Namun Partai Buruh tidaklah cukup untuk memajukan Anies karena hanya meraih 1,15 persen. Untuk itu butuh dukungan partai-partai lain dari mulai Gelora, Hanuar, Garuda, PBB, PKN, Perindo, PPP hingga Partai Umut. Jika ditotalkan bisa mencapai sembilan persen dan cukup untuk memajukan Anies.

Tapi lagi-lagi hal tersebut tidaklah mudah karena beberapa di diantaranya partai nonparlemen itu sudah gabung ke KIM Plus.

REPUBLIKA.CO.ID, Demonstrasi mengepung kota-kota besar di Indonesia. Aksi unjuk rasa tersebut terutama difokuskan di gedung DPRRI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Para mahasiswa menuntut agar DPRRI membatalkan pengesahan RUU Pilkada baru yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusuhan pasangan pilkada serentak 2024.

Istilah demonstrasi secara harfiah memang tidak dikenal dalam ajaran Islam. Meski demikian, pada masa itu, demonstrasi lebih kepada pemberontakan umat Islam yang tidak puas dengan kebijakan para penguasa yang zalim.

Aksi serupa demonstrasi baru muncul pada masa kepemimpinan khalifah ketiga, Utsman bin Affan yang pada waktu itu dituduh melakukan nepotisme. Hingga akhirnya Utsman terbunuh dalam peristiwa tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, aksi demontrasi sendiri merupakan saran untuk menasihati seseorang yang telah berbuat kemungkaran agar kembali kepada kebaikan, sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Alqur'an:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS.Ali Imran [3]:104).

Ketika aksi demonstrasi di bingkai dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa yang dzalim, maka rakyat akan melakukan kritiknya. Pada prinsipnya hukum Islam tidak melarang penyampaian nasihat secara terang-terangan, termasuk aksi demonstrasi sepanjang itu tidak bersifat anarkis dan destruktif.

Al-Hafidz at-Turmudzi dalam Kitab Jami’ nya meriwayatkan, Bahwa Rasulullah Saw bersabda :

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

“Jihad yang paling Afdhol adalah menyampaikan kalimat keadilan di hadapan penguasa yang dzalim.” (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011).

Al-Mubarokfuri dalam Kitabnya Tuhfatul Ahwadzi menjelaskan bahwa maksud dari hadits di atas adalah menegakkan amar makruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran dan melawan Kebathilan yang dilakukan oleh penguasa yang dzalim merupakan bentuk jihad yang paling mulia. Baik hal tersebut dilakukan secara langsung dengan lisan, ataupun dengan tulisan seperti yang dijihadkan para wartawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Media asing mulai menyoroti demonstrasi revisi UU Pilkada dan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kantor berita Reuters menulis judul "Protest across Indonesia as parliament delays change to election law".

Media Inggris, BBC menulis judul "Police clash with protesters over Indonesia law change". Dalam tulisannya, BBC menggambarkan bentrokan yang terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa di ibu kota Jakarta. Para demonstran berkumpul menolak langkah pemerintah untuk menganulir putusan Mahkamah Konstituso.

Tulisan BBC juga menyinggung langkah parlemen yang bersiasat dalam waktu 24 jam untuk mengabaikan putusan MK terkait ambang batas persentase partai dalam pencalonan Pilkada serta usia minimum bagi calon kepala daerah. Pemerintah dianggap ingin memuluskan langkah ketum PSI Kaesang Pangarep agar bisa ikut dalam pemilihan gubernur.

Sementara itu, media Singapura Channel News Asia menulis, artikel dengan judul, Thousands protest Indonesian parliament’s move to subvert court ruling, pave way for Jokowi’s son to contest in local elections."

Mahasiswa, akademisi, buruh, aktivis pro-demokrasi, dan selebriti termasuk di antara para pengunjuk rasa yang berkumpul di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, di mana kawat berduri dan pagar beton dipasang di depan pintu masuk.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Republika, pintu Gerbang Pancasila sudah berhasil dirobohkan oleh massa aksi sejak Kamis siang. Setelah pintu gerbang roboh, massa mulai masuk sambil berorasi di dalam kompleks parlemen.

Namun, massa aksi yang berdatangan ke depan Gerbang Pancasila makin bertambah pada Kamis sore. Massa aksi bahkan mulai melakukan aksi bakar ban di depan aparat kepolisian yang berjaga.

Massa aksi kemudian mencoba menggeser pintu gerbang yang terbuat dari besi dan beton yang sebelumnya telah dirobohkan. Pintu gerbang itu digeser keluar agar massa aksi makin leluasa untuk masuk ke dalam.

Melihat aksi itu, aparat kepolisian yang berjaga mulai bergerak ke depan menghampiri massa aksi. Alhasil, massa aksi tercaping dan mulai mendorong aparat kepolisian agar kembali mundur. Aksi saling dorong antara massa aksi dan polisi pun tak terhindarkan.

Namun, aksi saling dorong itu terjadi hanya sekitar 10 menit. Setelah itu, kedua belah pihak kembali tenang.

Hingga Kamis sore, massa aksi masih bertahan di Gerbang Pancasila. Massa masih tetap ingin masuk ke dalam Gedung DPR.

Diketahui, aksi yang dilakukan di Gedung DPR merupakan respon masyarakat atas pembahasan RUU Pilkada usai adanya putusan MK. Pasalnya, RUU Pilkada yang semula akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis pagi itu dinilai bertentangan dengan putusan MK.

Tapi, rapat paripurna pada Kamis pagi itu ditunda lantaran anggota DPR yang hadir tidak memenuhi kuorum. Namun, masih belum jelas kelanjutan dari RUU Pilkada tersebut.