Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait masalah PKPU yang dialami anak usahanya, PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKON).

Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya mengatakan, WIKON memiliki sisa pembayaran kepada PT Infinite Berkah Energi (IBE) atas tagihan suplai energi untuk proyek yang dikerjakan.

“Hingga surat ini diterbitkan, WIKON belum menerima relaas atas perkara tersebut, sehingga belum mengetahui nilai gugatan atas perkara yang diajukan oleh IBE,” ujarnya dalam keterbukaan informasi yang dikutip Jumat (1/11).

WIKON berkontribusi sebesar Rp 1,09 miliar ke pendapatan WIKA per 31 Desember 2023 dan Rp 490,24 miliar per 30 September 2024.

Secara persentase, WIKON menyumbang 4,84% ke pendapatan WIKA di akhir Desember 2023 dan 3,91% di akhir September 2024.

“Atas nilai gugatan tersebut tidak berdampak material bagi perseroan,” paparnya.

Mahendra mengungkapkan, WIKON pun sudah dijadwalkan untuk menghadiri sidang pertama dengan agenda legalitas para pihak pada tanggal 4 November 2024.

WIKON akan menghormati dan menjalani proses hukum sesuai dengan alur persidangan yang berlaku. Selain itu, WIKON tetap membuka jalur komunikasi kepada IBE sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian kewajiban.

“Hingga saat ini tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga saham serta kelangsungan hidup perseroan,” ungkapnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarat Pusat.

Melansir keterbukaan informasi, gugatan PKPU itu merupakan permohonan dari Machfud Suroso sebagai pemohon 1 dan PT Dutasari Citralaras sebagai pemohon 2. PT Dutasari Citralaras adalah subkontraktor dari KSO ADHI-WIKA.

Corporate Secretary Adhi Karya, Rozi Sparta, mengatakan, KSO ADHI-WIKA merupakan bentuk kerjasama perseroan dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang dijalin pada 2010.

KSO ADHI-WIKA ini adalah kontraktor pelaksana pada pekerjaan Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Proyek P3SON ini pemberi kerjanya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Dalam surat somasi, pemohon 1 dan pemohon 2 mengklaim memiliki piutan kepada ADHI (KSO ADHI-WIKA) yang masih belum dipenuhi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Proyek P3SON,” ujarnya dalam keterbukaan informasi.

Rozi menuturkan, berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, belum ada panggilan resmi atau pemberitahuan resmi yang diterima ADHI.

“Sehingga, ADHI masih belum mengetahui nilai gugatan ataupun tuntutan dalam Permohonan PKPU dimaksud,” ungkapnya.

Namun, berdasarkan keterangan pada surat somasi dari Pemohon 1 PKPU dan Pemohon 2 PKPU, total nilai gugatan PKPU yang diterima ADHI Rp 91 miliar.

Rinciannya, Pemohon 1 PKPU, melalui surat somasi kepada ADHI pada tanggal 3 Juli 2024 dan tanggal 8 Juli 2024, mengklaim memiliki piutang yang disampaikan sebesar Rp 25 miliar. Pemohon 2 PKPU, melalui somasi/teguran dengan Nomor: 001/DCL/2024 tanggal 1 Agustus 2024, menuntut pembayaran senilai Rp 66 miliar.

“Sehubungan dengan adanya proses permohonan gugatan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang ditujukan kepada ADHI, sampai dengan saat ini belum terdapat dampak material dan non-material yang menganggu kinerja operasional dan keuangan perseroan atas perkara tersebut,” katanya.

Rozi menuturkan, perseroan terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait dan memastikan proses pelaksanaan permohonan PKPU dilakukan dengan upaya maksimal.