Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait masalah PKPU yang dialami anak usahanya, PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKON).

Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya mengatakan, WIKON memiliki sisa pembayaran kepada PT Infinite Berkah Energi (IBE) atas tagihan suplai energi untuk proyek yang dikerjakan.

“Hingga surat ini diterbitkan, WIKON belum menerima relaas atas perkara tersebut, sehingga belum mengetahui nilai gugatan atas perkara yang diajukan oleh IBE,” ujarnya dalam keterbukaan informasi yang dikutip Jumat (1/11).

WIKON berkontribusi sebesar Rp 1,09 miliar ke pendapatan WIKA per 31 Desember 2023 dan Rp 490,24 miliar per 30 September 2024.

Secara persentase, WIKON menyumbang 4,84% ke pendapatan WIKA di akhir Desember 2023 dan 3,91% di akhir September 2024.

“Atas nilai gugatan tersebut tidak berdampak material bagi perseroan,” paparnya.

Mahendra mengungkapkan, WIKON pun sudah dijadwalkan untuk menghadiri sidang pertama dengan agenda legalitas para pihak pada tanggal 4 November 2024.

WIKON akan menghormati dan menjalani proses hukum sesuai dengan alur persidangan yang berlaku. Selain itu, WIKON tetap membuka jalur komunikasi kepada IBE sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian kewajiban.

“Hingga saat ini tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga saham serta kelangsungan hidup perseroan,” ungkapnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatatkan perolehan kontrak baru senilai Rp 15,5 triliun hingga September 2024. Capaian ini naik 12,9% dibandingkan raihan kontrak di bulan Agustus yang hanya sebesar Rp 13,5 triliun.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito mengatakan, kontribusi terbesar pada kontrak baru tersebut berasal dari segmen Infrastruktur dan Gedung, diikuti oleh segmen Industri, Properti dan EPCC.

Beberapa proyek yang masuk ke dalam daftar kontrak baru pada bulan September di antaranya adalah Pembangunan Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi di Jawa Barat, Proyek Peningkatan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku 4 di IKN Kalimantan Timur, Proyek Penanganan Banjir di Kota Demak Jawa Tengah, serta beberapa perolehan kontrak lainnya baik di induk maupun Anak Perusahaan.

“Kami akan memastikan setiap proyek dikerjakan dengan standar terbaik, efisiensi tinggi, dan inovasi yang terus dikembangkan untuk mendukung percepatan pembangunan, demi memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (18/10).

Melalui WIKA-PMJ KSO, WIKA juga tengah mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku 4 di IKN. Porsi kontrak yang dipegang perseroan senilai Rp 945 miliar. Proyek ini sendiri merupakan proyek lanjutan dari Proyek Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur.

WIKA ditugaskan mengerjakan pekerjaan utama, yang terdiri dari pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sepanjang 6,89 kilometer (km).

“Jalan ini nantinya akan menghubungkan jalan nasional di Kawasan Lingkar Sepaku ke Kawasan Hankam. Pengerjaan proyek ini dimulai pada Oktober 2024 dan ditargetkan selesai pada tahun 2026,” ungkapnya.

Dalam pengerjaannya, WIKA menggunakan teknologi digital Building Information Modeling (BIM) Level 5D yang dapat mengidentifikasi potensi kesalahan dalam tahap perencanaan, mengefisiensikan biaya, serta memastikan estimasi dan kebutuhan material.

Selain itu, WIKA juga membangun Multi-Utility Tunnel (MUT) yakni terowongan yang berfungsi untuk menampung semua jaringan pipa air hingga fiber optik dan kabel listrik di IKN.

“Melalui proyek ini, WIKA berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang memberikan manfaat kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus mendorong konektivitas di Ibu Kota Nusantara,” tuturnya.

JAKARTA - Beban utang menumpuk yang membelit sejumlah badan usaha milik negara di sektor konstruksi atau BUMN Karya ditenggarai muncul karena permasalah internal dalam tata kelola. Situasi ini diperparah oleh beban penugasan proyek dari pemerintah yang tidak dilandasi perencanaan yang matang.

Salah satu BUMN Karya yang kini tengah terbelit beban utang adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan laporan perseroan tercatat memiliki liabilitas Rp 84,1 triliun pada triwulan III-2023 tertinggi dibandingkan dengan beban utang BUMN karya lainnya. Adapun proporsi utang terhadap total aset perseroan mencapai 87,1 persen.

Baru-baru ini, Waskita Karya telah melakukan restrukturisasi penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) dengan 21 perbankan, baik bank BUMN maupun swasta dengan nilai outstanding sebesar Rp26,3 triliun.

Baca Juga: Laporan Keuangan 2023, Utang BUMN Tembus Rp6.957,4 Triliun

Waskita Karya juga telah mendapat persetujuan terkait Pokok Perubahan Perjanjian fasilitas Kredit Modal Kerja Penjaminan (KMKP) yang dilakukan oleh lima kreditur perbankan dengan nilai outstanding sebesar Rp5,2 triliun. Tercatat sampai Juni 2024, utang jangka pendek Waskita Karya sebesar Rp700,12 miliar, jumlah tersebut tidak berubah dari utang jangka pendek per Desember 2023.

Adapun utang jangka panjang Waskita Karya sampai Juni 2024 mencapai Rp45,61 triliun. Nilai tersebut turun tipis jika dibandingkan dengan utang jangka panjang tahun lalu, yakni Rp47,13 triliun per Desember 2023. Apabila dijumlahkan total utang Waskita Karya ke bank tembus Rp47,57 triliun per Juni 2024.

Namun, utang tersebut masih lebih rendah dibandingkan total utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menembus Rp138,88 triliun per Juni 2024. Jika dirinci, total utang PLN tersebut terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp21,12 triliun per Juni 2024, naik dari Rp20,94 triliun per Desember 2023.

Sementara, utang jangka panjang PLN ke bank tembus Rp117,76 triliun per Juni 2024, namun jumlah tersebut telah turun dari tahun lalu Rp127,87 triliun per Desember 2023. Di posisi selanjutnya, ketiga ada perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) memiliki total utang di perbankan sebesar Rp51,21 triliun per Juni 2024, dengan rincian utang jangka pendek sebesar Rp13,09 triliun dari Rp9,65 triliun pada Desember tahun lalu.

Sementara, utang jangka panjang di bank tercatat sebesar Rp38,12 triliun per Juni 2024, naik dari tahun lalu Rp32,2 triliun. Selanjutnya, posisi keempat ada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatat total utangnya di bank mencapai Rp17,37 triliun per Juni 2024, dengan rincian utang jangka pendek sebesar Rp443,68 miliar, turun dari utang tahun lalu sebesar Rp17,61 triliun per Desember 2023.

Baca Juga: Terkenal Flexing, Miliarder Brandon Miller Bunuh Diri karena Terlilit Utang Rp524,8 Miliar

Sementara, untuk utang jangka panjang tercatat mencapai Rp16,93 triliun per Juni 2024. Adapun di posisi kelima adalah BUMN Karya lainnya seperti PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat total utang di bank sebesar Rp15,01 triliun per Juni 2024, dengan rincian utang jangka pendek sebesar Rp4,23 triliun, naik dari Rp3,67 triliun per Desember 2023. Sementara, utang jangka panjang Rp10,78 triliun per Juni 2024, naik dari Rp10,07 triliun per Desember 2023.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mencatat total utang ke bank Rp3,44 triliun per Juni 2023, dengan rincian utang jangka pendek mencapai Rp2,89 triliun, turun dari Rp 4,85 triliun per Desember 2023. Sementara, utang jangka panjang tercatat sebesar Rp553,51 miliar turun dari Rp949,96 miliar per Desember 2023.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tengah menggarap proyek Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp 726 miliar.

WIKA tergabung dalam joint operation CAMCE - ADHI - WIKA (JO) dipercaya untuk melaksanakan pembangunan struktur utama bendungan pada sandaran kiri dan jalur akses.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito menyampaikan, perseroan tengah meningkatkan keunggulan eksekusi pengerjaan proyek dan pengendalian biaya operasi yang efektif.

“Perseroan telah menunjukkan progress on track atas upaya transformasi tersebut, sehingga mampu menjaga competitiveness serta kepercayaan stakeholders,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/9).

Saat ini, pembangunan proyek Bendungan Jenelata tengah berada pada tahap awal yang meliputi tahap persiapan, pekerjaan bendungan utama, dan pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Pembangunan Bendungan Jenelata ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air bersih, energi listrik, serta mendukung sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi lokal di sekitar Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Dalam pembangunan bendungan tersebut WIKA berupaya untuk menjaga habitat sekitar dengan meminimalisir penebangan pohon di area konstruksi. Selain itu, WIKA juga melakukan pengerjaan konservasi air dan tanah guna menjaga kelestarian lingkungan.

“WIKA terus berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan di proyek, sehingga proyek-proyek yang dibangun tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga ramah lingkungan,” ungkapnya.

Asal tahu saja, WIKA mencatatkan perolehan kontrak baru senilai Rp 11,59 triliun hingga bulan Juli 2024. Kontribusi terbesar pada kontrak baru berasal dari segmen Industri, disusul oleh segmen Infrastruktur & Gedung, Properti, dan EPCC.

Beberapa proyek yang masuk ke dalam daftar kontrak baru pada bulan Juli di antaranya proyek Pembangunan Jetty 1 Baru di Integrated Terminal Manggis, Bali, Gedung BMKG InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) di Jakarta & Bali, serta beberapa perolehan kontrak lainnya baik di induk maupun anak perusahaan.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mendapat kepercayaan untuk mengerjakan proyek Pembangunan Jetty 1 Baru di Integrated Terminal Manggis, Bali.

Agung Budi Waskito (BW), Direktur Utama WIKA menyebutkan, proyek ini dipercayakan oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada WIKA dengan nilai kontrak sebesar Rp475 miliar.

"Pembangunan Jetty 1 Baru di Integrated Terminal Manggis ditujukan untuk mengoptimalkan kapasitas bongkar muat Jetty di Terminal Manggis, serta meningkatkan kehandalan dan ketahanan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Bali serta pulau-pulau kecil di sekitarnya," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, Jumat (30/8).

Dalam pembangunannya, WIKA dipercaya untuk melakukan pembangunan dermaga, mulai dari persiapan lahan hingga pengoperasian, dengan target rampung pada tahun 2026 mendatang.

"Perolehan proyek ini semakin mengukuhkan kompetensi WIKA di dalam mendukung infrastruktur EPCC di Indonesia," ucapnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) menyatakan bahwa kinerja perseroan terdampak dari proses restrukturisasi utang yang dilakukan oleh induk usaha, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Namun, Direktur Keuangan, HC, & Manajemen Risiko WTON Syailendra Ogan mengatakan, restrukturisasi utang itu dampaknya terasa di awal proses saja.

“Tidak bisa disangkal bahwa restrukturisasi yang dilakukan induk kami ada pengaruhnya. Namun, pengaruhnya di awal saja,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/8).

Syailendra menuturkan, restrukturisasi WIKA berimbas pada persepsi terhadap industri konstruksi secara keseluruhan, terutama ke perusahaan konstruksi plat merah. “Perbankan sempat skeptis untuk memberikan pinjaman saat WIKA masih proses restrukturisasi,” tuturnya.

Dengan sudah rampungnya restrukturisasi WIKA terhadap lembaga keuangan, WTON berharap kinerja mereka bisa semakin kuat lagi ke depannya.

Hal tersebut sudah berusaha direalisasikan oleh WTON di semester I 2024 ini. WTON membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar Rp 17,89 miliar di semester I 2024, naik 31,65% secara tahunan alias year on year (yoy).

Kenaikan laba bersih ini seiring dengan raihan pendapatan WIKA Beton yang juga naik. WTON mencatatkan pendapatan usaha hingga Juni 2024 sebesar Rp 2,19 triliun, naik 20,88% yoy.

Sekretaris Perusahaan WTON Dedi Indra mengatakan, WIKA Beton berhasil mengantongi raihan kontrak baru sebesar Rp 3,36 triliun hingga akhir Juni 2024.

Berbagai proyek yang menyumbang performa perseroan ini didominasi oleh proyek pada sektor infrastruktur sebesar 79,84%. Disusul proyek di sektor industri sebesar 7,35%, sektor properti 6,68%.

“Sisanya, sektor kelistrikan, energi, dan tambang masing-masing menyumbang sebesar 5,69%, 0,43%, dan 0,01% ke nilai kontrak di semester I,” ujarnya di kesempatan yang sama.

Sementara itu, berdasarkan segmentasi kepemilikan, perolehan angka ini didominasi oleh pelanggan swasta sebesar 78,33%.

Disusul perusahaan BUMN lain sebesar Rp 18,03%, perusahaan induk WIKA sebesar 2,64%, afiliasi WIKA sebesar 0,57%, dan pemerintah sebesar 0,43%.

“Ini membuktikan bahwa kinerja WTON tidak lagi bergantung pada proyek dari induk usaha kami, WIKA,” tutur Dedi.

Syailendra mengatakan, dengan kontrak yang tak lagi bergantung mayoritas ke induk membuat WTON lebih optimistis dengan kinerja ke depan, termasuk dalam memenuhi target raihan nilai kontrak di tahun 2024.

WTON sendiri memiliki target nilai kontrak sebesar Rp 7,4 triliun di tahun 2024. Artinya, raihan nilai kontrak baru di semester I ini sudah memenuhi sekitar 50% dari target WTON di tahun 2024.

“Kami juga sudah tanda tangan kontrak perpanjangan kredit senilai Rp 4 triliun dengan perbankan,” kata Syailendra.

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi dipanggil Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (24/72024).

Presiden Jokowi memanggil dua pejabat tersebut di tengah isu kereta cepat Whoosh menjadi salah satu sumber kerugian PT Wijaya Karya (WIKA). Proyek Whoosh berkontribusi dalam kerugian WIKA mencapai Rp7,12 triliun tahun lalu. Hal ini mewajibkan perseroan menerbitkan obligasi senilai Rp12 triliun demi memenuhi penyertaan modal proyek sepur kilat Jakarta-Bandung.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perusahaan akan membayarkan penagihan sesuai kontrak rekayasa pengadaan dan konstruksi atau engineering, procurement and construction (EPC) yang berlaku. Menurut Dwiyana, dalam proyek KCIC WIKA bertindak sebagai kontraktor.

"Artinya, semua penagihan dari kontraktor itu harus mengikuti semua yang ada di klausul di kontrak EPC (Engineering Procurement Construction, semua harus GCG (Good Corporate Governance)," ujar dia.

Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Agung Budi Waskito sebelumnya menyatakan, beban bunga utang proyek Kereta Cepat Whoosh sangat tinggi dan membebani kinerja keuangan emiten bersandi saham WIKA. Akibatnya, perusahaan mencatatkan kerugian konsolidasi hingga Rp56 triliun.

Agung mengaku, tingginya penyertaan untuk proyek kereta cepat ini membuat perseroan semakin rajin untuk menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan total beban bunga yang ditanggung perseroan lewat penerbitan obligasi tembus Rp11 triliun.

Sehingga, dengan pinjaman yang cukup besar ini di dalam laporan tadi ada dua komponen. Pertama adalah beban bunga yang tinggi yang kedua adalah beban lain-lainnya.

"Pertama adalah beban bunga yang memang cukup tinggi. Yang kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 itu kita juga sudah mulai mencatat adanya kerugian dari PSBI atau Kereta Cepat yang tiap tahun juga cukup besar," jelas Agung.

JAKARTA - Wika Bitumen , anak usaha PT Wijaya Karya (WIKA) terjerat kasus hukum utang piutang di Pengadilan Niaga Makassar. Hal itu menyusul upaya hukum permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang sidang perdananya digelar 11 Juli 2024 lalu.

Melansir keterbukaan informasi BEI, pihak pemohon PKPU adalah kreditur PT Slava Indonesia dan PT Lintas Bangun Persadajaya. Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya menjelaskan, selaku induk usaha Wika Bitumen, pihaknya menghormati putusan Pengadilan Niaga Makassar yang mengabulkan permohonan PKPU.

Dia menegaskan adanya putusan atas Hasil Sidang Perkara PKPU tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

"WIKA memastikan, Wika Bitumen akan menjalani proses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia," ujar dia.

Menurut dia, Wika Bitumen sejak awal persidangan mengedepankan itikad baik dalam penyelesaian hak-hak kreditur melalui pemenuhan kewajiban secara bertahap. Wika Bitumen telah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap PT Slava Indonesia sebesar Rp650,9 juta yang dilakukan secara bertahap dan telah diterima seluruhnya oleh pemohon.

Namun, pembayaran terakhir sebesar Rp425,9 juta yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 dikembalikan oleh PT Slava Indonesia. "Wika Bitumen telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Slava Indonesia," jelasnya.

Tidak hanya itu, Wika Bitumen juga telah melakukan pemenuhan kewajiban sebesar Rp2,44 miliar yang telah diterima seluruhnya oleh PT Lintas Bangun Persadajaya. Namun, pembayaran terakhir sebesar Rp97 Juta yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024 kreditur mengembalikan pada tanggal 8 Juli 2024.

Lebih lanjut, Wika Bitumen juga telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Lintas Bangun Persadajaya.

"WIKA berharap proses PKPU ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan diantara WIKA Bitumen dan para pemohon," jelasnya.

Profil Usaha

Wika Bitumen adalah perusahaan produsen utama aspal buton (asbuton), yang merupakan anak perusahaan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Asbuton dikembangkan dari bahan aspal alam. Bahan alam tersebut didapat langsung dari sumber daya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

Melansir laman resmi perusahaan, sejarah perusahaan ini dimulai sejak era kolonial Belanda tepatnya pada 21 Oktober 1924. Seorang pengusaha Belanda, A.Volker dianugerahi konsesi penambangan Asbuton selama 30 tahun. Kepemilikan dan pengelolaan dilaksanakan oleh suatu perusahaan perseroan Belanda, yaitu n.V. Mijnbow En Cultuur Maatshapij Boeton (MMB).

Kepemilikan dan pengelolaan perusahaan oleh A. Volker sebagai pemegang kontrak eksplorasi dan eksploitasi pertambangan aspal di Pulau Buton. Didirikan Perusahaan Aspal Negara (PAN), di mana bagian butas pada Direktorat Jalan Jalan dan Jembatan dilebur menjadi Perusahaan Aspal Negara. Pengelolaan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Jawatan Jalan dan Jembatan.

Perubahan perusahaan aspal negara menjadi perusahaan perseroan (Persero) dilaksanakan dengan pendirian PT Sarana Karya (Persero) pada 1 September 1984. Pada 2023 lalu, PT Sarana Karya resmi menjadi anak perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Perubahan nama perusahaan dari semula bernama PT Sarana Karya kemudian diubah menjadi PT Wika Bitumen. BUMN aspal ini mendirikan anak perusahaan, yakni PT Wijaya Karya Aspal berdasarkan Akta No. 7 tanggal 8 Februari 2017.

Kegiatan bisnis PT Wika Bitumen melingkupi berbagai sektor industri di antaranya pertambangan, industri, perdagangan dan jasa konstruksi. Komposisi pemegang saham Wika Bitumen adalah 99% milik Wijaya Karya dan 1% milik PT Wijaya Karya Gedung Tbk.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk alias WIKA menuding Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh menjadi biang kerok perusahaan rugi besar-besaran.

Perusahaan mencatat rugi sebesar Rp7,12 triliun sepanjang 2023. Kerugian bersih pun membengkak 11.860 persen dari kerugian pada 2022 yakni Rp59,59 miliar.

"Kami itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang memang dari penyertaan saja kami sudah Rp6,1 triliun," ujar Dikretur Utama WIKA Agung Budi Waskito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7).

"Kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun. Sehingga hampir Rp12 triliun," bebernya.

Dalam pembangunannya, nilai investasi Whoosh naik drastis atau terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar menjadi US$7,27 miliar atau setara Rp115 triliun (asumsi kurs Rp16 ribu per dolar AS).

Padahal semula biaya pembangunan hanya ditargetkan memakan dana US$5,13 miliar atau sekitar Rp82,08 triliun.

Anggaran itu jauh lebih murah dari penawaran Jepang yang memasang angka investasi di US$6,2 miliar atau setara Rp99,2 triliun.

Whoosh akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Oktober 2023, padahal sebelumnya dijadwalkan meluncur 17 Agustus 2023 sebagai kado untuk HUT RI. Peresmian dilakukan di Stasiun Halim, Jakarta.

Saat peresmian itu, pemerintah mengumumkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang pertama di Indonesia dan juga Asia Tenggara bernama Whoosh.

Nama Whoosh dipilih terinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi tersebut. Selain itu, nama tersebut merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat.

WIKA menuding Whoosh menjadi penyebab kerugian perusahaan hingga Rp7,12 triliun.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan perusahaan memang harus menghadapi beban bunga yang tinggi. Namun, kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI adalah anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yakni mencapai 60 persen. Di lain sisi, WIKA mengampit 38 persen saham PSBI.

Imbas kerugian besar yang dialami perseroan, Agung menyebut WIKA harus mengumpulkan modal. Ini ditempuh dengan menerbitkan obligasi yang malah membuat beban keuangan makin bengkak.

"Sehingga mau tidak mau untuk uang ini, mau tidak mau, WIKA juga harus melakukan pinjaman melalui obligasi ya. Apalagi dengan adanya bisnis properti yang kita memberikan surat hibah lahan (SHL) cukup besar pada kurun waktu 2019-2022," jelasnya.

Hingga kini, Whoosh belum memberikan respons atas tudingan WIKA.

JAKARTA - Beban utang perusahaan pelat merah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk membengkak, salah satunya imbas dari buruknya perencanaan pelaksanaan proyek kereta cepat Whoosh. Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito mengaku beban bunga utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tergolong cukup tinggi. Hal itu praktis membebani kinerja keuangan perseroan dan berkontribusi dalam mencatatkan rugi pada tahun buku 2023.

WIKA membukukan utang sebesar Rp56 triliun hingga akhir 2023. Fundamental keuangan perusahaan bergejolak lantaran beban bunga akibat nilai utang bernilai fantastis. Hal tersebutlah lah yang membuat emiten konstruksi pelat merah ini menanggung kerugian sepanjang tahun lalu sebesar Rp7,12 triliun atau naik 11,86% dari rugi di 2022 yakni Rp59,59 miliar.

"Kita itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang memang dari penyertaan saja kita sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun. Sehingga hampir Rp12 triliun," ujar Agung Budi di DPR, dikutip Jumat (12/7/2024).

Agung mengaku tingginya penyertaan untuk proyek kereta cepat ini membuat perseroan rajin menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan total beban bunga yang ditanggung perseroan lewat penerbitan obligasi tembus Rp11 triliun.

"Sehingga memang dengan pinjaman yang cukup besar ini di dalam laporan tadi ada dua komponen. Pertama adalah beban bunga yang memang cukup tinggi. Yang kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 itu kita juga sudah mulai mencatat adanya kerugian dari PSBI atau Kereta Cepat yang tiap tahun juga cukup besar," jelasnya.

Agung menambahkan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini perseroan menjadi anggota konsorsium dibalik pembentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Selain WIKA yang memiliki saham sebanyak 39,12%, konsorsium itu juga melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dengan porsi kepemilikan 51,37%, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I dengan porsi 1,21%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan porsi 8,3%.

Selanjutnya, pada tahun 2015 PBSI dan Konsorsium asal China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, membentuk sebuah perusahaan patungan yang diberinama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) memperoleh kontrak baru sebesar Rp 8,86 triliun hingga Mei 2024.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, kontribusi terbesar pada kontrak baru WIKA tersebut berasal dari segmen industri, disusul oleh segmen infrastruktur dan gedung, dilanjutkan oleh segmen properti, dan EPCC.

Dari sisi kepemilikan, sebagian besar proyek yang diraih oleh WIKA berasal dari Pemerintah dan BUMN, dengan skema pembayaran monthly progress.

Perolehan kontrak baru tersebut sekaligus membuat posisi kontrak di tangan WIKA saat ini meningkat menjadi Rp52,31 triliun, yang mana 97% di antaranya memiliki pola pembayaran termin bulanan. Hal ini sesuai dengan stream penyehatan yang dijalankan Perseroan.

“Implementasi ini membuahkan hasil dengan diterimanya arus kas masuk yang berasal dari aktivitas operasi sebesar Rp7,66 Triliun sampai dengan bulan Mei 2024,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Agung mengungkapkan, perolehan kontrak baru ini termasuk di antaranya proyek Muara Wahau Road Diversion, Water Treatment Plant Batam, dan sejumlah kontrak baru lainnya, baik dari induk maupun anak perusahaan.

Di sisi lain, WIKA kembali ditunjuk oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk mengerjakan Rediversion MWRD sepanjang 18,9 kilometer. Penunjukan kembali ini dilakukan setelah WIKA berhasil melakukan pembangunan dan pemeliharaan proyek Muara Wahau Road Diversion (MWRD) pada tahun 2023.

Pengerjaan Rediversion MWRD oleh KPC ditujukan untuk memindahkan jalur MWRD, yang semula dibangun sebagai jalan alternatif nasional di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Tujuannya adalah untuk memperluas area operasi KPC.

Dari proyek ini, WIKA meraih nilai kontrak senilai Rp 550 miliar. WIKA dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan tanah yang mencakup persiapan badan jalan, pengerasan jalan, penanganan tanah existing, serta konstruksi baja, dengan target rampung pada Desember 2025 mendatang.

“Ini merupakan sinergi lanjutan antara KPC dan WIKA. Ini menunjukkan bahwa KPC sebagai proyek owner tetap percaya dengan kualitas pekerjaan dan project delivery WIKA,” ungkap Agung.