Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 10,2 Triliun sampai dengan akhir September 2024. Penyaluran KUR tersebut telah disalurkan kepada lebih dari 45.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo Budprabowo mengatakan, pihaknya tetap optimis untuk dapat mencapai target kuota KUR sebesar Rp 18 triliun yang diberikan pemerintah tahun ini.

"BNI tetap optimis untuk dapat menyalurkan KUR sesuai dengan alokasi plafond yang diberikan oleh Pemerintah di tahun 2024," ungkap Okki kepada Kontan, Senin (14/10).

Selain menjaga penyaluran KUR tetap meningkat, BNI juga konsisten untuk menjaga nilai kualitas kredit atau non performing loan (NPL). Salah satu upaya untuk menjaga kualitas kredit salah satunya dengan penggunaan scoring system BNI yang dikalibrasi secara berkala.

"Ini diharapkan dapat menjaga kualitas kredit yang disalurkan. Untuk menjaga rasio NPL tetap terkendali, BNI akan tetap mengkombinasikan penggunaan skema credit scoring dengan monitoring yang ketat serta evaluasi berkala terhadap portofolio kredit," terang Okki.

Okki juga bilang, pendampingan yang berkelanjutan bagi debitur KUR juga akan terus dilakukan BNI guna memastikan bahwa mereka mampu mengelola kewajiban pembayaran kredit secara tepat waktu.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bakal mendukung program restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang belakangan digaungkan pemerintah. Untuk program ini bisa berjalan, tidak dibutuhkan aturan baru dari OJK, tetapi keterangan dari pemerintah mengenai skema dan kriteria dari suatu KUR untuk bisa direstrukturisasi.

Hal ini dilontarkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar di sela-sela acara Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center, pada Kamis (1/8/2024).

“Kalau saya sih yang pasti OJK siap untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melihat bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk aspek (restrukturisasi) kredit KUR,” demikian ungkap Mahendra.

Dia bilang, program restrukturisasi ini didasarkan keputusan komite pengarah program KUR. Seperti informasi yang telah berkembang di publik, komite pengarah menargetkan hanya pencairan KUR dengan periode waktu tertentu yang bisa direstrukturisasi oleh bank-bank penyalur.

“Komite pengarah akan menetapkan untuk KUR yang dicairkan pada periode tertentu, dan kemudian pelaksanaan untuk restrukturisasinya di serahkan kepada (bank-bank) penyalur KUR masing-masing dengan mekanisme yang ada di mereka,” terang Mahendra.

Oleh karena itu, kata dia, program restrukturisasi KUR kali ini tidak memerlukan aturan baru dari OJK. Sebab, pihaknya menilai aturan yang berlaku saat ini sudah dapat digunakan, khususnya aturan yang terkait restrukturisasi kredit dalam situasi normal (bukan pandemi).

“Enggak perlu (POJK baru),” ujar Mahendra kepada wartawan.

Bola di Pemerintah

Kendati tidak memerlukan POJK baru, Mahendra mengingatkan bahwa bank-bank penyalur perlu mendapat arahan yang jelas dari pemerintah untuk bisa restrukturisasi KUR. Ini sedikit berbeda dari restrukturisasi kredit biasa, mengingat KUR merupakan inisiasi pemerintah yang sumber dananya berasal dari negara, sehingga diperlukan penyesuaian mengenai skema maupun kriteria KUR yang dapat direstrukturisasi.

Skema maupun kriteria yang dimaksud itu misalnya terkait dengan periode waktu KUR yang bisa direstrukturisasi. Kemudian juga jenis restrukturisasi yang bisa digulirkan yang meliputi relaksasi cicilan pokok dan bunga, serta skema cicilan kembali.

“Tapi dalam hal ini pemerintah menyampaikan satu skema untuk periode waktu tertentu, untuk diberikan perhatian dari para penyelenggara. Ini yang sedang dimatangkan timnya pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) dan tentu dengan Kemenkeu, Kemenkop UKM,” jelas Mahendra, yang merupakan Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) ke-7 itu.

Mahendra menegaskan, OJK melalui peraturan yang ada telah siap mengawasi pelaksanaan program restrukturisasi KUR ini. Selain itu, pihak perbankan sebagai penyalur KUR juga telah siap karena program restrukturisasi kredit merupakan suatu yang biasa bagi bank.

“Sebenarnya aturan yang dimaksud untuk pelaksanaan restru itu sudah bisa dilakukan, tapi sinkronisasikannya dengan keputusan dari pemerintah berkaitan periode persisnya bagaimana? Siapa yang diberi perhatian? Itu penyesuaiannya justru di aspek kriteria yang ditetapkan pemerintah,” urai Mahendra.

Baik OJK maupun bank penyalur berharap pemerintah bisa segera memutuskan skema dan kriteria dari program restrukturisasi KUR yang dimaksud. Dengan demikian, OJK dan bank penyalur dapat segera melangsungkan program ini, yang pada gilirannya bisa memberi ruang relaksasi kepada para UMKM penerima KUR.

Wacana dan Alasan

Di sisi lain, Mahendra enggan mengomentari wacana pemerintah bahwa hanya KUR dengan akad sepanjang 2022 yang dapat direstrukturisasi. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa sebaiknya restrukturisasi hanya diberikan kepada para nasabah yang benar-benar membutuhkan. “Itu tergantung kebutuhan masing-masing debitur, (sebaiknya) tidak ditetapkan secara pukul rata,” pungkas Mahendra.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan menggulirkan program restrukturisasi KUR untuk akad sepanjang 2022. Namun, relaksasi ini diberikan hanya kepada para debitur yang masuk dalam kriteria tertentu.

“Ya (kepada) yang reason aja... Kan sudah khusus untuk KUR yang berbasis akad kredit 2022 sesuai regulasi yang ada di OJK,” demikian kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/7/2024)

Program restrukturisasi KUR ini juga tidak bisa dilepaskan dari gagal bayar KUR pada 2024 ini. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius menerangkan, ada segmen UMKM yang mengalami kegagalan usaha karena terdampak Covid-19 dan sulit untuk bangkit lagi. Karena faktor tersebut, beberapa portofolio KUR yang sebelumnya direstrukturisasi berakhir menjadi kredit macet (non performing loan/NPL).

“Sesuai dengan informasi yang diterima bahwa pada tahun 2024 ini diindikasikan terdapat peningkatan NPL (gagal bayar) KUR, karena berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang berakhir pada akhir bulan Maret 2024,” ungkap Yulius kepada Investor Daily, dikutip Minggu (7/7/2024).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) buka suara terkait kabar sejumlah bank berniat untuk membatasi dan bahkan menghentikan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius mengatakan, penghentian KUR sejatinya dapat dilakukan sesuai dengan Permenko Bidang Perekonomian Pasal 45 ayat (1). Beleid itu mengatur kewenangan dari Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM untuk menghentikan penyaluran KUR berdasarkan laporan OJK.

Selanjutnya, komite akan menghentikan Penyaluran KUR dalam hal penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (non performing loan/NPL) di atas 5% selama enam bulan secara berturut-turut.

“Oleh karena itu perbankan akan melakukan evaluasi kepada seluruh cabang/unit-nya yang memiliki NPL diatas 5% selama 6 bulan berturut-turut akan dihentikan penyaluran KUR-nya,” kata Yulius kepada Investor Daily, belum lama ini.

Dia menerangkan, rasio NPL memang menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran KUR tahun 2024 ini. NPL KUR secara total bahkan diprediksi akan meningkat karena berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, yang berakhir pada akhir Maret 2024 lalu.

“Dengan berakhirnya kebijakan tersebut UMKM yang mengalami kegagalan usaha karena terdampak Covid-19 dan tidak bangkit lagi tidak dapat direstrukturisasi lagi sehingga jadi kredit macet. Sebenarnya kenaikan NPL tersebut tidak hanya di KUR, akan tetapi hampir disemua jenis kredit,” urai Yulius.

Di samping itu, meski tidak menjelaskan secara detail, Yulius juga mengatakan bahwa bank penyalur bisa mengambil kebijakan untuk menahan laju atau bahkan menghentikan penyaluran KUR, dengan menimbang sejumlah risiko. Namun sampai saat ini belum ada bank, khususnya bank pelat merah yang mengambil kebijakan tersebut.

“Hingga saat ini kami belum menerima informasi terkait dengan penyalur KUR bank BUMN yang memutuskan untuk menyetop penyaluran KUR tahun ini karena ada fraud di satu desa di Probolinggo,” beber Yulius.

Kondisi Bank Penyalur

Di samping Kemenkop UKM, OJK ikut merespons kabar mengenai sejumlah bank yang berniat membatasi sampai menghentikan penyaluran KUR pada tahun 2024 ini. Perihal kabar tersebut, OJK memandang secara bijaksana bahwa persoalan penyaluran KUR perlu ditinjau dari segala aspek.

“Pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para bank penyalur,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae melalui keterangan tertulis, baru-baru ini.

Melalui evaluasi, penyaluran KUR dalam perjalanannya saat menemui persoalan, tetap dimungkinkan menemui suatu penyesuaian. Besaran alokasi atau penghentian penyaluran KUR tetap menekankan pada implementasi dan tujuan program, tidak hanya berfokus pada peningkatan penyaluran (disbursement).

“Namun juga berfokus terhadap efektifitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang,” ujar Dian.

Dian pun mengungkap realisasi penyaluran KUR dari sebanyak 41 bank penyalur sampai dengan 31 Mei 2024 yang telah mencapai Rp 116,94 triliun. Aliran dana KUR itu meningkat cukup signifikan 45,72% pada lima bulan pertama untuk sebanyak 1,99 juta debitur.

“Penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya tahun 2023 s.d. 31 Mei 2023 yang mencapai Rp 80,25 triliun,” imbuh Dian.

Meski disebutkan telah meningkat secara signifikan, sayangnya penyaluran KUR pada tahun 2024 ini diprediksi tidak akan sampai pada target yang mencapai Rp 300 triliun. Berdasarkan penuturan Holding BUMN Klaster Asuransi, Penjaminan, dan Investasi yakni Indonesia Financial Group (IFG) yang menaungi Askrindo dan Jamkrindo sebagai penjamin KUR, realisasi penyaluran KUR hanya akan mencapai Rp 236 triliun.

Adapun di awal tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga sempat menyatakan terdapat sebanyak 43 bank penyalur KUR untuk mencapai target KUR Rp 300 triliun. Jumlah itu tentu lebih sedikit dari yang disampaikan OJK, dimana tercatat sebanyak 41 bank penyalur.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News