Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Sri Mulyani Indrawati membagikan momen menuntaskan tugas konstitusi terakhir sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Rapat Paripurna ke-7 hari ini, Kamis (19/9/2024).

“Alhamdulillah. Hari ini saya telah menyelesaikan tugas konstitusi saya sebagai seorang Menteri Keuangan dalam menyusun APBN 2025,” tulis Sri Mulyani dalam Instagram resminya, Kamis (19/9/2024).

Rapat Paripurna DPR tersebut tentang Pengambilan Keputusan terhadap RUU APBN 2025 selesai dilaksanakan. APBN 2025 dinilainya adalah APBN transisi.

“Komunikasi dan konsultasi politik terus dilakukan sehingga APBN 2025 dapat mengakomodir seluruh prioritas pemerintahan baru. Namun, pada saat yang sama tetap waspada terhadap berbagai risiko dan dinamika baik global maupun domestik,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, dia menyampaikan apresiasi dan permohonan maafnya selama bekerja sama dengan DPR RI.

Sri Mulyani juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada DPR RI atas segala upaya, dialog, dan dedikasi yang telah dijalin selama ini dalam mengelola keuangan negara demi kemajuan Indonesia.

Menurut Menkeu, sebuah manifestasi kecintaan kepada negeri yang sangat nyata. Masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, namun juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya.

“Dalam tiap-tiap keputusan fiskal, terselip untaian doa akan masa depan Indonesia yang penuh peluang dan harapan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan ridho bagi kita dalam merawat Tanah Air serta kehidupan bangsa Indonesia tercinta,” tuturnya.

Aumsi dasar ekonomi makro APBN 2025 yang disepakati adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen

- Inflasi: 2,5%

- Nilai tukar Rupiah: Rp16.000,00/USD

- Suku bunga SBN 10 tahun: 7 persen

- ICP: USD82/Barel

- Lifting minyak: 605 ribu barel per hari

- Lifting gas: 1,005 juta bsmph

- Tingkat kemiskinan: 7,0-8,0 persen

- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen

- Gini ratio: 0,379-0,382

- Nilai Tukar Petani: 115-120

- Nilai Tukar Nelayan: 105-108

Total Belanja Negara tahun 2025 dianggarkan Rp3.621,3 triliun, terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp1.160,1 triliun, Belanja Non-K/L Rp1.541,4 triliun dan Transfer ke Daerah Rp919,9 triliun.

Untuk memenuhi seluruh tujuan pembangunan dan program prioritas pemerintah tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun.

Didukung oleh Penerimaan Perpajakan Rp2.490,9 triliun dan PNBP Rp513,6 triliun. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen PDB atau sebesar Rp616,2 triliun.

Tingkat yang moderat untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga sustainabilitas yang baik.

(Febrina Ratna)