PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) akan menetapkan tarif dalam waktu dekat untuk Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat (Kutepat) Seksi 3 (Junction Tebing Tinggi-Interchange Dolok Merawan) dan Sebagian Seksi 4 (Interchange Dolok Merawan - Interchange Sinaksak).

Dikutip dari keterangan Hamawas, Sabtu (9/11/2024), hal ini menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2791/KPTS/M/2024 tanggal 15 Oktober 2024. Hamawas sebelumnya telah melakukan sosialisasi selama dua pekan sejak tanggal 16 Oktober 2024.

Berdasarkan SK Menteri PUPR tersebut yang, berikut besaran tarif pada Tol Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Sinaksak:

IC Indrapura-Junction Indrapura:
Gol 1: Rp 6.000
Gol II: Rp 9.000
Gol III: Rp 9.000
Gol IV: Rp 12.000
Gol V: Rp 12.000

IC Indrapura-IC Tebing Tinggi:
Gol 1: Rp 28.500
Gol II: Rp 43.000
Gol III: Rp 43.000
Gol IV: Rp 57.000
Gol V: Rp 57.000

IC Indrapura-Tebing Tinggi KM 86+250:
Gol 1: Rp 31.000
Gol II: Rp 46.000
Gol III: Rp 46.000
Gol IV: Rp 61.500
Gol V: Rp 61.500

IC Indrapura-IC Dolok Merawan:
Gol 1: Rp 63.500
Gol II: Rp 95.000
Gol III: Rp 95.000
Gol IV: Rp 127.000
Gol V: Rp 127.000

IC Indrapura-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 80.500
Gol II: Rp 120.500
Gol III: Rp 120.500
Gol IV: Rp 161.000
Gol V: Rp 161.000

Junction Indrapura-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 22.500
Gol II: Rp 34.000
Gol III: Rp 34.000
Gol IV: Rp 45.000
Gol V: Rp 45.000

Junction Indrapura-Tebing Tinggi KM 86+250
Gol 1: Rp 25.000
Gol II: Rp 37.500
Gol III: Rp 37.500
Gol IV: Rp 49.500
Gol V: Rp 49.500

Junction Indrapura-IC Dolok Merawan
Gol 1: Rp 57.500
Gol II: Rp 86.500
Gol III: Rp 86.500
Gol IV: Rp 115.000
Gol V: Rp 115.000

Junction Indrapura-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 74.500
Gol II: Rp 112.000
Gol III: Rp 112.000
Gol IV: Rp 149.000
Gol V: Rp 149.000

Junction Indrapura-IC Indrapura
Gol 1: Rp 6.000
Gol II: Rp 9.000
Gol III: Rp 9.000
Gol IV: Rp 12.000
Gol V: Rp 12.000

IC Tebing Tinggi-Tebing Tinggi KM 86+250
Gol 1: Rp 2.000
Gol II: Rp 3.500
Gol III: Rp 3.500
Gol IV: Rp 4.500
Gol V: Rp 4.500

IC Tebing Tinggi-IC Dolok Merawan
Gol 1: Rp 35.000
Gol II: Rp 52.500
Gol III: Rp 52.500
Gol IV: Rp 69.500
Gol V: Rp 69.500

IC Tebing Tinggi - IC Sinaksak
Gol 1: Rp 52.000
Gol II: Rp 78.000
Gol III: Rp 78.000
Gol IV: Rp 103.500
Gol V: Rp 103.500

IC Tebing Tinggi-IC Indrapura
Gol 1: Rp 28.500
Gol II: Rp 43.000
Gol III: Rp 43.000
Gol IV: Rp 57.000
Gol V: Rp 57.000

IC Tebing Tinggi-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 22.500
Gol II: Rp 34.000
Gol III: Rp 34.000
Gol IV: Rp 45.000
Gol V: Rp 45.000

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Dolok Merawan
Gol 1: Rp 32.500
Gol II: Rp 49.000
Gol III: Rp 49.000
Gol IV: Rp 65.500
Gol V: Rp 65.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 49.500
Gol II: Rp 74.500
Gol III: Rp 74.500
Gol IV: Rp 99.500
Gol V: Rp 99.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Indrapura
Gol 1: Rp 31.000
Gol II: Rp 46.000
Gol III: Rp 46.000
Gol IV: Rp 61.500
Gol V: Rp 61.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 25.000
Gol II: Rp 37.500
Gol III: Rp 37.500
Gol IV: Rp 49.500
Gol V: Rp 49.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 2.000
Gol II: Rp 3.500
Gol III: Rp 3.500
Gol IV: Rp 4.500
Gol V: Rp 4.500

IC Dolok Merawan-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 17.000
Gol II: Rp 25.500
Gol III: Rp 25.500
Gol IV: Rp 34.000
Gol V: Rp 34.000

IC Dolok Merawan-IC Indrapura
Gol 1: Rp 63.500
Gol II: Rp 95.000
Gol III: Rp 95.000
Gol IV: Rp 127.000
Gol V: Rp 127.000

IC Dolok Merawan-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 57.500
Gol II: Rp 86.500
Gol III: Rp 86.500
Gol IV: Rp 115.000
Gol V: Rp 115.000

IC Dolok Merawan-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 35.000
Gol II: Rp 52.500
Gol III: Rp 52.500
Gol IV: Rp 69.500
Gol V: Rp 69.500

IC Dolok Merawan-Junction Tebing Tinggi KM 85+450S
Gol 1: Rp 32.500
Gol II: Rp 49.000
Gol III: Rp 49.000
Gol IV: Rp 65.500
Gol V: Rp 65.500

IC Sinaksak-IC Indrapura
Gol 1: Rp 80.500
Gol II: Rp 120.500
Gol III: Rp 120.500
Gol IV: Rp 161.000
Gol V: Rp 161.000

IC Sinaksak-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 74.500
Gol II: Rp 112.000
Gol III: Rp 112.000
Gol IV: Rp 149.000
Gol V: Rp 149.000

IC Sinaksak-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 52.000
Gol II: Rp 78.000
Gol III: Rp 78.000
Gol IV: Rp 103.500
Gol V: Rp 103.500

IC Sinaksak-Junction Tebing Tinggi KM 85-450S
Gol 1: Rp 49.500
Gol II: Rp 74.500
Gol III: Rp 74.500
Gol IV: Rp 99.500
Gol V: Rp 99.500

IC Sinaksak-Dolok Merawan
Gol 1: Rp 17.000
Gol II: Rp 25.500
Gol III: Rp 25.500
Gol IV: Rp 34.000
Gol V: Rp 34.000

Sebagai simulasi, untuk pengguna jalan tol yang masuk/keluar dari gerbang tol jaringan Ruas Tol Kutepat dan masuk/keluar di gerbang tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain.

Cek simulasi penyesuaian tarif di bawah ini:

A) Jika pengguna jalan tol kendaraan golongan I masuk dari Gerbang Tol (GT) Sinaksak di Ruas Tol Kutepat dan keluar melalui GT Kualanamu di Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) yang dikelola oleh PT Jasamarga Kualanamu Tol , maka simulasi pengenaan tarif adalah sebagai berikut:

GT Sinaksak-Junction Tebing Tinggi :
- Tarif lama Rp 0
- Tarif baru Rp 49.500

Junction Tebing Tinggi-GT Kualanamu (Tarif Ruas Tol MKTT):
- Tarif lama Rp 56.000
- Tarif baru Rp 53.000

Tarif GT Sinaksak-GT Kualanamu:
-Tarif lama Rp 56.000
- Tarif baru Rp 102.500

B) Jika pengguna jalan tol kendaraan golongan I masuk dari GT Sinaksak di Ruas Tol kutepat dan keluar melalui GT Binjai di Ruas Tol Medan-Binjai (Mebi) yang dikelola oleh PT Medan Binjai Tol akan dikenakan tarif sebagai berikut:

GT Sinaksak - Junction Tebing Tinggi (Tarif Ruas Kutepat):
-Tarif lama Rp 0
- Tarif baru Rp 49.500

Junction Tebing Tinggi-Tanjung Morawam (Tarif Ruas Tol MKKT)
-Tarif lama Rp 60.000
- Tarif baru Rp 57.000

Tanjung Morawa-Tanjung Mulia (Tarif Ruas Tol Belmera)
-Tarif lama Rp 6.000
- Tarif baru Rp 6.000

Tanjung Mulia-GT Binjai
-Tarif lama Rp 26.500
- Tarif baru Rp 26.500

Tarif GT Sinaksak-GT Binjai
-Tarif lama Rp 92.500
-Tarif baru Rp 139.000

Sistem transaksi di Jalan Tol Medan Raya menggunakan sistem transaksi tertutup, sehingga bagi pengguna jalan yang tidak terus menerus akan dikenakan tarif proporsional berdasarkan jarak tempuhnya.

Direktur Utama Hamawas , Dindin Solakhuddin mengatakan bahwa Jalan Tol Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Sinaksak sudah beroperasi selama hampir 1,5 bulan. Selama masa operasi, Hamawas sudah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif.

Mulai dari tata cara penggunaan kartu uang elektronik, profil jalan tol, edukasi berkendara yang baik dan benar, hingga informasi kuliner dan wisata di sekitar jalan tol melalui seluruh saluran komunikasi online dan offline.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pengguna jalan tol mengenai manfaat keberadaan jalan tol ini serta sekaligus menumbuhkan kebiasaan untuk berkendara yang benar di jalan tol, serta menginformasikan kepada pengguna jalan bahwa Jalan Tol Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Sinaksak akan menerapkan penerapan tarif dalam waktu dekat," Ujar Dindin.

Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS usai unggul dari kompetitornya di Pilpres, Kamala Harris. Kemenangan Trump tersebut tentu berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pun membeberkan dampak kemenangan Trump tersebut terhadap perekonomian RI. Ia mengatakan pengaruh pertama yang akan dirasakan adalah dari sisi kebijakan. AS sebagai negara ekonomi terbesar di dunia akan mengalami perubahan sejumlah kebijakan karena adanya perbedaan pandangan Trump dengan pemerintahan Joe Biden.

"Itu juga nanti akan menimbulkan banyak sekali policy yang tentu berubah karena Presiden Trump didukung oleh Partai Republik, sedangkan yang saat ini Presiden Biden adalah dari Demokrat," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024) dilansir dari detikFinance.

Menurutnya, perang perdagangan antara AS dengan China juga menjadi perhatian. Dikhawatirkan perang antar dua negara raksasa ekonomi tersebut akan meningkat. Apalagi tensi geopolitik di beberapa negara juga belum usai.

"Beberapa perubahan di dalam policy telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market seperti ekspektasi terhadap penurunan pajak korporasi, adanya ekspansi belanja, kenaikan-kenaikan dari tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan Amerika terutama terhadap RRT juga diantisipasi," terang Sri Mulyani.

Ia menyebut salah satu pandangan Donald Trump yang berbeda dengan Biden adalah tentang perubahan iklim. Trump disebut Sri Mulyani lebih berkomitmen untuk penurunan CO2. Perbedaan kebijakan dan pandangan tersebut diprediksi akan mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia.

"Terutama dari energi tentu akan memberikan dampak baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap trend ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change maupun energi," ungkapnya.

Selain terhadap kebijakan, bendahara negara tersebut juga mengatakan, kemenangan Donald Trump akan memberikan sentimen yang cukup kuat. Yang akan langsung terasa adalah pengaruhnya terhadap nilai tukar mata uang di dunia, termasuk rupiah.

Nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024, lanjutnya, telah menguat di level Rp 15.200. Meski sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed), namun kini dollar AS kembali perkasa.

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," tuturnya.

Sentimen-sentimen tersebut akan membuat rupiah tertekan. Rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

Video: Akankah Elon Musk Masuk Kabinet Donald Trump?

Video: Akankah Elon Musk Masuk Kabinet Donald Trump?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tengah mempersiapkan kebijakan untuk industri tekstil. Hal ini dilakukan karena Indonesia tengah dibanjiri pakaian jadi impor.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk kebijakan perlindungan tersebut.

"Ini dikoordinasikan oleh Menko, bersama sama kita bisa langsung rumuskan agar industri lokal, pakaian jadi bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi," kata dia dalam konferesi pers, APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Febrio mengatakan selama ini pemerintah telah menindaklanjuti perlindungan untuk pelaku usaha dalam negeri dengan safeguard salah satunya berupa antidumping. Industri tekstil ini memang menjadi sektor yang menjadi perhatian.

"Ini salah satu sektor sangat penting mempekerjakan jutaan orang mulai dari hulu-hilir," jelasnya.

Terbaru, Komite Pengamanan Perdagngan Indonesia (KPPI) memulai perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang pakaian dan aksesoris pakaian. Komoditas dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API), API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

"Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska, dalam keterangannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) akan diluncurkan pada 2025. Sistem pajak baru itu pernah diklaim oleh bendahara negara tersebut sebagai yang terbesar di dunia.

Untuk diketahui, Core Tax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Core Tax bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

"Pada dasarnya untuk pajak Core Tax kita akan tetap fokus dilaunch awal tahun depan (2025). Jadi ini beberapa tahapan mungkin bisa diupdate secara tersendiri kesiapan DJP sendiri, maupun wajib pajak sendiri, itu perlu dijaga secara baik agar tidak ada disruption," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkap saat ini persiapan sistem pajak tersebut sampai pada tes pengujian kesiapan operasional atau Operational Acceptance Testing (OAT).

"OAT sejak 28 Oktober kami harap di pertengahan Desember OAT sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai akhir tahun semuanya siap dan awal tahun depan insyaallah Core Tax bisa digunakan untuk transaksi seluruh wajib pajak," ungkapnya.

Pihaknya tengah melakukan sosialisasi terus-menerus terkait sistem pajak baru tersebut, agar ke depan dapat digunakan semua wajib pajak.

"Akhir tahun ini masa bagi kami untuk terus diseminasi, tidak hanya kepada kami di dalam internal, kepada para wajib pajak, stakeholders lainya. Familiarisasi termasuk simulasi kami siapkan, sediakan, kepada masyarakat wajib pajak yang ingin mensimulasikan transaksi pajak dengan sistem kami," jelasnya.

Sri Mulyani pernah mengungkap bahwa Core Tax menjadi sistem pajak terbesar dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (21/8) lalu. Dia menyebut Core Tax yang dimiliki Indonesia akan menjadi yang terbesar dibanding Core Tax milik negara lain.

"Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax terbesar di dunia karena Core Tax lain itu dibangun, negara-negara itu seperti New Zealand, Kanada, nggak sebesar Indonesia, ini adalah yang terbesar barang kali," kata dia

Dia menargetkan sistem itu akan meluncur akhir tahun ini atau awal tahun depan. Namun, memang diakui banyak masalah yang ditemukan oleh Kemenkeu terutama saat uji coba.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan menangnya Donald Trump dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) memberikan sentimen cukup kuat. Kemenangan Trump berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang di dunia, termasuk Indonesia

Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024 telah menguat di level Rp 15.200. Kemudian sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Dengan banyaknya sentimen dan membuat rupiah tertekan, Sri Mulyani mengatakan, rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pernah mengkalkulasi berbagai kemungkinan terkait hasil Pilpres AS 2024. Termasuk jika hasilnya dimenangkan oleh Donald Trump.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Perry menyebut, jika Trump kembali menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan mata uang dolar AS akan terus terjadi, seiring dengan kembali munculnya tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Oktober 2024 mencapai Rp 254,7 triliun. Realisasi itu terdiri dari Rp 139,6 triliun untuk subsidi dan Rp 115,1 triliun untuk kompensasi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi energi itu dimaksudkan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik bisa terjaga. "Dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi kita melalui harga listrik dan BBM yang terkendali," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Suahasil menerangkan, realisasi subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 254,7 triliun itu untuk konsumsi BBM sebanyak 13,476 juta kiloliter (KL) atau naik 1,1% dibandingkan realisasi konsumsi pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu untuk konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg konsumsinya mencapai 6.100 kg. Lalu, untuk listrik bersubsidi menembus angka 41,3 juta pelanggan atau naik 4,3% dibandingkan pelanggan tahun 2023.

Di samping itu, Kemenkeu juga telah menyalurkan subsidi non energi Rp 72,3 triliun per Oktober 2024. Dengan begitu total realisasi subsidi dan kompensasi yang telah dicairkan sebesar Rp 327 triliun.

"Untuk KUR yang bunganya disubsidi pemerintah saat ini adalah Rp 246,6 triliun, lebih tinggi 21% dari penyaluran tahun lalu," imbuhnya.

Lihat juga video: Dari PNS Jadi Content Creator, Ferry Irwandi: Saya Melihat Peluang

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tak sampai 5%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 4,95% pada kuartal III-2024.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III lebih rendah dari kuartal I-2024 yang sebesar 5,11% dan kuartal II-2024 sebesar 5,05%.

"Kuartal III dari perekonomian kita growth 4,95%. Kalau kita lihat komposisi pengeluaran dan agregat demand dan dari sisi produksi, konsumsi rumah tangga 4,91%, ini masih comparable dengan situasi Q II-2024," kata dia dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Secara rinci, dari sisi komponen pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,15%.

"Konsumsi rumah tangga PMTB sudah lebih 80% dari GDP. Jadi underlying masih kuat. Konsumsi pemerintah 4,62%, ekspor mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya 9,09%," terangnya.

Sebelumnya, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Demikian disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2024).

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 bila dibandingkan triwulan III-2023 atau secara year on year tumbuh 4,95%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 2024 atau secara q to q tumbuh 1,5%" katanya.

Ekonomi kuartal III yang tumbuh 4,95% lebih rendah dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal sebelumnya. Sebelumnya diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I dan II 2024 masing-masing tumbuh 5,11% dan 5,05% (year on year).

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak mencapai Rp1.517,53 triliun per 31 Oktober 2024. Jumlah terbaru 'baru' mencapai 76,3% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Sebagai informasi, outlook penerimaan pajak sebesar Rp1.921,9 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp67 triliun dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang senilai Rp1.988,9 triliun.

Meski realisasinya belum memuaskan, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan angka tersebut patut disyukuri mengingatkan kondisi awal dan pertengahan tahun.

"Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," ujar Anggito dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia merincikan, penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh non-migas sebesar Rp810,76 triliun atau baru setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%.

Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu sebesar Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%.

Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

"Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan di dalam PPN," ujar Anggito.

Kalau kita lihat, pergerakan nilai tukar kita sempat mengalami penguatan yang cukup baik sampai Oktober lalu, bahkan mencapai Rp15.200...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah akibat terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) masih lebih baik dibandingkan nilai tukar mata uang negara sejawat (peers).

“Dengan terpilihnya Trump, dolar AS mengalami penguatan dan rupiah tertekan. Tapi, rupiah kita kalau dibandingkan negara lain, baik negara G7 maupun G20, masih lebih baik,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2024 di Jakarta, Jumat.

Dolar AS mengalami apresiasi sebesar 3,13 persen, sementara rupiah terdepresiasi sebesar 2,68 persen (year-to-date/ytd).

Namun, depresiasi mata uang sejumlah negara lain lebih rendah dari rupiah, seperti peso Filipina yang terdepresiasi sebesar 5,69 persen, won Korea Selatan 6,79 persen, dan yen Jepang 7,78 persen.

“Kalau kita lihat, pergerakan nilai tukar kita sempat mengalami penguatan yang cukup baik sampai Oktober lalu, bahkan mencapai Rp15.200. Kemudian terjadi sentimen global, termasuk potensi Fed Fund Rate (FFR) akan diturunkan lagi dan terpilihnya Presiden Trump,” jelas dia.

Sementara itu, tren imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN) domestik cenderung sideways, karena masih terpengaruh oleh cukup tingginya ketidakpastian global.

Hingga Oktober, yield obligasi 10 tahun Indonesia mengalami penurunan. Namun kemudian sedikit meningkat pada minggu terakhir, di mana yield mencapai 6,76 persen. Sementara yield US Treasury dalam tren meningkat ke 4,4 persen.

“Selisih (spead) antara obligasi 10 tahun kita dengan US Treasury masih cukup rendah,” ujarnya.

Dari sisi aliran modal, pasar SBN mengalami aliran dana masuk (inflow) sebesar Rp14,98 triliun pada Oktober. Namun, pada November (sampai dengan 6 November), tercatat outflow sebesar Rp4,12 triliun karena adanya sentimen dari Pilpres AS.

Kendati begitu, secara ytd, pasar SBN mencatatkan inflow sebesar Rp39,40 triliun.

“Itu adalah kondisi perekonomian kita yang akan terus kita pantau, kita kelola terutama menjelang akhir tahun. Kita tentu akan mengikuti nanti perkembangan di kuartal-IV untuk APBN sendiri maupun perekonomian secara keseluruhan. Kita berharap nanti akan tetap terjaga sampai akhir tahun dalam posisi yang positif,” tutur Sri Mulyani.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai Oktober 2024 sebesar Rp 1.517,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,3% dari target tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengatakan realisasi penerimaan pajak itu telah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun.

"Dari sisi perpajakan Anda lihat Rp 1.517,53 triliun itu 76,3% dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penerimaan pajak yang berasal dari kelompok PPh non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 8,97% dengan nilai terkumpul Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

"Kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPh non migas. Sementara PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan," tutur Anggito.

Sementara itu, kelompok PPN dan PPnBM yang memegang porsi kedua terbesar sudah mengumpulkan Rp 620,42 triliun atau 76,47%. Realisasi itu naik 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak dari kelompok PBB dan pajak lainnya juga naik 12,81% menjadi terkumpul senilai Rp 32,65 triliun. Realisasi itu mencapai 86,52% dari target.

"Sekali lagi, kalau Anda lihat, tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September," ucap Anggito.

Saksikan juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN per Oktober 2024 mencatatkan defisit Rp309,2 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Agustus 2024, yaitu Rp153,7 triliun atau 0,68% terhadap PDB.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagi defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Dia memaparkan bahwa belanja negara sepanjang Januari—Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau setara 76,9% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat naik cukup drastis yaitu 14,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY).

Sedangkan, realisasi pendapatan negara pada Januari—Oktober 2024 tercatat senilai Rp2.247,6 triliun atau 80,2% dari pagu yang telah ditetapkan. Pendapat negara tersebut tercatat melonjak 0,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka tampak defisit pada tahun ini jauh lebih besar. Pada Agustus 2023, APBN mengalami defisit 'hanya' sebesar Rp700 miliar atau 0,003% terhadap PDB.

Tercatat, belanja negara hingga Oktober 2023 sejumlah Rp2.240,8 triliun. Sementara pendapatan yang masuk ke kas negara terkumpul senilai Rp2.240,1 triliun.

"Belanja negara hampir sama angkanya antara nominal pendapatan dan belanja negara, namun belanja negara baru 70,32% dari total pagu dalam UU APBN," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).