Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam pidato kenegaraan perdana se­­­te­­­lah pe­­­lan­­­tikan, Presiden Prabowo Subi­­anto menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. Bahkan Prabowo yakin dengan me­­­manfaatkan sumber daya alam yang melimpah, In­­­donesia dapat menjadi lum­­­bung pangan dunia.

Namun, swasembada pa­­­ngan saja tidak cukup, harus diiringi dengan ketahanan pangan. Swasembada pangan berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan di tingkat nasional. Ketahanan pangan lebih mengutamakan akses individu terhadap pangan bergizi untuk kesehatan dan produktivitas. Kom­­binasi keduanya akan memastikan ketersediaan dan akses pangan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Keinginan untuk mewujudkan swasembada dan ke­­­tahanan pangan berhadapan dengan tantangan besar. Me­­­nurut penelitian Hadi Santoso, Akhmad Makhfatih, dan Hengki Purwoto, infrastruktur berpengaruh pada ketahanan pangan. Data dari 33 provinsi (2012—2016) menunjukkan bahwa jalan, irigasi, dan listrik berdampak positif pada ketahanan pangan.

Sayangnya pembangunan infrastruktur yang berlangsung masif selama dekade terakhir tidak banyak membantu ketahanan pangan nasional. Jalan tol dan bandara memang mempermudah mobilitas dan distribusi, tetapi investasi besar ini belum berhasil mengatasi masalah mendasar di sektor pertanian seperti akses teknologi, irigasi yang buruk, dan akses pasar yang terbatas. Dampaknya, ketergantungan Indonesia pada impor pangan masih tinggi.

Menurut data The Food Trade Dependence Index 2022, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk komoditas pangan utama. Sebanyak 54% gandum diimpor dari Australia dan 26% dari Kanada karena gandum sulit dibudidayakan di Indonesia akibat keterbatasan lahan. Ketergantungan ini membuat ketahanan pangan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global.

Hal serupa terjadi pada kedelai, di mana 71% impor berasal dari Amerika Serikat, sementara produksi lokal hanya memenuhi kurang dari 10% kebutuhan nasional. Kedelai adalah bahan dasar tempe dan tahu, makanan pokok masyarakat. Tingginya ketergantungan pada impor menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum secara signifikan meningkatkan produksi pangan domestik. Kondisi yang memperlihatkan ketidakselarasan antara prioritas pembangunan infrastruktur dan kebutuhan ketahanan pangan.

Situasi serupa terjadi pada beras. Meski memiliki lahan pertanian yang luas, produktivitas padi masih rendah. Indonesia harus mengimpor 37% beras dari Vietnam, 28% dari Thailand, 20% dari India, dan 15% dari Pakistan. Bahkan untuk jagung, yang penting bagi industri pakan ternak dan biofuel, Indonesia masih bergantung pada impor, terutama dari Argentina.

Program swasembada pangan di bawah pemerintahan Prabowo harus dapat mengatasi tantangan tersebut. Pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan tujuan strategis mendukung sektor pertanian.

Pengembangan irigasi yang efisien, akses ke teknologi pertanian modern, serta dukungan untuk meningkatkan produktivitas petani lokal menjadi kunci penting. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar pada infrastruktur yang langsung mendukung proses produksi pangan, seperti penyediaan irigasi, jalan tani, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan pangan di pedesaan.

Pemerintah perlu memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Akses terhadap kredit, pelatihan teknis, dan pendampingan dalam penggunaan teknologi modern.

Kesemuanya itu adalah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat rantai pasok pangan. Tujuannya agar hasil pertanian dapat disimpan dan didistribusikan secara efisien, mengurangi kerugian pascapanen dan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Dalam jangka panjang, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri semata. Harus dibarengi juga dengan kemampuan menjaga keberlanjutan produksi di tengah perubahan iklim. Skor rendah Indonesia dalam kategori Keberlanjutan dan Adaptasi menunjukkan pentingnya strategi adaptasi yang lebih baik.

Salah satunya adalah dengan mengembangkan pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Investasi dalam penelitian pertanian yang berfokus pada inovasi teknologi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cuaca ekstrem menjadi sangat penting.

Ambisi besar pemerintahan Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan, harus bisa mengatasi tantangan yang sangat kompleks dengan pendekatan holistik. Kepemimpinan Prabowo harus mampu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan penguatan sektor pertanian.

Integrasi tersebut merupakan solusi untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Termasuk mengatasi masalah mendasar dalam sektor pertanian. Kita menunggu kebijakan yang fokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan dan investasi infrastruktur untuk mendukung sektor pangan.

Dengan begitu, Indonesia tidak hanya memiliki peluang besar untuk mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia seperti yang diharapkan.

Jika tidak, cita-cita swasembada pangan hanya akan menjadi janji tanpa realisasi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin proyek gasifikasi batu bara menjadi dymethil ether (DME) sebagai pengganti LPG bakal lanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut dibesut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan sempat terhambat karena ditinggal investor.

Bahlil bilang program gasifikasi batu bara tetap akan didorong di era Prabowo. Ini merupakan salah satu bentuk hilirisasi mineral yang mau dikejar pemerintah.

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Sejauh ini proyek gasifikasi batu bara dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Namun, Bahlil membuka kemungkinan perusahaan swasta lainnya bisa ikut masuk ke proyek tersebut, mulai dari Adaro hingga Kodeco.

Sebab, Bahlil menekankan ada syarat bagi perusahaan itu untuk melakukan hilirisasi batu bara bila ingin kontrak kerjanya diperpanjang.

"Tidak hanya PTBA. Contoh perusahaan-perusahaan yang pemegang PKP2B. Kayak Adaro, Arutmin, KPC, Kodeco. Mereka itu kan syaratnya begitu dilakukan perpanjangan harus melakukan hilirisasi," sebut Bahlil.

Selain itu, hilirisasi batu bara yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan tambang bisa dalam bentuk apa saja, namun pihaknya ingin mendorong program gasifikasi batu bara menjadi DME harus diprioritaskan.

"Wajib hilirisasi tapi tidak mesti DME. Tapi salah satu yang akan kita dorong itu adalah menyangkut dengan DME," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pada 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan terminal keempat atau Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta dibangun. Saat itu Jokowi menargetkan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta sudah ada pada tahun 2023.

Pembangunan Terminal 4 ini dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Keinginan Jokowi terkait pembangunan Terminal 4 itu disampaikan saat meresmikan 4 fasilitas di Bandara Soekarno Hatta yakni Terminal 3, Gedung VIP, Runway 3 dan East-Connection Taxiway.

"Dengan adanya runway 3 Kita harapkan pengaturan manajemen untuk take off dan landing semakin baik sehingga kapasitasnya lebih banyak. Kita harapkan pelayanan semakin baik," kata Jokowi usai peresmian di Gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, 23 Januari 2020.

Saat itu, Jokowi menerangkan, pembangunan East Connection Taxiway baru dilakukan setelah kurang lebih 35 tahun yang lalu dibangun west connection taxiway.

"Perlu diketahui yang west connection taxiway itu dibangun 1985 dan setelah itu sampe sekarang yang timurnya baru dibangun sekarang, sudah 35 tahun baru dibangun. Harusnya kalau westnya dibangun east nya juga dibangun sehingga (pesawat) tidak putar. Selama ini semuanya menunggu pesawat putar itu," ujarnya.

Disampaikan Jokowi, kepadatan jumlah penumpang pesawat udara di Bandara Soekarno Hatta sudah mulai terlihat. Untuk itu guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang ke depannya, Jokowi memerintahkan agar segera membangun Terminal 4.

Terkait hal ini Jokowi menargetkan Terminal 4 Bandara Soekarno Hatta dapat selesai dibangun pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.

"Sebelum penuh itu harus disiapkan dulu sehingga masyarakat terlayani oleh Bandara Soekarno-Hatta ini dan tadi pak Dirut Angkasa Pura 2 sudah menyampaikan desain akan segera diselesaikan secepatnya sehingga bisa segera dimulai dan diharapkan 2022 akhir atau paling lambat awal 2023 kita sudah punya terminal yang baru," tutur Jokowi.

Proyek Terminal 4 Batal!

Namun, keinginan Jokowi itu akhirnya kandas. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, pembangunan Terminal 4 senilai Rp 14 triliun batal.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Saksikan Live DetikSore:

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menyempurnakan roadmap atau peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas prioritas guna mengoptimalisasi potensi yang ada.

Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membidik rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam 5 tahun ke depan. Untuk mewujudkan target sekaligus mencapai visi misi Indonesia Emas 2045, sektor hilirisasi memiliki peranan penting sebagai penopang.

Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ikhsan Adhi mengatakan sebelumnya peta jalan hilirisasi 2022-2023 telah menjadi acuan. Kendati demikian, terdapat beberapa fokus pembaruan untuk makin mendorong gairah investasi sektor hilirisasi.

"Sekarang di tahun ini kita sedang melakukan penajaman terhadap beberapa komoditas utama serta ada 2 aspek yaitu akselerasi dan optimalisasi yang akan kita paripurnakan dari sisi aspek finansial, aspek teknis, dan aspek legal," kata Ikhsan usai agenda Coffee Morning: Peranan Hilirisasi Industri Menuju Indonesia Emas 2045, Jumat (1/11/2024).

Dia mencontohkan, hilirisasi nikel dalam mengalami peningkatan pesat sekaligus mengoptimalkan posisi cadangan nikel Indonesia sebesar 21 juta ton. Peningkatan nilai tambah komoditas tersebut juga diiringi dengan larangan ekspor sejak 2020.

Sebelum pelarangan, nilai ekspor nikel mencapai US$3 miliar, setelah dilakukan sinkronisasi larangan posisi nilai tambah komoditas meningkat hingga lebih dari US$30 miliar.

Pihaknya juga memproyeksi dampak ekonomi dari hilirisasi nikel yakni nilai investasi yang mencapai US$127,90 miliar pada 2023-2040 hingga peningkatan devisa mencapai US$81,00 miliar. Sedangkan, kontribusi terhadap PDB mencapai US$43,20 miliar pada 2040 dan tenaga kerja sebanyak 357.000 pekerja.

"Hilirisasi menjadi kendaraan yang dipergunakan oleh pemerintah memastikan skala kepentingan terserap rata untuk seluruh stakeholder. Untuk menciptakan kemandirian nasional, di industri hulu kita optimize agar output nya mendorong pelaku usaha dari hulu ke hilir," ujarnya.

Pemerintah juga memastikan bahwa investor yang masuk di sektor hilirisasi dapat mendorong kolaborasi investasi besar dengan pengusaha nasional daerah sebagaimana tertuan dalam Peraturan Menteri Investasi No 1/2022.

Dengan demikian, hilirisasi dapat berdampak pada peningkatan sumber pertumbuhan baru untuk mewujudkan visi Indonesia sentris, pengusaha daerah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, UMKM naik kelas, dan pemerataan ekonomi.

Adapun, 28 komoditas prioritas hilirisasi dalam peta jalan yang tengah disempurnakan saat ini mencakup sektor mineral, batubara, minyak da gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

Di sektor mineral, komoditasnya mencakup nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, pasir silika, mangan, kobal, dan logam tanah jarang. Sektor batubara dan aspal buton, sektor migas bumi, perkebunan mencakup sawit, kelapa, karet, biofuel, kakao, dan pala.

Selanjutnya, sektor kehutanan yaitu kayu balok dan getah pinus. Sementara di sektor perikanan mencakup udang, ikan TCT, rajungan, dan tilapia, serta sektor kelautan yaitu rumput laut dan potensi lahan garam.

"Pada prinsipnya, nanti kajian [peta jalan hilirisasi] ini akan menjadi paduan bagi semua, baik pemerintah maupun stakeholder dalam melakukan hilirisasi di Indonesia," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, progres realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi sejak hilirisasi digaungkan yakni tahun 2020 hingga September 2024 total nilai nya mencapai Rp1.245,80 triliun.

Capaian realisasi tersebut berasal dari berbagai sektor mencakup mineral berupa smelter nikel, tembaga, bauksit, dan timah senilai Rp759,83 triliun. Lalu, hilirisasi kehutanan di subsektor pulp dan paper sebesar Rp196,99 triliun.

Lebih lanjut, penanaman modal bidang hilirisasi pertanian berupa CPO/oleochemical mencapai Rp130,23 triliun, sektor migas berupa petrochemical senilai Rp139,61 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik, khususnya baterai mencapai Rp19,14 triliun.

Hashim Djojohadikusumo bertemu Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (31/10/2024). Keduanya bertemu di kantor AHY dan membahas proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Hashim menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto bakal menggarap proyek yang berlokasi di utara Pulau Jawa itu. Menurutnya tanggul laut raksasa telah direncanakan sejak tahun 1994 namun tak kunjung berjalan.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," ujar Hashim di Kantor AHY di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam.

Adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh dua sampai tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," terang adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Menurut Hashim saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," beber Hashim.

Ditemui di kesempatan lain, AHY menyebut proyek tersebut cukup penting, terlebih ada 40 kilometer lebih muka tanah yang semakin turun.

"Pak Presiden juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan kita harus memastikan bahwa masyarakat kita, terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi di Jakarta misalnya, pantai utara Jakarta dari Tangerang sampai Bekasi itu kurang lebih ada 40 sekian kilometer itu tanahnya kan semakin turun," katanya di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

AHY juga menyinggung bahaya banjir rob yang menghantui masyarakat di pesisir utara pulau Jawa. Oleh karena itu selain penting secara lingkungan, proyek tanggul laut raksasa juga penting untuk menjaga keamanan masyarakat.

"Kita tahu dan bahaya banjir, abrasi tadi juga selalu menghantui masyarakat di pesisir utara sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi ya Pantura sampai dengan wilayah Jawa Tengah sana," tutupnya.

Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto berisikan 48 kementerian. Jumlah ini terbilang sangat banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya 34 kementerian.

Lalu, apakah 'penggemukan' kabinet ini akan membuat lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan makin besar?

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini mengatakan, pihaknya belum membicarakan lebih lanjut tentang pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2025.

"Kita belum membicarakan itu ya dengan Bapak Presiden (Prabowo). Jadi tentunya kan kita sekarang sudah menyesuaikan dengan CPNS yang sudah berjalan, nanti kita akan disesuaikan lagi untuk formasi-formasi," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Pemerintah saat ini tengah dalam prioritas untuk penataan struktur kabinet pemerintahan dan pelaksanaan seleksi CPNS serta PPPK yang sudah berjalan.

Dari formasi ini, Rini menjelaskan, akan disesuaikan Kembali dengan kementerian baru. Hal ini mengingat formasi pada CPNS dan PPPK 2024 masih menyesuaikan dengan pemerintahan Presiden 2024-2024 Joko Widodo (Jokowi).

"Kan ada formasinya juga disesuaikan dengan unit-unit itu, nanti kita akan sesuaikan. Tetapi apakah ada penambahan untuk CPNS? Kita belum membicarakan ke sana dengan Bapak Presiden," ujarnya.

Di sisi lain, Rini juga belum dapat memastikan apakah pihaknya akan membuka seleksi CPNS untuk tahun depan. Hal ini belum dibicarakan dengan Prabowo.

Ia memastikan, pemenuhan kebutuhan untuk kementerian-kementerian baru akan memanfaatkan terlebih dulu para pegawai ASN yang terdampak perombakan kementerian. Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih.

Rinciannya terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

"Kan kita sudah dibagi fungsi-fungsinya tadi. Jadi, misal Kementerian Imigrasi, ya sudah Dirjen Imigrasinya, pindah, pindah semua dengan sumber dayanya. Jadi, kita sudah punya data untuk itu. Kita sudah dihitung, BKN juga melihat misalnya dari imigrasi ada berapa orang, ini berapa orang. Jadi, kita tinggal dipindahkan," terang Rini.

JAKARTA, investor.id - Sejumlah eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/10/2024). Kedatangan mereka kali ini untuk membahas bersama pimpinan saat ini soal penguatan KPK di waktu mendatang.

Eks Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan, hari ini ada undangan seluruh angkatan KPK dari yang pertama sampai angkatan dia. Karena KPK periode sekarang akan selesai bertugas, sehingga mengumpulkan eks KPK untuk kebutuhan periode selanjutnya.

“Jadi kita ini dalam rangka masukan-masukan penguatan ya bagaimana penguatan KPK masa depan,” kata Basaria Panjaitan saat dijumpai usai pertemuan.

Diungkapkan Basaria, pertemuan tersebut diikuti oleh pimpinan KPK saat ini yaitu Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango hingga komisioner KPK, Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.

Basaria menyampaikan pertemuan ini turut membahas soal masukan apa saja yang dapat disampaikan KPK ke pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia menekankan, KPK harus siap mendukung komitmen Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Kita memberikan masukan kepada KPK berikutnya nanti. Mereka harus semakin kuat, semakin kompak, harus mendukung statement dari presiden kita Pak Prabowo yang menyatakan berantas korupsi sampai ke mana pun akan dikejar. Jadi mereka harus siap dengan itu. Kira-kira secara garis besar itu yang kita masukan,” ujar Basaria. 

Dalam kesempatan yang sama, eks Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengungkapkan ketika pertemuan tersebut, dia menegaskan pentingnya Prabowo menaruh atensi terhadap indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Dia pun mengaku masih optimistis atas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia untuk waktu mendatang.

“Prabowo harus tegas mau indeks persepsi korupsi berapa ketika dia berakhir memerintah Indonesia, tadi saya menyampaikan itu. Jadi kalau sekarang indeks persepsi korupsi Indonesia 34 sangat kompleks, kira-kira Pak Prabowo ini mau enggak 60 atau 50 di atas Malaysia, indeks persepsi korupsi. Jadi KPI-nya harus jelas, key performance indicators-nya gitu. Itu yang saya sampaikan,” ucap Saut.

Saut juga meyakini, akan ada gaya pemberantasan korupsi yang berbeda dalam pemerintahan kali ini. Dia berharap perbedaan gaya tersebut dapat menyelesaikan permasalahan korupsi yang sudah berlangsung lama. 

“Ada style yang berbeda. Pasti akan ada style yang berbeda, strategi berbeda, mungkin strukturnya juga berbeda karena nilai yang di kepala beliau untuk berantas korupsi pasti beda juga dengan 10 yang terakhir. Udah jelas kok, statement-nya jelas,” tutur Saut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melaksanakan rapat koordinasi (rakor) yang membahas penataan Barang Milik Negara (BMN) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025.

Dia mengatakan, penggunaan kantor BMN akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.

"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani dari keterangan resmi Kemenkeu, Kamis, (24/10/2024).

Dalam rakor tersebut, Sri Mulyani juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

Pejabat baru atau pelaksana tugasnya, sambungnya, diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan sumber daya di internal K/L.

Selain itu, Menkeu menggarisbawahi bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi, serta berbagai ide-ide baru bisa dilaksanakan secara tepat waktu, berkualitas dan tetap akuntabel dengan sumber anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.

"Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih," kata Sri Mulyani.

"Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melarang adanya proyek mercusuar di periode pemerintahannya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Sejalan dengan hal itu, keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dicanangkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa proyek IKN bakal terus dilanjutkan. Meskipun demikian, dirinya menerangkan bahwa intensitas pembangunannya bakal berkurang.

“IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap lima tahun perlu ada adjustment dan melihat peta prioritas pembangunan,” kata AHY di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (23/10/2024).

AHY mengatakan bakal ada penyesuaian alokasi anggaran ke IKN. Meski tak secara gamblang disampaikan, hal itu menjadi sinyal keras bahwa alokasi anggaran yang bakal diguyur pemerintah untuk IKN tidak akan sebesar di masa kepemimpinan Jokowi.

Pasalnya, AHY menekankan, Prabowo telah mewanti-wanti menterinya untuk melakukan efisiensi anggaran negara. Dirinya menyebut. pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Prabowo diharapkan tidak bakal menyerap APBN secara berlebihan.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu akan disesuaikan terutama budgetingnya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN, selebihnya kita kawal,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, dalam rapat Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Prabowo meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan tidak ada proyek mercusuar di pemerintahannya.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," kata Prabowo kepada menteri serta kepala badan dan lembaga Kabinet Merah Putih.

Prabowo juga menyampaikan agar program-program kementerian/lembaga di pemerintahannya fokus pada apa yang disampaikan saat pidato perdananya usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10/2024) yaitu mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.

Presiden Prabowo Subianto mempunyai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Founder and Chairman CT Corp sekaligus Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia, Chairul Tanjung (CT) menyampaikan sejumlah syarat agar target tersebut dapat tercapai.

CT mengatakan salah satu kunci syarat mengejar target tersebut dengan menarik investasi secara besar-besaran.

"Harus saya sampaikan bahwa the keyword pertumbuhan ekonomi 8% besarnya investasi sangat luar biasa," kata CT dalam acara Dialog Ekonomi Kadin, Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Dia menilai porsi investasi secara besar-besaran berasal dari pengusaha, baik pengusaha swasta, BUMN, maupun pengusaha asing. Dia pun menekankan kepastian hukum menjadi salah satu cara untuk menarik investasi.

Selain itu, kestabilan politik dan keamanan juga menjadi penentu investasi yang besar. Tidak hanya itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi kunci investasi masuk.

"Ini yang paling perlu sebenarnya semua investasi berharap namanya cuan, keuntungan. Ini hanya bisa dilakukan kalau SDM bisa ditingkatkan kualitasnya agar lebih produktif sehingga punya daya saing lebih besar. Ini semua buat dunia usaha baik swasta, BUMN, maupun asing akan melakukan investasi yang besaran," jelasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi pengusaha. Hal ini dapat menyerap tenaga kerja.

"Kita tahu tantangan nggak mudah, keadaan global seperti ini, banyak komplikasinya. Kita tahu juga daya beli menurun, kelas menengah turun, jadi that's not easy. Jadi perlu satu koordinasi yg sangat luar biasa antara Pempus, Pemda, dan dunia usaha," imbuh dia.

Simak: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal Era Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Provinsi Jawa Barat akan segera bangun tiga jalan tol baru saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ada tol Getaci yang akan menjadi Tol terpanjang di Indonesia.

Ketiga jalan tol ini diharapkan menjadi solusi dari kemacetan yang menjadi momok permasalahan di Jawa Barat. Jumlah kendaraan yang terus bertambah menjadi alasan mengapa pembangunan ketiga jalan tol ini harus dilaksanakan.

Berdasarkan Open Data Jabar, dari tahun 2022 ke 2023 jumlah kendaraan di Jawa Barat dilaporkan naik 2,1 persen menjadi 16.930.438 unit angka ini didominasi oleh kendaraan roda dua sekitar 83% dan roda empat 17%. Kota Bandung sebagai wilayah dengan kendaraan terbanyak dengan jumlah 1.562.688 unit.

Melansir Instagram @jabardigitalservice, Rabu (23/10/2024), terdapat 3 tol yang akan dibangun era Prabowo yakni Tol Getaci (Kab Bandung-Garut-Tasikmalaya-Ciamis), Tol Sukabumi-Bandung, dan Tol Dalam Kota Bandung.

Pertama, Tol Bandung-Sukabumi yang meliputi daerah Sukabumi-Cianjur-Padalarang ini kini masih di tahap investasi.

Sedangkan, Tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis) yang rencananya membentang 206 km ini akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Saat ini Tol Getaci sedang proses lelang ulang setelah sempat dua kali gagal mendapat investor.

Mengingat biaya pembangunan Tol Getaci yang cukup besar, Kementerian PUPR lakukan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk menggaet investor agar pembangunannya bisa dimulai tahun 2025 mendatang.

Terakhir, Tol Dalam Kota Bandung rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2026. Rutenya dimulai dari Jalan Pasteur-Jalan Pasupati-Gasibu. Alternatif 1 ke Cicaheum dan alternatif 2 masuk ke Jalan Supratman-Antapani.

Lihat juga Video 'Jokowi Sebut Danau Toba Segera Tersambung Tol: Tinggal 40 Km Lagi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: