Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal peluang perubahan anggaran belanja pada APBN 2025. Hal ini terjadi karena membengkaknya jumlah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru dibentuk.

Anggaran belanja dari APBN 2025 ditetapkan senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Namun anggaran tersebut ditetapkan dengan asumsi kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), otomatis dengan bengkaknya jumlah kabinet APBN bisa berubah.

Hingga kini, Airlangga mengatakan Prabowo maupun jajaran Kabinet Merah Putih belum ada rencana pembicaraan APBN Perubahan (APBN-P).

"Belum, belum," katanya singkat ketika dikonfirmasi langsung usai menghadiri Sidang Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Ketika ditanya soal target defisit yang bisa berubah pun, Airlangga irit bicara. "Kita lihat aja nanti," katanya singkat.

Dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025, disebutkan Prabowo sendiri masih bisa mengubah daftar alokasi anggaran belanja pemerintah.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini lah yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) melihat upaya pemerintah untuk memberikan bagi hasil gross split lebih besar kepada kontraktor migas justru mempertajam ketidakpastian akan regulasi.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, salah satu poin dalam skema baru gross split yakni bagi hasil kontraktor yang mencapai 75%-95%.

Beleid tersebut pun dipertegas melalui Kepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya tersebut untuk membuat perubahan dengan tujuan positif. Namun, dia melihat regulasi tersebut justru hanya mempermulus jalan Menteri ESDM memberikan diskresi bagi hasil.

"Opsi untuk bisa dapat 95% split bagi KKKS sebenarnya sudah ada dari dulu. Hanya, Permen ini memfasilitasi, memudahkan Pak Menteri [ESDM] untuk menyetujui. Jadi insentif bagi siapa nih, bagi investor atau bagi Pak Menteri?" kata Moshe kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Efektivitas kebijakan gross split yang menawarkan bagi hasil lebih besar ini juga masih perlu dilihat lebih jauh. Dia mengaku investor justru menjadi tidak pasti lantaran banyak perubahan terkait penerapan skema gross split maupun cost recovery.

Meskipun diberikan bagi hasil yang tinggi, Moshe juga menilai tak sebanding dengan pajak migas yang saat ini bisa mencapai 40%. Pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha migas disebut paling tinggi dibandingkan industri sektor lainnya.

"Jadi menurut saya kurang menggigit karena hal-hal yang dibahas ini sebenarnya masih sama, cuma ada improvement yang incremental improvement saja dari yang sebelumnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Moshe juga menyoroti upaya pemerintah dalam beleid tersebut untuk menyederhanakan 13 parameter besaran angka bagi hasil untuk kontraktor menjadi hanya 5 parameter saja. Tujuannya agar lebih implementatif dan menarik di lapangan.

Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

"Apapun yang berhubungan sama keekonomiannya, itu tetap masih dihitung dan dipertimbangkan dalam suatu negosiasi kontrak. Jadi kalau ada yang digabungkan, ada yang dipisah, ya sama aja tetap akan dihitung," pungkasnya.

Aturan Baru Kontrak Bagi Hasil

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merombak skema kontrak bagi hasil migas yang baru atau New Gross Split menjadi stimulus untuk memikat investor masuk ke sektor hulu migas nasional.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang menggantikan Permen ESDM No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Tak hanya itu, Kementerian ESDM juga telah menetapkan Kepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto mengatakan pembaruan aturan gross split dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah.

Adapun, salah satu poin penting dalam skema baru ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Aturan gross split lama bagi hasil kontraktor sangat rendah.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," kata Ariana dalam keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Aturan gross split baru ini pun menawarkan bagi hasil lebih besar untuk Wilayah Kerja Migas Non-konvensional mencapai 93%-95% di awal. Skema ini akan segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Ariana menuturkan parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter. Upaya ini dilakukan agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

"Ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," tuturnya.

Di sisi lain, poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, Harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir," jelas Ariana.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif. Di mana nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75%-95% berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives.

Tak hanya itu, terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Berkaitan dengan tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksiblitas, aturan tersebut memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana untuk merombak Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Hal ini diungkapkan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah.

Dia mengatakan hal itu dibutuhkan untuk kepentingan program-program strategis pada masa pemerintahan Prabowo.

"Maka perlu ada semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama diubah ke Lembaga Penerima Negara. Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Selain itu, menurutnya harus ada tranformasi untuk Kementerian BUMN. Menurutnya nilai BUMN Indonesia itu mencapai US$ 1 triliun, namun sumbangsinya terhadap negara harus diperbaiki.

Burhanuddin mengatakan perbahan dari Kementerian/Lembaga untuk pemerintahan Prabowo akan dilakukan mulai Januari 2025.

"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.

Simak juga Video: Video Puan soal Peluang PDIP Merapat ke Pemerintahan Prabowo: Insyaallah

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) resmi rombak jajaran eselon 1 Kementerian Perdagangan jelang berakhirnya Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, Zulhas resmi melantik 8 jajaran eselon 1 Kemendag pada Rabu (14/8) di Kantor Kemendag. Dia mengatakan, perombakan pejabat eselon 1 Kemendag dilakukan untuk persiapan yang sebaik-baiknya dalam menyongsong pemerintahan yang akan datang.

Menurut Zulhas, pergantian Presiden dari Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto perlu dipersiapkan dengan dasar yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

"Tugas kita tinggal menghitung hari, harus betul-betul bisa dipersiapkan sebaik-baiknya," ujar Zulhas dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/8/2024).

Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun berharap kepada pejabat eselon 1 yang dilantik agar bersikap waspada, peka, dan responsif dalam menjalankan tugas di Kemendag.

Untuk diketahui, pelantikan posisi Inspektur Jenderal Kemendag oleh Mendag didasarkan pada Keputusan Presiden RI No.65/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan tertanggal 29 Mei 2024.

Sementara itu, pelantikan ketujuh Pejabat Eselon I lainnya didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 100/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan tertanggal 6 Agustus 2024.

Berikut susuan nama pejabat eselon 1 terbaru Kemendag:

1. Irjen Pol. Ahmad Luthfi sebagai Inspektur Jenderal

2. Budi Santoso sebagai Sekretaris Jenderal

3. Moga Simatupang sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

4. Rusmin Amin sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

5. Isy Karim sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

6. Mardyana Listyowati sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

7. Kasan sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

8. Fajarini Puntodewi sebagai Kepala Badan Kebijakan Perdagangan.