Pejabat negara diminta melakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas (Perdinas) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:
a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) disebut memberikan dampak terhadap perekonomian global. Hal ini diungkapkan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengatakan pengaruh pertama yang akan dirasakan dari sisi kebijakan. AS sebagai negara ekonomi terbesar di dunia akan mengalami perubahan sejumlah kebijakan karena perbedaan pandangan dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Joe Biden.

"Itu juga nanti akan menimbulkan banyak sekali policy yang tentu berubah karena Presiden Trump didukung oleh Partai Republik, sedangkan yang saat ini Presiden Biden adalah dari Demokrat," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sri Mulyani, perang perdagangan antara AS dengan China juga dikhawatirkan akan meningkat. Ditambah lagi, tensi geopolitik di beberapa negara belum juga usai.

"Beberapa perubahan di dalam policy telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market seperti ekspektasi terhadap penurunan pajak korporasi, adanya ekspansi belanja, kenaikan-kenaikan dari tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan Amerika terutama terhadap RRT juga diantisipasi," terang Sri Mulyani.

Bendahara negara itu menyebut salah satu pandangan Donald Trump yang berbeda dengan presiden sebelumnya yakni terkait perubahan iklim. Menurut Sri Mulyani, Trump lebih berkomitmen untuk penurunan CO2.

Perbedaan kebijakan dan pandangan itu diprediksi mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia. "Terutama dari energi tentu akan memberikan dampak baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap trend ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change maupun energi," ungkapnya.

Tak hanya kebijakan, Sri Mulyani mengatakan kemenangan Donald Trump juga memberikan sentimen cukup kuat. Hal yang langsung terasa adalah pengaruh pada nilai tukar mata uang di dunia, termasuk rupiah.

Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024 telah menguat di level Rp 15.200. Kemudian sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," tuturnya.

Dengan banyaknya sentimen dan membuat rupiah tertekan, Sri Mulyani mengatakan, rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memetakan sekitar Rp 300 triliun anggaran pemerintah yang bisa dihemat. Jumlah uang sebesar itu saat ini sudah ditandai dan selanjutnya bisa digunakan untuk berbagai hal termasuk tambahan uang anggaran bantuan sosial.

Pria yang karib disapa Zulhas itu bilang dalam rapat kabinet, Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membintangi uang sebesar Rp 300 triliun itu yang diambil dari penghematan perjalanan dinas hingga penyelenggaraan berbagai acara seremonial di kementerian dan lembaga.

"Kemarin rapat kabinet, Pak Prabowo sementara menyisir, anggarannya ada, Pak Presiden dan Pak Menteri Keuangan, ya sudah ditandai Rp 300 triliun. Itu masih dibintangi. Artinya, dibintangi itu ya akan dilihat lebih jauh. Misalnya perjalan dinas, acara-acara sering-sering, kunjungan, ya," ungkap Zulhas usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketika ditanya apakah anggaran tersebut akan digunakan semuanya untuk tambahan bansos, Zulhas bilang tidak semua untuk bansos. Dia mengatakan anggaran yang dibintangi tadi masih dihitung pemanfaatannya, tapi bansos memang menjadi salah satu opsi pemanfaatannya.

"Belum, maksudnya bansos belum dibahas kan? Berapanya belum. Baru dititik-titik, baru dibintang-bintangin," ujar Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

Cak Imin menyebut jika kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup hingga Rp 100 triliun, maka harapannya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bansos ditingkatkan.

"Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun," kata Cak Imin dalam dalam acara yang sama.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan hari ini menghadap Presiden Prabowo Subianto. Dia membahas soal strategi-strategi yang akan dilakukan untuk swasembada pangan.

Usai rapat, Zulhas mendapatkan target dari Prabowo agar swasembada pangan bisa dilakukan pada 2028 ataupun 2029.

"Saya menyampaikan kepada Presiden program-program apa saja yang harus kita selesaikan. Dan insyaallah tugas untuk swasembada pangan pada 2028-2029 bisa kita capai," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Zulhas mengatakan dirinya juga sudah berkoordinasi lintas kementerian, khususnya soal anggaran. Dia sudah melapor ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal anggaran ratusan triliun yang akan dikelola untuk swasembada pangan.

Eks Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju itu mengatakan total anggaran swasembada pangan akan menyentuh Rp 139,4 triliun. Duit sebesar itu tersebar di berbagai pemangku kepentingan.

"Anggaran terkait pangan totalnya tadi saya laporkan Rp 139,4 triliun, tapi kan tersebar, ada di PU, ada di KKP, ada di BUMN di bidang pupuk, ada di dana desa, ada di pemerintah daerah," beber Zulhas.

"Tadi pagi dengan Kementerian Keuangan soal anggaran," lanjutnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaporkan perkembangan pailitnya Sritex kepada komisi IX DPR RI. Menurut Menaker, Sritex diduga pailit karena ada kelalaian dari pihak manajemen.

Sebagai informasi, pihak yang menggugat Sritex adalah PT Indo Bharat (IBR). Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Menurut Menaker, apa yang terjadi pada Sritex tidak bisa digeneralisir bahwa semua industri tekstil akan bernasib sama. Adapun pemerintah tengah menyiapkan bantuan untuk penyelamat Sritex.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto bakal merespons kasus yang terjadi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Raksasa tekstil tersebut dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utang.

Prabowo siang ini memanggil jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kepada awak media Yassierli mengatakan ada kemungkinan pembahasan rapat tim ekonomi Prabowo hari ini membahas soal kasus yang terjadi pada PT Sritex.

Yassierli nampak membawa map catatan yang diberi judul 'Langkah-langkah Strategis Kemnaker dalam Merespons Kasus Sritex.'

"Ini antisipasi. Saya harus mengantisipasi apapun kemungkinan nanti. Bisa jadi (bahas Sritex)," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Dia mengungkapkan pihaknya akan mendukung agar pegawai Sritex bisa terlindungi di tengah isu pailit yang terjadi di perusahaan. Bila perlu, pemerintah akan menjaga agar PHK tidak terjadi.

"Kalau dari kami tentu kita harus mendukung bagaimana pegawai dari Sritex-nya itu tetap bisa terlindungi, salah satunya itu. Dan kita sangat berharap bahwa yang selanjutnya PHK tidak terjadi," ujar Yassierli.

Sejauh ini sudah ada langkah dan program yang didiskusikan di Kemenko Perekonomian. Kemungkinan hal itu akan dibahas dalam rapat dengan Prabowo.

Simak Video 'Komisi VII Akan Panggil Menperin, Bahas PHK di Industri Tekstil':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan materi dalam agenda hari kedua retret di Akademi Militer, Magelang. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024.

Retret dihadiri oleh para menteri, wakil menteri, kepala badan dan utusan khusus Presiden. Dalam sesi tersebut, Erick menyampaikan peran penting BUMN yang memiliki tiga peran utama dalam menjalankan tugas sebagai agen Pembangunan sekaligus pencipta nilai untuk Masyarakat, Bangsa, dan Negara.

"BUMN berperan aktif dalam mendukung ekonomi kerakyatan seperti penyaluran KUR bagi UMKM, program Mekaar bagi perempuan, hingga program Makmur bagi para petani," kata Erick dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

BUMN juga berkontribusi atas pembangunan berkelanjutan melalui proyek strategis nasional seperti pembangunan LRT & kereta cepat Jakarta-Bandung. Serta memberikan kontribusi kepada pendapatan negara berupa dividen, pajak dan PNBP.

Adapun Sri Mulyani membahas tema soal pengelolaan keuangan negara serta strategi fiskal berkelanjutan.

"Sedangkan Menteri Sri Mulyani membahas tema terkait pengelolaan keuangan negara dan strategi fiskal yang berkelanjutan," tutupnya.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen pembekalan para Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam unggahannya, tampak Sri Mulyani berfoto dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Dalam salah satu foto, ketiganya kompak mengenakan pakaian loreng ala militer.

"Sambil menikmati suasana Bukit Tidar Magelang," tulis Bendahara Negara di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (26/10/2024).

Namun, Wamenkeu Thomas Djiwandono tidak hadir dalam acara di Magelang. Sri Mulyani menjelaskan, pria yang akrab disapa Tommy itu sedang mengikuti rangkaian acara G20 di Washington DC, Amerika Serikat.

"Wamen Tommy Djiwandono tidak mengikuti retreat karena sedang bertugas menghadiri G20 di Washington DC," jelas Sri Mulyani.

Adapun acara di Magelang juga dijadikan kesempatan untuk ketigany berdiskusi isu prioritas nasional yang menyangkut keuangan negara.

"Kesempatan membahas berbagai issues prioritas nasional yang menyangkut Keuangan Negara bersama Wamenkeu @suahasil dan Wamenkeu @anggitoabimanyuofficial. Hari yang produktif...!" tambahnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut acara pembekalan yang dilakukan Prabowo di Magelang dilakukan untuk menanamkan kekompakan dan kebersamaan antar pimpinan.

"Suasana persiapan keberangkatan ke Akademi Militer Magelang via Yogyakarta untuk acara pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih 2024-2029; untuk menggalang kekompakan dan kebersamaan serta persatuan tim," imbuh Sri Mulyani.

Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet perdana bersama para menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia berpesan khususnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar menelusuri lagi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prabowo minta APBN betul-betul digunakan dengan efisien. Belanja untuk kegiatan seminar hingga perjalanan luar negeri diminta untuk dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan yang seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, banyak konferensi dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan contoh. Ia mau fokus APBN pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," tuturnya.

Prabowo menyebut nama Kabinet Merah Putih adalah simbol persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, hal itu adalah sumber kunci keberhasilan untuk kebangkitan suatu bangsa.

Meski masing-masing memiliki kepentingan politik atau kelompok, Prabowo mau jika bicara bangsa dan negara, semua sepakat menganggapnya sebagai kepentingan nasional yang vital.

"Kuncinya adalah bila elitenya bekerja sama, bersatu. Persatuan ini artinya adalah bisa kita sepakati mana kepentingan nasional yang intim, mana kepentingan yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI," imbuhnya.

Lihat Video 'Menteri-menteri Merapat ke Istana Jelang Sidang Kabinet Perdana':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: