PT Bukalapak.com Tbk berencana mengajukan upaya hukum usai divonis membayar ganti rugi Rp 107 miliar berdasarkan ketetapan Mahkamah Agung. Vonis ini buntut putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Harmas Jalesveva, pemilik Gedung One Belpark Office.

Sekretaris Perusahaan Cut Fika Lutfi mengatakan pihaknya telah menerima putusan kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menyebut pihaknya berupaya mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Menindaklanjuti ketetapan hukum tersebut, Perseroan memutuskan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," katanya dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (1/11/2024).

Cut menegaskan tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap operasional dan keuangan perusahaan atas kasus hukum tersebut. Dia juga menekankan tidak ada informasi /kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjaga stabilitas operasional dan kepatuhan hukum dengan memperkuat kebijakan internal serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap proses operasional.

"Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah hukum dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan," terangnya.

Dalam catatan detikcom, permasalahan berawal dari tindakan Bukalapak memutus secara sepihak terkait LOI Sewa Gedung One Belpark Office di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Bukalapak awalnya menjanjikan akan menyewa seluruh lantai gedung tetapi membatalkannya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Harmas.

PT Harmas sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyediakan gedung sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Bukalapak. Namun, setelah PT Harmas menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan gedung, Bukalapak justru menuding PT Harmas lalai karena terlambat menyelesaikan pembangunan gedung.

"Pembatalan sepihak Bukalapak terhadap LOI menyebabkan klien kami merasa dirugikan. Sedangkan klien kami sudah membayarkan komisi kepada agen properti yang ditunjuk oleh Bukalapak, PT Leads Property Services Indonesia, dan sisanya dibayarkan untuk service charge lainnya," ujar Kuasa hukum PT Harmas Jalesveva Dolvianus Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain meminta keadilan dalam permasalahannya, perkara ini juga memberikan kepastian hukum kepada PT Harmas. Pasalnya, eksklusifitas LOI tersebut membuat PT Harmas ragu untuk menyewakan dan menawarkan Gedung One Belpark Office kepada pihak lainnya.

Usai diputus inkracht di tingkat kasasi, PT Harmas sudah memohonkan eksekusi. Namun, Bukalapak belum melaksanakan isi putusan dengan membayarkan ganti rugi kepada PT Harmas secara sukarela. Adapun dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan peneguran (aanmaning) terhadap Bukalapak untuk segera membayar kerugian kepada PT Harmas sebesar Rp 107 miliar.

Sebanyak 537 perusahaan sawit bakal didenda. Denda itu tengah dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kalau potensi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Kami minta BPKP menghitung," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Nusron pun membeberkan munculnya persoalan tersebut. Dia mengatakan, dalam Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 42 dijelaskan, orang yang boleh budidaya menanam tanaman pekebunan adalah orang yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak atas tanah.

Namun, pada 27 Oktober 2016 pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, ketentuan 'dan/atau' berubah menjadi 'dan'.

Dengan demikian, setiap yang menanam kelapa sawit harus memiliki izin usaha perkebunan dan hak guna usaha.

"Nah, akibat keputusan itu ada 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak punya HGU. Berarti sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Selama 8 tahun ya. Selama 8 tahun yang bersangkutan itu menanam di atas tanah negara tanpa izin," terangnya.

Nusron menambahkan permasalahan tersebut yang tengah dikonsultasikan ke Jaksa Agung.

"Apakah orang menanam di atas tanah negara jutaan hektar selama 8 tahun itu masuk perbuatan melanggar hukum atau tidak. Nah, kemudian yang sudah kadung menanam, mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa? Selama 8 tahun atau bagaimana? Kita serahkan sama juru hitungnya BPKP," terangnya.

PT Bukalapak.com Tbk divonis membayar ganti rugi Rp 107 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun vonis ini buntut putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Harmas Jalesveva, pemilik Gedung One Belpark Office.

Permasalahan berawal dari tindakan Bukalapak memutus secara sepihak terkait LOI Sewa Gedung One Belpark Office di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Bukalapak awalnya menjanjikan akan menyewa seluruh lantai gedung tetapi membatalkannya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Harmas.

Sebelumnya, PT Harmas sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyediakan gedung sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Bukalapak. Namun, setelah PT Harmas menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan gedung, Bukalapak justru menuding PT Harmas lalai karena terlambat menyelesaikan pembangunan gedung.

"Pembatalan sepihak Bukalapak terhadap LOI menyebabkan klien kami merasa dirugikan. Sedangkan klien kami sudah membayarkan komisi kepada agen properti yang ditunjuk oleh Bukalapak, PT Leads Property Services Indonesia, dan sisanya dibayarkan untuk service charge lainnya," ujar Kuasa hukum PT Harmas Jalesveva Dolvianus Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain meminta keadilan dalam permasalahannya, perkara ini juga memberikan kepastian hukum kepada PT Harmas. Pasalnya, eksklusifitas LOI tersebut membuat PT Harmas ragu untuk menyewakan dan menawarkan Gedung One Belpark Office kepada pihak lainnya.

Usai diputus inkracht di tingkat kasasi, PT Harmas sudah memohonkan eksekusi. Namun, Bukalapak belum melaksanakan isi putusan dengan membayarkan ganti rugi kepada PT Harmas secara sukarela. Adapun dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan peneguran (aanmaning) terhadap Bukalapak untuk segera membayar kerugian kepada PT Harmas sebesar Rp 107 miliar.

Sementara itu pihak Bukalapak menyatakan masih ada tahapan Peninjauan Kembali (PK) sehingga eksekusi tidak serta-merta bisa dilakukan. Terkait statement tersebut, Nana kembali mengingatkan Bukalapak bahwa upaya PK tidak menangguhkan eksekusi yang sudah diajukan oleh kliennya.

"Namun, dalam kesempatan ini, kami berterima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Kami merasa bersyukur masih ada keadilan yang hidup di Indonesia ini untuk klien kami yang sudah dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Bukalapak," pungkas Nana.

MUI: Bercerai dalam Kondisi Hamil Itu Boleh

MUI: Bercerai dalam Kondisi Hamil Itu Boleh