Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi. Harapannya, agar Indonesia bisa melakukan swasembada energi secepatnya. Semua pihak ikut terlibat, termasuk PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina.

Untuk itu, PGN berupaya meningkatkan kapasitas operasi dan memperluas jangkauan gas bumi untuk mendukung infrastruktur energi di Indonesia. Sejumlah proyek strategis terus berprogres hingga Triwulan III 2024 dan dilaksanakan dengan fokus pada kontribusi masa depan.

"Proyek pertama adalah pembangunan infrastruktur gas bumi, Pipa Tegal - Cilacap, yang merupakan implementasi strategi pilar Grow untuk terus mengembangan core bisnis perusahaan. Pembangunan pipa gas ini melanjutkan pemanfaatan pipa gas Cirebon - Semarang Tahap 2 menuju proyek gasifikasi Kilang RU IV Cilacap. Volume yang akan dialirkan sebesar 36 MMSCFD," jelas Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya, Kamis (6/11/2024).

Pipa Tegal-Cilacap nantinya akan dapat memperluas jangkauan infrastruktur gas bumi untuk pelaggan di sisi selatan Pulau Jawa maupun potensi pelanggan lainnya di sepanjang jalur pipa, sehingga pemanfaatan gas bumi akan meningkat. Saat ini, proyek ini dalam penyusunan perjanjian komersial antara PGN dengan PT Kilang Pertamina Internasional, pelaksanaan FEED dan pengurusan perizinan.

"Proyek berikutnya adalah transportasi minyak Cikampek - Plumpang sebagai inisiasi dari pilar adapt. Kemi melihat peluang untuk melakukan diversifikasi portofolio bisnis PGN yaitu dengan membangun infrastruktur pipa untuk menyalurkan minyak," ujar Arief.

Proyek pembangunan pipa transportasi minyak antara TBBM Cikampek dan TBBM Plumpang dilakukan oleh anak Perusahaan PGN yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas), bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN). Skema pembangunan yang dipakai adalah skema Build-Maintenance-Transfer (BMT) dan jangka waktu 10 tahun masa pengoperasian.

Pipa dengan diameter 16 inci dan panjang 96 km ini dijadwalkan akan dioperasikan pada kuartal pertama tahun 2027 untuk mengangkut minyak sebanyak 4,6 miliar liter per tahun. Sampai dengan September 2024, Pertagas dan Pertamina Patra Niaga dalam proses penyusunan perjanjian penyediaan jasa pipaniasai BBM Cikampek-Plumpang dan persiapan tender EPC.

Project strategis lainnya adalah proyek jaringan gas rumah tangga (Gaskita) yang dilaksanakan secara mandiri oleh PGN. Program ini dimulai pada tahun 2021 dan telah diterapkan di 36 kota/kabupaten, termasuk pengembangan Jargas di luar pipa menggunakan CNG di Jawa Tengah Selatan (Yogyakarta, Sleman dan Solo). Hingga September 2024, kemajuan konstruksi secara keseluruhan telah mencapai 88%. Sedangkan kemajuan pembangunan pipa telah mencapai 2.076 km atau 93% dari target dan 123.371 sambungan rumah (SR) telah terpasang dari target 290.400 SR.

Berikutnya adalah project revitalisasi Tangki LNG Hub Arun. Terminal LNG Arun terletak secara strategis di sepanjang jalur perdagangan utama dan dekat dengan pasar LNG yang sedang berkembang di Asia Tenggara dan Selatan. Pertamina selaku Holding Migas bercita-cita untuk memposisikan Terminal LNG Arun sebagai pusat LNG terkemuka di Asia. Langkah awal adalah revitalisasi tangki F-6004, yang telah tidak beroperasi sejak 2004. Hingga September 2024, kemajuan pekerjaan revitalisasi secara keseluruhan mencapai 35,33%.

"Proyek terakhir adalah Biomethane, inisiatif strategis oleh PGN untuk mempromosikan penggunaan gas secara luas selama transisi energi. PGN sedang memajukan dekarbonisasi industri kelapa sawit melalui proyek Biomethane, memanfaatkan limbah kelapa sawit," jelas Arief.

PGN melakukan studi bersama dengan Konsorsium Jepang mengenai pengembangan biomethane. Selain itu, PGN telah menyelesaikan Studi Kelayakan Pemanfaatan Biomethane dan Studi Kelayakan Pengembangan Fasilitas Titik Injeksi di SPBG Pagardewa, menandatangani Nota Kesepahaman (HoA) dengan Konsorsium Jepang dan mendapatkan Letter of Intent (LOI) dengan pelanggan potensial. PGN telah menyelesaikan FEED untuk Plant (Kilang) Biomethane di bulan Juni 2024 dan telah menunjuk konsultan ISCC Bio-certificate pada 30 September 2024.

Sebenarnya niat penerapan MLFF ini bagus di mana intinya tidak menggunakan gardu lagi...

Jakarta (ANTARA) - Rencana penerapan teknologi sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) berperan untuk mempercepat dan memperlancar flow kendaraan di jalan tol.

"Sebenarnya niat penerapan MLFF ini bagus di mana intinya tidak menggunakan gardu lagi, sehingga kendaraan bisa lewat kapan pun tanpa terhalang oleh gardu, harapannya dapat mempercepat flow kendaraan," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rachman Arief Dienaputra, di Tangerang, Banten, Rabu.

Dia berharap implementasi teknologi sistem transaksi tol tersebut dapat lebih cepat.

"Terkait implementasinya kita harapkan lebih cepat," katanya pula.

Kementerian PU mengusulkan adanya transisi dengan menerapkan single lane free flow (SLFF) terlebih dahulu sebelum ke MLFF.

"Kami mengusulkan ada transisi di mana sebelum ke MLFF ada SLFF terlebih dahulu. Uji cobanya di Tol Bali Mandara terlebih dahulu, setelah di sana sukses nantinya akan kami sebarkan ke lokasi-lokasi lainnya," kata Rachman Arief Dienaputra.

Sebagai informasi, implementasi sistem transaksi tol nontunai nirsentuh nirhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dilaksanakan secara bertahap.

Penerapan MLFF ini untuk tahap awal menggunakan sistem single lane free flow (SLFF), dengan Jalan Tol Bali Mandara sebagai uji coba awalnya dan berlanjut ke ruas-ruas tol lainnya.

Ruas ini dipilih sebagai lokasi masa transisi awal dengan mempertimbangkan Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) yang relatif rendah dan merupakan ruas tersendiri yang tidak terhubung dengan ruas mana pun, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan sistemik antar-ruas.

Sistem MLFF ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi Cantas yang diintegrasikan dengan data ERI (Electronic Registration and Identification) atau data kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh Korlantas Polri.

Salah satu manfaat dengan kehadiran sistem transaksi MLFF ini adalah efisiensi biaya operasi dan meminimalkan penggunaan bahan bakar kendaraan.

Proyek MLFF sendiri masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN). Penerapan transaksi tol nontunai nirsentuh/Multi Lane Free Flow (MLFF) menjadi terobosan dalam menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selain pemborosan BBM, kemacetan di gerbang tol karena total transaksi harian gerbang tol yang mencapai 4 juta transaksi juga dapat mengakibatkan polusi udara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dia pun punya rencana cetak sawah untuk merealisasikan target tersebut.

Prabowo ingin mempercepat program cetak sawah dengan target 3 juta hektare (ha). Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pun dipanggil Prabowo untuk melakukan rapat koordinasi soal hal ini di Istana Kepresidenan.

Usai rapat, Amran menjelaskan pihaknya baru saja memulai proses awal cetak sawah di Merauke Papua. Rencananya, cetak sawah juga mau dilakukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Selatan.

"Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai. Insyaallah dalam waktu dekat, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah," papar Amran, Senin (28/10/2024).

Sudaryono melanjutkan sawah yang dicetak dengan target seluas 3 juta hektare akan digarap dalam 3-4 tahun ke depan. Menurutnya, seiring dengan penambahan penduduk, maka fasilitas produksi pangan di dalam negeri juga harus segera ditambah.

"Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan karena penduduk kita nambah, tapi sawah kita nggak pernah nambah. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus cetak," ujar Sudaryono.

Penuhi Kebutuhan Pangan 80 Tahun
Sudaryono mengatakan lahan sawah seluas 3 juta hektare itu akan mengamankan pangan masyarakat di Indonesia selama 80 tahun ke depan.

"Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, bulan depan, minggu depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan. Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan," ungkap Sudaryono.

"Itu saya kira satu hal yang memang, itu lah mengapa, kalau tidak sekarang, kapan lagi," ujarnya menambahkan.

Dia melanjutkan cetak sawah bukan lah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Dia bilang pemerintah cuma mau memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan.

"Jadi, bukan kok terus kita datang, ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang, bukan. Maksud saya ini supaya nggak misleading. Jadi ini sifatnya adalah, ada lahan rawa, misalnya sudah sekian lama nggak pernah termanfaatkan, kita manfaatkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga menjelaskan cetak sawah 3 juta hektare itu juga bukan program yang terkonsentrasi di satu tempat saja. Pihaknya membuka lahan di berbagai daerah dengan luasan yang juga berbeda-beda.

"Jangan dipikir 3 juta itu satu hamparan 3 juta. Ya, ada yang 10 ribu, 50 ribu di mana, kemudian sekian ratus ribu di mana, kemudian sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kita target kan ada sekitar 3 juta," pungkas Sudaryono.

Lihat Video: Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 T Buat Cetak Sawah-Program Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani merespons permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.

Puan menjelaskan setiap pembahasan undang-undang harus memenuhi persyaratan yang ada, mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, serta memenuhi persyaratan hukum dan mekanisme.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu tidak menjawab apabila RUU Perampasan Aset akan diserahkan ke DPR periode selanjutnya. Menurut Puan, DPR akan lebih fokus pada menyelesaikan hal-hal yang penting di sisa masa jabatan periode 2019-2024 ini.

"Sehingga dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan," tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Menurut perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR itu, Jokowi juga perlu ditanya apabila mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset lebih baik.

"Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik, itu tolong tanyakan itu," ujar Puan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mendorong agar DPR turut mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Hal ini dia sampaikan saat memberikan tanggapan dari pemerintah terkait langkah DPR yang membatalkan merevisi UU pilkada usai adanya pendemo di Istana Merdeka, Selasa (26/8/2024).

Awalnya, Jokowi mengaku menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang, khususnya respon yang cepat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/2024 terkait persyaratan calon kepala daerah.

Menurutnya, langkah tersebut adalah hal yang baik, sehingga harapan itu juga bisa diterapkan untuk rancangan undang-undang lainnya.

"Agar bisa diterapkan ke hal yang lain juga, yang mendesak, misalnya seperti RUU perampasan aset, yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi. Juga bisa segera diselesaikan oleh DPR," pungkas Jokowi.

BADUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyapa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto yang hadir dalam pembukaan Muktamar VI PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Mulanya, Muhaimin menyambut Hadi saat membuka pidatonya. Kemudian, ia menceritakan bahwa Hadi merupakan keturunan seorang kiai besar.

"Saya muliakan, saya banggakan, saya cintai Menko Polhukam Bapak Hadi. Pak Hadi ini turunan kiai besar dari Singosari, Pondok Pesantren Bungkuk," ujar Muhaimin.

Ia kemudian mengatakan bahwa Hadi merupakan figur yang piawai dalam pemerintahan saat ini.

Latar belakang dan kemampuannya membuat Hadi masih dipercaya menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Masih keluarga besar kiai Thalhah Hasan. Makanya sakti, jadi menteri terus," sebut Muhaimin.

Pernyataan itu kemudian membuat para kader PKB tertawa dan bertepuk tangan. Hadi pun nampak tertawa mendengarkan sambutan dari Muhaimin.

Adapun Hadi sebelumnya sempat menjabat sebagai panglima TNI sebelum pensiun sebagai prajurit.

Ia lantas ditunjuk Jokowi untuk menjadi Menteri ATR/BPN sebelum akhirnya menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam, beliau mendapat banyak olok-olokan dari kaum musyrik dan kafir. Mereka mengejek Rasulullah SAW. Bahkan, lisannya sampai-sampai meminta azab pada hari kiamat agar disegerakan kedatangannya.

Kemudian, Allah SWT menyampaikan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada kaum musyrik dan kafir bahwa hari kiamat pasti akan datang. Hal ini dijelaskan dalam Surah an-Nahl ayat pertama dan tafsirnya.

اَتٰىٓ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ۗسُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

"Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan" (QS an-Nahl: 1)

Dalam penjelasan Tafsir Kementerian Agama ayat ini menerangkan, Allah menegaskan bahwa ketetapan Allah pasti datang. Maksud ketetapan Allah dalam ayat ini adalah hari kiamat yang telah diancamkan kepada kaum musyrik dan orang-orang kafir.

Kaum musyrik dan orang-orang kafir mengolok-olok meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar azab hari kiamat itu segera didatangkan. Itulah sebabnya, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan bahwa azab-Nya yang akan dijatuhkan kepada mereka pasti terjadi.

Allah SWT melarang mereka agar tidak meminta azab itu disegerakan datangnya, karena azab hari kiamat itu akan datang pada waktu yang telah ditentukan dan diputuskan-Nya.

Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memberitakan datangnya hari kiamat dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau (fi'il madhi) padahal azab itu belum terjadi. Hal ini memberikan pengertian bahwa azab itu betul-betul akan terjadi.

Ayat ini mengandung ancaman bagi orang-orang kafir dan sekaligus mengandung pemberitahuan kepada mereka bahwa azab yang akan ditimpakan kepada mereka dan kehancuran mereka telah dekat dan pasti datang.

Allah SWT menyatakan bahwa Dia Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Dia tidak memerlukan sekutu dan pembantu untuk menjatuhkan azab kepada mereka. Bantahan ini sebagai jawaban terhadap pernyataan mereka (orang kafir), karena mereka mengatakan akan meminta bantuan (syafa'at) kepada patung-patung yang mereka sembah.

قُلۡ اَرَءَيۡتُمۡ مَّا تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَرُوۡنِىۡ مَاذَا خَلَقُوۡا مِنَ الۡاَرۡضِ اَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٌ فِى السَّمٰوٰتِ‌ؕ اِیْتُوۡنِىۡ بِكِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ هٰذَاۤ اَوۡ اَثٰرَةٍ مِّنۡ عِلۡمٍ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ

"Katakanlah (Muhammad), 'Terangkanlah (kepadaku) tentang apa yang kamu sembah selain Allah; perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi atau adakah peran serta mereka dalam (penciptaan) langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum (Alquran) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu orang yang benar'" (QS al-Ahqaf: 4).