Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi. Harapannya, agar Indonesia bisa melakukan swasembada energi secepatnya. Semua pihak ikut terlibat, termasuk PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina.

Untuk itu, PGN berupaya meningkatkan kapasitas operasi dan memperluas jangkauan gas bumi untuk mendukung infrastruktur energi di Indonesia. Sejumlah proyek strategis terus berprogres hingga Triwulan III 2024 dan dilaksanakan dengan fokus pada kontribusi masa depan.

"Proyek pertama adalah pembangunan infrastruktur gas bumi, Pipa Tegal - Cilacap, yang merupakan implementasi strategi pilar Grow untuk terus mengembangan core bisnis perusahaan. Pembangunan pipa gas ini melanjutkan pemanfaatan pipa gas Cirebon - Semarang Tahap 2 menuju proyek gasifikasi Kilang RU IV Cilacap. Volume yang akan dialirkan sebesar 36 MMSCFD," jelas Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya, Kamis (6/11/2024).

Pipa Tegal-Cilacap nantinya akan dapat memperluas jangkauan infrastruktur gas bumi untuk pelaggan di sisi selatan Pulau Jawa maupun potensi pelanggan lainnya di sepanjang jalur pipa, sehingga pemanfaatan gas bumi akan meningkat. Saat ini, proyek ini dalam penyusunan perjanjian komersial antara PGN dengan PT Kilang Pertamina Internasional, pelaksanaan FEED dan pengurusan perizinan.

"Proyek berikutnya adalah transportasi minyak Cikampek - Plumpang sebagai inisiasi dari pilar adapt. Kemi melihat peluang untuk melakukan diversifikasi portofolio bisnis PGN yaitu dengan membangun infrastruktur pipa untuk menyalurkan minyak," ujar Arief.

Proyek pembangunan pipa transportasi minyak antara TBBM Cikampek dan TBBM Plumpang dilakukan oleh anak Perusahaan PGN yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas), bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN). Skema pembangunan yang dipakai adalah skema Build-Maintenance-Transfer (BMT) dan jangka waktu 10 tahun masa pengoperasian.

Pipa dengan diameter 16 inci dan panjang 96 km ini dijadwalkan akan dioperasikan pada kuartal pertama tahun 2027 untuk mengangkut minyak sebanyak 4,6 miliar liter per tahun. Sampai dengan September 2024, Pertagas dan Pertamina Patra Niaga dalam proses penyusunan perjanjian penyediaan jasa pipaniasai BBM Cikampek-Plumpang dan persiapan tender EPC.

Project strategis lainnya adalah proyek jaringan gas rumah tangga (Gaskita) yang dilaksanakan secara mandiri oleh PGN. Program ini dimulai pada tahun 2021 dan telah diterapkan di 36 kota/kabupaten, termasuk pengembangan Jargas di luar pipa menggunakan CNG di Jawa Tengah Selatan (Yogyakarta, Sleman dan Solo). Hingga September 2024, kemajuan konstruksi secara keseluruhan telah mencapai 88%. Sedangkan kemajuan pembangunan pipa telah mencapai 2.076 km atau 93% dari target dan 123.371 sambungan rumah (SR) telah terpasang dari target 290.400 SR.

Berikutnya adalah project revitalisasi Tangki LNG Hub Arun. Terminal LNG Arun terletak secara strategis di sepanjang jalur perdagangan utama dan dekat dengan pasar LNG yang sedang berkembang di Asia Tenggara dan Selatan. Pertamina selaku Holding Migas bercita-cita untuk memposisikan Terminal LNG Arun sebagai pusat LNG terkemuka di Asia. Langkah awal adalah revitalisasi tangki F-6004, yang telah tidak beroperasi sejak 2004. Hingga September 2024, kemajuan pekerjaan revitalisasi secara keseluruhan mencapai 35,33%.

"Proyek terakhir adalah Biomethane, inisiatif strategis oleh PGN untuk mempromosikan penggunaan gas secara luas selama transisi energi. PGN sedang memajukan dekarbonisasi industri kelapa sawit melalui proyek Biomethane, memanfaatkan limbah kelapa sawit," jelas Arief.

PGN melakukan studi bersama dengan Konsorsium Jepang mengenai pengembangan biomethane. Selain itu, PGN telah menyelesaikan Studi Kelayakan Pemanfaatan Biomethane dan Studi Kelayakan Pengembangan Fasilitas Titik Injeksi di SPBG Pagardewa, menandatangani Nota Kesepahaman (HoA) dengan Konsorsium Jepang dan mendapatkan Letter of Intent (LOI) dengan pelanggan potensial. PGN telah menyelesaikan FEED untuk Plant (Kilang) Biomethane di bulan Juni 2024 dan telah menunjuk konsultan ISCC Bio-certificate pada 30 September 2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, tiga program kerja Kementerian Perdagangan menjadi bagian dari Program Quick Wins Kementerian di Bidang Perekonomian. Program ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil dari retreat di Magelang, Jawa Barat.

Ketiga program kerja tersebut, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi (UKM BISA) Ekspor.

"Fokus program kerja Kementerian Perdagangan ada tiga, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan UKM BISA Ekspor. Ketiga program kerja ini menjadi sumbangsih Kemendag dalam penyusunan Program Quick Wins kementerian-kementerian di bidang perekonomian," urai Budi, dalam keterangannya, Selasa (4/11/2024).

Pertama, Program Kerja Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Budi menargetkan pemanfaatan 22 pasar yang dibangun pada 2024. Target ini ditujukan untuk mempercepat pemanfaatan 22 pasar yang dibangun menggunakan Dana Tugas Pembantuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Mei 2024.

Kedua, penyelesaian Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk nilon dari Tiongkok, Thailand, dan Taiwan serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pakaian jadi. Tujuannya adalah mengurangi potensi kerugian dan melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya impor dan impor yang tidak adil.

Ketiga, pengawasan perdagangan berkelanjutan untuk 40 jenis produk dan pengawasan pada momen Natal dan Tahun baru (Nataru). Budi melihat perlunya mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatkan barang beredar yang memenuhi ketentuan, serta memastikan konsumen mendapatkan barang dan jasa sesuai ukuran yang tertera.

Pada program kerja ini adalah peningkatan nilai transaksi produk dalam negeri pada Hari Belanja Online Nasional (HarBolNas) sebesar 50%. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lokapasar.

"Kami meyakini dukungan pemerintah terhadap pasar dalam negeri memainkan peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama, dalam kegiatan jual beli di tengah masyarakat, industri lokal, hingga perlindungan konsumen," ungkap Budi.

Selanjutnya, pada Program Kerja Perluasan Pasar Ekspor, Budi menargetkan penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia, dan Peru.

Saat ini, masih berlangsung perundingan Indonesia dengan Kanada dalam skema kemitraan ekonomi komprehensif (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA), dengan Eurasia dalam skema perdagangan bebas (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/IEAEU-FTA), serta dengan Peru dalam skema Indonesia- Peru CEPA.

"Ketiga perundingan tersebut telah mencapai kemajuan signifikan dan ditargetkan dapat mencapai penyelesaian substansi dalam waktu dekat," tambah Budi.

Selain itu, Budi menargetkan percepatan penyelesaian perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA). "Target ini untuk mempercepat pemanfaatan hasil perundingan, sehingga meningkatkan daya saing produk ekspor nasional dan memperluas pasar ekspor Indonesia," ungkap Budi.

Sedangkan, pada Program Kerja UKM BISA Ekspor, Budi menetapkan lima target. Pertama, pengembangan ekosistem UKM ekspor. Kedua, pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa.

"Penguatan ekosistem UKM ekspor diperlukan untuk mendorong kontribusi ekspor UKM menjadi lebih besar dan terukur. Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas," ujar Budi.

Ketiga, tercetaknya 100 UKM ekspor hasil program UKM BISA Ekspor. Keempat, tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober-31 Desember 2024. Kelima, optimalisasi peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai USD 55 juta yang didukung antara lain melalui pameran dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching).

Untuk itu, Budi menyampaikan pentingnya kontribusi para pemangku kepentingan dan jajaran Kementerian Perdagangan agar target ini dapat tercapai. "Kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan dan jajaran Kemendag penting dilakukan untuk mencapai target tersebut," pungkas Budi.

Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS sebagai salah satu negara mitra. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

Atas kemitraan ini Indonesia disebut-sebut bisa mendapat sejumlah keuntungan semisal keterbukaan peluang kerja sama yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan hingga pengaruh di kancah politik global.

Meski begitu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dalam bermitra Indonesia tetap harus menjaga 'jarak aman' dengan dengan BRICS. Hal ini menjadi penting mengingat RI juga berencana untuk bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

"Kita tahu bahwa OECD sama BRICS ini sebenarnya agak berhadapan-hadapan. Karena OECD kan Amerika dan negara-negara Eropa gitu kan, sementara kalau BRICS itu lihatlah ada Rusia, ada Cina di situ, ada India, Brazil," kata Hikmahanto kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo mengatakan ingin menjaga jarak yang sama dan non block, berarti kita boleh juga tuh kalau misalnya kita join ke BRICS, kira-kira seperti itu," terangnya.

Untuk itu menurutnya pemerintah harus mengkaji lebih jauh terkait keterlibatan Indonesia dalam kelompok 'anti-barat' yang dikepalai Rusia-China ini sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral atau perdagangan dengan negara lain, termasuk blok ekonomi OECD.

"Pertanyaannya adalah apakah kalau kita jadi anggota OECD membuat kita tidak boleh masuk dalam BRICS, atau sebaliknya kalau kita menjadi anggota BRICS kita tidak boleh masuk ke OECD. Karena Indonesia sekarang ini sudah dalam tahap persiapan akan masuk ke OECD," ucapnya.

"Nah kalau misalnya kita ternyata boleh masuk di dua-duanya kenapa nggak untuk kepentingan nasional kita?" tambah Hikmahanto.

Pada akhirnya, Hikmahanto menekankan bagaimana Indonesia harus bisa mempertahankan kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif. Sehingga benar-benar penting bagi pemerintah untuk menjaga jarak aman dengan negara-negara baik yang tergabung dalam BRICS maupun OECD, sehingga RI benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD. Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD, dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS," terang Hikmahanto.

"Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan. Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu karenanya Indonesia perlu masuk ke BRICS dimana kekuatan pasarnya sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum keterlibatan Indonesia dengan BRICS tidak akan memberi dampak besar terhadap rencana bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya hubungan yang dibina antara Indonesia dengan BRICS masih dalam tahap mitra. Berbeda jika Indonesia benar-benar masuk dan menjadi anggota BRICS, di mana hal ini dapat memancing opini negatif dari negara-negara barat khususnya yang tergabung dalam OECD.

"Makanya kalau kita hanya sebagai mitra, itu menurut saya nggak ada minusnya. Karena kita hanya sebagai mitra bukan sebagai anggota," ucapnya.

Meski begitu menurutnya Indonesia masih harus berhati-hati atas kemitraannya ini dengan BRICS, utamanya agar tidak mendapat opini negatif dari negara-negara anggota OECD. Sebab menurutnya RI belum memiliki kemampuan atau ketahanan jika harus berhadapan dengan misalnya sanksi atau embargo negara-negara barat.

"Kalau kita menjadi penggerak (anggota) dalam BRICS Itu mungkin kita akan diperlakukan secara berbeda negatif oleh negara-negara barat, terutama dengan melihat hubungan baik antara kita dengan Rusia. Nanti kan (OECD) beranggap (Indonesia) berteman dengan Rusia, kita akan diperlakukan secara negatif. Sementara kita belum punya posisi yang cukup kuat Untuk diperlakukan seperti itu," terang Piter.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyoroti masalah kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi mencapai 5% namun angka kelas menengah turun hingga 9%.

"Apa yang Prabowo sampaikan ke tim ekonomi, tim kabinet baru, digambarkan satu masalah yang amat mendasar. Walaupun ada pertumbuhan 5% tapi 9% turun yang kelas menengah," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hal lain yang memprihatinkan adalah pertumbuhan orang kaya yang sangat pesat. Sayangnya, hal tersebut tidak selaras dengan jumlah orang miskin di Tanah Air.

"Dan yang lebih prihatin lagi, orang kaya dan terkaya di Indonesia bertambah luar biasa cepat dan besar. Waktu itu Pak Prabowo katakan, 10 keluarga kaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang Indonesia," tutur Hashim.

"50 keluarga terkaya di Indonesia itu, dan saya kira itu termasuk keluarga saya dan Prabowo mungkin. Kita akui," tambahnya.

Hashim menambahkan, dari data yang diterimanya ada sekitar 160 juta orang Indonesia yang tergolong miskin. Mereka seharusnya bisa disejahterakan, sebab akan berdampak positif pada dunia usaha.

"Dan menurut data yang kami terima ada 44 juta keluarga miskin, kali tiga-empat, berarti 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, kita dunia usaha beruntung," sebutnya.

Ia menilai jika mayoritas rakyat sejahtera maka mereka tidak akan membawa uang ke luar negeri. Kekayaan mereka akan dihabiskan di Indonesia sehingga menguntungkan para pengusaha.

"Rakyat kita sudah sejahtera, mereka tidak akan bawa uang lari ke Hong Kong atau Shanghai, atau Jenewa Swiss. Tidak, mereka uangnya berputar di sini dan mereka spendingnya akan benefit ke kita semua," tutupnya.

Simak Video: Hartanya Menurun, Bill Gates Tak Lagi Jadi 10 Orang Terkaya Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinetnya untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tidak perlu bangga dengan Indonesia yang menjadi negara G20 jika masih banyak rakyat miskin dan kelaparan.

"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Hal itu dinilai sebagai salah satu tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu, kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia," tuturnya.

Tujuan nasional lainnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Prabowo menyebut hal itu terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat dari komitmen kita terhadap pendidikan. Kalau tidak salah alokasi anggaran kita di 2025 untuk pendidikan salah satu yang tertinggi, mungkin selama sejarah kita. Kita alokasikan 20%. Jadi masalah pendidikan sangat utama," imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan. Ia menyebut masih banyak masyarakat di Tanah Air yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10).

Selain itu, Prabowo menyebut masih banyak anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah tidak sarapan dan tidak punya pakaian sekolah. Untuk itu, ia meminta para pejabat tidak mudah tersanjung dengan hasil-hasil statistik dan pujian dari luar.

"Kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20, kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia," imbuhnya.

"Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus," tambah Prabowo.

Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna perdana usai resmi dilantik. Sidang kabinet tersebut dibuka dengan pidato oleh Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkap alasan membentuk badan baru, yakni Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kata dia, badan baru tersebut bukanlah untuk mencampuri kewenangan Kementerian terkait.

“Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program, program perlindungan sosial, semua program, program bantuan, ke golongan rakyat, yang masih perlu bantuan,” kata Prabowo dalam acara tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10).

“Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian, tidak, tapi saya ingin, membantu di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi,” sambungnya.

Prabowo lantas mengakui bahwa birokrasi di Indonesia masih berbelit dan lambat. Ia lantas meminta kepada para menterinya itu agar memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

“Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita, bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan, ada yang mengatakan, kalau bisa, dibikin sulit kenapa dibikin mudah,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelum sidang kabinet mengatakan agar ke depan data penerima bantuan sosial hanya satu pintu.

“Ke depan ini kita coba mau kita integrasikan sehingga yang dijadikan referensi itu adalah data yang sama, ini yang pada fase awal ini kita akan konsolidasi,” ucapnya di Istana Negara Jakarta.

“Setelah itu baru intervensinya, bisa dari berbagai instansi, saya kira badan penanggulangan kemiskinan misalnya itu juga nanti bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan,” imbuhnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul menyampaikan fokus kinerjanya dalam dua bulan ke depan yaitu menyamakan data penerima bantuan sosial (bansos).

Selama ini memang isu mengenai data bansos tidak selaras antar kementerian dan lembaga karena memiliki data sendiri-sendiri. Gus Ipul bilang ia akan berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Badan Pengentasan kemiskinan, BKKBN, dan Bappenas.

"Tetapi yang penting dimulai dengan data yang akurat, data tunggal," kata dia sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Bekas Gubernur Jawa Timur ini menuturkan, integrasi data penerima bantuan sosial satu pintu ini diharapkan tak lagi ada data yang tercecer di lembaga lain.

"Harapan saya begitu, harapan saya begitu tidak ada lagi data macam [dari berbagai instansi], tapi tunggal yang menjadi referensi bagi semua," ujarnya.

Saifullah mengatakan masih akan menerima masukan dan arahan dari Presiden Prabowo untuk menyesuaikan regulasi payung hukumnya. Sejauh ini kewenangan mengenai data bansos ada di Kemensos.

"Kemensos diberi mandat untuk mengkonsolidasikan data itu, tapi nanti jika ada arahan dari presiden dan wakil kita akan menyesuaikan," kata dia.

Budiman Sudjatmiko jadi salah satu yang dilantik Presiden Prabowo pada Selasa (22/10). Aktivis 1998 itu dilantik bersama deretan kepala badan, penasihat presiden, hingga utusan khusus.

Budiman menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

"Tadi saya kebetulan dipanggil, diundang untuk menghadiri pelantikan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Yang mana pada tanggal 15 Oktober, saya dipanggil oleh Bapak Prabowo Subianto di kediaman beliau di Kertanegara," ujar Budiman.

Badan baru ini, menurutnya, bertugas menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang nantinya dieksekusi kementerian dan lembaga. Badan ini juga mengkoordinasikan program-program yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kemnaker, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Kesehatan khusus soal kemiskinan.

"Serta perapian data supaya itu menjadi pedoman, sehingga kita mendapatkan data-data yang valid dan objektif dan dinamis. Sifatnya Karena persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya," ujar Budiman.

"Jadi bagi kami, orang miskin itu harus diberdayakan, orang yang terancam miskin harus diselamatkan," tuturnya.

Adapun kategori mereka yang terancam miskin ini, lanjut dia, termasuk pekerja pabrik korban PHK, korban bencana alam, hingga perusahaan yang bangkrut.

Di samping itu juga kelas menengah yang terdampak berbagai persoalan seperti disrupsi teknologi, masuk ke dalam kelompok yang disasar badan ini.

"Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan. Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin, seperti itu," sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik beberapa Kepala Badan. Salah satunya adalah Budiman Sudjatmiko yang diangkat Prabowo menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Prabowo juga melantik dua wakil kepala badan yang menemani Budiman. Pertama, Nanik Sudaryati Deyang dan kedua Iwan Sumule.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden nomor 145 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik.

Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab"

Prabowo juga melantik eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Darmansyah Hadad menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Muliaman ditemani satu wakil kepala badan, yaitu Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang

Kemudian Prabowo juga melantik Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dijabat Haikal Hassan. Eks Wakil Menteri Ketenegakerjaan Afriansyah Noor dilantik juga menjadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Hal ini dilakukan dengan Keputusan Presiden...

Prabowo Subianto resmi menjabat Presiden periode 2024-2029, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidato perdana usai pelantikan, Prabowo menyampaikan 5 hal penting, yang boleh dibilang janjinya di bidang ekonomi.

Berikut 5 janji Prabowo:

1. Hilangkan Kemiskinan

Prabowo yakin bisa menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Hal itu dipercaya bisa terwujud meski banyak pihak yang pesimis akan target tersebut.

"Kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut Prabowo, pemimpin dan bangsa yang berani adalah mereka yang bisa membuat sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin.

"Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin, kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin," tuturnya.

2. Penyaluran Subsidi Langsung ke Masyarakat

Prabowo menjamin subsidi bagi masyarakat miskin akan tepat sasaran di bawah pemerintahannya. Salah satu caranya dengan mengubah skema subsidi menjadi penyaluran secara langsung ke penerimanya.

"Kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung, kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital, kita akan mampu subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," kata Prabowo.

3. Swasembada Pangan

Prabowo berjanji akan membawa Indonesia swasembada pangan paling lambat 5 tahun mendatang. Dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," ucap Prabowo.

Menurutnya, swasembada pangan sangat dibutuhkan. Apalagi saat terjadi krisis, banyak negara yang tidak mau menjual komoditas pangannya sehingga Indonesia harus bersiap semandiri mungkin.

"Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," imbuhnya.

4. Swasembada Energi

Prabowo berjanji membawa Indonesia mandiri energi. Hal ini belajar dari konflik di Timur Tengah yang kerap membuat harga komoditas minyak bergejolak.

"Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," imbuhnya.

Swasembada energi ini akan dimulai dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di dalam negeri. Caranya dengan mencampur hasil alam itu dengan bahan bakar minyak (BBM), contohnya B30 dan B45 yang sudah dijalankan.

"Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya singkong, tebu, sagu, jagung dan lain lain, kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," terangnya.

5. Lanjutkan Hilirisasi

Prabowo berjanji akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Hilirisasi dinilai memberikan daya tambah untuk komoditas unggulan di dalam negeri.

"Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. Usai dilantik, ia menyampaikan pidato perdana yang mengumbar banyak janji termasuk di bidang ekonomi.

Setidaknya terdapat lima janji yang diumbar dalam pidato perdana tersebut. Dirangkum detikcom, Minggu (20/10/2024), berikut poin-poinnya:

1. Hilangkan Kemiskinan dari RI

Prabowo yakin bisa menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Hal itu dipercaya bisa terwujud meski banyak pihak yang pesimis akan target tersebut.

"Kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta.

Menurut Prabowo, pemimpin dan bangsa yang berani adalah mereka yang bisa membuat sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin.

"Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin, kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin," tuturnya.

2. Ubah Subsidi Jadi Langsung ke Penerima

Prabowo memastikan subsidi bagi masyarakat miskin akan tepat sasaran di bawah pemerintahannya. Salah satu caranya dengan mengubah skema subsidi menjadi penyaluran secara langsung ke penerimanya.

"Kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung, kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital, kita akan mampu subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," kata Prabowo.

3. Swasembada Pangan

Prabowo berjanji akan membawa Indonesia swasembada pangan paling lambat 5 tahun mendatang. Dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," ucap Prabowo.

Menurutnya, swasembada pangan sangat dibutuhkan. Apalagi saat terjadi krisis, banyak negara yang tidak mau menjual komoditas pangannya sehingga Indonesia harus bersiap semandiri mungkin.

"Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," imbuhnya.

4. Swasembada Energi

Prabowo juga berjanji membawa Indonesia mandiri energi. Hal ini belajar dari konflik di Timur Tengah yang kerap membuat harga komoditas minyak bergejolak.

"Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," imbuhnya.

Swasembada energi ini akan dimulai dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di dalam negeri. Caranya dengan mencampur hasil alam itu dengan bahan bakar minyak (BBM), contohnya B30 dan B45 yang sudah dijalankan.

"Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya singkong, tebu, sagu, jagung dan lain lain, kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," terangnya.

5. Hilirisasi

Prabowo juga berjanji akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Hilirisasi dinilai memberikan daya tambah untuk komoditas unggulan di dalam negeri.

"Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Setiap negara punya potensi dan tantangan tersendiri yang mempengaruhi kekayaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Ada negara-negara dengan ekonomi yang cukup baik, dan ada juga serta yang masih berjuang dalam menghadapi kemiskinan.

Berdasarkan World Population Review dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB), saat ini negara paling kaya di dunia adalah Monako. Sementara, negara termiskin nomor 1 di dunia adalah Burundi.

PDB merupakan jumlah nilai tambah bruto oleh semua produsen penduduk pada perekonomian ditambah pajak produk apa pun, lalu dikurangi subsidi apa pun, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut.

PDB per kapita menjadi faktor untuk mengukur suatu negara. Dalam hal ini, PDB mengukur nilai dolar US dari semua barang dan jasa yang diproduksi pada suatu negara.

Namun, perlu dicatat bahwa PDB per kapita tidak selalu sesuai dengan gaji rata-rata yang diperoleh seseorang yang tinggal di negara tertentu.

10 Negara Terkaya di Dunia

Gross domestic product (GDP) atau PDB per kapita menjadi faktor untuk mengukur suatu negara.

PDB akan dipengaruhi oleh populasi, di mana semakin besar populasi, maka semakin tinggi PDB, dan itu bisa meningkat secara artifisial di negara-negara surga pajak.

Oleh sebab itu, PDB per kapita dan gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto dianggap sebagai ukuran lebih anda dari kekayaan suatu negara.

Mengacu pada laporan World Population Review, berikut daftar negara terkaya di dunia 2024 berdasarkan PDB per kapita:

1. Monako

PDB per kapita: $227,073 atau setara Rp 3.521.405.415 (asumsi kurs Rp 15.507)

2. Liechtenstein

PDB per kapita: $194,581 atau setara Rp 3.017.525.584

3. Luxembourg

PDB per kapita: $121,139 atau setara Rp1.878.093.697

4. Bermuda

PDB per kapita: $116,746 atau setara Rp 1.809.869.562

5. Norwegia

PDB per kapita: $103,901 atau setara Rp 1.610.204.814

6. Irlandia

PDB per kapita: $101,316 atau setara Rp 1.570.341.665

7. Swiss

PDB per kapita: $91,732 atau setara Rp 1.421.794.994

8. Kepulauan Cayman
PDB per kapita: $84,359 atau setara Rp 1.307.481.483

9. Singapura

PDB per kapita: $80,034 atau setara Rp 1.240.482.499

10. Qatar

PDB per kapita: $77,778 atau setara Rp 1.205.482.459

10 Negara Termiskin di Dunia

Perang, kelaparan, penyakit, dan kerusuhan politik juga mempengaruhi PDB suatu negara (bersama dengan hampir setiap aspek kehidupan lainnya). Berikut daftar negara termiskin di dunia 2024:

1. Burundi

PDB per kapita: $950,90

2. Republik Afrika Tengah

PDB per kapita: $1.130

3. Somalia

PDB per kapita: $1.611,30

4. Mozambik

PDB per kapita: $1.657,10

5. Kongo RD

PDB per kapita: $1.670,80

6. Niger

PDB per kapita: $1.817,30

7. Liberia

PDB per kapita: $1.819

8. Sierra Leone

PDB per kapita: $1.846,70

9. Malawi

PDB per kapita: $1.867,70

10. Madagaskar

PDB per kapita: $1.875,10

Hilirisasi Sektor Minerba Memberikan Efek Nyata Ekonomi Indonesia

Hilirisasi Sektor Minerba Memberikan Efek Nyata Ekonomi Indonesia