Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) mengingatkan potensi ekonomi global yang akan terjebak dalam pertumbuhan yang rendah dan utang publik yang tinggi.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva memperkirakan bahwa utang publik akan mencapai US$ 100 triliun pada akhir tahun ini, setara 93% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global dan menjadi tertinggi sepanjang masa.

Bahkan pada tahun 2030, IMF meramal utang publik akan mendekati 100% dari PDB. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi global juga akan melambat.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi untuk mengamankan soft landing dan keluar dari jalur pertumbuhan rendah dan utang yang tinggi.

Pertama, memastikan inflasi kembali ke level sasaran. Kristalina mengatakan, bank-bank sentral utama, termasuk di Amerika Serikat (AS) telah memulai jalur pelonggaran dengan tepat.

"Triknya sekarang adalah menyelesaikan pekerjaan mengatasi inflasi tanpa merusak pasar kerja secara tidak perlu," ujar Kristalina dalam Konferensi Pers yang ditayangkan di situs resmi IMF, Kamis (24/10).

Kedua, saat ini merupakan saatnya negara-negara untuk bertindak atas utang dan defisit. Setelah bertahun-tahun dukungan fiskal yang sangat dibutuhkan dalam menanggapi guncangan, menurutnya, sekarang saatnya untuk membangun kembali penyangga fiskal.

"Di sebagian besar negara, hal itu dapat dilakukan secara bertahap, tetapi harus dimulai sekarang," katanya.

Ketiga, sangat penting bagi negara-negara untuk melaksanakan reformasi pro pertumbuhan mulai dari memangkas birokrasi hingga meningkatkan tata kelola.

"Kami telah melihat reformasi menjadi sumber manfaat yang signifikan di berbagai negara. Analisis kami menunjukkan bahwa reformasi ini dapat meningkatkan produksi hingga 8% selama empat tahun di negara-negara berkembang," terang Kristalina.

JAKARTA, investor.id – Perlambatan ekonomi global berpengaruh terhadap angka pengangguran usia produktif di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, lebih dari 16% angka pengangguran di Indonesia berada pada rentang usia 25 tahun – 29 tahun, alias berada pada rentang usia produktif.

Merespons hal ini, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, terjadinya pengangguran pada usia produktif tidak saja terjadi di Indonesia, hampir semua negara mengalami persoalan serupa akibat adanya perlambatan ekonomi global. Selain faktor persaingan ketat dalam dunia kerja.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ma’ruf mengatakan, pemerintah terus bergerak mengupayakan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, salah satunya dengan memperbanyak investasi.

"Tentu kita memperbanyak investasi supaya bisa menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, investasi dari luar negeri terus kita gencarkan setiap tahun agar ada peningkatan-peningkatan," ujarnya setelah mengunjungi MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Bantul, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

Di sisi lain, Wapres menekankan agar para pencari kerja memiliki kemampuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan saat ini agar dapat direkrut oleh industri.

Selain itu, Pemerintah juga berupaya meningkatkan kompetensi para pencari kerja melalui berbagai pelatihan maupun pendidikan vokasi.

"Sekarang ini kan industri itu padat modal, padat teknologi, sehingga kalau mereka tidak memiliki keahlian, itu tidak bisa terserap," ucapnya.

Wapres menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif sehingga harapannya, generasi muda tidak hanya berpatokan pada pekerjaan formal, tetapi juga mampu membuka usaha sendiri.

"Kemudian, pemerintah juga mendorong ekonomi kreatif masyarakat dengan fasilitas-fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) di daerah, kemudian juga kita membangun dengan menghidupkan lahan-lahan yang nganggur untuk mereka yang mau bertani melalui cara-cara yang lebih modern," jelas Wapres.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya koordinasi kebijakan dalam mengatasi tantangan global. Hal ini sejalan dengan perekonomian global yang dibayangi ketidakpastian yang berpotensi menahan prospek pertumbuhan jangka menengah.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam rangkaian pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Minister and Central Bank Governors /FMCBG) di bawah Presidensi Brasil, yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Juli 2024 di Rio de Janeiro, Brasil.

Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut.

Pada forum tersebut, Perry menyampaikan, ketidakpastian global, seperti divergensi kebijakan moneter dan tingginya utang publik di beberapa negara maju telah berdampak pada terbatasnya kemampuan negara berkembang dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Perry menyerukan agar negara maju melakukan langkah-langkah? untuk mengatasi spillover tantangan global terhadap negara berkembang.

Pertama, memperkuat transparansi kebijakan moneter untuk memberikan kejelasan respons dan arah kebijakan bagi pelaku di sektor keuangan, menjaga persepsi, dan meredakan reaksi pasar sehingga dapat memperkuat stabilitas global.

Kedua,menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat utang yang berlebihan dan menerapkan kebijakan fiskal berkelanjutan yang lebih hati-hati. Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas.

Di sektor keuangan, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral memandang ketahanan sistem keuangan global tetap terjaga ditopang regulasi dan pengawasan yang solid.

Ke depan,upaya memperkuat ketahanan di sisi operasional perlu terus menjadi perhatian sejalan dengan makin tingginya penggunaan teknologi digital.

“Bank Indonesia mengarisbawahi pentingnya asesmen risiko yang komprehensif, tata kelola yang baik, perencanaan penanganan dan pemulihan insiden siber yang efektif, serta ketersediaan teknologi dan infrastruktur yang mampu mitigasi risiko,” mengutip keterangan tertulis BI, Sabtu (27/7).

Lebih lanjut, dalam pembahasan terkait agenda inklusi keuangan, Indonesia menyambut baik kemajuan G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) dalam mendorong kemajuan inklusi ekonomi dan keuangan.

Indonesia menyampaikan bahwa pada Presidensi Indonesia 2022, Bank Indonesia menekankan tiga pendekatan untuk mendorong inklusi keuangan, yaitu meningkatkan akses dan penggunaan produk dan layanan keuangan untuk mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk melalui literasi keuangan dan pelindungan konsumen.

Kemudian, Indonesia juga menyampaikan implementasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong likuiditas penyaluran kredit yang dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal, dan digitalisasi sistem pembayaran dengan dukungan infrastruktur keuangan digital serta kerjasama sistem pembayaran antarnegara.

Sebagai informasi, Pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Brasil dimaksud melanjutkan pembahasan berbagai agenda penting dibawah tema utama Presidensi, “Building a Just World and a Sustainable Planet".

Topik yang dibahas meliputi prospek perekonomian global dan tantangan global yang tengah berlangsung, sektor keuangan dan inklusi keuangan, kerja sama perpajakan internasional, perubahan iklim, serta pembiayaan pembangunan berkelanjutan, aliran modal, dan utang global.

Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 sependapat bahwa perekonomian global tumbuh resilien, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian yang berpotensi menggangu prospek pertumbuhan jangka menengah. Oleh karena itu, G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional.