Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dua kuartal sebelumnya, yakni 5,11% untuk kuartal I dan 5,05% pada kuartal II.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, berpendapat pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III mengalami pelemahan merupakan hal yang wajar dan sudah diperkirakan sebelumnya. Sebab laju pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"(Ekonomi di bawah 5%) ya, nggak apa-apa. Ya memang kondisinya seperti itu, memang sudah diperkirakan pertumbuhan kita akan menurun di triwulan tiga," kata Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Berbeda dengan kondisi pada kuartal I dan II yang selama periode tersebut banyak agenda yang mampu meningkatkan kinerja perekonomian seperti berbagai hari raya dan libur nasional maupun keagamaan hingga Pilpres.

"Semua indikator-indikator perekonomian kan menunjukkan hal tersebut (penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi) mulai dari menurunnya daya beli, turunnya angka PMI, purchasing management index. Ya berarti kan kondisi perekonomian itu mengalami perlambatan," terang Piter.

"(Pada kuartal III) memang tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lebih tinggi," ucapnya lagi.

Di sisi lain, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad berpendapat pertumbuhan ekonomi RI yang berada di bawah 5% ini merupakan tanda pelemahan daya beli masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah.

Sebab menurutnya meski pertumbuhan ekonomi RI secara musiman memang turun pada kuartal III dari tahun ke tahun, namun biasanya penurunan yang terjadi tidak separah ini. Artinya ada faktor lain yang mendorong angka pertumbuhan ekonomi RI jauh di bawah dua kuartal sebelumnya.

"Memang ada siklus pengaruh Tapi kalau itu aja Biasanya naik growth-nya (penurunan pertumbuhan ekonomi dibanding kuartal sebelumnya) hanya nol koma sekian. Harusnya masih bisa di atas 5%," ucapnya.

Dalam hal ini Tauhid menyoroti dua faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja saat ini adalah melemahnya daya beli masyarakat dan rendahnya konsumsi pemerintah. Sebab menurutnya ini merupakan dua faktor paling berpengaruh dalam angka pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada persoalan daya beli yang kemudian membuat ekonomi kita nggak bergerak naik. Bahkan kalau daya beli masih 4,9% ya pertumbuhan ekonomi pasti rendah. Jadi persoalan daya beli cukup kuat di situ," terangnya.

"Kedua menurut saya yang kurang begitu baik adalah konsumsi pemerintah. Itu hanya tumbuh 4,62%. Artinya bahwa anggaran pemerintah yang sudah dibelanjakan ternyata belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi," sambung Tauhid.

Selain itu ada juga faktor lain seperti pelemahan sektor industri yang pertumbuhannya hanya 4,72%. Padahal sektor ini mempengaruhi sekitar 19% kondisi ekonomi nasional. Kemudian ada juga dari sektor pertanian yang hanya tumbuh 1,69% dan pelemahan kinerja di sektor-sektor lain.

Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2024 yang tercatat hanya 4,95% menunjukkan perlambatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga hingga melemahnya ekspor dibandingkan impor.

"Perlambatan aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh masih terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga serta kenaikan impor yang lebih besar dari ekspor, terutama untuk barang modal dan bahan baku yang diperlukan oleh sektor industri, sehingga menekan kontribusi ekspor netto pada pertumbuhan," jelasnya.

Menurutnya kondisi perlambatan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya potensi permasalahan ekonomi lebih jauh. Namun ia mengkhawatirkan kondisi perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah yang masih rendah. Sebab dua faktor ini merupakan salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi RI.

"Meskipun kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan masalah struktural, perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran sosial pemerintah yang tertunda menandakan pemerintah perlu fokus mengeluarkan kebijakan sisi permintaan yang dapat mengungkit daya beli masyarakat," terang Josua.

Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% pada 2025 perlu ditunda. Hal ini melihat indikasi pelemahan daya beli masyarakat yang relatif kuat terutama pada kelas menengah.

"Jika indikator ini berlanjut sampai dengan awal tahun 2025 maka kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Rendy menyebut, indikator inflasi inti yang angkanya relatif mirip dengan kondisi pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya pelemahan permintaan terutama untuk kelompok kelas menengah. Belum lagi terjadinya kontraksi indikator PMI manufaktur dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

"Itu menjadi hal yang perlu diperhatikan, apalagi jika menyasar pada kelompok-kelompok tertentu seperti misalnya kelas menengah," ucapnya.

Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai akan mengerek inflasi dan menggerus daya beli yang bisa mempengaruhi perekonomian secara umum. Dengan ditundanya kebijakan tersebut, membuktikan negara hadir untuk masyarakat dan tidak hanya mementingkan pemasukan.

"Perlambatan konsumsi untuk kelompok kelas menengah yang diakibatkan oleh rencana kenaikan PPN 12% sudah tentu akan sedikit banyak juga ikut mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum," tuturnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut yang menderita akibat kenaikan PPN menjadi 12% bukan hanya masyarakat, melainkan juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel.

"Yang kasihan bukan hanya masyarakat daya belinya turun, tapi juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel bisa gigit jari. Efek lanjutan ketika konsumen mengurangi belanja, maka perusahaan bisa menurunkan kapasitas produksi seperti saat ini tercermin dari PMI manufaktur yang berada di bawah level 50," imbuhnya.

Kapasitas produksi yang turun mempersempit risiko lapangan kerja dan membuat angkatan kerja baru sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai bisa menyebabkan PHK massal khususnya di sektor industri dan ritel.

"Pemerintah harus rasional memperhitungkan antara penerimaan negara dari tarif PPN 12%, dengan efek ke pelemahan ekonomi. Efek kenaikan tarif PPN 12% diperkirakan akan mengurangi minat masyarakat mengkonsumsi barang-barang sekunder dan tersier contohnya seperti peralatan elektronik, fesyen, kendaraan bermotor," pungkas Bhima.

Saksikan Live DetikSore:

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti