Bisnis.com, JAKARTA - Negosiasi antara pemerintah dengan Freeport-McMoRan Inc (FCX) untuk penambahan saham Indonesia 10% pada PT Freeport Indonesia (PTFI) belum mencapai kesepakatan.

Divestasi saham tersebut menjadi salah satu syarat agar PTFI dapat memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. Syarat ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) masih mempersiapkan proses pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Terkait dengan perpanjangan IUPK, saat ini masih dalam proses finalisasi," kata VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati singkat kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Adapun, untuk bisa mendapatkan perpanjangan IUPK selepas 2041, induk PTFI, Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi divestasi 10% sahamnya di PTFI dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.

Bisnis juga telah berupaya menghubungi Corporate Communication MIND ID Tiwok Pratiwa untuk menanyakan lebih lanjut soal progres negosiasi dengan FCX. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.
Selain divestasi 10% saham kepada MIND ID, terdapat beberapa syarat lain yang harus dipenuhi PTFI demi memperpanjang IUPK.
Secara terperinci, syarat-syarat itu antara lain memiliki smelter yang telah beroperasi serta komitmen untuk eksplorasi tambahan dan peningkatan kapasitas penyulingan.
Diberitakan sebelumnya, FCX mengeklaim telah memenuhi sejumlah syarat di atas. Oleh karena itu, induk perusahaan PTFI itu akan mengajukan perpanjangan permohonan IUPK kepada pemerintah.
"Sehubungan dengan permohonan perpanjangan PTFI, FCX berupaya mencapai kesepakatan dengan PT Mineral Industri Indonesia [MIND ID] mengenai perjanjian jual beli untuk pengalihan pada tahun 2041 atas tambahan 10% saham di PTFI," demikian tulis FCX dalam keterangan resmi dikutip Rabu (23/10/2024).
FCK menyatakan perpanjangan IUPK akan memungkinkan kelangsungan operasi skala besar untuk kepentingan semua pemangku kepentingan. Menurut perusahaan, perpanjangan IUP juga memberikan opsi pertumbuhan melalui peluang pengembangan sumber daya tambahan di distrik mineral Grasberg yang sangat menarik.

Bisnis.com, JAKARTA - Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) terkait divestasi tambahan 10% saham di PT Freeport Indonesia (PTFI).

Divestasi tersebut menjadi salah satu syarat PTFI agar memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.

Secara terperinci, syarat-syarat yang harus dipenuhi Freeport untuk dapat mengajukan permohonan perpanjangan IUPK, antara lain memiliki smelter yang telah beroperasi, kepemilikan dalam negeri minimal 51% dan perjanjian dengan badan usaha milik negara (BUMN) untuk kepemilikan tambahan sebesar 10%, serta komitmen untuk eksplorasi tambahan dan peningkatan kapasitas penyulingan.

Adapun, PTFI saat ini sedang mempersiapkan pengajuan permohonan IUPK kepada pemerintah.

"Sehubungan dengan permohonan perpanjangan PTFI, FCX berupaya mencapai kesepakatan dengan PT Mineral Industri Indonesia [MIND ID] mengenai perjanjian jual beli untuk pengalihan pada tahun 2041 atas tambahan 10% saham di PTFI," demikian tulis FCX dalam keterangan resmi dikutip Rabu (23/10/2024).

FCK menyatakan perpanjangan IUPK akan memungkinkan kelangsungan operasi skala besar untuk kepentingan semua pemangku kepentingan. Menurut perusahaan, perpanjangan IUP juga memberikan opsi pertumbuhan melalui peluang pengembangan sumber daya tambahan di distrik mineral Grasberg yang sangat menarik.

Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, negosiasi divestasi 10% saham PTFI sudah memasuki tahap akhir atau finalisasi.

"Insyaallah 10%. Saya kan sudah bilang dari awal gratis. Andaikan pun ada, biaya sekecil-kecilnya," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Terkait hal ini, Bahlil menyebut, selama ini investor menganggap pemerintah lambat. Padahal, sebagian dari mereka juga lambat dalam mengeksekusi rencana.

Dia pun menegaskan bahwa tidak selamanya pemerintah selalu dalam posisi yang salah. Sebab, pemerintah dalam mengambil keputusan harus mengkaji lebih dalam agar tidak merugikan rakyat bangsa dan negara.

"Selama apa yang kita minta sebagai syarat mereka udah penuhi dalam konteks perhitungan, dalam konteks bagaimana bukunya, terus bagaimana invetsasi tambahannya dalam konteks ekplorasi kalau udah lengkap kita mulai jalankan sekarang lagi dihitung oleh BUMN," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap kabar terbaru dari penambahan kepemilikan saham Indonesia pada PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10% melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana divestasi tersebut masih berjalan dan dalam tahap negosiasi akhir atau finalisasi. Dia memastikan bahwa kelanjutannya akan dilakukan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

"Insyaallah 10%. Saya kan sudah bilang dari awal gratis. Andaikan pun ada, biaya sekecil-kecilnya," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Terkait hal ini, Bahlil menyebut, selama ini investor menganggap pemerintah lambat. Padahal, sebagian dari mereka juga lambat dalam mengeksekusi rencana.

Dia pun menegaskan bahwa tidak selamanya pemerintah selalu dalam posisi yang salah. Sebab, pemerintah dalam mengambil keputusan harus mengkaji lebih dalam agar tidak merugikan rakyat bangsa dan negara.

"Selama apa yang kita minta sebagai syarat mereka udah penuhi dalam konteks perhitungan, dalam konteks bagaimana bukunya, terus bagaimana invetsasi tambahannya dalam konteks ekplorasi kalau udah lengkap kita mulai jalankan sekarang lagi dihitung oleh BUMN," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penambahan kepemilikan saham Indonesia pada Freeport Indonesia sebesar 10% masih dalam tahap negosiasi.

Dia meminta menterinya agar mempercepat proses negosiasi itu. Jokowi menyebut negosiasi yang berlangsung alot, sebagaimana yang pernah ditempuhnya untuk kepemilikan saham Indonesia sebesar 51% seperti saat ini.

"Saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini [penambahan 10%] masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM," katanya usai meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Meski demikian, Jokowi mengaku terus meminta agar menterinya bisa mempercepat proses negosiasi dengan pihak Freeport–McMoran. Apalagi, lanjutnya, smelter yang 100% dimiliki oleh PTFI sudah mulai beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Operasi tambang tembaga dan emas milik PT Freeport Indonesia di Grasberg, Papua perlu diperpanjang jika ada wacana perpanjangan kontrak hingga 2041.

Perpanjangan kontrak tersebut perlu dilakukan karena Freeport sudah melaksanakan semua kawajibannya bersedia mengkonversi Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sementara itu, Freeport telah memenuhi syarat menjadi IUPK, seperti menaikan penerimaan negara, penciutan lahan, penggunaan jasa domestik, divestasi 51% saham, hingga pembangunan pabrik smelter tembaga.

Pernyataan dukungan perpanjangan kontrak Freeport ini tertuang dalam Focus Group Discussion yang dihadiri Pengamat Tambang Pada Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Ryanda Barma dan Prof Faizal Caniago, Dosen Program Doktoral Universitas Borobudur pada 24 Agustus 2024.

Ferdy Hasiman sekaligus penulis buku 'Freeport, Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara' mengatakan, Freeport adalah salah salah perusahaan tambang yang mengoperasikan tambang dari hulu sampai hilir.

“Di hulu Freeport mengoperasikan tambang open-pit di Grasberg dengan kapasitas produksi 160.000 biji [emas, tembaga dan perak] per hari. Selain itu, Freeport juga menambang di daerah operasi yang sangat sulit dan tak mungkin bisa dilakukan perusahaan local, yaitu, tambang underground [bawah tanah]," ujarnya dalam siaran pers.

Alasannya adalah operasional tambang underground ini sangat sulit dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Walhasil, kebutuhan investasi harus dilakukan sedini mungkin.

"Investasinya juga harus jauh-jauh hari. Setelah open-pit selesai, Freeport bertumpu pada underground dan mereka sudah investasi sejak tahun 2002 dan baru berproduksi komersial tahun 2021. Butuh waktu hamper 20 tahun investasi untuk mulai produksi," imbuhnya.

Ferdy mengatakan, selain investasi di underground, Freeport juga sudah membangun pabrik smelter berkapasitas 1,7 juta ton untuk menghasilkan konsentrat tembaga di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Dana investasinya juga besar hampir mencapai Rp30 triliun. Atas dasar itu, tambang Freeport itu disebut tambang terintegrasi hulu sampai hilir.

“Kalau tambang lain kan hanya di hulu, punya konsensi tambang, lalu dijual ke pemilik smelter, selain itu juga tambang lain tak sanggup mengoperasikan tambang underground dengan investasi sangat besar. Butuh manajemen seperti Freeport Indonesia untuk mengolah itu dan membutuhkan kepercayaan perbankan untuk memulai investasi. Kepercayaan bank itu butuh manajemen yang bersih," kata Ferdy.

Dengan demikian, sambungnya, jika manajemen Freeport sekarang ingin meminta perpanjangan kontrak lagi sampai tahun 2061 sangat beralasan. Namun, izinnya harus diberikan sekarang, karena menimbang risiko investasi dan kepastian hukum.

Sementara, Prof Faizal Chaniago mengatakan, secara hukum, perpanjangan kontrak Freeport hanya akan dilakukan 2 tahun sebelum masa berakhir kontrak.

Artinya, jika mau memperpanjang kontrak hingga 2061, Freeport harus bernegosiasi dengan pemerintah pada 2039. Namun, dengan mengingat risiko investasi di tambang underground yang besar dan sekarang Freeport sudah membangun pabrik smelter besar di Gresik, Jawa Timur dan sudah memberikan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 51%, permintaan perpanjangan kontrak sangat masuk akal.

“Pembangunan smelter kalua saya tidak salah sangat besar dan multiplier effect bagi pembangunan nasional sangat besar. Selain itu, pemerintah melalui BUMN dan pemerintah daerah di Papua sudah menguasai 51 persen saham Freeport. Hanya saja, Freeport harus tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Perpanjangan kontrak harus sesuai dengan amanat UUD’45, tambang kita harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," kata Faisal.

Faisal berpesan agar Freeport memberikan perhatian khusus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Memberikan beasiswa sebanyak mungkin kepada Papua agar kelak mereka bisa mendiri mengolah tambang," tandasnya.

Meskipun permintan perpanjangan kontrak oleh Freeport sangat beralasan, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Ryanda Barma menegaskan, pemerintah Indonesia memegang teguh amanat konstitusi UUD 1945.

"Setiap kewajiban melakukan perpanjangan kontrak, termasuk perpanjangan kontrak Freeport Indonesia wajib mengacu pada konstitusi. Artinya, kesejateraan rakyat nomor satu. Jika itu sudah terpenehi, silakan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Proses percepatan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) tak sepenuhnya berjalan mulus di tengah intensi pemerintah untuk menyelesaikannya sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru saja dilantik, menyebut bahwa proses penerbitan perpanjangan IUPK Freeport hampir selesai. Namun, dia menyayangkan lambatnya gerak Freeport dalam menyiapkan sejumlah persyaratan untuk perpanjangan kontrak.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk akuisisi tambahan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Divestasi tambahan tersebut sebagai salah satu syarat bagi PTFI yang tengah mempersiapkan pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua Tengah setelah 2041.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, penambahan saham tersebut akan diperoleh secara gratis sembari memperhitungkan kembali nilai valuasi perusahaan tambang asal AS itu.

"Kita nggak mau bayar. Ngitungnya nanti dari bagian yang memang dapat tambahan ke depan, tapi belum, kita belum lakukan," kata Arifin di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Diberitakan Bisnis sebelumnya, President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc. (FCX) Kathleen Quirk mengungkap pihaknya tengah berdiskusi dengan holding BUMN pertambangan MIND ID mengenai syarat divestasi tambahan 10% saham PTFI sebagai kompensasi perpanjangan IUPK.

Untuk diketahui, saat ini MIND ID telah menguasai 51,2% saham PTFI. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di PTFI bertambah menjadi 61%.

Quirk menuturkan, penawaran saham 10% tersebut akan berasal dari kepemilikan saham Freeport McMoran dan pengalihan saham baru akan dilakukan pada 2041. Adapun, penawaran harga divestasi akan mengacu nilai buku pada akhir 2041.

"Dan harga yang dibayarkan pada saat itu akan menjadi penggantian modal yang telah dikeluarkan antara sekarang dan 2041," ujarnya dalam Earnings Conference Call Q2 2024, Selasa (23/7/2024).

Pengajuan kesepakatan transaksi divestasi 10% kepada MIND ID dilakukan pararel dengan permohonan perpanjangan IUPK kepada pemerintah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) tengah mempersiapkan pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua Tengah selepas 2041. Permohonan perpanjangan kontrak tambang tersebut ditargetkan dapat diajukan pada tahun ini.

Pengajuan perpanjangan IUPK lebih cepat dimungkinkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024.