Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong 9 perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris.

Adapun 9 perusahaan asuransi tercatat belum memiliki aktuaris atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan per Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan keberadaan aktuaris begitu penting dalam mendorong proses pengelolaan risiko asuransi yang memadai.

"Oleh karena itu, terhadap perusahaan yang belum memenuhi ketentuan, telah dikenakan supervisory action sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (4/11).

Selain itu, Ogi menyebut OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Sebagai informasi, pemenuhan aktuaris tersebut penting bagi perusahaan asuransi, lantaran salah satu langkah yang harus ditempuh, khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117 (yang sebelumnya disebut PSAK 74).

Adapun ketentuan perusahaan asuransi harus memiliki aktuaris tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) dan Peraturan OJK (POJK).

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengimbau kepada para perusahaan asuransi umum agar tidak melakukan aksi bajak-membajak aktuaris.

Sebab, Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto mengatakan, waktu implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 sudah begitu dekat, yakni pada 2025.

"Kami selalu mengimbau anggota, jangan sampai ada bajak-membajak karena sudah menjelang akhir tahun. Kalau sampai dibajak, nanti bagaimana nasib perusahaan yang hilang aktuaris tersebut? Bisa jadi yang tadinya sudah memenuhi ketentuan, akhirnya tak jadi memenuhi ketentuan," ungkapnya saat menghadiri acara Hari Asuransi di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat," Jumat (18/10).

Selain melakukan imbauan, Bern menyampaikan AAUI juga juga berkomunikasi dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari solusi terbaik.

"Kami juga coba mediasi antara AAUI, PAI, dan OJK. Dengan demikian, nanti dari perusahaan asuransi bisa menyampaikan planning mereka dalam memenuhi ketentuan aktuaris," kata Bern.

Diketahui, memang semua perusahaan asuransi wajib memiliki aktuaris.

Bern menyampaikan bagi perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris tetap harus memberikan rencana mediasi sehingga tak ada aksi bajak-membajak. Misalnya, dia bilang rencananya dalam waktu 2 bulan, perusahaan langsung bisa mendapatkan aktuaris.

Sampai saat ini, Bern mengatakan, memang belum ada sanksi terkait dengan aksi bajak-membajak. Namun, AAUI akan senantiasa memberikan imbauan kepada para anggota agar tak melakukan hal tersebut dan tentunya mengedepankan jalur mediasi.

Sebelumnya, Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan dirinya sempat mendapat keluhan dari 3 perusahaan asuransi umum terkait adanya aksi bajak-membajak aktuaris.

"Teman-teman dari anggota kami masih melakukan bajak-membajak. Sudah diimbau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) untuk tidak melakukan bajak-membajak," ucapnya saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Budi merasa sangat prihatin terhadap aksi bajak-membajak aktuaris. Dia menyampaikan pihaknya akan menyurati dengan segera kepada para perusahaan yang melakukan aksi tersebut.

"Hal itu merupakan perbuatan yang tidak ditoleransi. Kami (industri asuransi umum) masih ada beberapa perusahaan yang tidak punya aktuaria, tetapi masih saja terjadi bajak-membajak," tuturnya.

Sementara itu, OJK menyebut masih ada 9 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris internal sampai 20 September 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan 9 perusahaan tersebut juga belum mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Angka itu tidak berubah dibandingkan kondisi pada semester I-2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan masih terdapat aksi bajak-membajak tenaga aktuaris di industri asuransi umum.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan, ia sempat mendapat keluhan dari tiga perusahaan asuransi umum terkait hal tersebut.

"Teman-teman dari anggota kami masih melakukan bajak-membajak. Sudah diimbau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) untuk tidak melakukan bajak-membajak," ucapnya saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Budi merasa sangat prihatin terhadap aksi bajak-membajak aktuaris. Dia menyampaikan pihaknya akan menyurati dengan segera kepada para perusahaan yang melakukan aksi tersebut.

"Hal itu merupakan perbuatan yang tidak ditoleransi. Kami (industri asuransi umum) masih ada beberapa perusahaan yang tidak punya aktuaria, tetapi masih saja terjadi bajak-membajak," tuturnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut masih ada 9 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris internal sampai 20 September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan 9 perusahaan tersebut juga belum mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Angka itu tidak berubah dibandingkan kondisi pada semester I-2024.

“Kami selaku OJK telah melaksanakan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut,” kata Ogi dalam konferensi pers RDK OJK, Selasa (1/10).

Ogi menjelaskan supervisory action tersebut bentuknya mulai dari peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan, serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan.

“Selain itu, kami juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris,” kata Ogi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 9 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan per Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut seluruh perusahaan asuransi atau reasuransi wajib untuk memiliki tenaga aktuaris. Adapun kewajiban itu sesuai dengan ketentuan yang ada.

Terkait 9 perusahaan belum memiliki aktuaris, Ogi menyebut, OJK terus memonitor pelaksanaan supervisory action bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

"Salah satunya berupa peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan," ujar Ogi dalam keterangan resmi konferensi RDK OJK, Senin (8/7).

Selain itu, Ogi menyampaikan OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.