Reporter: Filemon Agung | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID berencana untuk mengalokasikan investasi senilai US$ 20 miliar hingga US$ 30 miliar dalam lima tahun ke depan untuk program hilirisasi.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo menyampaikan investasi merupakan salah satu langkah yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi lebih agresif di masa depan.

MIND ID konsisten merealisasikan investasi proyek strategis agar mampu mengolah mineral menjadi produk bahan baku yang siap untuk mendukung industrialisasi dalam negeri khususnya baterai kendaraan listrik atau EV Battery.

“Investasi kita sampai dengan 5 tahun ke depan yang dari ekuitas MIND ID sendiri itu hampir sekitar US$ 20 miliar. Kami berharap akan ada yang penyertaan dari investor itu masuk ke Indonesia. Jadi mungkin bisa sampai US$ 30 miliar,” kata Dilo dalam siaran pers, dikutip Sabtu (19/10).

Dilo menyampaikan fokus investasi MIND ID tetap untuk pengembangan ekosistem EV battery, yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi komoditas mineral.

Melalui investasi ini, Grup MIND ID juga berkomitmen untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pemerataan ekonomi di daerah.

"Terlebih, kita mengetahui bahwa sektor industri pengolahan ini telah mampu menyerap hampir 18 juta tenaga kerja atau sekitar 20% dari total lapangan pekerjaan di Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan angka ini," tambah Dilo.

Dilo menekankan MIND ID terus membuka diri terhadap investasi dengan menjalin kerja sama strategis dengan mitra-mitra global. Harapannya, Grup MIND ID membantu pemerintah mempromosikan meningkatkan lebih banyak arus modal masuk ke Indonesia.

Adapun, investasi di sektor hulu mineral batubara (minerba) di Indonesia mampu memberi return investasi hingga 25%, dan menjadi 15% hingga 20% untuk segmen midstream dari sektor minerba. Di sektor hilir, return investasi juga tetap baik dengan kesempatan kapitalisasi pasar yang besar.

“Kita ingin investor itu masuk ke Indonesia. Investor tentu akan sangat tertarik untuk mengembangkan ekosistem hilirisasi di Indonesia. Jadi kami berharap investasi di Indonesia akan semakin lebih baik,” katanya.

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyampaikan berdasarkan studi, investasi hilirisasi yang dijalankan di daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dari 20% hingga 161%.

Oleh karena itu, dia berpendapat investasi di ekosistem hilirisasi ini perlu diaplikasikan di banyak daerah sehingga mampu memberikan multiplier effect ekonomi yang lebih besar di tingkat nasional.

“Yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana kalau ini di copy-paste di banyak daerah, di Papua, Kalimantan, dimanapun, barangkali impact-nya ke nasional akan terasa,” pungkasnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program hilirisasi andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal dilanjutkan di pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029.

Program hilirisasi ini akan diperluas ke komoditas lain untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekonomi nasional.

Untuk diketahui, program hilirisasi ini dimulai dengan kebijakan tidak mengekspor dalam bentuk bahan mentah (raw material) komoditas nikel, bauksit, dan tembaga.

Amanat program hilirisasi ini termuat dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 dengan tujuan meningkatkan nilai tambah minerba dengan kewajiban mengolah di dalam negeri (hilirisasi).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subainto selalu menyampaikan beberapa gagasan dan program penting seperti kedaulatan energi dan hilirisasi.

"Karena itu nanti kita akan menjalankan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden baik yang sekarang [Jokowi] maupun yang akan datang [Prabowo]," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (10/10).

Bahlil menegaskan program hilirisasi akan memberikan manfaat bagi Indonesia untuk penciptaan lapangan pekerjaan, penciptaan nilai tambah, dan akan meningkatkan ekonomi nasional.

Dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2024, Jokowi melaporkan kebijakan hilirisasi yang telah dijalankan pemerintah selama kurun waktu 8 tahun terakhir menciptakan 200.000 lapangan kerja.

Secara rinci, sebagian besar pekerjaan berasal dari industri fasilitas pengolahan dan permunian (smelter) nikel, bauksit, dan tembaga. Jokowi menyebut hilirisasi berhasil meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp 158 triliun selama kurun waktu 8 tahun terakhir.

Hilirisasi Mineral

Pemerintah terus memacu hilirisasi nikel. Pasalnya, Indonesia merupakan produsen terbesar dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Tercatat, sebanyak 55 juta ton, atau 42% dari total cadangan nikel global, tersimpan di Indonesia.

Kekayaan nikel menempatkan Indonesia dalam posisi strategis untuk memimpin pasar global dalam industri nikel, terutama dalam pengembangan teknologi energi bersih seperti baterai kendaraan listrik.

Hilirisasi nikel ini tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah saja, tetapi juga berperan dalam mendukung transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik.

"Untuk komoditas daripada turunan hilirisasi nikel, kita sudah menjadi terbesar di pasar dunia. Dan sekarang sudah mulai merasakan manfaat daripada halirisasi nikel," kata Bahlil.

Kementerian ESDM menargetkan pembangunan smelter pada tahun ini sebanyak 16 smelter. Dari 16 fasilitas pengolahan itu, berasal dari beberapa komoditas tambang. Untuk nikel ditargetkan pembangunan smelter pada tahun ini sebanyak 7 fasilitas.

Untuk komoditas bauksit ditargetkan sebanyak 7 unit. Namun, sampai saat ini progres pembangunan masih agak lambat yaitu berada progres 30-90%. Untuk total investasinya, diketahui sebesar US$ 5.853,5 juta.

Selanjutnya, pada komoditi besi di mana smelter besi ditargetkan dibangun sebanyak 1 unit dan saat ini progres pembangunannya 90% dengan nilai investasi US$51,5 juta.

Proses pembangunan ke-16 smelter tersebut menelan total investasi mencapai US$ 11,6 miliar. Kemudian, sampai saat ini masih terdapat 11 smelter yang belum selesai pembangunannya dan masih dalam progres pembangunan.

"Apakah kita cukup hanya di nikel? Enggak. Kami dari Kementerian ESDM sudah memutuskan untuk membangun hilirisasi pada semua sektor," ujar Bahlil.

Setelah nikel, ke depan hilirisasi mineral akan fokus membidik bauksit, timah, tembaga. Beberapa proyek pengolahan atau smelter di Tanah Air yang sukses dituntaskan.

Mulai dari smelter milik PT Freeport Indonesia di KEK JIIPE Gresik, Jawa Timur, smelter tembaga dan logam mulia PT Amman Mineral International Tbk di Sumbawa Barat, NTB, hingga fasilitas pengolahan bauksit SGAR di Mempawah, Kalimantan Barat.

Rencana mendorong hilirisasi alumunium terintegrasi di Mempawah berpotensi mendorong peningkatan nilai tambah dan dampak pada perekonomian daerah dan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan alumunium dalam negeri berimbas pada kehilangan devisa akibat impor.

"Kebutuhan alumunium 1,2 juta ton, 56% kita impor (padahal) kita punya bahan bakunya. Dari sini kita harus keluar devisa kira-kira US$ 3,5 miliar setiap tahun," kata Jokowi saat Peresmian Injeksi Perdana SGAR Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa (24/9).

Jokowi menjelaskan, melalui proyek SGAR Mempawah milik PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), pemerintah berharap peningkatan nilai tambah dapat tercipta. Pembangunan smelter pun disebut merupakan usaha untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri.

Catatan Kontan, BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) mencatatkan investasi dalam lima tahun terakhir mencapai US$ 6 miliar atau setara Rp 90,6 triliun (asumsi kurs Rp15.100 per US$).

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menyampaikan, gelontoran investasi ini termasuk untuk mendorong berbagai program hilirisasi di Indonesia.

"Investasi ini merupakan salah satu kunci paling krusial dalam mensukseskan hilirisasi dan industrialisasi Indonesia. Inisiatif ini mengukuhkan posisi sebagai sebagai motor penggerak masa depan," kata Hendi dalam siaran pers, Sabtu (28/9).

Menurutnya, langkah strategis Anggota Holding turut dorongan peningkatan investasi di sektor hilir Indonesia. Pada 2019 misalnya, investasi industri hilir di dalam negeri mencapai Rp61,6 triliun, kemudian naik menjadi Rp375,4 triliun pada 2023.

Hendi melanjutkan, peningkatan nilai tambah mineral hanya dapat direalisasikan dengan investasi. Mineral dalam bentuk mentah membutuhkan pemurnian dan pengolahan lebih lanjut dengan menggunakan fasilitas serta teknologi yang baik.

Sasar Komoditas Lain

Kebijakan hilirisasi akan diperluas tidak hanya di sektor pertambangan, namun juga di sektor perekonomian lain seperti perikanan, kehutanan, kelautan, dan pertanian. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, saat ini pemerintah telah membuat masterplan untuk mewujudkan hilirisasi industri secara menyeluruh. Ke depannya ditargetkan 20 sektor komoditas akan diterapkan kebijakan hilirisasi.

"Kalau mampu kita lakukan semuanya, total investasinya sampai dengan tahun 2040 itu sebesar US$ 618 miliar," ujar Bahlil.

Bahlil menuturkan dari seluruh potensi investasi hilirisasi itu mayoritas didominasi oleh sektor minyak dan gas (migas). Tercatat, sektor energi fosil ini berkontribusi sebesar 91%.

Menurut Bahlil, kebijakan hilirisasi adalah jalan tengah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Selain itu, langkah ini bisa digunakan untuk mengejar target peningkatan pendapatan per kapita sebesar US$10.000 pada tahun 2029. Bahlil mengklaim hingga saat ini kebijakan hilirisasi industri telah berjalan sesuai dengan rencana. Misalnya, di sektor pertambangan regulasi ini dapat meningkatkan nilai tambah.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah resmi memperluas penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk dua komoditas tambahan, yaitu nikel dan timah.

Sebelumnya, pada tahun 2023, Simbara diluncurkan untuk memantau proses hulu dan hilir komoditas batubara saja. Rencana ke depan juga mencakup perluasan Simbara untuk komoditas tembaga, emas, dan bauksit.

Komitmen Pemerintah dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyatakan bahwa peluncuran Simbara ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mengembangkan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik, transparan, dan efisien di sektor mineral dan batubara. Pelayanan perizinan tidak bisa optimal tanpa menggunakan sistem informasi

"Beberapa sistem informasi di sektor Minerba yang telah dikembangkan antara lain, MODI, MOMI, EPNBP melayani 120 ribu transaksi dalam satu tahun pengawasan. Ada juga MOMS dan MVP yang digunaka untuk mengawasi transaksi penjualan minerba," kata Arifin dalam sambutan Peluncuran Simbara di Jakarta, Senin (22/7).

Pengembangan Sistem Informasi di Sektor Minerba

Arifin menjelaskan bahwa sejak Oktober 2023, Simbara telah digunakan untuk mendorong optimalisasi pelayanan perizinan, menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mampu meningkatkan penerimaan negara.

"Selanjutnya, kami masih akan menyelesaikan beberapa mineral komoditas lain, antara lain tembaga, emas, bauksit, dan lain-lainnya," ujar Arifin.

Integrasi Data untuk Optimalisasi Pengawasan dan Penerimaan Negara

Simbara berkontribusi dalam penyediaan data badan usaha terdaftar, memastikan bahwa badan usaha tersebut terdaftar pada aplikasi MODI, telah memiliki persetujuan RKAB, serta memiliki kuota inventory penjualan yang ada pada aplikasi MOMS dan MVP.

Dengan integrasi ini, hanya perusahaan tambang yang terdaftar dan memiliki RKAB yang dapat membuat billing profesional, yang setelah dibayarkan akan mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN.

Dampak Positif dari Implementasi Simbara

Ke depannya, pemanfaatan sistem Simbara diharapkan dapat memberi dampak positif tidak hanya pada optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan efektivitas pengawasan antar kementerian dan lembaga, tetapi juga dalam mewujudkan ekosistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah.

Sistem ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha melalui single entity data dan pemanfaatan satu data mineral yang andal dan akurat.

Dukungan dari Industri

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menilai bahwa dengan adanya Simbara, produksi komoditas dapat benar-benar termonitoring karena sinergi antar kementerian yang memudahkan pengusaha.

"Ini yang kami harapkan semoga mudah-mudahan sistem integrasi ini betul-betul membantu pengusaha," ujarnya saat ditemui usai Peluncuran Simbara.

Meidy menyebut bahwa Simbara dapat bermanfaat untuk pengajuan RKAB, pengalokasian lahan, dan mengetahui jumlah permintaan, yang sebelumnya mengalami ketidakseimbangan antara demand dan supply.

Selain itu, Meidy berharap dengan adanya integrasi melalui Simbara ini, tidak ada lagi penambangan ilegal dan penyelundupan.

Transparansi dan Efisiensi di Sektor Nikel

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Nicolas D. Kanter, menyatakan bahwa dengan adanya sistem Simbara, semua data akan berupa digital sehingga lebih transparan dan diharapkan ke depannya akan jauh lebih baik.

"Dengan adanya Simbara ini, persyaratan akan dibuat sederhana dan transparan. Semua yang digitalisasi akan menjadi terintegrasi sehingga meminimalisasi kebocoran di sektor nikel," jelasnya.

Kontribusi Indonesia di Pasar Nikel dan Timah Global

Indonesia merupakan salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia. Cadangan nikel Indonesia mencapai sekitar 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia.

Cadangan timah Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan cadangan sebesar 800 ribu ton atau 23% dari cadangan dunia.

Pada tahun 2023, volume produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta metric ton, menempati peringkat pertama di dunia dengan kontribusi sebesar 50% dari total produksi nikel global.

Produksi timah Indonesia sebesar 78 ribu ton menempati peringkat kedua dengan kontribusi sebesar 22% dari total produksi timah global.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas langkahnya yang memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024.

“Yang pertama, ini menunjukkan komitmen Presiden untuk melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk turut serta mengelola kekayaan negeri ini. Dan kedua, menunjukkan penghargaan Presiden kepada ormas keagamaan yang sejak awal telah turut berkontribusi membangun negeri ini,” ungkap Ketua PGI, Pendeta (Pdt) Gomar Gultom dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Senin (03/06).

Namun, Gultom memberikan beberapa catatan. Ia menyatakan bahwa inisiatif Jokowi ini tidak mudah untuk diimplementasikan karena ormas keagamaan mungkin memiliki keterbatasan dalam pengelolaan tambang.

“Apalagi dunia tambang ini sangatlah kompleks, serta memiliki implikasi yang sangat luas. Namun mengingat setiap ormas keagamaan juga memiliki mekanisme internal yang bisa mengkapitalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya, tentu ormas keagamaan, bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional,” tambahnya.

Menurutnya, yang perlu dijaga adalah agar ormas keagamaan tersebut tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya, yaitu membina umat. Juga penting untuk memastikan agar ormas keagamaan tersebut tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar.

“Dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab sampai kehilangan daya kritis dan suara profesinya,” jelasnya.

Gultom juga menambahkan bahwa keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang ini, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi terobosan dan contoh baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan.