IDXChannel – Rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek dinilai akan merugikan perusahaan pemilik merek yang saat ini beroperasi secara patuh dan legal. Sebab, ini dapat berimbas ke berbagai aspek sosial, termasuk semakin mendorongnya peredaran rokok ilegal yang saat ini sudah marak terjadi.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) AB Widyanta mengatakan, pencantuman merek pada kemasan rokok seyogyanya merupakan salah satu penanda bagi perusahaan rokok untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap aturan yang telah diterapkan dan menjaga kualitas produknya.

“Aturan ini akan mempersulit pemerintah untuk mengindentifikasi pelanggaran yang ada di lapangan. Banyak aspek-aspek lain yang akan sulit dinilai, seperti apakah perusahaan tersebut patuh dengan aturan atau tidak, bahkan tidak bisa dicek produknya asli atau tidak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga tampak tidak mempertimbangkan aspek-aspek dari Kementerian lain, sehingga aturan ini menjadi mustahil untuk dilakukan,” katanya kepada awak media, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ini menjadi bukti adanya upaya untuk mematikan industri tembakau nasional di Indonesia. Padahal, FCTC tidak bisa diaplikasikan di dalam negeri karena Indonesia merupakan produsen tembakau yang besar dan memiliki ekosistem pertembakauan yang kompleks, mulai dari pertanian, industri olahan, ketenagakerjaan, hingga kontribusi terhadap pendapatan negara yang jumlahnya signfikan.

“Harusnya, sebagai salah satu industri yang menghasilkan cukai yang besar, industri tembakau mendapatkan proteksi dari pemerintah,” ujarnya.

Kata Widyanta, suatu kebijakan itu harusnya menjamin keadilan publik karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Maka, kebijakan publik itu semestinya dibuat secara hati-hati dan melibatkan semua pihak yang terkait, bukan dilakukan secara ugal-ugalan seperti proses perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan dan Rancangan Permenkes yang digagas oleh Kementerian Kesehatan.

“Harusnya, kebijakan itu mengakomodir kepentingan publik, termasuk kepentingan pelaku usaha di industri tembakau. Industri tembakau dan tenaga kerja di dalamnya juga bagian dari rakyat Indonesia. Apalagi, industri tembakau juga kontribusinya besar pada penerimaan negara melalui cukai,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Menurutnya, terdapat disharmoni dalam aturan tersebut, khususnya antara Pasal 3 dan Pasal 7 RPMK.

Misbakhun menjelaskan bahwa Pasal 3 ayat (1) RPMK mencakup ruang lingkup terkait standardisasi kemasan produk tembakau dan rokok elektronik. Pasal 3 ayat (3) menjabarkan tiga jenis rokok elektronik, yaitu sistem terbuka (isi ulang cairan nikotin), sistem tertutup (cartridge sekali pakai), dan padat.

Namun, dalam Pasal 7, pengaturan standardisasi kemasan hanya mencakup rokok elektronik sistem terbuka dan tertutup, tanpa aturan lebih lanjut mengenai rokok elektronik padat.

FREEPIK/ATLASCOMPANY Ilustrasi rokok.

"Kami curiga ada intervensi perusahaan rokok global yang meminta Kemenkes untuk tidak mengatur rokok elektronik padat yang merupakan produk impor," tegas Misbakhun dalam keterangannya seperti dikutip, Kamis (19/9/2024).

Sebelumnya, Kemenkes menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 yang menuai penolakan. Saat ini, Kemenkes sedang merampungkan RPMK yang baru.

Misbakhun juga menyoroti bahwa mayoritas pelaku industri rokok elektronik adalah UMKM dan bagian dari industri kreatif.

Aturan baru tersebut, menurutnya, akan mempersulit UMKM untuk bersaing dengan perusahaan global yang memiliki modal besar, khususnya karena hilangnya pengaturan untuk rokok elektronik padat.

"Ini menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan diskriminatif," tambah Misbakhun.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus memproduksi regulasi yang sesuai dengan amanat konstitusi, serta tidak mengeluarkan aturan yang melampaui ketentuan undang-undang.

"Aturan di bawah undang-undang tidak boleh mengatur sesuatu yang tidak ada di batang tubuh norma undang-undangnya," pungkasnya. (Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Anggota Komisi XI DPR Nilai Ada Ketidakharmonisan Aturan dalam RPMK Tembakau

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menyebutkan potensi dampak apabila kemasan polos di produk tembakau dan rokok diterapkan.

Iwantono mengatakan, produksi rokok legal akan menurun apabila kemasan polos diterapkan.

“Produksi pasti menurun yang (rokok) legal, sementara konsumsi tidak menurun, tapi meningkat,” kata Iwantono dalam acara diskusi bertajuk “Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek” di Senayan Park, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMAKI Ilustrasi rokok, cukai rokok.

Produksi rokok legal yang menurun juga mengakibatkan turunnya pendapatan pemerintah.

“Pajak pendapatan maupun dari cukai, itu akan menurun,” tutur Iwantono.

Potensi selanjutnya adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dari produsen atau perusahaan rokok.

“Ketika produksi menurun, kemungkinan industri ini akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Akan banyak sekali orang kehilangan pekerjaan,” kata dia.

Dampak selanjutnya adalah berkurangnya suplai petani tembakau. Iwantono mengatakan bahwa perdagangan dan pengangkutan akan berkurang.

“(Kebijakan) lahir dengan cacat semacam itu, di mana tujuannya tidak tercapai, tapi dampak negatif lebih banyak, terus untuk apa kebijakan itu dilanjutkan? Semua stakeholder harus dilibatkan, mereka yang berkepentingan harus diajak bicara,” kata Iwantono.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijanti Punguan mengatakan, kemasan polos rokok akan meningkatkan produk rokok ilegal.

SHUTTERSTOCK/RISTOFORESCAN Ilustrasi rokok, iklan rokok di media sosial.

“Kemasan polos di beberapa negara tidak serta merta menurunkan prevalensi perokok, malah cenderung meningkatkan rokok ilegal,” kata Merrijanti.

Merrinjanti berharap agar kebijakan itu didiskusikan ulang dengan melibatkan seluruh stakeholders.

“Sehingga memang sebagai catatan, setiap kebijakan tidak mungkin melibatkan semua stakeholder, tetapi paling tidak diterimanya di atas 80 persen,” kata dia.

Seperti diketahui sebelumnya, Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik sedang dibahas oleh Kementerian Kesehatan sebagai aturan turunan PP Kesehatan.

RPMK tersebut merupakan turunan dari PP 28 Tahun 2024 terkait standardisasi kemasan berupa kemasan polos (plain packaging).

Aturan tersebut menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik serta melarang pencantuman logo atau desain kemasan produk.