KOMPAS.com - Pohon kakao bisa dipanen usai tiga tahun ditanam. Setelahnya, hasil tanam kakao dapat dipanen dua kali dalam setahun.

Indonesia sempat menjadi penghasil kakao terbesar di dunia. Namun, jumlah produksi komoditas ini kian menurun dari tahun ke tahun.

Dari tiga terbesar negara penghasil kakao terbesar di dunia, kini turun menjadi peringkat ketujuh.

Turunnya produksi kakao Indonesia tak lepas dari produktivitas petani kakao. Sebab, pengerjaannya memang tak mudah.

Agung Widiastuti, Direktur Kalimajari, pendamping Koperasi Kakao Kerta Semaya Samaniya (KSS) Jembrana Bali, menyampaikan, setidaknya ada tiga tantangan utama bagi petani kakao dalam menghasilkan produksi bahan baku cokelat yang berkualitas.

1. Sulit mencari mitra bisnis yang peduli proses tanam

Agung yang juga seorang petani kakao, menggambarkan sulitnya produksi kakao berkualitas di Indonesia.

Proses tanam, panen, hingga pascapanen berjalan cukup panjang. Sayangnya, tahapan ini jarang dihargai banyak orang.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Foodplace (@my.foodplace)

Alhasil, sering kali terjadi proses tawar-menawar dalam menentukan harga jual kakao yang menyulitkan petani.

"Kami, sebagai petani dan koperasi kakao, betul-betul mencari partner yang menghargai proses itu dan tidak mudah," kata Agung saat ditemui Kompas.com usai pembukaan pabrik Pipiltin Gunung Sindur, Bogor pada Kamis (26/7/2024).

2. Menghasilkan kakao berkualitas

Menurut Agung, tidak semua petani tahu dan paham soal tingginya nilai kakao yang dihasilkan.

SHUTTERSTOCK/AMMIT JACK Ilustrasi kakao, buah kakao, pohon kakao.

Padahal, kuantitas bukan menjadi satu-satunya fokus produksi kakao secara menyeluruh, melainkan kualitasnya.

Kualitas kakao bisa didapat dari proses pascapanen yang saat ini terbagi menjadi dua, yakni nonfermentasi dan fermentasi.

"Dari segi pascapanen, buat menghasilkan kakao berkualitas itu mesti difermentasi selama enam sampai tujuh hari," jelas Agung.

"Value-nya ada di sana. Nilai tambah kakao berkualitas asalnya dari sana dan itu yang kami jual," tambah dia.

Harga jual kakao berkualitas atau fermentasi tentu berbeda dengan produksi kakao biasa.

Jadi, Agung menuturkan, bila saja petani paham cara menghasilkan kakao berkualitas, harga yang ditawarkan pun bisa lebih premium, lebih mahal daripada harga kakao biasa.

3. Naik-turunnya harga kakao

Sama halnya dengan komoditas lain, petani juga mengalami naik-turun harga kakao. Harga kakao saat ini, per 2024, tercatat mengalami kenaikan tertinggi selama 10 tahun terakhir, seperti disampaikan Agung.

Kompas.com/Krisda Tiofani Agung Widiastuti, Direktur Kalimajari, pendamping Koperasi Kakao Kerta Semaya Samaniya (KSS) Jembrana Bali.

Meski petani merasa bahagia dengan kenaikan harga kakao, di sisi lain, petani perlu pintar-pintar mengatur kerja sama dengan mitra saat hal ini terjadi.

"Harga kakao saat ini sangat mahal. Sekitar dua bulan lalu, harga kakao naik dua hingga tiga kali lipat daripada tahun lalu," ungkap Agung.

"Kami menyampaikan kepada mitra chocolate maker lokal pertama, Pipiltin Cocoa, dan berhasil mempertahankan kerja sama dengan mengirimkan kakao yang terhitung sudah tiga kali dalam tahun ini," lanjutnya.

JAKARTA,investor.id – Produksi kakao Indonesia diperkirakan akan turun lagi tahun ini. Pola cuaca El Nino 2023 masih berdampak hingga tahun ini, kata asosiasi petani kakao.

Musim kemarau tahun lalu tercatat sebagai yang paling parah sejak 2019. Denomena El Nino berlangsung lebih lama dari biasanya, mengakibatkan kekeringan yang merugikan hasil panen, termasuk untuk kakao.

"Produksi masih terdampak oleh El Nino (yang terjadi) tahun lalu, meskipun beberapa area perkebunan sudah mulai menghasilkan panen," beber Ketua Asosiasi Petani Kakao Arif Zamroni, seperti dikutip Reuters, Senin (29/7/2024).

Dirinya memperkirakan produksi tahun ini mencapai 230.000 metrik ton (MT), turun dari produksi tahun lalu yang mencapai 315.000 ton. "Kita masih dalam tahap pemulihan pasca El Nino yang melanda sejak Oktober tahun lalu, mungkin Juni sudah mulai stabil," imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian RI telah mengumumkan produksi kakao Indonesia turun 8,3% per tahun selama periode 2015-2023.

Demi mendongkrak produksi, pemerintah berencana menggunakan dana dari pungutan ekspor minyak kelapa sawit untuk membiayai pengembangan sektor kakao dan kelapa.

Saat ini Indonesia mengenakan pajak ekspor sebesar 0% hingga 15% untuk biji kakao, yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Saya senang mendengar hal ini, tetapi industri perlu memberikan dukungan jangka panjang kepada petani, selain pendanaan agar berhasil dalam mendongkrak produksi," tambah Arif.

Indonesia merupakan eksportir produk kakao terbesar keempat di dunia tahun lalu, tetapi harus mengimpor 62% biji kakao yang dibutuhkan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan petani berharap rencana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bakal mengurusi sektor kakao, bisa mengatasi sederet masalah yang dialami perkebunan biji cokelat tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (Apkai), Arif Zamroni menilai rencana pemerintah menambah tugas BPDPKS untuk turut mengelola pendanaan pengembangan kakao menjadi momentum yang tepat. Pasalnya, pelaku usaha di sektor kakao telah lama menanti peran aktif pemerintah untuk meningkatkan kinerja industri tersebut.

"Kami menyambut baik niat pemerintah apapun yang berkaitan dengan kemajuan kakao," ujar Arif saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Para petani berharap, dengan keterlibatan BPDPKS nantinya dapat menyelesaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi mulai dari replanting kebun, ketersediaan bibit unggul, akses pasar, hingga kepastian harga biji kakao di petani.

Selain itu, Arif juga mengusulkan ihwal upaya ekstensifikasi kebun kakao melalui sistem agroforestri. Penggunaan lahan hutan produksi dianggap tepat untuk menggenjot produksi biji kakao nasional.

Apalagi, kata dia, kakao sebagai tanaman tropis memiliki potensi besar dalam mengelola kredit karbon. Musababnya, tanaman kakao juga termasuk tanaman hutan sehingga cocok dibudidayakan di kawasan hutan produksi.

"Saya pikir semua ini urgent untuk diselesaikan," ucapnya.

Di sisi lain, Arif pun mendorong agar nantinya implementasi wacana tersebut bisa dilakukan dengan regulasi yang tidak tumpang tindih serta turut melibatkan para pemangku kepentingan dalam rantai pasok kakao, termasuk para petani kakao, industri pengolahan kakao, hingga eksportir.

Meskipun pengelolaan pendanaan kakao digabung dalam Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana kelapa sawit, para petani kakao berharap nantinya divisi kakao akan diisi oleh orang-orang yang kompeten terhadap urusan kakao.

"Saya hanya berharap agar pengelolaannya nanti kredibel, jangan sampai bersifat politis," ucapnya.

Untuk diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total luas lahan perkebunan kakao nasional pada 2023 sebesar 1,41 juta hektare atau menyusut sekitar 4,08% dari luas lahan kakao pada 2022 sebesar 1,47 hektare.

Secara total, produksi biji kakao nasional pada 2023 tercatat sebanyak 641.700 ton atau turun 1,36% dibandingkan produksi kakao pada 2022 sebanyak 650.600 ton.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (11/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah tugas BPDPKS untuk mengurusi kakao dan kelapa.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas.

Ketua Umum Partai PAN itu menjelaskan bahwa alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi. Presiden Jokowi menilai membangun badan baru untuk kakao dan kelapa akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipungut lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa penambahan divisi atau deputi di BPDPKS ini akan dilakukan secepatnya setelah keputusan ini disetujui oleh Presiden Ke-7 RI tersebut. Tak hanya itu, Zulhas membeberkan bahwa pihaknya mengusulkan agar tidak ada pembebanan iuran kepada pengusaha atau eksportir kelapa dan coklat.

"Nah itu tadi saya usul tidak ditambah lagi. Iya kan ada iuran apa [di BPDPKS] saya lupa tadi, tapi tidak ditambah lagi," ungkap Zulhas.