Bisnis.com, JAKARTA - Pemulihan produksi kakaoGhana terancam gagal akibat cuaca panas dan kering. Kondisi ini menyebabkan buah dan bunga kakao layu di wilayah barat daya Ghana, yang merupakan salah satu pusat produksi utama.

Dilansir Bloomberg pada Senin (12/8/2024), seorang petani di Yakase Francis Agyabeg mengatakan kondisi cuaca yang panas dan kering tidak hanya menyebabkan bunga kakao layu. "Beberapa tanaman, termasuk sayuran, juga banyak yang layu," ujarnya.

Sebelumnya, Ghana memprediksi produksi biji kakao dapat kembali ke angka 700,000 ton pada 2024-2025 setelah cuaca buruk dan merebaknya penyakit tanaman, dibarengi dengan adanya kekurangan pupuk, menyebabkan penurunan pasokan ke pasar global dalam tiga tahun terakhir.

Ghana terpaksa menunda pengiriman setidaknya 250.000 metrik ton kakao untuk musim 2024-2025 yang dimulai pada bulan Oktober setelah produksi anjlok. Ghana dan Pantai Gading, yang merupakan produsen kakao terbesar di dunia, tengah berjuang melawan penyebaran penyakit tunas.

Meski demikian, Pantai Gading memperkirakan panen pada tahun 2024-2025 akan meningkat hingga mencapai 2 juta ton, dari perkiraan 1,8 juta ton pada akhir musim saat ini. Sementara Ghana memperkirakan produksinya akan mencapai 700.000 ton dari sekitar 425.000 ton.

Sementara itu, Bloomberg juga merangkum kondisi produsen biji kakao di wilayah Afrika Barat lainnya:

Pantai Gading:

Terjadi hujan dengan curah rendah, tetapi produksi dari perkebunan di wilayah barat dan selatan melanjutkan peningkatan.

Kamerun:

• Tidak terjadi hujan dalam seminggu terakhir sehingga petani menggunakan bahan kimia untuk mencegah kemungkinan penyakit.
  
• Salah satu petani di Obala, dekat Ibu Kota Yaoundé, Henri Michel, mengatakan cuaca masih mendukung pertumbuhan tanaman dan para petani tetap optimistis mengenai musim berikutnya.

Nigeria

• Badan Meteorologi Nigeria telah memperkirakan sedikit atau tidak ada hujan pada bulan Agustus, yang dipandang positif oleh para petani karena mengurangi kemungkinan hama dan penyakit tanaman. "Bunga segar sekarang sangat bagus," kata Alphonsus Nana, seorang petani kakao di dekat Ikom di tenggara Nigeria.
  
• Di barat daya, para petani juga memanfaatkan jeda hujan untuk kegiatan pemeliharaan pertanian.

JAKARTA,investor.id – Produksi kakao Indonesia diperkirakan akan turun lagi tahun ini. Pola cuaca El Nino 2023 masih berdampak hingga tahun ini, kata asosiasi petani kakao.

Musim kemarau tahun lalu tercatat sebagai yang paling parah sejak 2019. Denomena El Nino berlangsung lebih lama dari biasanya, mengakibatkan kekeringan yang merugikan hasil panen, termasuk untuk kakao.

"Produksi masih terdampak oleh El Nino (yang terjadi) tahun lalu, meskipun beberapa area perkebunan sudah mulai menghasilkan panen," beber Ketua Asosiasi Petani Kakao Arif Zamroni, seperti dikutip Reuters, Senin (29/7/2024).

Dirinya memperkirakan produksi tahun ini mencapai 230.000 metrik ton (MT), turun dari produksi tahun lalu yang mencapai 315.000 ton. "Kita masih dalam tahap pemulihan pasca El Nino yang melanda sejak Oktober tahun lalu, mungkin Juni sudah mulai stabil," imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian RI telah mengumumkan produksi kakao Indonesia turun 8,3% per tahun selama periode 2015-2023.

Demi mendongkrak produksi, pemerintah berencana menggunakan dana dari pungutan ekspor minyak kelapa sawit untuk membiayai pengembangan sektor kakao dan kelapa.

Saat ini Indonesia mengenakan pajak ekspor sebesar 0% hingga 15% untuk biji kakao, yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Saya senang mendengar hal ini, tetapi industri perlu memberikan dukungan jangka panjang kepada petani, selain pendanaan agar berhasil dalam mendongkrak produksi," tambah Arif.

Indonesia merupakan eksportir produk kakao terbesar keempat di dunia tahun lalu, tetapi harus mengimpor 62% biji kakao yang dibutuhkan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah berencana untuk mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Langkah ini dilakukan untuk memperluas cakupan hasil kelolaan dana kelapa sawit ke kakao, kelapa, dan karet.

“BPDPKS kita akan konversi menjadi BPDP, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet. Jadi kalau kita lihat, kelapa, karet, kakao, ketinggalan dengan kelapa sawit. Padahal ini kan genre-nya sama,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (25/7/2024).

Pemerintah akan menugaskan BPDP untuk melakukan revitalisasi kakao, karet, dan juga kelapa. Pemerintah juga akan mendorong riset untuk pengembangan kakao. Menurut dia, setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dari hasil perkebunan yang melimpah, salah satunya adalah industri kakao yang berpotensi untuk dioptimalkan hasil pengolahannya. Oleh karena itu, pemerintah akan mendongkrak kembali kinerja industri kakao.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang tahun 2023.

“Kakao itu kebunnya 800 ribu pada saat puncak, tetapi sekarang di bawah 200 ribu. Sehingga pada saat industri kita bangun, malah kurang bahan baku,” terang Airlangga.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam rapat internal di Istana Negara tentang tugas tambahan yang diberikan kepada (BPDPKS) yang juga bertanggung jawab untuk me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

“Yang penting dua-duanya itu adalah karena ini adalah smallholder ataupun kebun rakyat, disediakan benihnya oleh Perguruan Tinggi atau Balai Penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi, ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa,” kata Airlangga.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memperluas peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hal itu dilakukan untuk mendongkrak sejumlah komoditas hasil perkebunan lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berencana mengubah BPDPKS menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Nantinya, badan tersebut tidak hanya fokus mengurus kelapa sawit, tapi juga komoditas perkebunan lain, yakni kakao, kelapa, dan karet.

SHUTTERSTOCK/AMMIT JACK Ilustrasi kakao, buah kakao, pohon kakao.

"BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan termasuk di dalamnya kakao, kelapa dan karet," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

"Jadi kalau kita lihat, kelapa, karet, kakao, ketinggalan dengan kelapa sawit," sambungnya.

Lebih lanjut Airlangga bilang, nantinya BPDP bakal diarahkan untuk mendukung revitalisasi kebun kakao, karet, dan juga kelapa. Hal ini sebagaimana telah dilakukan BPDPKS terhadap perkebunan kelapa sawit.

"Oleh karena itu kebun, industri kakao kita dongkrak kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memperluas peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hal itu dilakukan untuk mendongkrak sejumlah komoditas hasil perkebunan lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berencana mengubah BPDPKS menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Nantinya, badan tersebut tidak hanya fokus mengurus kelapa sawit, tapi juga komoditas perkebunan lain, yakni kakao, kelapa, dan karet.

SHUTTERSTOCK/AMMIT JACK Ilustrasi kakao, buah kakao, pohon kakao.

"BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan termasuk di dalamnya kakao, kelapa dan karet," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

"Jadi kalau kita lihat, kelapa, karet, kakao, ketinggalan dengan kelapa sawit," sambungnya.

Lebih lanjut Airlangga bilang, nantinya BPDP bakal diarahkan untuk mendukung revitalisasi kebun kakao, karet, dan juga kelapa. Hal ini sebagaimana telah dilakukan BPDPKS terhadap perkebunan kelapa sawit.

"Oleh karena itu kebun, industri kakao kita dongkrak kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.

SHUTTERSTOCK/I MADE RAI YASA Ilustrasi pohon kelapa genjah hijau, tanaman kelapa genjah hijau.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, ratas tersebut telah memutuskan bahwa pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan kepada BPDPKS dengan membentuk dua kedeputian baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

Selanjutnya, penghimpunan dana tetap dilakukan melalui skema pungutan ekspor yang dikelola langsung oleh BPDPKS.

”BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao dan kelapa sehingga bisa berjalan segera,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers, Kamis (11/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan petani berharap rencana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bakal mengurusi sektor kakao, bisa mengatasi sederet masalah yang dialami perkebunan biji cokelat tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (Apkai), Arif Zamroni menilai rencana pemerintah menambah tugas BPDPKS untuk turut mengelola pendanaan pengembangan kakao menjadi momentum yang tepat. Pasalnya, pelaku usaha di sektor kakao telah lama menanti peran aktif pemerintah untuk meningkatkan kinerja industri tersebut.

"Kami menyambut baik niat pemerintah apapun yang berkaitan dengan kemajuan kakao," ujar Arif saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Para petani berharap, dengan keterlibatan BPDPKS nantinya dapat menyelesaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi mulai dari replanting kebun, ketersediaan bibit unggul, akses pasar, hingga kepastian harga biji kakao di petani.

Selain itu, Arif juga mengusulkan ihwal upaya ekstensifikasi kebun kakao melalui sistem agroforestri. Penggunaan lahan hutan produksi dianggap tepat untuk menggenjot produksi biji kakao nasional.

Apalagi, kata dia, kakao sebagai tanaman tropis memiliki potensi besar dalam mengelola kredit karbon. Musababnya, tanaman kakao juga termasuk tanaman hutan sehingga cocok dibudidayakan di kawasan hutan produksi.

"Saya pikir semua ini urgent untuk diselesaikan," ucapnya.

Di sisi lain, Arif pun mendorong agar nantinya implementasi wacana tersebut bisa dilakukan dengan regulasi yang tidak tumpang tindih serta turut melibatkan para pemangku kepentingan dalam rantai pasok kakao, termasuk para petani kakao, industri pengolahan kakao, hingga eksportir.

Meskipun pengelolaan pendanaan kakao digabung dalam Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana kelapa sawit, para petani kakao berharap nantinya divisi kakao akan diisi oleh orang-orang yang kompeten terhadap urusan kakao.

"Saya hanya berharap agar pengelolaannya nanti kredibel, jangan sampai bersifat politis," ucapnya.

Untuk diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total luas lahan perkebunan kakao nasional pada 2023 sebesar 1,41 juta hektare atau menyusut sekitar 4,08% dari luas lahan kakao pada 2022 sebesar 1,47 hektare.

Secara total, produksi biji kakao nasional pada 2023 tercatat sebanyak 641.700 ton atau turun 1,36% dibandingkan produksi kakao pada 2022 sebanyak 650.600 ton.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (11/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah tugas BPDPKS untuk mengurusi kakao dan kelapa.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas.

Ketua Umum Partai PAN itu menjelaskan bahwa alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi. Presiden Jokowi menilai membangun badan baru untuk kakao dan kelapa akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipungut lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa penambahan divisi atau deputi di BPDPKS ini akan dilakukan secepatnya setelah keputusan ini disetujui oleh Presiden Ke-7 RI tersebut. Tak hanya itu, Zulhas membeberkan bahwa pihaknya mengusulkan agar tidak ada pembebanan iuran kepada pengusaha atau eksportir kelapa dan coklat.

"Nah itu tadi saya usul tidak ditambah lagi. Iya kan ada iuran apa [di BPDPKS] saya lupa tadi, tapi tidak ditambah lagi," ungkap Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia berisiko jadi negara yang ketergantungan impor biji kakao hingga kehilangan investor apabila persoalan kebun kakao di dalam negeri tidak segera diatasi.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (Apkai), Arif Zamroni membeberkan bahwa saat ini, persoalan utama yang dihadapi petani yaitu minimnya produktivitas tanaman. Selain usia tanaman yang tua, cekaman iklim akibat El Nino diakui telah memukul produksi biji kakao di kalangan petani.

Adapun, rata-rata produktivitas biji kakao di petani saat ini, kata dia, berada di kisaran 500 kilogram biji kering per hektare per tahun. Angka itu, jauh dari produktivitas ideal yang seharusnya bisa mencapai 2 ton per hektare per tahun.

Di sisi lain, rendahnya produksi saat ini ternyata telah memicu kenaikan harga biji kakao. Teranyar, Arif menyebut harga biji kakao di tingkat petani bisa tembus Rp122.000 per kilogram biji kering. Harga tersebut melesat dari sebelumnya pernah mencapai rekor terendah di level Rp12.000 per kilogram biji kering.

"Memang hari ini petani kakao bahagia karena harganya sangat mahal, tapi tidak terlalu bahagia karena badai El Nino masih terasa, produktivitas kakao sangat rendah," ujar Arif saat dihubungi.

Minimnya peremajaan kebun dan ekspansi lahan kakao menjadi persoalan krusial yang perlu diselesaikan untuk menggenjot produksi kakao dalam negeri. Pemerintah didesak agar segera turun tangan dalam memperbaiki geliat perkebunan kakao nasional.

Arif pun blak-blakan, sebaliknya apabila tidak ada perbaikan produksi kakao justru berisiko meningkatkan impor biji kakao. Bahkan, risiko lebih besar saat bahan baku cokelat itu semakin menipis, kata Arif, memungkinkan para investor di sektor industri pengolahan kakao hengkang dari Indonesia.

Misalnya saja, Arif mencontohkan, saat ini Filipina tengah gencar terhadap produksi kakaonya hingga berpotensi menarik investor di sektor industri pengolahan kakao menanamkan modalnya di sana.

"Penurunan produksi dan lahan bisa terjadi, risikonya impor lebih besar atau pabrik tutup pindah ke negara yang produksi kakaonya besar. Kalau gitu, pemerintah juga rugi," jelasnya.

Adapun, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total luas lahan perkebunan kakao nasional pada 2023 sebesar 1,41 juta hektare atau menyusut sekitar 4,08% dari luas lahan kakao pada 2022 sebesar 1,47 hektare.

Secara total, produksi biji kakao nasional pada 2023 tercatat sebanyak 641.700 ton atau turun 1,36% dibandingkan produksi kakao pada 2022 sebanyak 650.600 ton.

BPS mencatat, volume impor biji kakao (HS 1801) pada 2023 mencapai sekitar 276.682 ton dengan nilai impor sekitar US$732,3 juta. Biji kakao tersebut kebanyakan diimpor dari sejumlah negara di Afrika seperti Kongo, Pantai Gading, Kenya, Nigeria, Ghana, Madagaskar, Tanzania. Selain itu, sebagian biji kakao diimpor dari Amerika Latin seperti Peru dan Venezuela.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri acara Familiarization Trip Speciality Coffee and Cacao Buyer Filipina, yang berlangsung di Pendopo Pemkab Bandung.

Acara tersebut merupakan kegiatan business watching yang diselenggarakan di rumah dinas Bupati Bandung, Rabu (10/7/2024) petang.

Bey Machmudin menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan kopi ke Filipina, mengingat kedatangan para pengusaha kopi dan cokelat dari Filipina yang diantar oleh Duta Besar Filipina.

"Acara ini diadakan untuk meningkatkan volume penjualan kopi ke Filipina karena ada pengusaha kopi dan cokelat dari Filipina, yang diantar Pak Dubes. Mereka sangat tertarik dan ini bukti kopi kita sangat terkenal," ujar Bey.

Selain itu, Bey juga menyebut bahwa kopi dari Jabar telah diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Malaysia dengan nilai ekspor mencapai US$780.000 dalam empat bulan pertama tahun 2024.

Ia sangat mendukung upaya yang dilakukan Disperindag dan Pemkab Bandung dalam meningkatkan volume ekspor kopi.

"Kopinya enak-enak, saya surprise tadi omzetnya besar sekali dari kopi ini. Mereka betul-betul fokus mengembangkan kopi dan kakao dengan sangat baik," tambah Bey.

Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk ASN yang akan pensiun agar mereka dapat berpartisipasi dalam industri kopi dan kakao secara produktif.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Jabar atas perhatian dan dukungannya terhadap kemajuan produksi petani di Kabupaten Bandung.

"Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur yang memberi perhatian terhadap kemajuan produksi petani Kabupaten Bandung. Kali ini hampir 20 buyer yang datang dan tadi malam dinner dengan Pak Gubernur. Semoga hasil para petani Kabupaten Bandung betul-betul ada pasarnya," ungkapnya.

Dadang menambahkan pula bahwa Kabupaten Bandung tak hanya terkenal dengan kopi, tetapi juga dengan komoditas lain seperti cokelat, cengkeh, dan jahe.

Ia berharap dengan adanya big data yang akan selesai dalam dua bulan ke depan, hasil produksi para petani dapat disuplai untuk kebutuhan lokal, regional, nasional, dan ekspor.

Menurutnya, acara tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan devisa negara dan mendukung pertumbuhan UMKM di Jabar serta memberikan dampak positif bagi petani maupun pelaku usaha kopi dan kakao di Kabupaten Bandung.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menambah tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa.

Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai komoditas cokelat dan kelapa di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan.

Ketua Umum Partai PAN itu menjelaskan bahwa alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi.

Presiden Jokowi, imbuhnya, menilai apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk membangun badan baru maka akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa penambahan divisi atau deputi di BPDPKS ini akan dilakukan secepatanya setelah keputusan ini disetujui oleh Presiden Ke-7 RI tersebut.

Tak hanya itu, Zulhas melanjutkan usulan dari kementeriannya adalah tidak ada pembebanan iuran kepada pengusaha atau eksportir kelapa dan coklat.

"Nah itu tadi saya usul tidak ditambah lagi. Iya kan ada iuran apa [di BPDPKS] saya lupa tadi, tapi tidak ditambah lagi," pungkas Zulhas.