Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat, sebanyak 3.800 buruh dari total 11.000 buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di enam pabrik tekstil Jawa Tengah dan Jawa Barat belum mendapat pesangon.

KPSN mencatat, hingga Juni 2024 sebanyak enam pabrik telah berhenti beroperasi, menyebabkan ribuan pekerja di PHK.

Enam pabrik itu yakni PT S Dupantex di Jawa Barat dengan total pekerja yang di PHK sebanyak 700 pekerja, PT Alenatex sebanyak 700 pekerja, dan PT Kusumahadi Santosa 500 pekerja, PT Kusumaputra Santosa 400 pekerja. Kemudian, PT Pamor Spinning Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah 8.000 orang. Kelima pabrikan ini berlokasi di Jawa Tengah.

“Masih ada sekitar 3.800-an yang belum jelas hak-hak pesangonnya,” kata Ristadi kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi penyebab utama kolapsnya keenam pabrik tekstil tersebut. Pasalnya, aturan ini disebut telah membuat situasi arus impor menjadi lebih longgar, utamanya komoditas sandang, alas kaki, dan aksesori.

Selain itu, industri dalam negeri dihadapkan pada penurunan pesanan bahkan nihil lantaran pembeli mengalihkan pesanan ke pabrik dengan ongkos yang lebih murah.

“Kelonggaran aturan ini dan illegal import inilah yang menjadi sebab utama pabrik-pabrik local oriented pada tutup dan efisiensi PHK,” ujarnya.

Menurut data KSPN, sejak 2019 terdapat 36 perusahaan tekstil garmen menengah besar yang berhenti beroperasi. Selain itu, sebanyak 31 perusahaan sudah memangkas jam kerja serta melakukan efisiensi dengan memutuskan hubungan kerja terhadap pekerjanya.

Jika diakumulasi, Ristadi menyebut total korban PHK telah mencapai 200.000 pekerja. Jumlah tersebut, belum semua dipublikasikan KSPN lantaran sejumlah perusahaan keberatan untuk dipublikasikan karena dapat mengganggu kepercayaan perbankan dan pembeli terhadap perusahaan.

Dia mengatakan, perusahaan tersebut khawatir hal ini nantinya makin menyulitkan kinerja perusahaan.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membenarkan adanya penutupan pabrik tekstil di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pihaknya bahkan sudah menerima informasi bahwa enam pabrik tekstil tersebut telah berhenti beroperasi dan menutup pabriknya.

Namun, Kemenaker menegaskan bahwa penutupan pabrik tersebut tidak semua disebabkan oleh kehadiran Permendag No. 8/2024.

“Tidak semua PHK [dan penutupan pabrik] di sektor tekstil disebabkan karena peraturan tersebut. Ada beberapa sebab lain,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri, Rabu (10/7/2024).

Indah menuturkan, PHK yang terjadi saat ini di antaranya disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan perusahaan dan penutupan pabrik. Penutupan pabrik terjadi lantaran perusahaan kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah, pendapatan yang menurun karena pesanan, penjualan dan ekspor mengalami penurunan, serta sulitnya mendapat bahan baku karena krisis global dan regional.

Selain itu, Indah menyampaikan bahwa teknologi dan media sosial saat ini telah berpengaruh terhadap cara penjualan dan pembelian. Dampak pandemi Covid-19 yang belum teratasi pemulihannya, juga menjadi pemicu tutupnya sejumlah pabrik tekstil di Tanah Air.

Adapun mengenai hak-hak pekerja yang di PHK dari keenam pabrik tersebut, Indah menyebut bahwa umumnya perusahaan telah memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak.

“Namun, ada beberapa kasus yang memang masih ditangani Dinas Ketenagakerjaan setempat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengungkapkan, saat ini hanya tersisa satu pabrik tekstil yang beroperasi di Jakarta Timur yakni PT Century Textile Industry (Centex), dari total sebelumnya 6 pabrik.

Ketua DPD SPN DKI Jakarta, Andre Nasrullah, menyampaikan, penutupan pabrik tekstil tersebut sudah dimulai sejak pandemi Covid-19, dan makin diperparah dengan hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Pabrik tekstil hanya tinggal satu perusahaan di Jakarta Timur. Yang lain kosong semua, bubar semua,” kata Andre kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Andre menuturkan, kondisi PT Centex saat ini juga memprihatinkan. Saat ini, jam kerja di pabrik tersebut telah dikurangi dari sebelumnya Senin-Sabtu, menjadi Senin-Jumat dan terbaru Senin-Kamis.

Selain adanya pengurangan jam kerja, Andre juga mengungkapkan bahwa pabrikan berencana untuk mengurangi upah kerja karyawannya. Opsi ini menjadi salah satu pertimbangan perusahaan agar pabrikan tetap dapat beroperasi.

“PT Centex itu terbesar, kurang lebih 5-6 hektare, tapi sekarang mesin-mesinnya dimatiin, sebagian besar operasi mesinnya diberhentikan, karena memang kondisi itu tadi,” ujarnya.

Melihat situasi tersebut, dia mendesak pemerintah untuk segera mencabut Permendag No.8/2024 yang merupakan perubahan ketiga dari Permendag No.36/2023.

Pasalnya, Andre menyebut bahwa kebijakan itu telah membuka peluang bagi importir-importir untuk memasukkan produk dengan harga yang jauh lebih murah.

“Untuk itu kami dari SPN yang lebih mengakomodir teman-teman sektor tekstil garmen kami dengan tegas menolak, meminta dicabut Permendag 8/2024,” tegasnya.

Pekan lalu kalangan buruh juga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendag. Dalam aksinya, buruh meminta pemerintah untuk segera mencabut Permendag No.8/2024 lantaran dinilai sebagai sumber persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi akhir-akhir ini di industri TPT, baja, dan logistik.

Adapun serikat pekerja dan buruh berencana untuk kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendag pada 17 Juli 2024 untuk menagih konsistensi Kemendag dalam merealisasikan tuntutan para pekerja dan buruh.