IDXChannel - Asosiasi Produsen Serat Benang Filamen Indonesia (APsyFi) menyebut, industri tekstil Indonesia masih dalam kondisi tak baik-baik saja. Perusahaan tekstil masih banyak yang menutup pabriknya.

Ketua Umum APsyFi, Redma Gita Wirawasta menuturkan, penutupan pabrik tersebut masih diiringi dengan tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para pekerja tekstil. Sambungnya, kondisi tersebut sebagian besar masih berpengaruh di pasar domestik.

"Tren industri tekstil masih tidak bisa banyak diharapkan. Kondisi ini terutama di pasar domestik, kalau kondisi pasar impor memang sudah tidak bisa diharapkan selama dua tahun terakhir," ujar Redma dalam Market Review IDX Channel, Senin (14/10/2024).

Dia menambahkan, situasi pasar domestik yang menjadi tumpuan bertahannya industri tekstil sudah hilang dari capaian. Padahal, kata Redma, pasar domestik seharusnya menjadi titik terang bagi geliat industri tekstil dalam negeri.

"Kita sekarang industri tekstil ini utilisasinya masih 40-45 persen, jadi kondisinya masih sama, tidak ada perubahan," tutur Redma.

Sebelumnya, Industri tekstil dan pakaian terkontraksi hingga 0,03% (y-on-y). Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyinggung soal lonjakan produk tekstil impor yang membanjiri pasar domestik.

Selain industri tekstil, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki juga ikut tumbuh melambat, yaitu sebesar 1,93 persen (y-on-y). Menurut Menperin, penurunan produksi alas kaki seiring penutupan beberapa pabrik dampak penurunan permintaan domestik dan luar negeri.

Agus menuturkan, selama ini sektor industri manufaktur menjadi tulang punggung atau sumber pertumbuhan bagi perekonomian nasional. Performa industri juga bergantung pada upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Selain karena kondisi ekonomi global yang saat ini belum stabil, aktivitas industri di dalam negeri ikut terdampak akibat adanya regulasi yang tidak memihak kepada pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang serius dan benar-benar tepat sasaran,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar lara masih terus datang dari industri tekstil nasional yang belum lepas dari gempuran produk impor.

Sektor manufaktur tersebut masih diwarnai informasi mengenai tumbangnyaperusahaan tekstildan perjuangan para pekerja pabrik demi kepastian hak pesangon.

KARANGANYAR, investor.id – BPJS Ketenagakerjaan akhirnya mencairkan jaminan hari tua (JHT) kepada para karyawan Kusuma Group di Kabupaten Karanganyar, Jateng setelah perusahaan tekstil tersebut melunasi tunggakan premi asuransinya. Meski demikian, Kusuma Group masih berutang pembayaran gaji selama tiga bulan dan sisa THR bagi 1.500 karyawan.

Pembayaran JHT berlangsung di pabrik yang diawasi langsung pejabat BPJS Ketenagakerjaan. Adapun pembayarannya via transfer ke rekening bank penerima.

Kepala Dinas Perdagangan Industri dan Tenaga Kerja (Disdagperinaker) Karanganyar, Martadi mengapresiasi Kusuma Group yang mau mengurus premi-premi yang tertunggak sehingga para karyawan menerima haknya. Pencairan JHT dengan nominal Rp 8 miliar diberikan ke karyawan usai Kusuma Group melunasi kewajibannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Meski demikian, pencairan JHT itu baru satu kewajiban perusahaan yang diselesaikan. Masih terdapat gaji dan sisa THR belum dibereskan.

“Masih ada gaji dan sisa THR belum dibayar. Akan kita pantau terus progresnya,” kata Martadi, pada Jumat (9/8/2024).

Pada pertemuan tripartit antara pemerintah, perwakilan karyawan dan pemilik usaha beberapa waktu lalu, disepakati penyelesaiannya secara bertahap. Kusuma Group menghendaki pendataan menyeluruh untuk kemudian diselesaikan satu persatu sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Sebanyak 1.500 karyawan terdampak berasal dari tiga anak perusahaan tekstil, yakni PT Pamor Spinning Mills, PT Kusuma Putra Santosa dan PT Kusumahadi Santoso. Mereka sudah tidak aktif bekerja sejak sebelum lebaran kemarin tanpa kejelasan status.

Karyawan Diminta Move On

Ketua DPD Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Karanganyar yang juga karyawan Kusuma Hadi Grup, Haryanto meminta kekurangan gaji dan THR para karyawan dapat segera dibayarkan oleh perusahaan.

Dia menyampaikan telah ada kesepakatan antara pihak perusahaan dan pekerja, termasuk JHT, dimana kepesertaan karyawan perusahaan sebagai anggota Jamsostek sepakat untuk dinonaktifkam terhitung Januari 2021. Kemudian, ada sekitar 1.500 pekerja yang menjadi anggota Jamsostek dari tiga perusahaan di antaranya PT Pamor Spinning Mills, PT Kusuma Putra Santosa dan PT Kusumahadi Santoso.

“Jadi ada tunggakan sekitar tiga tahun lebih. Maka dinonaktifkan terhitung 1 Januari 2021. Setelah itu kita dianggap bukan peserta Jamsostek tapi masih karyawan perusahaan karena belum PHK. Sehingga JHT bisa dicairkan,” kata dia.

Selanjutnya, dia meminta supaya perusahaan segera membayarkan keterlambatan gaji tiga bulan dan kekurangan pembayaran THR. “Berapapun besarannya yang penting ada transfer dulu, itu sebagai bentuk itikad baik,” terangnya.

Sementara itu, Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi mengakui industri tekstil terpuruk. Tak ada lagi investasi dari sektor itu di wilayahnya. Ia menyarankan para eks karyawan pabrik tekstil agar “move on”.

Dia menyarankan salah satunya untuk mendaftar kerja ke pabrik rokok. Saat ini, investor dari perusahaan rokok skala besar sedang ekspansi di Karanganyar.

“PT Djarum bikin pabrik di Gondangrejo. Produksi SKT (sigaret kretek tangan) butuh 1.000 karyawan. Mungkin karyawan PHK industri tekstil yang sunset (tenggelam) bisa beralih ke rokok,” katanya. 

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja industri tekstil nasional belum menunjukkan tanda pemulihan usai babak belur menghadapi gempuran produk impor hingga berujung pada gelombang PHK massal.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat laju pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami kontraksi pada triwulan II/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, industri tekstil memerlukan sebuah kebijakan terpadu agar tetap bertahan di tengah banyaknya masalah yang menggempur sektor ini. Hal ini sekaligus untuk merespons ramainya polemik Permendag No.8/2024 beberapa waktu belakangan ini.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyampaikan, kebijakan yang dibutuhkan industri tekstil saat ini yaitu perlindungan terhadap banjirnya produk impor di Tanah Air dan kemudahan untuk memperoleh bahan baku.

“Ini salah satu hal penting,” kata Bob kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Bob menilai bahwa perlu dilakukan revitalisasi terhadap mesin-mesin maupun industri, serta digitalisasi agar industri tetap efisien dan produktif.

Untuk diketahui, sejumlah pihak mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk merevisi Permendag No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) sebelumnya menyebut, regulasi ini menjadi salah satu pemicu tutupnya sejumlah pabrik dan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK Massal.

Meski PHK sudah terjadi sejak akhir 2022, Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan bahwa hadirnya regulasi ini telah mempercepat terjadinya penutupan pabrik.

“Memang posisinya setelah Permendag 8 ini terbit, dalam 2 bulan terakhir ini kan PHK dan penutupan pabrik makin marak,” ungkap Redma kepada Bisnis, Rabu (3/7/2024).

Sejak maraknya PHK pada akhir 2022 dan berlanjut hingga 2023, Redma menyebut bahwa pemerintah tidak melakukan langkah apapun untuk mencegah PHK.

Pemerintah, kata dia, baru mengambil tindakan pada Oktober 2023 usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kementerian terkait untuk mengendalikan impor.

Lalu, pada Desember 2023, Kemendag menerbitkan Permendag No.36/2023 dan mulai berlaku di 2024. Baru berjalan dua bulan, pemerintah kemudian merelaksasi impor melalui Permendag No.8/2024.

“Ini kembali terlihat pemerintah lebih pro pada importir dibanding produsen dalam negeri, jadi secara tidak langsung Permendag 8 ini dapat dikatakan sebagai penyebab PHK dan penutupan pabrik,” jelasnya.

Di sisi lain, insentif yang ada saat ini dinilai tidak cukup mampu untuk menopang kinerja pabrikan. Menurutnya, hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menanggung perbedaan harga produk lokal dengan produk impor.

“Jadi kami bisa jual dengan harga yang sama dengan barang impor, tapi selisihnya pemerintah yang bayarin sebagai insentif,” usulnya.

Asosiasi juga mengharapkan pemerintah untuk memberikan insentif harga gas US$4/MMbtu atau sama dengan harga gas di China. Namun, dia tidak yakin pemerintah memiliki budget untuk memberikan insentif kepada para pelaku usaha.

Jika pemerintah tidak memiliki dana untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha, Redma menilai bahwa cara termudah untuk mendukung industri dalam negeri adalah dengan melindungi pasar dari produk impor dumping.

“Dan yang lebih penting adalah penanggulangan impor ilegal dengan cara membersihkan Bea Cukai dari mafia impor,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan enggan untuk merevisi kembali beleid tersebut. Menurutnya, pihaknya telah bekerja dengan optimal untuk membentuk peraturan impor.

Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Zulhas telah mengusulkan untuk melindungi industri melalui penyelidikan impor pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), alih-alih menerapkan persetujuan teknis (pertek).

Menurutnya, Presiden saat itu setuju agar Permendag No.8/2024 tidak direvisi lagi.

“Terus rapat lagi, saya bertahan, saya bilang ada cara lain. Belum tentu pertek itu akan menyelesaikan masalah, saya nolak keras dan presiden setuju enggak jadi bikin Permendag lagi,” jelas Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dituding menjadi biang kerok tutupnya sejumlah pabrik tekstil di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyampaikan, hadirnya regulasi itu telah menciptakan situasi arus impor yang lebih longgar, khususnya komoditas sandang, alas kaki, dan aksesori.

“Kelonggaran aturan ini dan ilegal import inilah yang menjadi sebab utama pabrik-pabrik lokal oriented pada tutup dan efisiensi PHK,” kata Ristadi kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Selain Permendag No.8/2024, pabrik tekstil nasional juga dihadapkan pada masalah order yang berkurang bahkan tidak adanya order lantaran pembeli mengalihkan pesanannya ke pabrik dengan ongkos yang lebih murah. Sejumlah persoalan tersebut menjadi pemicu tutupnya enam pabrik di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Keenam pabrik itu yakni PT Alenatex di Jawa Barat, serta lima pabrik di Jawa Tengah yaitu PT S Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusumaputra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, dan PT Sai Apparel.

“Permendag 8/2024 itu baru kemarin, tapi isinya menciptakan situasi arus import lebih longgar,” ujarnya.

Sejak 2019, Ristadi menuturkan bahwa sudah ada 36 perusahaan tekstil garmen menengah besar dan 31 perusahaan dalam kondisi ‘Senin Kamis’ alias pemangkasan jam kerja serta efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut data yang telah diakumulasi KSPN, total korban PHK sejak 2019 hingga saat ini mencapai 200.000 pekerja. Angka ini, belum semua dipublikasikan KSPN lantaran ada beberapa perusahaan yang enggan untuk dipublikasi karena dapat mengganggu kepercayaan perbankan dan pembeli terhadap perusahaan, yang dikhawatirkan dapat membuat perusahaan bersangkutan semakin kesulitan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya menyebut, Permendag No.8/2024 berdampak buruk terhadap kinerja industri tekstil nasional.

Kemenperin bahkan mencatat sebanyak 6 perusahaan tutup imbas diberlakukannya Permendag No.8/2024 hingga menyebabkan 11.000 pekerja kena PHK. Data ini, sama dengan data yang dimiliki oleh KSPN.

Diketahui, PT S Dupantex telah melakukan PHK terhadap 700 pekerja, PT Alenatex sebanyak 700 pekerja, dan PT Kusumahadi Santosa 500 pekerja, PT Kusumaputra Santosa 400 pekerja. Kemudian, PT Pamor Spinning Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah 8.000 orang.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengungkapkan, saat ini hanya tersisa satu pabrik tekstil yang beroperasi di Jakarta Timur yakni PT Century Textile Industry (Centex), dari total sebelumnya 6 pabrik.

Ketua DPD SPN DKI Jakarta, Andre Nasrullah, menyampaikan, penutupan pabrik tekstil tersebut sudah dimulai sejak pandemi Covid-19, dan makin diperparah dengan hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Pabrik tekstil hanya tinggal satu perusahaan di Jakarta Timur. Yang lain kosong semua, bubar semua,” kata Andre kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Andre menuturkan, kondisi PT Centex saat ini juga memprihatinkan. Saat ini, jam kerja di pabrik tersebut telah dikurangi dari sebelumnya Senin-Sabtu, menjadi Senin-Jumat dan terbaru Senin-Kamis.

Selain adanya pengurangan jam kerja, Andre juga mengungkapkan bahwa pabrikan berencana untuk mengurangi upah kerja karyawannya. Opsi ini menjadi salah satu pertimbangan perusahaan agar pabrikan tetap dapat beroperasi.

“PT Centex itu terbesar, kurang lebih 5-6 hektare, tapi sekarang mesin-mesinnya dimatiin, sebagian besar operasi mesinnya diberhentikan, karena memang kondisi itu tadi,” ujarnya.

Melihat situasi tersebut, dia mendesak pemerintah untuk segera mencabut Permendag No.8/2024 yang merupakan perubahan ketiga dari Permendag No.36/2023.

Pasalnya, Andre menyebut bahwa kebijakan itu telah membuka peluang bagi importir-importir untuk memasukkan produk dengan harga yang jauh lebih murah.

“Untuk itu kami dari SPN yang lebih mengakomodir teman-teman sektor tekstil garmen kami dengan tegas menolak, meminta dicabut Permendag 8/2024,” tegasnya.

Pekan lalu kalangan buruh juga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendag. Dalam aksinya, buruh meminta pemerintah untuk segera mencabut Permendag No.8/2024 lantaran dinilai sebagai sumber persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi akhir-akhir ini di industri TPT, baja, dan logistik.

Adapun serikat pekerja dan buruh berencana untuk kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendag pada 17 Juli 2024 untuk menagih konsistensi Kemendag dalam merealisasikan tuntutan para pekerja dan buruh.