Bisnis.com, BANDUNG -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jawa Barat mendorong adanya permintaan baru terhadap tekstil dan produk tekstil (TPT) di pasar domestik.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan volume produksi industri sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja.

Deputi Kepala KPwBI Muslimin Anwar mengatakan saat ini tantangan terhadap dunia industri TPT khususnya di Jawa Barat sudah terjadi sejak lama. Hanya saja memang ini terjadi lantaran adanya kompleksitas sehingga berimbas pada pengurangan tenaga kerja.

"Dari sisi ekspor nilainya meningkat, tapi secara volume itu menurun sehingga di satu sisi terhadap nilai tukar itu bagi eksportir positif, tapi industri TPT itu sudah lama mengalami tantangan dari berbagai faktor, terutama di Jawa Barat," ungkap Muslimin dalam Media Brifing, Rabu (7/8/2024).

Dari sisi permintaan juga industri TPT Jawa Barat memang menghadapi tantangan secara global di tengah ekonomi negara tujuan ekspor yang belum pulih.

"Dan juga, adanya kompetitor dalam arti impor dari Tiongkok," ungkapnya.

Untuk itu, perlu respons yang tepat untuk menanggulangi permasalahan ini agar tidak menimbulkan efek bola salju.

Pertama, yakni pelaku industri TPT perlu diberikan insentif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi agar bisa bersaing dengan produk serupa dari luar negeri.

"Misalnya revitalisasi atau regenerasi mesin yang dipakai, kami yakin pemerintah akan melihat hal ini untuk mengembalikan potensi dari industri TPT ini yang secara analisis mereka punya potensi meningkat dan demand-nya masih tinggi karena populasi dunia kan masih meningkat," jelasnya.

Namun ke depan memang dia tidak bisa memungkiri kebutuhan industri akan terus bergerak pada sistem teknologi digital. Hal ini tentunya akan mendorong kebutuhan tenaga kerja yang lebih sepsifik dan hal ini yang perlu diatasi Bersama.

"Ke depan lebih banyak ke digital teknologinya, desainnya DLL. Oleh karena itu, kami yakin pemerintah daerah bisa memperhatikan vocational, dalam hal ini pengembangan kapabilitas SDM dari hulu ke hilirnya," imbuhnya.

Ke dua, adalah dengan menciptakan permintaan dengan memperbanyak gelaran acara yang otomatis akan membutuhkan pakaian dan produk tekstil lainnya.

"Kalau dilihat, permintaan domestik masih tinggi, walaupun di luar negeri ada penurunan. Demand perlu kita ciptakan juga dengan banyak event sehingga demand terus meningkat," lanjutnya.

Selain itu, ia juga meyakini saat ini meski banyak pekerja di sektor TPT ini yang harus berhenti bekerja, namun lapangan kerja lainnya mulai menggeliat dan kemungkinan menjadi tujuan berlabuh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Sekarang banyak pembukaan sektor ekonomi yang semakin pulih pascapandemi Covid-19, kan ada sektor prioritas yang dibuka, dan BI berperan di sana karena memberikan insentif likuiditas makroprudential kepada perbankan yang menyalurkan kreditnya kepada sektor prioritas dalam hal ini tentunya dengan ini, penyaluran kreditnya meningkat," jelasnya.

Dia menilai kebijakan ini menjadi efektif lantaran perbankan akan terdorong untuk menyalurkan kreditnya terhadap sektor prioritas. Sehingga diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja dan lapangan usaha baru.

"Kebijakan ini kami nilai efektif kepada sektor prioritas, sehingga kami harap bisa menciptakan usaha baru di sektor-sektor prioritas," ungkapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala KPwBI Jawa Barat Muhamad Nur mengatakan pihaknya masih optimis pertumbuhan ekonomi Jawa Barat akan tetap tumbuh sesuai target yakni di rentang 4,6%-5,4% di 2024.

"Kami optimis karena 2024 masih menyisakan 5 bulan berjalan, sekarang di triwulan II 2024 sudah mencapai 4,95%, artinya masih ada ruang bertumbuh," ungkapya.

Hal tersebut juga didorong dengan akan berlangsungnya agenda dan perayaan hari besar yang akan terjadi di Semester II/2024. Beberapa di antaranya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, momentum belanja daerah di APBD Perubahan, serta momen Natal dan Tahun Baru.

"Biasanya dalam agenda seperti ini perekonomian akan menggeliat," jelasnya.

Sebelumnya, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat mengatakan sejak Januari 2023-Juni 2024, setidaknya ada 1,2 juta orang yang kehilangan pekerjaan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Romie Erfianto mengatakan, mayoritas pekerja harus kehilangan ladang pencahariannya terjadi di sektor industri pengolahan, seperti tekstil dan industri alas kaki.

"Pekerja yang PHK yang keluar dari industri tersebut juga paling besar top 3 nya ada di sana, dari Januari 2023 sampai bulan Juni 2024 itu 1,2 juta [orang], 1,167 juta [orang] nya itu ada di industri pengolahan, kemudian perdagangan dan restoran rumah makan ya, jadi pengolahan pengolahan Memang Yang Pertama seperti tekstil alas kaki yang mendominasi," ungkap dia saat ditemui kemarin, Senin (5/8/2024) di Kota Bandung.