JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai program makan bergizi gratis dalam pidato kenegaraan terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Program makan bergizi gratis tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonom menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Pertama, makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, program makan bergizi gratis bakal meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dia menyebutkan, program tersebut bakal dilaksanakan secara bertahap.

"Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," imbuhnya.

Prabowo sebelumnya tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus itu muncul demi menghindari potensi kebocoran anggaran program tersebut.

"Ada fenomena sebagai anak bangsa bahwa sadar semua terjadi banyak kebocoran di bangsa kita. Nah, ini sekarang bagaimana kita membuat skema dengan efisien dengan baik, tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai program makan bergizi gratis dalam pidato kenegaraan terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Program makan bergizi gratis tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonom menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Pertama, makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, program makan bergizi gratis bakal meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dia menyebutkan, program tersebut bakal dilaksanakan secara bertahap.

"Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," imbuhnya.

Prabowo sebelumnya tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus itu muncul demi menghindari potensi kebocoran anggaran program tersebut.

"Ada fenomena sebagai anak bangsa bahwa sadar semua terjadi banyak kebocoran di bangsa kita. Nah, ini sekarang bagaimana kita membuat skema dengan efisien dengan baik, tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P I Wayan Sudirta mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Wayan menyayangkan Jokowi yang tidak terlalu lugas dalam menyampaikan pidatonya.

"Materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung utang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM, SDA. Bahkan masalah hukum pun yang disinggung hanya soal-soal yang sangat normatif seperti Komisi Yudisial. Tidak memberikan masukan bagaimana agar Komisi Yudisial ini berperan," ujar Wayan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat.

"Memang ada tiga hal sebagai produk pemerintahan Jokowi yang disebut seperti KUHP, Omnibus Law. Tapi sekali lagi, penjelasannya tidak memadai. Sebenarnya yang kami tunggu sekarang ini kan penjelasan mengenai masalah persatuan, masalah demokrasi, masalah keadilan sosial. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum," sambungnya.

Wayan menjelaskan, persoalan di dunia hukum saat ini adalah ketidakadilan pemberian hukum kepada rakyat, di mana orang-orang yang dekat dengan kekuasaan mendapatkan perlakuan istimewa.

Anggota Komisi III DPR ini menilai, orang yang tidak dekat dengan kekuasaan malah dicari-cari terus kesalahannya.

"Paling tidak kita berharap, kalaupun tidak klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga. Demokrasi lebih terjaga. Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong. Tapi itu tidak memadai yang kita tangkap," kata Wayan.

Maka dari itu, kata Wayan, demi persatuan dan kebaikan bersama, pihaknya akan memberi masukan kepada Jokowi.

Dia merasa, paling tidak, Jokowi bisa menekankan betapa pentingnya persatuan, demokrasi, dan hak rakyat.

"Walaupun dalam waktu 2-3 bulan mendatang waktunya terasa singkat," ucapnya.

Sementara itu, Wayan merasa Jokowi kini sudah bukan negarawan lagi, tidak seperti ketika dirinya masih menjadi relawan Jokowi di masa lalu.

Dia mengaku tidak punya data untuk mendukung kenegarawan Jokowi.

"Bisa jadi sebagian orang masih tetap menganggap Pak Jokowi itu politisi yang negarawan. Yang luar biasa. Bisa jadi. Kalau kita lihat hasil surveinya kan, apakah survei itu objektif dan tidak objektif, tapi nyatanya survei itu masih banyak memberikan apresiasi," jelas Wayan.

"Tapi kalau saya agak sulit memilih kata-kata untuk menyatakan akhir-akhir ini beberapa kebijakannya sebagai seorang negarawan yang bisa kita terima," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mengenakan pakaian adat saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (16/8/2024) ini.

Pakaian yang digunakan Presiden kali ini yakni baju adatBetawi Bangsawan Ujung Serong berwarna hitam.

Untuk melengkapi penampilannya di pidato kenegaraannya untuk terakhir kalinya, Presiden memakai peci berwarna senada.

Menurut Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, pakaian adat Betawi yang dikenakan Presiden kali ini punya makna terima kasih untuk Kota Jakarta.

Pakaian itu mencerminkan nilai-nilai kesopanan, ketaatan terhadap agama, kekuatan, dan kebijaksanaan yang disimbolkan dari warna dan motif yang tegas dan berani serta kebijaksanaan yang sangat dihormati dalam budaya Betawi.

Selain itu, ada alasan filosofis di balik baju adat Betawi ini.

Yaitu sebagai perjuangan bersama selama 10 tahun ini dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa demi memajukan Indonesia.

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Presiden Joko Widodo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/tom.

Kebiasaan Kepala Negara memakai baju adat saat sidang tahunan dimulai sejak 2017 lalu.

Saat itu, Jokowi mengenakan baju adat Suku Bugis dari Sulawesi Selatan.

Berikut ini rangkuman baju adat Presiden yang dikenakannya saat menghadiri sidang tahunan DPR-MPR setiap tanggal 16 Agustus.

1. Baju adat Bugis (2017)

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Saat menghadiri Sidang Tahunan MPR 2017, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat dari Suku Bugis, Sulawesi Selatan.

Pakaian adat tersebut dilengkapi dengan songkok warna emas atau disebut sebagai songkok ta bone.

Untuk bawahannya, Presiden memakai sarung songket bercorak jingga dengan aksen merah marun keemasan.

Sementara saat menghadiri Sidang Tahunan MPR 2018, Jokowi tidak mengenakan pakaian adat. Saat itu, Presiden hanya memakai setelan jas berwarna biru dongker.

2. Pakaian adat Sasak (2019)

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB memberi hormat seusai menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pada 2019, Presiden Jokowi kembali mengenakan baju adat saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR sekaligus sidang bersama DPR dan DPD RI.

Jokowi terlihat memakai setelan adat berwarna coklat keemasan dari Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dengan bawahan berupa songket bermotif subahnale, keris turut terpasang di bagian depan pakaian.

Sementara itu, di bagian kepala, Jokowi mengenakan mahkota yang disebut asapuk.

Secara keseluruhan, busana ini merupakan busana pemimpin dalam budaya Lombok.

3. Baju adat Suku Sabu (2020)

ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kepala Negara memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 kali ini.

Presiden melanjutkan kebiasaan mengenakan pakaian adat pada Sidang Tahunan MPR 2020, dengan baju dari Suku Sabu Raijua asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pakaian adat itu terdiri dari topi dan kain tenun menyilang di bagian dada yang juga digunakan untuk sarung.

Penampilannya pun tampak lengkap dengan aksesoris berupa kalung dan sabuk berwarna emas.

Karena digelar di tengah pandemi Covid-19, Presiden juga mengenakan masker hitam bercorak senada dengan baju adat.

4. Pakaian adat Suku Badui (2021)

YouTube/Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat saat menghadiri Sidang Tahunan MPR 2021.

Pada 2021, Jokowi menghadiri Sidang Tahunan MPR dengan memakai pakaian adat Urang Kanakes dari Suku Badui, Banten.

Penampilannya terdiri dari pakaian kutung lengan panjang atau jamang sangsang berwarna hitam.

Pada bagian kepala, terlihat telekung atau ikat kepala hasil tenun masyarakat Badui berwarna biru.

Penampilan Jokowi juga dilengkapi tas selempang yang khas dari suku tersebut.

5. Baju adat Bangka Belitung (2022)

AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2022 di Kompleks Parlemen, Selasa (16/8/2022).

Saat menyampaikan pidato kenegaraan 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwarna hijau tua.

Busana ini dilengkapi selendang warna hijau tua dengan motif pucuk rebung keemasan di pinggirnya.

Penampilan Jokowi pun tampak apik dengan perpaduan bawahan berupa kain cual dan celana coklat.

"Baju adat yang saya kenakan ini adalah baju Paksian, dari Provinsi Bangka Belitung. Motif pucuk rebung yang melambangkan kerukunan dan warna hijau dipilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan," ujar Jokowi pada 16 Agustus 2022.

6. Pakaian adat Tanimbar (2023)

dok. Agus Suparto Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR, DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Presiden Jokowi diketahui mengenakan baju adat Tanimbar.

Baju adat pria Tanimbar menjadi pilihan Presiden Jokowi pada sidang tahunan 2023.

Pakaian yang dipakai Jokowi terdiri dari dari celana dan kemeja panjang serta dilengkapi dengan umpan, selembar kain tenun yang dililitkan ke tubuh dan diikatkan di bahu atau pinggang.

Sementara pada bagian kepala, tampak hiasan dari bulu burung, seperti burung cenderawasih atau kakatua.

Pakaian adat tersebut berkaitan dengan identitas budaya, spiritualitas, dan nilai-nilai masyarakat Tanimbar

Motif-motif pada baju tersebut juga memiliki makna simbolis yang menggambarkan keseimbangan alam, hubungan antara manusia dan alam, serta nilai-nilai sosial dan spiritual.