REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tersebut diketahui bakal mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, sebelumnya prioritas PKS adalah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta. PKS berharap Anies bisa memenuhi kekurangan dukungan dari empat kursi DPRD Jakarta.

"Namun, karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi pada pilkada," kata Kholid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dia mengatakan, opsi bergabung dengan KIM sedang dibicarakan di internal pimpinan pusat PKS. Sebagai partai pemenang Pilkada Jakarta, tambah Kholid, PKS harus memastikan bahwa kadernya ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

Mengenai nasib Anies Baswedan, dia mengatakan, sebetulnya Anies sudah diberi tenggat waktu selama 40 hari sejak 25 Juni 2024 untuk mencari kursi dukungan tambahan dari partai lain sebagai syarat ikut Pilkada Jakarta. Menurutnya, Anies juga sudah diberi kemudahan dengan didukung 18 kursi DPRD Jakarta dari Fraksi PKS. Bahkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga sampai turun gunung mencari mitra koalisi untuk Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, demokrasi akan menjadi tidak sehat jika ada pihak tertentu menjegal warga negara RI lainnya untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar ada opsi PKS akan meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta 2024.

"Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto saat ditemui di sela-sela mendampingi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia pun mewanti-wanti agar semua pihak bisa demokratis dalam mengikuti kontestasi pemilu. Menurutnya, demokrasi akan rusak jika ada pihak mengganjal seseorang maju dalam kontestasi. "Dan siapa pun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat," ujarnya.

Partai Golongan Karya (Golkar) membantah anggapan adanya upaya untuk menjegal langkah Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Partai berlogo pohon beringin itu hanya ingin fokus mengusung Ridwan Kamil menjadi cagub.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya sama sekali tak memiliki niat untuk melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi, sampai ingin menjegal bakal calon tertentu untuk maju dalam kontestasi politik.

"Jadi tidak ada niat sedikitpun kami mau ada pretensi mau buat kotak kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami saja. Mengurusi partai kami," kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).

Ia mengatakan, saat ini Partai Golkar telah mantap untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Namun, Partai Golkar tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan partai lain di Pilgub DKI Jakarta.

Karena itu, Partai Golkar mengajukan proposal kepada partai politik lain untuk berkoalisi. Keputusan untuk menerima atau menolak proposal yang diberikan Partai Golkar sepenuhnya ada di tangan partai politik lain. "Itu kami serahkan kepada otoritas atau kedaulatan masing-masing partai politik," ujar Doli.

Ia mengatakan, tidak ada satu pun partai politik yang tak ingin menang dalam kontestasi pilkada. Untuk memperoleh kemenangan, setiap partai berupaya untuk mendapatkan dukungan dari partai lain. "Golkar paham posisi. Di Jakarta ini kami tidak punya kemewahan. Kami cuma 10 kursi," kata dia.

Karena itu, menurut Doli, pihaknya berupaya meyakinkan partai politik lain untuk memberikan dukungan kepada calon yang diusung Partai Golkar. Bukan hanya meyakinkan partai-partai yang tergabung dalam KIM, melainkan juga partai di luar KIM.

"Nah, jadi itu yang kami lakukan sekarang. Kami meyakinkan teman-teman partai politik yang adalah KIM, kami melakukan partai politik mana saja, untuk memberikan dukungan. Itu dikembalikan otoritasnya kepada partai politik masing-masing," ujar dia.