Bisnis.com, JAKARTA - Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) menargetkan penyaluran pinjaman sekitar Rp110 triliun sampai akhir 2024. Hingga Agustus 2024, penyaluran pinjaman perusahaan pegadaian mencapai Rp84,18 triliun.

Sekretaris PPGI Holilur Rohman mengatakan prospek bisnis pegadaian ke depan akan terus tumbuh mengingat masih ada kota-kota di luar Pulau Jawa yang belum banyak terfasilitasi oleh lembaga pembiayaan seperti perbankan, sehingga diharapkan pegadaian bisa mengisi ruang kosong tersebut.

"Diharapkan akan makin bertambah perusahaan pegadaian baru yang berizin OJK. Bagi yang sudah ada bisa menambah outlet layanannya, menerima barang jaminan yang lebih variatif dan mengembangkan skema produk gadai," kata Holil kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Sebagai informasi, jumlah perusahaan pegadaian yang terdaftar di OJK sampai Agustus 2024 sebanyak 117 perusahaan. Menurut Holil, semakin maraknya perusahaan pegadaian swasta berizin OJK yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini lah yang menjadi tulang punggung pertumbuhan bisnis pegadaian.

Sementara dari sisi tantangan, Holil menjelaskan faktor yang menghambat pertumbuhan bisnis gadai ini adalah kondisi literasi dan inklusi keuangan di daerah-daerah yang belum terjangkau pelayanan perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Menurutnya, meningkatnya jumlah perusahaan pegadaian swasta di daerah-daerah juga berperan dalam penetrasi literasi bisnis gadai.

Pinjaman pegadaian per Agustus 2024 mengalami peningkatan sebesar 25,83% year-on-year (yoy). Holil mengatakan pertumbuhan tersebut tidak semata karena faktor makro ekonomi seperti daya beli turun atau tren maraknya PHK yang membuat masyarakat butuh dana cepat untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut juga disebabkan karena faktor jumlah pemain di industri pegadaian yang juga tumbuh pesat sejak 2016, serta faktor perbaikan sistem bisnis pegadaian yang menawarkan kemudahan dan keamanan.

"Pengalaman perusahaan pegadaian dalam menghadapi krisis sejak tahun 1998 selalu menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak bisa lagi mengakses ke perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya," kata Holil.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran pinjamangadai meningkat seiring kondisi melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi daya beli masyarakat yang turun, juga dibarengi dengan badai PHK di industri padat karya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan ketika masyarakat kehilangan pendapatan atau mengalami penurunan pendapatan sementara kebutuhan yang tetap bahkan meningkat, maka masyarakat akan mencari pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Orang yang memiliki inklusi keuangan yang baik, mereka akan meminjam ke perbankan. Lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa menjangkau layanan perbankan? Mereka akan lari ke pembiayaan alternatif, salah satunya melalui pergadaian," kata Huda kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Huda mengatakan pertumbuhan pembiayaan pergadaian juga tidak lepas dari faktor perusahaan gadai swasta yang menjamur. Data OJK mencatat per Agustus 2024 terdapat 177 perusahaan pergadaian, di mana 176 di antaranya merupakan perusahaan swasata.

"Ya pasti mereka lebih mudah untuk pinjam dari perusahaan gadai dibandingkan dari perbankan. Dan itu merupakan satu fenomena yang terjadi apabila ekonomi domestik kita sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK secara besar-besaran, adanya deflasi, cukup membuat masyarakat mencari pendanaan alternatif," pungkasnya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pertumbuhan kinerja pergadaian yang signifikan sedikit banyak berkaitan dengan kondisi makro ekonomi yang kurang stabil saat ini.

"Dalam kondisi ekonomi yang lesu, di mana daya beli masyarakat menurun dan tren PHK meningkat, masyarakat seringkali membutuhkan akses cepat ke dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak," kata Yusuf.

Menurutnya, faktor paling signifikan adalah penurunan daya beli, yang terlihat dari deflasi lima bulan berturut-turut, serta tren PHK di sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki.

"Ketika masyarakat kehilangan pekerjaan dan daya belinya menurun, mereka lebih cenderung menggunakan layanan pergadaian sebagai sumber dana darurat," pungkasnya.

Tidak Efektif Dongkrak Daya Beli

Dengan situasi ekonomi yang lesu ini, Huda mengatakan dalam jangka pendek memang pendanaan dari gadai memiliki efek yang signifikan untuk mendongkrak daya beli.

"Namun dalam jangka menengah dan panjang tentu mereka harus berpenghasilan kembali atau mengalami peningkatan pendapatan. Maka saya rasa memang tugas pemerintah adalah memberikan stimulus dalam hal kenaikan pendapatan yang sesuai. Minimal dari pertumbuhan upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi," tegas Huda.

Senada, Yusuf mengatakan dampak jangka panjang dari fenomena ini sebenarnya kurang mendukung pemulihan daya beli secara berkelanjutan. Ketergantungan pada pergadaian atau pinjaman berbasis jaminan ini menuruntya hanya memberikan solusi sementara untuk masalah likuiditas pribadi, tanpa memperbaiki solusi komprehensif pada kondisi ekonomi dasar masyarakat.

Meskipun pergadaian memberikan akses cepat ke dana, menurutnya masyarakat masih dihadapkan pada keharusan menebus barang yang digadaikan, sehingga dana yang diperoleh tidak berfungsi sebagai penguatan daya beli yang berkelanjutan.

"Selain itu, ketergantungan pada pinjaman berbasis jaminan berisiko menciptakan siklus utang. Dalam jangka panjang, masyarakat yang terus mengandalkan pinjaman berbasis jaminan sulit berkontribusi optimal pada pertumbuhan ekonomi karena pendapatan mereka terserap dalam siklus pembiayaan darurat," kata Yusuf.

Dengan begitu, dia menilai solusi jangka panjang dari penurunan daya beli saat ini adalah mendorong perbaikan ekonomi yang mendasar dan menyediakan akses ke sumber pendapatan yang lebih stabil bagi masyarakat.