JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II Komarudin Watubun mengimbau Penjabat (Pj) kepala daerah dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024.

Dia menekankan pentingnya para Pj kepala daerah dan ASN untuk fokus pada tugas mereka dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi, para Penjabat (Pj) kepala daerah itu (saya imbau) sudahlah kerja dengan baik bahwa mereka ini ASN yang diatur oleh UU (soal) netralitasnya. Itu harus terjaga dengan baik,” ujar Komarudin saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, dikutip dari siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Ketua DPP PDI-P juga meminta kepada Pj kepala daerah dan ASN yang ingin terlibat dalam pemenangan pasangan calon tertentu untuk segera mengundurkan diri.

Dengan begitu, tidak ada lagi konflik kepentingan ataupun penyalahgunaan kewenangan ketika para ASN ingin mengkampanyekan kandidat kepala daerah.

"Jangan sampai mereka jadi tim sukses. Kalau mau jadi tim sukses, keluar saja dari pegawai, cari uang jadi tim sukses, itu lebih enak kan jadi lebih fair. Jadi, jangan buat pemilu yang berpura-pura, supaya pilkada besok itu dipastikan betul-betul pesta rakyat,” tegas Komarudin.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Rusda Mahmud mendorong agar Pj kepala daerah menerapkan sanksi tegas bagi ASN yang terlibat dalam pemenangan pasangan calon di Pilkada serentak 2024.

Menurutnya, ketegasan dalam penerapan aturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi ASN yang melakukan pelanggaran.

“Sehingga kami nantinya memberikan himbauan kepada PJ Gubernur untuk menerapkan aturan yang sebenar-benarnya, sehingga bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran,” kata Rusda.

Jakarta: Pemenuhan target produksi sumber daya alam (SDA) disebut butuh keterlibatan masyarakat. Badan usaha milik negara (BUMN) diminta memperhatikan hal itu, sehingga dapat berkontribusi menyejahterakan masyarakat.

"Sehingga masyarakat terbantu dan mendukung pengembangan industri ini ke depannya," kata Pj Gubernur Riau SF Hariyanto dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 5 Juli 2024.

Permintaan itu disampaikan Hariyanto ke SKK Migas. BUMN tersebut diminta tak melupakan masyarakat lokal dalam memenuhi target produksi migas.
Menurut Hariyanto, Riau merupakan provinsi besar dalam industri migas. Produksinya mencapai 180 ribu barel per hari atau 30 persen dari lifting nasional.

"Bayangkan saja saat ini kita produksi 180 ribu barel per hari, dan pada 2030 targetnya 1 juta barel. Artinya dalam 6 tahun lagi harus dicapai. Sehingga perlu kerja maksimal, kerja luar biasa, inovasi juga diperlukan. Kalau tidak bekerja keras kerja sama antara SKK Migas, pemerintah, masyarakat ini tidak bisa tercapai," ujar Pj Gubernur Riau.

SKK Migas menggalakkan pengeboran sumur minyak untuk mengejar tercapainya target 1 juta barel minyak per hari (barrel oil per day/BOPD). Target itu diharapkan dapat terlaksana pada 2030.

"Kegiatan pengeboran ditambah. Kami mempunyai long term planning bahwa di tahun depan, pengeboran sumur itu ada seribu sumur," ujar Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti.

Shinta menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan target 1 juta barel pada 2030, Indonesia masih tertinggal dalam produksi minyak dan gas bumi (migas), terutama minyak. Ia menilai satu-satunya cara untuk meningkatkan produksi adalah melalui peningkatan aktivitas.

(ADN)