IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPRS melakukan konsolidasi. Apalagi bagi BPR yang belum memenuhi modal inti minimum di atas Rp6 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, otoritas memang akan terus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka mendorong BPR merger.

"Selanjutnya apabila sampai dengan akhir 31 Desember 2024 belum memiliki ketentuan, BPR-BPRS wajib untuk melakukan penggabungan atau merger, peleburan, atau diambil alih, dan atau diakuisisi dan atau mendapatkan investor baru untuk mendapat modal inti BPR-BPRS," kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

Dian menegaskan, masih terdapat sejumlah BPR-BPRS yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum. Apalagi, OJK sudah memberikan waktu yang cukup panjang untuk pemenuhan modal inti minimum sejak tahun 2015.

Untuk itu, bagi BPR-BPRS yang belum memenuhi ketentuan, diharapkan bisa melakukan merger atau mendapatkan investor baru.

Jika dilihat ke belakang, tahun 2013 adalah waktu dimana telah terjadi merger besar-besaran atas 10 BPR yang dipimpin oleh PT Modern Multiartha (MMA).

10 BPR tersebut adalah PT BPR Modern Express, PT BPR Irian Sentosa, PT BPR Palu Lokadana Utama, PT BPR Modern Express Jateng, PT BPR Modern Express NTT, PT BPR Modern Express Sultra, PT BPR Modern Express Sulawesi Selatan, PT BPR Modern Express Papua Barat, PT BPR Modern Express Maluku Utara, dan PT BPR Modern Express Sulut.

Kesepuluh BPR tersebut tersebar di 10 provinsi yang berbeda. Semua BPR tersebut akan merger menjadi satu entitas di mana yang menerima penggabungan adalah BPR Modern Express.

Setelahnya, PT Modern Multiartha menjadi pemegang saham pengendali BPR hasil merger ini dengan kepemilikan sebesar 91,4 persen.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menyebabkan hilangnya beberapa data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada bidang bina konstruksi, hal ini menyebabkan terhambatnya proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) maupun mempengaruhi proses tender (lelang).

"Walaupun Alhamdulillah, sisa yang terpengaruh (lelang) tidak sampai 10 persen," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Bina KonstruksiKementerian PUPR Abdul Muis usai launching Konstruksi Indonesia (KI) 2024 di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut Abdul, hal ini disebabkan proses paket lelang pekerjaan Kementerian PUPR sudah 90 persen selesai pada tahun 2024 ini.

Dia menjelaskan, dari 10 persen paket lelang pekerjaan tersebut beberapa di antaranya berasal dari proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sehingga, karena ada proses kendala PDN yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi, kita kembali berubah ke manual. Karena, kita bergerak cepat tadi. Kalau kita enggak segera kembali ke manual, waktu akan hilang, waktu akan habis," ucap dia.

Fenomena ini tentunya akan berimbas pada lambatnya pembangunan infrastruktur di IKN.

Untuk itu, dengan berubahnya kembali ke sistem manual, maka proses lelang paket pekerjaan proyek pun berjalan terus.

Ini termasuk proses sertifikasi badan usaha, TKK, maupun dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ke manual.

"Walaupun ya memang kembali ke manual ada ekstra tenaga, ekstra waktu yang kita lakukan dibandingkan dengan sistem informasi," tandas Abdul.