REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan sinyal kuat untuk batal mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Bahkan, PKS juga mengakui telah membuka komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Firdian mengatakan, komunikasi politik adalah peran dari partai politik, termasuk PKS. Karena itu, pihaknya menghargai proses dari masing-masing partai politik.

Meski demikian, ia masih yakin bahwa dukungan PKS terhadap Anies, khususnya di Pilgub DKI Jakarta, masih sama. "Kami masih berpegang pada keputusan resmi yang sudah disampaikan sebelumnya. Insya Allah tidak ada perubahan sampai akhir," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/9/2024).

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku telah menjalin komunikasi dengan Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menilai, komunikasi itu merupakan upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

"Musyawarah Majelis Syura XI PKS mengamanatkan agar DPP PKS melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung kepada seluruh pimpinan partai, tokoh keumatan, dan tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Syaikhu, Sabtu.

Sementara itu, Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, bahwa duet Anies-Sohibul sudah kedaluwarsa. Pasalnya, Anies tak kunjung membawa tambahan kursi agar pasangan itu dapat dicalonkan.

Pasangan Anies-Sohibul diketahui baru didukung oleh PKS. Sementara PKS hanya memiliki 18 kursi DPRD Provinsi Jakarta. Artinya, masih kurang empat kursi lagi agar duet Anies-Sohibul bisa memenuhi syarat untuk maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Karena itu, PKS memulai komunikasi dengan partai lain untuk membahas kemungkinan lain di Pilgub DKI Jakarta. Salah satu pihak yang mau diajak komunikasi adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan Anies-Sohibul ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," kata Kholid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Refly Harun menyoroti keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Dalam siniarnya yang ditayangkan pada Sabtu (10/8/2024), PKS belakangan terkesan mencari-cari pembenaran untuk akhirnya tidak mendukung Anies.

"Kalau mencari pembenaran enak bener kita ya kan, kalau sekadar mencari pembenaran. Tapi ya kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai, partai dia, kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai," kata Refly.

Menurut Refly, jika memang PKS meninggalkan Anies, lama-lama partai itu akan ditinggalkan orang. Refly pun mengakui tidak akan memilih partai lain setelah Anies mereka tinggalkan. Namun, Refly akan menunggu posisi terakhir PKS hingga tenggat pendaftaran pasangan cagub-cawagub ke KPUD DKI Jakarta pada akhir Agustus ini.

"Lalu apakh saya akan memilih (partai) yang lain, enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terkahir, karena yang saya inginkan partai yang memperjuangkan nilai value, pertanyaan adalah dalam rentang waktu yang panjang (PKS) akan tergoda, karena itu anda akan di-punished pada periode itu saja, kalau dulu kita pilih PKS besok kita nggak akan pilih lagi, kalau dia berubah lagi mungkin pilih lagi, ya itu dinamika namanya voters. klo elite politik bilang politik itu dinamis, maka voters akan bilang nyoblos itu dinamis."

Pada hari ini, DPP PKS mengungkapkan bahwa, dukungan untuk Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 sudah tak lagi berlaku alias kedaluwarsa. Hal tersebut sesuai dengan tanggal surat rekomendasi yang diberikan kepada Anies.

"Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS pada Sabtu (9/8/2024).

Kholid menyebut sampai sekarang PKS tak kunjung memperoleh surat rekomendasi dari partai lain guna mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Sebab, PKS kekurangan syarat minimal empat kursi kalau mau mengusung Anies sendirian.

"Tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," ucap Kholid.

Atas dasar itulah, PKS memilih meneruskan komunikasi dengan partai lain dalam rangka pengusungan Cagub-Cawagub di Pilgub Jakarta. PKS mengakui adanya komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Kholid juga menyebut PKS terus mengkaji opsi lain dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Tapi ia belum mau menyebut kepada siapa dukungan PKS berlabuh di Pilkada 2024.

"Maka DPP memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya," ucap Kholid.