Pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) - Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Masih terdapat 1 (satu) rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Terkait dengan rute (CGK) - (BPN) sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami menghimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam siaran pers.

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Rumor Prabowo Subianto akan merombak Kementerian BUMN "turun kasta" atau menjadi badan atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) mulai menyeruak.

Rumor tersebut datang dari unggahan Algoresearch pada Rabu (25/9/2024), yang menyebutkan adanya indikasi status Menteri BUMN akan diubah menjadi Kepala BUMN. Hal ini mengisyaratkan BUMN akan berada di bawah LPNK, alih-alih kementerian.

Perbedaaan utama dari dua institusi ini adalah kementerian bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan yang luas, koordinasi, implementasi di sektor-sektor tertentu, serta diawasi langsung oleh presiden. Adapun, LPNK fokus pada tugas khusus atau fungsi teknis, beroperasi lebih mandiri, tetapi juga melapor kepada presiden.

Di sisi lain, rumor itu sejalan dengan pernyataan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, yang menyatakan siap mentransformasi Kementerian BUMN.

Langkah tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan guna memperbaiki kontribusi perusahaan pelat merah kepada negara. Pasalnya, dengan aset sekitar US$1 triliun atau sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sumbangsih BUMN masih dirasa kurang.

“Memang harus kami perbaiki, sehingga harus ada transformasi. Transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Jadi, itu yang nanti barangkali kami akan lakukan sejak Januari 2025,” ucapnya di UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun pada 2023. Adapun, liabilitas sebesar Rp6.957,43 triliun, sementara ekuitas tembus Rp3.444,07 triliun sepanjang tahun lalu.

Di sisi lain, sepanjang tahun lalu, sebanyak 65 perusahaan pelat merah membukukan total pendapatan usaha sebesar Rp2.932,64 triliun. Kinerja ini meningkat 0,47% secara tahunan (year on year/YoY) dari perolehan 2022 yakni Rp2.918,97 triliun.

Pendapatan usaha seluruh perusahaan pelat merah, yang disebut secara kolektif portofolio BUMN, ditopang oleh segmen penjualan sebesar Rp1.983,11 triliun dan pendapatan keuangan BUMN di industri keuangan senilai Rp452,9 triliun.

Sementara itu, beban pokok pendapatan portofolio BUMN mencapai Rp1.951,57 triliun atau turun 1,61% secara tahunan. Dengan demikian, total laba kotor yang diraih perusahaan pelat merah mencapai Rp981,07 triliun pada 2023, tumbuh 4,87% YoY.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lain-lain, sebanyak 65 BUMN mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp327,12 triliun. Perolehan tersebut meningkat 5,87% YoY dari capaian laba tahun sebelumnya yaitu Rp308,99 triliun.

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.