SUBANG, investor.id – Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam mengingatkan para kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk berhati-hati dalam menghadapi isu poligami dan narkoba. Menurut dia, kedua isu tersebut berpotensi menggerus, sekaligus merontokkan elektabilitas kandidat bupati.

Berdasarkan data survei yang pernah dilakukan IPS selama ini, hampir di seluruh wilayah, mayoritas publik mengaku tak ingin dipimpin oleh bupati, walikota atau gubernur yang poligami dan terlibat narkoba.

"Jujur, saya sendiri tidak tahu, siapa calon bupati di Subang yang terlibat poligami dan narkoba. Saya hanya ingin mengingatkan berdasarkan data, bahwa dua isu itu jangan dianggap sepele, jika sampai mayoritas publik tahu," ungkapnya.

Namun, diakui oleh Arman bahwa di sejumlah daerah ada juga calon bupati poligami yang tetap terpilih sebagai pemenang. Termasuk, yang terlibat kasus korupsi, bahkan ada yang sudah dua bulan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terpilih.

“Dari beberapa survei yang pernah dilakukan IPS, memang rata-rata publik yang tahu isu negatif para calon itu tak pernah lebih dari 10%. Kebanyakan hanya 5% saja. Sehingga, wajar jika isu tersebut tidak berpengaruh kepada elektoral kandidat," jelasnya.

Lebih lanjut, Arman menyarankan, dalam rangka kepentingan transparansi berdemokrasi maka para kandidat yang berkontestasi pada pemilihan bupati (pilbup) Subang untuk memilih bersikap jujur.

“Mungkin, jujur dari awal lebih baik, ketimbang akhirnya ketahuan di ujung. Misalnya, kalau benar poligami, sampaikan saja kepada publik. Mungkin dengan begitu rakyat malah simpatik, ketimbang ditutup-tutupi yang akhirnya rakyat tahu bahwa kandidat itu tidak jujur,” kata dia.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pilkada Jember 2024, yang digelar di Aula STIKES dr. Soebandi Jember pada Senin malam (23/9), diwarnai perang yel-yel antarpendukung.

Pendukung pasangan calon bupati-wakil bupati Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Gus Firjaun) beradu yel-yel dengan pendukung pasangan Muhammad Fawait-Djoko Susanto (Gus Fawait-Djos).

Dalam pengundian tersebut, paslon Hendy-Gus Firjaun mendapat nomor urut 01, sedangkan Gus Fawait-Djos mendapat nomor urut 02.

Setelah penetapan nomor urut, ratusan pendukung kedua paslon saling meneriakkan yel-yel. Pendukung Hendy-Gus Firjaun meneriakkan "Cukup Satu Istri", sementara pendukung Gus Fawait-Djos membalas dengan "Cukup Satu Periode."

Terkait yel-yel tersebut, Cabup nomor urut 02 Gus Fawait mengatakan hal itu cukup "disenyumin saja".

"Saya pikir kami punya komitmen untuk tidak melakukan kampanye hitam. Kami tetap akan melakukan kampanye yang terhormat. Kami juga tidak akan melakukan kampanye negatif, karena hal itu diatur dalam undang-undang, dan Alhamdulillah istri saya tersenyum," ujar Gus Fawait usai rapat pleno KPU Jember.

"Soal poligami, saya pikir tidak perlu dibesar-besarkan. Yang jelas, istri saya bahagia mendengar yel-yel itu. Ejekan, fitnah, cukup disenyumin saja dan perbanyak salawat," lanjutnya.

Terkait nomor urut 02, Gus Fawait merasa optimistis.

"Alhamdulillah, saya dan Pak Djoko mendapat anugerah luar biasa, dan tanda-tanda alam makin kentara. Kami adalah kader Prabowo, yang pada Pilpres juga bernomor urut 02. Hari ini, kami mendapat nomor urut 02 lagi. Insyaallah, nomor urut 02 adalah pertanda baik, karena di tahun 2024, yang menang selalu nomor 02," katanya.

Ia juga menghubungkan nomor 02 dengan Pilgub Jatim, di mana Khofifah Indar Parawansa, yang didukungnya, juga bernomor urut 02.

"Nomor 02 ini mungkin juga sinyal yang sama dengan Bu Khofifah. Ini tanda-tanda alam, Insyaallah Jember berubah lebih baik. Kami akan tuntaskan masalah korupsi, dan sebagai kader Prabowo, kesejahteraan masyarakat akan menjadi prioritas, termasuk pemberantasan korupsi," tegasnya.

Sementara itu, menanggapi yel-yel "Cukup Satu Periode", Cabup nomor urut 01 Hendy Siswanto mengatakan bahwa yel-yel "Cukup Satu Istri" mencerminkan kesetiaan.

"Saya bersama Gus Firjaun, masing-masing membawa satu istri. Kami menunjukkan kesetiaan, dan saya juga tidak akan berpisah dengan Gus Firjaun, hal ini diwujudkan oleh Allah SWT," ungkap Hendy.

"Asyhadu Alaila Haillaallah Wasyhadu Anna Muhammad Rasulullah.. Nomor satu tentunya menjadi harapan, untuk masyarakat Jember saya izin menambah satu periode lagi untuk memperbaiki Jember dan menjadikannya lebih baik," tambahnya.

Menanggapi mitos bahwa paslon nomor urut 01 selalu kalah di Pilkada Jember, Cawabup nomor urut 01 Gus Firjaun memberikan pandangannya.

"Mohon maaf, mitos itu hanya berlaku untuk orang yang imannya kurang kuat. Di mana-mana, kita memulai dengan nomor 01, seperti saat kita bersyahadat. Kami berharap mitos itu akan terpatahkan dengan izin Allah SWT," ujarnya.

Gus Firjaun, yang juga putra bungsu mantan Rais Aam PBNU KH Achmad Siddiq, menegaskan bahwa nomor 01 adalah nomor yang baik.

"Nomor 01 selalu mendahului. Kami berharap nomor 01 ini menjadi yang terbaik, dan sesuai dengan ridho Allah SWT. Seperti yang disampaikan Pak Haji Hendy, kami diingatkan bahwa yang maha mengatur dan menentukan hanya satu, yaitu Allah SWT," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ajaran Islam mengenal poligami, yakni seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Usman Efendi dalam buku The Islamic Law menjelaskan, sebelum Islam hadir, poligami kerap dilakukan dengan kuantitas yang tak terbatas. Maksudnya, praktik tersebut bagi laki-laki bisa dilakukan sebanyak-banyaknya dengan wanita-wanita yang mereka senangi.

Namun, ketika Islam hadir, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini membatasi poligami secara kuantitas maksimal empat. Tak sedikit juga ulama yang berpendapat bahwa anjuran menikah itu dibatasi dengan maksimal satu orang istri saja alias monogami.

Terkait poligami ini, timbul pertanyaan. Bolehkah seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan si istri pertama? Khususnya bagi Muslim di Indonesia, yang perlu diperhatikan pula adalah konteks hukum formal, di samping hukum syariat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perihal poligami, khususnya dalam Pasal 56 ayat (1). Menurut beleid itu, seorang suami untuk dapat melakukan praktek poligami harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak pengadilan agama di wilayah tempat tinggalnya.

Salah satu syarat memperoleh izin itu adalah, si suami mesti memiliki persetujuan tertulis dari istri pertamanya--atau istri-istrinya yang lain. Bagaimanapun, hal itu tidak berarti mutlak, melainkan kontekstual.

Ketika istri pertama (atau istri-istri yang dipunyainya) tidak bisa dimintai persetujuan karena alasan tertentu, misal tidak ada kabar berita atau hilang minimal dua tahun lamanya, maka hakim pengadilan bisa menganggap tidak perlunya izin dari istri tersebut.

Pernikahan kedua akan menjadi resmi secara negara ketika ada surat keterangan izin dari istri pertama. Berkat izin tersebut, pelaku poligami ini juga dapat memiliki kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jike pihak pemohon merupakan orang dari golongan aparat sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS), mereka juga harus mengantongi surat izin dari pihak atasan ketika ingin mengajukan permohonan untuk menikah lagi.

Dasar hukum poligami selanjutnya yang wajib terpenuhi berkaitan dengan soal nafkah. Seorang pria yang mengajukan permohonan untuk menikah lagi harus mapan secara mental ataupun finansial.

Mereka juga harus mengisi penyataan bahwa mereka sanggup untuk menanggung kebutuhan nafkah dari seluruh keluarga, yaitu semua istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahannya.

Selanjutnya, pihak pemohon juga harus melampirkan keterangan bahwa ia mampu berlaku adil kepada semua istrinya. Adil dalam hal ini merupakan syarat mutlak yang menjadi penentu apakah orang tersebut mampu untuk mengatasi tanggung jawab ini ataukah tidak.

Pihak Pengadilan kemudian akan melakukan penilaian untuk menentukan apakah permohonan tersebut dapat diterima ataukah tidak. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka permintaan untuk poligami pun dapat diperoleh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Almarhum Ustadz Yazid Jawas dalam sebuah kajian pernah ditanya soal apakah seorang suami yang mau poligami harus meminta izin dulu kepada istrinya. Terkait hal ini, Ustadz Yazid mengatakan tak ada dalil yang mengharuskan suami mau poligami harus minta izin dulu ke istri.

"Gak ada keterangannya gak ada.Dan nol dalil yang menyebut suami mau poligami harus izin istri dulu. Itu kan hak suami sama seperti talak hak suami gada keterangan minta izin," ujar Ustadz Yazid dalam kajiannya yang diunggah oleh akun Youtube Dakwah Vidgram setahun yang lalu.

Namun, Ustadz Yazid menekankan, jika suami mau poligami, dia akan berpikir dulu ini membawa maslahat (kebaikan) atau mafsadat (menyakitkan).

"Maslahat atau tidak buat anak dan istrinya buat dia. Atau mafsadat. Apakah dengan dia menikah, kan dia berpikir sebagai orang yang beriman dan berakal dan punya hati, apakah dengan poligami maslahat untuk keluarganya, agamanya untuk ibadah kepada Allah. Atau merusak malah berantakan akhirnya cerai salah satunya," ujar Ustadz Yazid.

Menurut Ustadz Yazid, tidak semua istri bisa menerima poligami. Sehingga, suami yang ingin poligami harus berpikir lebih dulu atau Istikharah.

"Jangan sampai menikah dulu. Urusan nanti belakangan. Gak bisa. Nikah ini kan seukur hidup. Nikah bukan coba coba. Nikah untuk mewujudkan sakinah, mawadah, wa rahmah," ujar Ustadz Yazid.

Atau, suami poligami dulu nanti ketika ditanya istri harus berbohong. Itu perbuatan terlarang.

"Gak boleh. Bohong itu haram. Berbohong kata nabi membawa manusia kepada kejahatan, kebrukan, dan membawa ke neraka," ujar Ustadz Yazid.

Sehingga, Ustadz Yazid mengatakan orang yang sudah poligami harus jujur ketika ditanya istri. "Kalau Istri ngamuk, antum ademkan saja. Jangan sampai minta cerai dan antum harus bisa berlaku adil," ujar Ustadz Yazid.

Ustadz Yazid menegaskan, Islam menghormati wanita. Salah satunya adalah dengan membolehkan poligami.

"Karena perbandingan laki-laki dan wanita satu banding empat. Sekarang satu banding tujuh, dan menjelang kiamat satu banding 50. Maka boleh seorang suami menikahi empat wanita," ujar ustadz Yazid.