Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit UMKM masih tumbuh 4,42% pada Agustus 2024, angka ini melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 8,9% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) UMKM secara tahunan memang meningkat 7 basis poin (bps) dan secara bulanan (mtm) meningkat 1 bps menjadi 4,05%.

Sementara itu loan at risk (LAR) UMKM masih terus menurun menjadi 13,11% dari bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 13,26% dan Agustus 2023 yang mencapai 16,06%.

“Peningatan NPL UMKM dan penurunan LaR UMKM telah diprediksi sebelumnya sejalan dengan berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19,” ujarnya dikutip Rabu (9/10/2024).

Selain itu, LAR UMKM saat ini sebesar 13,11% juga makin mendekati level sebelum pandemi yaitu Desember 2019 yang sebesar 12,74%.

Dian juga memaparkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang jauh lebih lambat dari kredit non-UMKM menyebabkan porsi kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 19,64%, meski naik dari 19,56% pada bulan sebelumnya, namun angka ini turun dari tahun sebelumnnya sebesar 20,96%.

Sementara itu, berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit UMKM pada bulan kedelapan tahun ini tumbuh sebesar 4,3% secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan total nilai sebesar Rp1.379,4 triliun.

Sebelumnya, pada Juli 2024, BI mencatat pertumbuhan penyaluran kredit UMKM sebesar 5,1% yoy dan total nilai Rp1.375,5 triliun.

“Penyaluran kredit kepada UMKM pada Agustus 2024 tumbuh sebesar 4,3% [yoy], setelah tumbuh sebesar 5,1% [yoy] pada bulan sebelumnya,” tulis BI.

Lebih lanjut, pertumbuhan kredit skala usaha kecil tercatat dengan persentase 4% yoy pada Agustus 2024, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,8% yoy. Total nilai kredit yang disalurkan perbankan kepada skala usaha itu mencapai Rp438,5 triliun.

Pada skala usaha menengah, pertumbuhan kredit menunjukkan pelambatan dengan persentase 2,3% yoy pada Agustus 2024, lebih kecil dibandingkan Juli 2024 dengan angka 3,1% yoy. Nilai kredit yang disalurkan pada Agustus 2024 menyentuh Rp305 triliun.

Terakhir, untuk skala usaha mikro menunjukkan pelambatan pertumbuhan kredit paling signifikan dengan persentase 5,6% yoy dan total nilai Rp635,9 triliun pada Juli 2024. Jumlah tersebut kian menyusut dibandingkan capaian Juli 2024 sebesar 7%.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi tanggapan terkait RPOJK UMKM yang tidak memuat kewajiban baik bagi bank ataupun non-bank untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit.

Sebagaimana diketahui, pada awal tahun 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sempat meminta penyaluran kredit ke usaha kecil mesti dikebut.

Saat itu, Jokowi memaparkan saat ini baru 19% saja dukungan kredit perbankan ke UMKM dari total penyaluran kredit secara keseluruhan. Adapun, target yang dipatok untuk penyaluran ke segmen ini sebesar 30%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa aturan tersebut masih berupa draft.

Meskipun demikian, dia optimistis bahwa tujuan untuk meningkatkan kredit UMKM dapat tercapai, bahkan melampaui target, asalkan rencana bisnis bank (RBB) ditetapkan dengan baik.

“Karena pegangannya itu adalah rencana bisnis bank. Bukan memikirkan apa yang akan terjadi secara agregat, tetapi justru secara individual bank, mereka punya kapasitas untuk terus meningkatkan [kredit UMKM],” ujarnya saat ditemui di DPR, Selasa (10/9/2024).

Pada saat yang sama, Dian juga menegaskan bahwa OJK bakal memainkan peran yang lebih menonjol, di mana OJK berfungsi sebagai pusat data dan analisis untuk UMKM sekaligus kajian tentang model bisnis UMKM.

“Nanti akan ada satuan kerja baru di OJK untuk mendukung pengembangan kredit UMKM ini secara lebih baik lagi,” ungkapnya.

Beberapa hal yang diatur dalam rancangan ketentuan ini, yakni soal penyusunan skema khusus untuk penyaluran/pembiayaan kepada UMKM, pemanfaatan dukungan perangkat penilaian kredit (credit scoring), serta evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit/marjin pembiayaan UMKM.

Selain itu, diatur pula kewajiban bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, serta pengembangan kompetensi SDM internal LJK untuk mendukung pemberian akses pembiayaan UMKM.

Kata Dian, diharapkan melalui RPOJK ini dapat meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan pemberdayaan UMKM.

Untuk diketahui, RPOJK UMKM sendiri merupakan amanat UU P2SK yang juga bertujuan mendorong LJK (Bank dan LJK Non-Bank) untuk dapat memberikan kemudahan terkait akses pembiayaan, termasuk penjaminan pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat, dan mampu bersaing.

Dengan demikian, aturan ini dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

“Adapun dalam RPOJK UMKM ini tidak terdapat kewajiban bagi LJK untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit,” ujar Dian.

Dalam draft Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, terdapat beberapa ketentuan.

Pasal 2 misalnya menyebutkan bahwa lembaga jasa keuangan perlu mendorong pemberian akses pembiayaan kepada UMKM yang lebih mudah.

Sementara yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Lalu, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan wajib memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Contoh kegiatan yang termasuk dalam kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM yaitu pemberian persyaratan yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, dan evaluasi tingkat suku bunga atau imbal hasil dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM serta pemberian edukasi kepada pelaku UMKM dalam rangka mendorong literasi pelaku UMKM terkait dengan pembiayaan atau akses pembiayaan.

JAKARTA, investor.id – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman (BKPM) Modal Bahlil Lahadalia meminta pihak perbankan untuk meningkatkan porsi pembiayaan untuk usaha mikro kecil (UMK). Langkah tersebut harus dilakukan agar bisa mengoptimalkan peran UMK sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan penghasil lapangan kerja terbesar.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, hingga semester I-2024 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 4,6 juta orang. Angka ini terbagi dalam 778,1 ribu tenaga kerja di usaha mikro dan 3,91 juta tenaga kerja di usaha kecil.

“Mereka ini penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Makanya saya lagi berpikir, kadang-kadang kita ini gak adil sama UMK terutama dalam modal. Kalau modalnya kita tambah lagi, bisa difasilitasi perbankan maka ini jadi instrumen yang paling bagus untuk penciptaan lapangan pekerjaan,” ucap Bahlil dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal I dan semester I-2024 di Kantor Kementerian Investasi/BKPM pada Senin (29/7/2024).

Menurut dia, UMK memiliki peran vital terhadap kelangsungan perekonomian nasional, tetapi saat ini pelaku UMK belum mendapatkan pembiayaan yang memadai. Dari porsi kredit perbankan sebesar Rp 6.300 triliun, UMK baru menerima 18% dari jumlah tersebut. Dalam hal ini pelaku UMK membutuhkan pembiayaan agar dapat melakukan ekspansi usaha yang akan berujung pada penyerapan tenaga kerja dalam jumlah lebih besar.

“60% PDB kita dari UMKM. Jumlah unit usaha kita 99,9% itu UMKM. Ke depan saya pikir kolaborasi dengan UMKM harus kita lakukan, makanya di Kementerian Investasi punya peraturan menteri untuk setiap investor yang masuk wajib kolaborasi dengan pengusaha daerah atau UMKM,” ungkap Bahlil.

Hingga semester I-2024 realisasi investasi dari jenis Usaha Mikro dan Kecil sebesar Rp 127 triliun. Nilai ini terbagi dalam realisasi investasi usaha mikro sebesar Rp 72,2 triliun dan usaha kecil sebesar Rp 54,8 triliun. Bila dirinci total proyek UMK yang tercatat pada semester I-2024 adalah 2,4 juta proyek yang terbagi dalam 2,2 juta proyek usaha mikro dan 204,4 ribu proyek usaha kecil.

Lima besar sektor dengan kontribusi UMK terbesar adalah perdagangan dan reparasi dengan nilai investasi Rp 46,5 triliun (994.149 proyek); jasa lainya dengan nilai investasi Rp 24,8 triliun (234.552 proyek); hotel dan restoran dengan nilai investasi Rp 13 triliun (48.040 proyek); dan konstruksi dengan nilai investasi Rp 11,9 triliun (64.246 Proyek); serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan nilai investasi Rp 7 triliun (106.302 proyek).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News