Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bakal mengkaji ulang sejumlah kebijakan pendidikan. Antara lain kurikulum, zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hingga Ujian Nasional (UN).

Diskusi pergantian Kurikulum Merdeka sedang menjadi isu di masyarakat. Termasuk, penghapusan zonasi hingga pengembalian UN.

Namun, ketiga hal tersebut masih dalam tahap pengkajian. Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan bila ada perubahan, tidak akan dilakukan pada tengah tahun ajaran.
"Itu semuanya masih dalam proses pengkajian karena kan kami tidak mungkin melakukan perubahan di tengah tahun ajaran," kata Mu'ti di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Apabila ada perubahan, hal itu akan disampaikan saat awal tahun ajaran baru. "Jadi perubahan itu, perubahan atau tidak ada perubahan itu, akan kami sampaikan di awal tahun ajaran," tutur Mu'ti.

Sementara itu, terkait PPDB jalur zonasi pihaknya bakal mengundang Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Pertemuan bakal membahas persoalan zonasi.

"Nanti kami akan mengundang dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia untuk rapat terkait dengan zonasi dan pendidikan," ujar dia.

Baca juga: Akui Bakal Ada Perubahan Kebijakan, Mendikdasmen: Kalau Sama Buat Apa Ganti Menteri?

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal berharap tidak ada lagi persoalan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya, masalah PPDB terus berulang dan menjadi polemik setiap tahun.

Ia berharap ada pembaruan skema PPDB di 2025. Illiza meminta pemerintah baru di era Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menggelar PPDB yang lebih baik.

"Di pemerintahan mendatang, berharap terdapat skema baru dalam PPDB yang tidak lagi menggunakan sistem zonasi," kata Illiza melalui unggahan Instagramnya @illizasaaduddin dikutip Selasa, 16 Juli 2024.
Illiza menekankan jangan sampai ditemukan kembali kesenjangan dalam dunia pendidikan. Terutama, bagi siswa kurang mampu sampai tidak bisa melanjutkan sekolah.

Hal itu bertujuan memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Setidaknya, hingga usia 12 tahun alias sampai jenjang pendidikan menengah atas.

Dia tidak ingin jalur zonasi menjadi ladang kecurangan. Bahkan, ada manipulasi untuk meloloskan siswa.

"Jangan sampai adanya zonasi, jarak rumah yang sudah diatur pemerintah secara merata masih menyisakan persoalan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang tidak bisa sekolah di negeri. Terlebih lagi yang memanfaatkan jual beli, sogok-menyogok kursi untuk siswa-siswi baru. Perlu dievaluasi secara tegas, harus diberikan sanksi yang berat,” tegas dia.

Baca juga: Tak Pakai Seleksi Prestasi, PPDB Zonasi Menuntut Guru Lebih Kreatif di Kelas

(REN)

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengakui sekolah di Kota Depok masih kurang dan belum tersebar merata.

Akibatnya, masyarakat banyak komplain mengenai hal tersebut dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.

"Untuk itu saya minta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Depok untuk mengkaji mana saja, di wilayah mana saja, kelurahan mana saja yang dibutuhkan SMP negeri," ujar Imam saat ditemui Kompas.com, Senin (15/7/2024).

"Alhamdulillah tahun ini juga dibangun beberapa SMP negeri yang akan membantu mencukupi dari kebutuhan warga kita yang akan sekolah di negeri," tambahnya.

Imam mengatakan mekanisme terkait sistem zonasi PPDB disusun oleh pemerintah tingkat nasional.

Kota Depok mau tidak mau mengalami kendala itu karena harus melaksanakan sistem yang dibuat pemerintah pusat.

"Ya walaupun kelurahan kita punya 63, berarti kan masih banyak yang kurang (kesediaan sekolah), karena sistem yang dibangun oleh nasional adalah sistem zonasi," kata Imam.

Pemkot Depok kini akan fokus pada persoalan PPDB di tingkat SMP. Sebab, SMA dan SMK saat ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

"Kalau SMA dan SMK sebenarnya kewenangan provinsi. Kita bisa sampaikan kekurangannya atau mungkin kalau memang kita punya kelebihan uang, kita hibahkan dana, tanah, atau bangunan kita untuk sekolah negeri di Depok," lanjut Imam.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - - Kepolisian Sektor Cibinong turun tangan mengatasi sebuah mobil milik orang tua calon siswa yang memblokade gerbang SMPN 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, lantaran anaknya tak diterima di sekolah tersebut.

Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo di Bogor, Kamis, mengungkapkan pihaknya langsung mengevakuasi kendaraan Toyota Fortuner berwarna putih dengan nomor polisi F 1292 FB itu karena menghalangi akses keluar masuk sekolah.

Evakuasi dilakukan dengan mengerahkan mobil derek dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor pada Kamis, sekitar pukul 12.30 WIB.

Mobil yang sebelumnya menghalangi akses keluar masuk orang maupun kendaraan di gerbang SMPN 1 Cibinong di Jalan Mayor Oking Kelurahan Ciriung saat ini telah dipindahkan ke lokasi yang tidak mengganggu lalu lintas.

Waluyo menjelaskan data di STNK mobil tersebut atas nama Dede Saryanto, yang merupakan anggota salah satu ormas dengan alamat Jalan Raya Cikaret Gang Animan, Kelurahan Harapan Jaya.

"Untuk sementara pengemudi sudah berpindah rumah di belakang Kelurahan Ciriung. Alasan pemilik memarkirkan kendaraan di pintu masuk gerbang sekolah yaitu karena anaknya tidak di terima di sekolah tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan adanya penolakan dari sekolah karena alasan sistem, sehingga pemilik memarkirkan kendaraan untuk menarik pihak sekolah mencari dan berkunjung ke rumahnya yang dekat dengan sekolah tersebut.

"Proses evakuasi berjalan terkendali dan kondusif. Tidak ada insiden yang mengganggu ketertiban umum," kata Waluyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen Paud Dikdasmen) Kemendikbudristek Praptono menyampaikan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi berhasil mengubah preferensi terhadap sekolah elite. Hal itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Selasa (8/7/2024).

Berdasarkan hasil studi oleh PSKP-BSKA pada 2023 menyebutkan bahwa PPDB sejak 2017 tidak saja mengubah metode penerimaan peserta didik baru. Tetapi, juga paradigma menuju pembukaan akses berbasis pada hak warga negara.

PPDB sistem zonasi, lanjut dia, menjadi faktor pendorong bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di semua wilayah. Di samping itu, kebijakan sistem tersebut juga menunjukkan dampak pada peningkatan akses pendidikan yang setara bagi semua kelompok serta penurunan kesenjangan kualitas pendidikan.

Bahkan, menurut Praptono, banyak daerah yang sudah mulai mengimplementasikan PPDB sesuai dengan paradigma dan aturan, kemudian terus melakukan inovasi dan refleksi berkelanjutan untuk menemukan formasi maupun formulasi yang sesuai dengan konteks daerah masing-masing.

Menyinggung soal kesiapan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, dia menerangkan bahwa pihaknya sudah melakukan beberapa evaluasi sekaligus penguatan perencanaan. Mulai dari penetapan wilayah zonasi, penentuan persentase daya tampung setiap jalur PPDB, penyusunan petunjuk teknis PPDB di level pemda, pembentukan panitia, aplikasi PPDB online, hingga sosialisasi terkait dengan pelaksanaan PPDB.

"Pada saat kami lihat kesiapan regulasi dan sistem PPDB, seluruh pemda artinya 100 persen bahwa pemda sudah menerbitkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan PPDB," imbuhnya.

Dengan demikian, dia berharap ada peningkatan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dari tahun sebelumnya, terutama dalam hal peningkatan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu.