Bisnis.com, JAKARTA - Perseteruan antara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) terkait kasus meninggalnya mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) akibat perundungan (bullying) memasuki babak baru.

Pada Rabu (11/9/2024), Komite Solidaritas Profesi melaporkan Menkes Budi Gunadi Sadikin atas dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan kasus peserta PPDS FK Undip yang meninggal dunia.

Perwakilan Komite Solidaritas Profesi M Nasser menduga Menkes Budi Gunadi dan Dirjen Yankes Kemenkes Azhar Jaya telah melanggar Pasal 45A UU ITE tentang penyebaran berita bohong.

“Melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran,” kata Nasser di Bareskrim Polri, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, Menkes dan Dirjen Yankes diduga menyampaikan informasi yang belum bisa dibuktikan, misalnya terkait kematian peserta AR yang disebut bunuh diri karena dirundung (bullying).

Selanjutnya, soal pemerasan Rp40 juta kepada korban selama beberapa bulan juga dinilai belum tentu benar. Pasalnya, korban yang diduga tewas statusnya merupakan bendahara dalam PPDS FK Undip.

"Ada pemalakan Rp20juta-Rp40 juta itu juga tidak benar. [Uang] Rp20 juta-Rp40 juta itu beliau almarhum dalam kapasitas sebagai bendahara yang mengumpulkan dana teman-temanya 11 orang terkumpul Rp40 juta. Itu dibelanjakan selama 3 bulan menjadi bendahara itulah yang kemudian dicatat dalam bukunya, buku ini salah baca atau diputar balik " tambahnya.

Oleh sebab itu, kata Nasser, proses penyelidikan atau pengungkapan kasus dugaan bunuh diri ini merupakan ranah kepolisian bukan pihak Kemenkes.

"Kejadian bunuh diri itu adalah kematian tidak wajar dan bunuh diri itu menjadi kapasitas kewenangan dari Polri bukan kewenangan dari orang-orang lain yang tidak memiliki cukup kewenangan untuk melakukan proses itu," imbuh Nasser.

Perbesar

Respons Kemenkes

Kemenkes tak ambil pusing soal pelaporan dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan kasus meninggalnya peserta PPDS FK Undip.

“Kami tidak ambil pusing terkait ini,” terang Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi kepada Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Adapun, sebelum menyatakan sikap tersebut, Nadia mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan upaya yang tidak berusaha untuk menghentikan aksi perundungan.

“Tapi kami menyayangkan kalau ada upaya yang tidak mendukung menghentikan perundungan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kemenkes menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum senior kepada mahasiswi PPDS Anestesi FK Undip yang meninggal dunia, yaitu Dokter Aulia Risma Lestari (ARL).

"Permintaan uang ini [oleh senior ke dr. Aulia] berkisar antara Rp20 juta – Rp40 juta per bulan," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril dikutip dari Antara, Senin (2/9/2024).

Berdasarkan kesaksian, Syahril mengatakan permintaan ini berlangsung sejak almarhumah masih di semester 1 pendidikan atau di sekitar Juli hingga November 2022.

Saat masih hidup, Aulia Risma ditunjuk sebagai bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan dari teman seangkatannya dan juga menyalurkan uang tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan non-akademik.

Kebutuhan non akademik itu meliputi membiayai penulis lepas untuk membuat naskah akademik senior, menggaji OB, dan berbagai kebutuhan senior lainnya.

"Pungutan ini sangat memberatkan almarhumah dan keluarga. Faktor ini diduga menjadi pemicu awal almarhumah mengalami tekanan dalam pembelajaran karena tidak menduga akan adanya pungutan-pungutan tersebut dengan nilai sebesar itu," kata Syahril.

Syahril menyebut bukti dan kesaksian akan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan ini sudah diserahkan ke pihak kepolisian untuk dapat diproses lebih lanjut.

"Investigasi terkait dugaan bullying saat ini masih berproses oleh Kemenkes bersama pihak kepolisian," kata dia.

Dekan FK Undip Dicopot

Praktik Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu diberhentikan sementara oleh RS Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

Pemberhentian tersebut menyangkut masalah perundungan atau bullying yang menyebabkan seorang dokter PPDS diduga bunuh diri.

Pihak FK Undip menyayangkan sikap RS yang dinilai merugikan banyak pihak, termasuk dokter residen lain hingga pasien. Di sisi lain, FK Undip sendiri sudah melakukan investigas internal akan kasus yang terjadi.

"Di dalam kasus PPDS, Undip sudah melakukan investigasi internal," kata Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro Wijayanto di Semarang, Sabtu (1/9/24), menanggapi ditangguhkannya praktik dokter Yan Wisnu Prajoko di RSUP dr Kariadi Semarang.

Menurut dia, Undip terbuka dengan hasil investigasi dari pihak luar, baik kepolisian maupun Kementerian Kesehatan.

Bahkan jika memang terbukti ada perundungan maka hukuman untuk pelaku jelas dan tegas, yakni drop out alias dikeluarkan. Namun, pihaknya menyoroti pemberhentikan sepihak oleh RS Kariadi dilakukan karena adanya tekanan dari Kementerian Kesehatan.

"Yang melakukan pemberhentian itu adalah direktur rumah sakit (RSUP dr Kariadi, red.). Kami mendengar Pak Dirut mendapat tekanan luar biasa dari Kementerian Kesehatan sehingga mengeluarkan keputusan itu," katanya.

Dia menilai penangguhan praktik dokter spesialis bedah onkologi itu merupakan hukuman kedua yang diberikan oleh Kemenkes atas kasus yang sebenarnya masih dalam tahap investigasi, dan hukuman kemungkinan akan berlanjut.

Menanggapi masalah dokter PPDS, FK Undip juga menyinggung mengenai jam kerja berlebihan yang merupakan kebijakan rumah sakit dan Kementerian Kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, pihak Fakultas Kedokteran Program Studi Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang perlu membuka diri untuk penyelidikan kasus kematian peserta didiknya pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

“Konon, dari informasi yang kita dapat, ini korban bullying yang dilakukan oleh lingkaran, terutama senior-senior. Meskipun itu dibantah, tetapi saya kira dalam hal ini kampus perlu membuka diri untuk melakukan penyelidikan lebih jauh," kata Andreas usai menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 bertema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dengan demikian, kata dia, seluruh pihak dapat mengetahui penyebab atau latar belakang dari peristiwa tersebut dan mencegah terjadinya kasus serupa pada masa mendatang.

Andreas pun menyayangkan dugaan adanya tindakan perundungan di kalangan mahasiswa yang diikuti dengan dugaan pihak universitas yang menutupi peristiwa itu. Menurut dia, diperlukan penanganan, seperti edukasi bahaya perundungan di setiap jenjang pendidikan.

“Saya kira latar belakangnya adalah perlu ada pendidikan dasar yang berkaitan dengan etika, perilaku, dan memberitahukan bahwa yang namanya menggunakan media sosial, apalagi sekarang untuk menyerang, merundung orang itu risikonya bukan hal yang sederhana dan itu sudah banyak terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa banyak peserta PPDS yang ingin melakukan bunuh diri.

"Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi, ini sudah fenomena yang besar yang terjadi," kata Menkes di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Menkes juga meminta semua pihak agar menghentikan praktik perundungan, termasuk pada profesi dokter. Menurut dia, perundungan dapat mengakibatkan hidup seseorang menjadi tertekan.

"Di sini, saya mengajak sebenarnya semua sektor agar yuk kita hentikan, kita putuskan kebiasaan perundungan ini. Karena ini adalah kebiasaan buruk berdampak buruk di profesi yang sangat mulia kedokteran. Bayangkan kalau dokter-dokter ini sejak muda sudah dididik seperti itu, hidupnya ditekan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa banyak peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang ingin melakukan bunuh diri seperti pada kasus yang terjadi di Fakultas Kedokteran Undip, Semarang.

Menkes merespons kasus kematian seorang peserta PPDS Fakultas Kedokteran Undip Semarang yang diduga bunuh diri akibat mengalami perundungan.

"Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi, ini sudah fenomena yang besar yang terjadi," ungkap Menkes dilansir dari Antara, Jumat (16/8/2024).

Oleh karena itu, Menkes meminta semua pihak agar menghentikan praktik perundungan, termasuk pada profesi dokter. Menurutnya, perundungan dapat mengakibatkan hidup seseorang jadi tertekan.

"Di sini saya mengajak sebenarnya semua sektor agar yuk kita hentikan, kita putuskan kebiasaan ini. Karena ini adalah kebiasaan buruk berdampak buruk di profesi yang sangat mulia kedokteran. Bayangkan kalau dokter-dokter ini sejak muda sudah dididik seperti itu, hidupnya ditekan," tuturnya.

Menkes pun membandingkan kasus perundungan yang terjadi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) beberapa waktu lalu dengan kasus perundungan yang terjadi terhadap peserta PPDS saat ini.

Menurutnya, kasus di IPDN lebih kepada tekanan fisik, sedangkan yang dialami peserta PPDS itu lebih kepada tekanan mental.

"Teman-teman dengar IPDN kan? Dulu ada yang sampai meninggal kan? Terjadi di sana kan? Ya ini mirip. Kalau disana mungkin lebih ke tekanan fisik, ini ke tekanan mental," kata Menkes.

Dia mengatakan masih banyak cara yang jauh lebih mendidik untuk menciptakan tenaga kerja yang Tangguh tanpa harus melakukan perundungan.

"Jadi, kita kan banyak profesornya nih, banyak guru besarnya. Harusnya banyak kok cara-cara mendidik untuk menciptakan manusia-manusia tangguh, bukan hanya kedokteran di TNI, di Polri, pilot ada banyak profesi yang diminta memiliki ketangguhan mental yang berbeda tanpa buli, tanpa menyebabkan orang depresi, tanpa menyebabkan orang ke-trigger untuk bunuh diri," ucap Menkes.

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mengusut kasus tersebut.

"Kita kali ini sedang mengirim audit karena ini sudah ada kematian, juga kita juga bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini," kata Menkes.

Sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kematian korban berinisial AR yang ditemukan pada Senin (12/8) lalu tersebut diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus bunuh diri mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) yang sedang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesia harus diusut tuntas. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Abdul Fikri Faqih.

Ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut total kasus bunuh diri perempuan berinisial ARL tersebut. Korban diduga mengakhiri hidupnya karena menghadapi perundungan dari seniornya di RSUP Dr Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

"Dulu, kita pernah dengar, (di) STPDN (ada) perilaku kekerasan senior kepada junior sampai ada korban. Sekarang, kita mendengar FK yang konon sudah dari dulu seperti ini, bahkan tidak hanya (terjadi) di satu kampus ini saja. Segera usut tuntas kasus ini," kata Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Ia menambahkan, jika korban membunuh dirinya karena mengalami perundungan, aparat kepolisian harus memberikan efek jera kepada pelaku. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendorong pemerintah untuk membenahi seluruh sistem manajemen perguruan tinggi. Kalau perlu, Presiden dapat membentuk satuan tugas khusus menangani perundungan.

“Karena ini (soal perundungan) sudah lama dan membudaya, penyelesaiannya harus sistemik dan berkelanjutan dilakukan oleh satgas khusus. Ini darurat,” ujar dia.

Sebelumnya, dikabarkan di media massa bahwa seorang mahasiswi peserta program studi anestesi Universitas Diponegoro ditemukan tewas di kamar kosnya pada Senin (12/8/2024). Mahasiswi tersebut diduga bunuh diri karena tidak kuat menghadapi perundungan yang dialaminya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan, pihaknya bergerak cepat dan tegas mengusut kasus itu. "Untuk memastikan apakah ini ada unsur bullying atau tidak. Mudah-mudahan dalam sepekan ini sudah ada hasilnya," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan menyatakan bergerak cepat dan tegas mengusut kasus bunuh diri seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip). Kemenkes mengirimkan tim Inspektorat Jenderal Kemenkes untuk menginvestigasi pemicu kejadian tersebut.

"Untuk memastikan apakah ini ada unsur bullying atau tidak. Mudah-mudahan dalam sepekan ini sudah ada hasilnya," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Nadia mengatakan, pembinaan dan pengawasan PPDS ada pada Pendidikan Dokter Spesialis FK Undip, bukan pada Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi. Namun demikian, Kemenkes tidak bisa lepas tangan, karena yang bersangkutan juga menempuh pendidikannya di lingkungan RSUP Kariadi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes.

"Investigasi Itjen mencakup kegiatan almarhumah selama di Rumah Sakit Kariadi," ujarnya.

Selain itu, Nadia mengatakan kegiatan PPDS Anastesi Undip di RSUP Kariadi dihentikan sementara guna memastikan investigasi dapat dilakukan dengan baik, termasuk mencegah risiko intervensi dari senior dan dosen kepada juniornya, serta memperbaiki sistem yang ada. "Kemenkes tidak sungkan melakukan tindakan tegas seperti mencabut SIP dan STR bila ada dokter senior yang melakukan praktik bullying yang berakibat kematian," dia menuturkan.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebagai pembina Undip, juga dengan Dekan FK Undip dalam melakukan investigasi ini.

Nadia mengatakan, pihaknya juga meminta Undip dan Kemendikbud untuk turut membenahi sistem PPDS. Sebelumnya, dikabarkan di media massa bahwa seorang mahasiswi peserta program studi anestesi Universitas Diponegoro ditemukan tewas di kamar kosnya pada Senin (12/8/2024).

Diduga mahasiswi tersebut bunuh diri karena tidak kuat menghadapi perundungan yang dialaminya. Menyusul kejadian tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya memberikan surat pemberhentian sementara program studi anestesi kepada RSUP Kariadi guna investigasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan menyatakan bergerak cepat dan tegas mengusut kasus bunuh diri seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip). Kemenkes mengirimkan tim Inspektorat Jenderal Kemenkes untuk menginvestigasi pemicu kejadian tersebut.

"Untuk memastikan apakah ini ada unsur bullying atau tidak. Mudah-mudahan dalam sepekan ini sudah ada hasilnya," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Nadia mengatakan, pembinaan dan pengawasan PPDS ada pada Pendidikan Dokter Spesialis FK Undip, bukan pada Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi. Namun demikian, Kemenkes tidak bisa lepas tangan, karena yang bersangkutan juga menempuh pendidikannya di lingkungan RSUP Kariadi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes.

"Investigasi Itjen mencakup kegiatan almarhumah selama di Rumah Sakit Kariadi," ujarnya.

Selain itu, Nadia mengatakan kegiatan PPDS Anastesi Undip di RSUP Kariadi dihentikan sementara guna memastikan investigasi dapat dilakukan dengan baik, termasuk mencegah risiko intervensi dari senior dan dosen kepada juniornya, serta memperbaiki sistem yang ada. "Kemenkes tidak sungkan melakukan tindakan tegas seperti mencabut SIP dan STR bila ada dokter senior yang melakukan praktik bullying yang berakibat kematian," dia menuturkan.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebagai pembina Undip, juga dengan Dekan FK Undip dalam melakukan investigasi ini.

Nadia mengatakan, pihaknya juga meminta Undip dan Kemendikbud untuk turut membenahi sistem PPDS. Sebelumnya, dikabarkan di media massa bahwa seorang mahasiswi peserta program studi anestesi Universitas Diponegoro ditemukan tewas di kamar kosnya pada Senin (12/8/2024).

Diduga mahasiswi tersebut bunuh diri karena tidak kuat menghadapi perundungan yang dialaminya. Menyusul kejadian tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya memberikan surat pemberhentian sementara program studi anestesi kepada RSUP Kariadi guna investigasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara soal kasus dugaan bunuh diri peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah. Pihak Kemenkes disebut sudah melakukan investigasi atas kasus bullyingatau perundungan dari senior ke korban.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut pembinaan dan pengawasan PPDS ada pada Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran (FK) Undip, bukan pada Rumah Sakit (RS) Kariadi, Semarang.RS Kariadi merupakan rumah sakit pemerintah yang merupakan unit dari Kemenkes.

"Walau demikian Kemenkes sudah bergerak cepat dan tegas untuk menginvestigasi kejadian ini," kata Nadia melalui keterangan tertulis, Kamis (15/8/2024).

Menurut Nadia, Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes sudah turun ke RS Kariadi untuk menginvestigasi apabila pemicu dugaan bunuh diri itu karena perundungan atau bullying. Kemenkes menargetkan hasil investigasi didapatkan dalam rentang waktu seminggu.

"Mudah-mudahan dalam seminggu ini sudah ada hasilnya," ujarnya.

Kemudian, Nadia menyatakan Kemenkes tidak bisa lepas tangan meskipin PPDS tersebut merupakan program Undip. Hal itu lantaran korban dimaksud menjalani pendidikannya di lingkungan RS Kariadi sebagai UPT Kemenkes.

"Investigasi Itjen mencakup kegiatan almarhumah selama di RS Kariadi," ungkap Nadia.

Kini, Kemenkes juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) sebagai pembina Undip dan dengan Dekan FK Undip dalam melakukan investigasi.

Imbas kejadian tersebut, Kemenkes menginstruksikan penghentian sementara kegiatan PPDS Anastesi Undip di RS Kariadi untuk memberikan kesempatan investigasi dapat dilakukan dengan baik.

"Termasuk potensi adanya intervensi dari senior/dosen kepada juniornya serta memperbaiki sistem yang ada," ujar Nadia.

Selain itu, Kemenkes turut meminta Undip dan Kemendikbudristek agar membenahi sistem PPDS. Nadia menyebut pihaknya tidak sungkan untuk memberikan tindakan tegas.

"Kemenkes tidak sungkan melakukan tindakan tegas seperti mencabut SIP dan STR bila ada dokter senior yang melakukan praktek bulying yang berakibat kematian," pungkasnya.

Sebelumnya,Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut merespon terkait dugaan bunuh diri seorang peserta didik PPDS diduga karena mengalami perundungan ataubullying.

Muhadjir menegaskan agar setiap organisasi profesi tidak menerapkan adanya praktik senioritas, termasuk juga dalam pendidikan keprofesian kedokteran.

"Profesi dokter itu tidak bisa dihindari karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus oleh dilakukan oleh dokter senior. Di situlah senioritas pasti berlaku," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2024)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr.Kariadi mengungkapkan tengah menyelidiki kasus bunuh diri mahasiswi Universitas Diponegoro (Undip) yang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesia di RS tersebut. Mahasiswi bernama Aulia Risma Lestari (ARL) tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena menghadapi perundungan dari seniornya di RSUP Dr Kariadi.

"Betul adanya kasus tersebut saat ini sedang kami selidiki," kata staf Humas RSUP Dr.Kariadi, Aditya Kandu Warendra, saat dimintai konfirmasi soal kasus bunuh diri ARL, Kamis (15/8/2024).

Namun dia enggan memberikan penjelasan lebih mendetail soal penyelidikan tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa nanti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal memberi keterangan kepada pers soal hal itu.

Aditya kemudian membenarkan bahwa ARL tengah menjalani PPDS Anestesia di RSUP Dr. Kariadi. "Kalau sebelumnya yang bersangkutan tugas di (RSUD) Kardinah (Kota Tegal). Lalu menjalani pendidikan PPDS di Undip. Kalau praktiknya anestesimemang di Rumah Sakit Kariadi," ucapnya.

Dia mengungkapkan, sesuai instruksi Kemenkes, saat ini program studi anestesia di RSUP Dr. Kariadi dihentikan sementara. "Sesuai edaran dari Kemenkes yang kami terima praktik anestesi dihentikan. Tapi untuk sampai kapannya kami belum tahu. Yang jelas biasanya Kemenkes memberikan keterangan pers rilis," ujar Aditya.

Sementara itu Undip telah membantah kabar bahwa ARL, yang tengah menjalani PPDS Anestesia RSUP Dr.Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, bunuh diri akibat perundungan. Menurut Undip, ARL mengakhiri hidupnya karena menghadapi masalah kesehatan.

"Mengenai pemberitaan meninggalnya almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari investigasi internal kami, hal tersebut tidak benar," ungkap Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Utami Setyowati saat memberikan keterangan pers di Kantor Humas Undip, Kamis (15/8/2024).

Dia menambahkan bahwa selama ini ARL berdedikasi dalam pekerjaannya. "Namun demikian, almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh," ujarnya.

Kendati demikian, Utami mengaku tidak bisa mengungkap secara mendetail problem kesehatan apa yang dialami ARL bersangkutan. Alasannya karena konfidensialitas medis dan privasi almarhumah.

"Berdasarkan kondisi kesehatannya, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri (dari PPDS). Namun karena beliau adalah penerima beasiswa sehingga secara administratif terikat dengan ketentuan penerima beasiswa, sehingga almarhumah mengurungkan niat tersebut," ucap Utami.

Dia mengatakan, Undip terbuka dengan fakta-fakta valid lain di luar investigasi internal mereka. "Kami siap berkoordinasi dengan pihak mana pun untuk menindaklanjuti tujuan pendidikan dengan menerapkan zero bullying di Fakultas Kedokteran (FK) Undip," ujar Utami.

Merespons kasus bunuh diri ARL, Kementerian Kesehatan sudah menghentikan Program Studi Anestesi Undip di RSUP Dr.Kariadi.

"Sehubungan dengan dugaan terjadinya perundungan Program Studi Anestasi Universitas Diponegoro yang ada di RSUP Dr.Kariadi, yang menyebabkan terjadinya bunuh diri pada salah satu peserta didik program studi anestesi Universitas Diponegoro. Maka disampaikan kepada Saudara untuk menghentikan sementara program studi anestasi di RSUP Dr.Kariadi," demikian bunyi surat yang diterbitkan Kemenkes dan ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi tertanggal 14 Agustus 2024.

Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr. Azhar Jaya. Surat itu bernomor TK.02.02/D/44137/2024 dengan hal "Pemberhentian program Anestasi Universitas Diponegoro di RSUP Dr.Kariadi".

Dalam surat itu, Azhar mengatakan bahwa penghentian Prodi Anestasi Undip di RSUP Dr.Kariadi dilakukan hingga adanya investigasi dan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan Direksi RSUP Dr.Kariadi dan FK Undip.