Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR mencecarKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terkait dengan implementasi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, pada Selasa (29/10/2024).

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mencecar Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dan Wamen PPPA Veronica Tan terkait dengan UU KIA yang tidak masuk dalam 16 program prioritas Kemen PPPA .

“Bu Menteri, kami sudah mendengarkan tadi, kami tidak ada mendengar tertulis ataupun mendengarkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak masuk ke lampiran,” kata Marwan di dalam ruang rapat.

Marwan turut menyebutkan bahwa UU itu baru saja disahkan di Komisi VIII DPR, tetapi disayangkan implementasi UU tersebut tidak disebutkan oleh pihak Kemen PPPA.

Saat ditemui seusai rapat, Arifatul mengatakan bahwa sebenarnya UU KIA sudah masuk dalam program prioritasnya, tetapi saat rapat tadi belum sempat tersampaikan.

“Di lampiran itu sudah kita jelaskan secara lengkap, tapi memang tadi tidak sempat tersampaikan. Sebetulnya ada [tentang UU KIA],” pungkasnya.

Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan pada 4 Juni 2024 lalu.

Salah satu aturan yang ada dalam UU tersebut adalah ibu bekerja bisa cuti melahirkan hingga 6 bulan.

Berikut 16 fokus Prioritas Kementerian PPPA Tahun 2025:

1. Penguatan regulasi dan peraturan teknis dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
3. Penguatan norma positif dan perubahan pelaku dalam mencegah terjadinya kekerasan dan perilaku salah pada anak;
4. Penyediaan layanan pengaduan SAPA 129 bagi perempuan den anak korban kekerasan/TPPO yang terintegrasi antara pusat dan daerah untuk mempermudah masyarakat melakukan pengaduan dan meningkatkan response role oleh petugas;
5. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan/TPPO serta layanan perlindungan sementara;
6. Pengembangan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PRA)sebagai instrumen manajemen penanganan kasus dan menghasilkan satu data pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional;
7. Penguatan tata kelola layanan perempuan dan anak korban kekerasan;
8. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di kementerian/lembaga, daerah, dan desa);
9. Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan termasuk perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan dengan disabilitas, penyintas kekerasan dan bencana;
10. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan provinsi/kabupaten/kota;
11. Optimalisasi pengasuhan berbasis anak dan penguatan kapasitas perlindungan anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif;
12. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak termasuk anak dalam kondisi khusus seperti anak disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, situasi darurat, anak pekerja migran serta anak-anak di wilayah 3T;
13. Peningkatan partisipasi anak yang bermakna dalam pembangunan;
14. Penciptaan lingkungan yang ramah anak antara lain melalui pembinaan dan evaluasi kabupaten dan kota layak anak;
15. Peningkatan replikasi Desa Ramah Perempuan dan peduli anak (DRPPA) secara mandiri;
16. Pengawasan pelaksanaan atau penyelenggaraan perlindungan anak di K/L dan daerah.

Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar yang telah diberi amanat sebagai Menteri Agama (Menag) dan Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (PPPA) RI dalam Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

JPPRA juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas segenap dukungan, regulasi, dan kebijakan Menag Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga selama menjabat di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung Firmansyah mengatakan, salah satu isu penting yang ditangani secara serius oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian PPPA selama ini adalah pencegahan dan penindakan kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan, termasuk di pesantren.
"Keberanian Menag Gus Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tindak kekerasan anak di pesantren ini patut diapresiasi dan harus menjadi acuan utama oleh pejabat selanjutnya agar cita-cita dari inisiatif tersebut bisa tercapai, yakni terciptanya lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan anak," kata Ustaz Agung pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurut Ustaz Agung, selama ini baik Kemenag maupun Kementerian PPPA telah membuat banyak terobosan dalam menangani kekerasan terhadap anak di pesantren. Namun, lanjutnya, tantangan di lapangan masih cukup besar.

"Upaya pencegahan, penindakan, dan pendampingan harus terus diperkuat dengan kolaborasi berbagai pihak dan perluasan cakupan implementasi kebijakan yang lebih efektif, sehingga lingkungan pesantren benar-benar menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak," kata Ustaz Agung.

Ustaz Agung mengungkapkan sejumlah tantangan yang harus disikapi tak kalah serius oleh Menag Nasaruddin Umar dan Menteri PPPA Arifatul Choiri terkait hal tersebut. Di antaranya adalah masih banyaknya lembaga pendidikan, termasuk pesantren yang memiliki kesadaran cukup rendah tentang kekerasan terhadap anak, terutama yang bersifat non-fisik, seperti pelecehan verbal dan psikologis.

"Sosialisasi yang merata masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil," katanya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa pesantren masih mengadopsi budaya ketaatan hierarkis yang sangat kuat sehingga kasus kekerasan atau pelecehan sering tidak dilaporkan karena dianggap 'wajar' atau ditutupi atas dasar menjaga citra pesantren.

"Tak kalah penting, masih banyak pesantren yang belum memiliki sarana pendukung memadai untuk menerapkan kebijakan anti-kekerasan, seperti fasilitas konseling atau pendampingan psikologis untuk santri yang mengalami kekerasan," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, Menag dan Menteri PPPA yang baru juga memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang perlu segera dilakukan secara lebih fokus, masif, dan serius.

"Kemenag dan Kementerian PPPA harus melanjutkan sosialisasi terkait hak-hak anak dan pencegahan kekerasan melalui pelatihan dan kampanye, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau. Upaya ini meliputi pelibatan para kiai, ustaz, dan pengurus pesantren untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sadar dan peka terhadap hak anak," katanya.

Selain itu, lanjutnya, diperlukan pula integrasi kurikulum yang mencakup pendidikan terkait pencegahan kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak sehingga santri dan pengurus pesantren memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perilaku yang dapat membahayakan anak.

"Tantangannya juga masih ada. Misalnya, penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan di pesantren sering kali lambat dan tidak tuntas, terutama karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Ini juga dipersulit oleh minimnya akses korban terhadap lembaga hukum dan dukungan sosial," kata Kiai Yoyon.

Belum lagi, banyaknya pesantren yang tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan yang spesifik membuat penindakan terhadap kasus kekerasan kerap tidak berjalan sesuai dengan standar nasional.

"Pembuatan SOP perlindungan anak di seluruh pesantren ini menjadi penting. Dan ini yang sedang didorong dan dilakukan JPPRA, minimal dimulai dari 50 pondok pesantren yang tergabung dalam jaringan ini," pungkasnya.

Saat ini, dengan dukungan Kemenag dan Kementerian PPPA, JPPRA telah melaksanakan berbagai inisiatif, program, dan kegiatan terkait pencegahan kekerasan anak di pesantren. Jaringan yang dideklarasikan sejak 2023 itu kerap melakukan sosialisasi, riset, Focus Group Discussion (FGD), pendampingan korban, serta kampanye pencegahan kekerasan anak di pesantren.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Agama (Menag) KH Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga). Selama menjabat, keduanya dinilai sebagai sosok yang getol dalam melakukan ikhtiar atau upaya-upaya perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung Firmansyah mengungkapkan, kepemimpinan Menag Yaqut telah membawa perubahan nyata dalam upaya perlindungan anak di pesantren. Sejak awal menjabat, Gus Yaqut langsung giat dan aktif dalam mendorong terwujudnya regulasi yang memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang belajar di pesantren.

"Gus Yaqut juga mendorong pembentukan sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlindungan anak di lembaga pendidikan agama," kata Ustaz Agung, Senin, 21 Oktober 2024.
Salah satu dari regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Kemenag).

"Peraturan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah preventif dan kuratif dalam menghadapi kekerasan di lembaga-lembaga tersebut. Peraturan ini menetapkan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pelaporan kasus kekerasan, dengan tujuan melindungi anak-anak dan santri dari kekerasan, terutama pelecehan seksual," katanya.

Selain melalui regulasi, Menag Yaqut, menurut Ustaz Agung, telah melakukan tiga langkah utama dan strategis dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan anak di pesantren. Pertama, investigasi lembaga pendidikan. Menag Yaqut memerintahkan investigasi terhadap lembaga pendidikan berbasis agama yang diduga menjadi lokasi kekerasan dan pelecehan seksual. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap sejumlah kasus yang terungkap di pesantren dan sekolah berasrama.

"Kedua, kerja sama dengan pihak eksternal. Kemenag juga tak sungkan atau pun ragu menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya dalam menindaklanjuti kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan. Termasuk, dengan JPPRA," ungkap Ustaz Agung.

"Bahkan, JPPRA sendiri dideklarasikan dengan menyerap arahan dan saran dari Gus Menag dan dikawal langsung oleh pejabat Kemenag terkait pada 2023 lalu," tambahnya.

Ketiga, lanjut Ustaz Agung, Menag Yaqut berani melakukan pengetatan prosedur izin operasional lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Kemenag menerapkan verifikasi dan validasi yang ketat sebelum memberikan izin operasional kepada lembaga pendidikan agama.

"Verifikasi ini dilakukan dengan kunjungan langsung ke lembaga yang mengajukan izin demi memastikan bahwa lembaga tersebut mematuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk jaminan bebas dari tindak kekerasan terhadap anak," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, terobosan yang tidak kalah penting dilakukan Menag Yaqut adalah mengimbau masyarakat, termasuk santri untuk berani melaporkan jika mereka mengalami kekerasan.

"Sudah barang tentu, langkah cukup efektif dalam mengurangi jumlah kasus. Sebab, sebelumnya, hal ini berhadapan dengan isu-isu ketabuan, berpotensi mengalami tekanan, juga tantangan stigma sosial," katanya.

Menurut Kiai Yoyon, peran serupa juga telah dilakukan Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Sejumlah kebijakan dan regulasi turut dikeluarkan Kementerian PPPA demi mencegah kekerasan terhadap anak di pesantren

"Bersama dengan Kemenag, Kementerian PPPA telah menyusun pedoman untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, mencakup SOP Perlindungan Anak di Pesantren yang memuat langkah-langkah preventif dan responsif terhadap kasus kekerasan. Salah satu capaian penting adalah pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian untuk memastikan implementasi perlindungan anak," katanya.

Kementerian PPPA di bawah komando Bintang Puspayoga, menurut Kiai Yoyon, secara rutin mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan pesantren dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak.

"Salah satu inisiatif besar Kementerian PPPA di bawah Bintang Puspayoga adalah kampanye nasional untuk melawan kekerasan terhadap anak. Dalam kampanye ini, pesantren ikut terlibat sebagai mitra dalam penyebaran kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. Salah satunya dengan mendukung penuh program dan kegiatan-kegiatan JPPRA," katanya.

Kiai Yoyon berharap, legasi positif dan berharga yang telah ditancapkan Menag Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga ini diteruskan, bahkan dikembangkan oleh para menteri pengganti di dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

"Tentu, instruksi yang berakar dari Presiden Joko Widodo yang telah dilaksanakan dengan baik itu kami harap bisa diteruskan, bahkan dikembangkan oleh para menteri baru pilihan Presiden Prabowo yang juga memiliki niat, gagasan, dan harapan serupa tentang prospek perlindungan anak di Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan nama-nama menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu, 20 Oktober 2024 malam. Di antara nama tersebut terdapat Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar sebagai Menag, dan Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri PPPA RI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Penulis: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sudah merilis jadwal resmi tes eleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024

Bersumber dari situs KemenPPPA, tes SKD CPNS untuk KemenPPPA berlangsung selama dua hari yakni hari Rabu 16 Oktober 2024 dan Kamis 17 Oktober 2024.

Berikut ini daftar titik lokasi atau tilok tes SKD CPNS KemenPPPA tahun 2024.

Daftar lokasi tilok tes SKD CPNS KemenPPPA 2024

1. Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Jl. Magelang No.Km. 7,5, Jongke Tengah, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, DIY 55285

2. Kantor Regional II BKN Surabaya, Jl. Letjend. S. Parman No.6, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256

3. Kantor Regional III BKN Bandung, Jl. Surapati No.10, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122

4. Kantor Regional IX BKN Jayapura, Jl Baru No 100B Kotara Abepura Jayapura

5. Kantor Regional VI BKN Medan: Jl. Tahi Bonar Simatupang No.124, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, 20127

6. Kantor Regional VII BKN Palembang: Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, 30267

7. Kantor Regional XI BKN Manado: Jl. A.A. Maramis No.Km. 8, Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, 95256

8. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru: Jl. Hangtuah Ujung No.148, Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, 28131

9. Kantor Regional XIII BKN Aceh: Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Gani, Ingin Jaya, Gani, Aceh, Kabupaten Aceh Besar, 24411

10. Kantor Regional XIV BKN Manokwari: Jl. Manokwari - Maruni, Anday, Manokwari Sel., Kabupaten Manokwari, Papua Barat, 98315

11. UPT BKN Ambon: Jl. A. I. S. Nasution No.8, Karang Panjang, Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku

12. UPT BKN Balikpapan: Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 40, Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

13. UPT BKN Batam: Gedung Bersama Pemko Batam Lt. 5 Jl. Raja Isa no. 17 Kec. Batam Kota Kota Batam Prov. Kepulauan Riau

14. UPT BKN Gorontalo: Jl. H.D.I. Rachman, Hepuhulawa, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96181

15. UPT BKN Jambi: Jl. Kapten Pattimura No. 90 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Propinsi Jambi, Kodepos 36124

16. UPT BKN Kupang: Jl. Frans Seda, Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kota Kupang NTT

17. UPT BKN Lampung: Jl. Nusa Indah I No.02A, Sumur Batu, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35214

18. UPT BKN Mataram: Jln. Sandat No.4, Kec.Selaparang Kota Mataram NTB

19. UPT BKN Padang: Jl. Adinegoro km 7, Batang Kabung Ganting Kec. Koto Tangah, Kota Padang

20. UPT BKN Palangkaraya: Jl. W. Sudirohusodo No.20, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

21. UPT BKN Palu: Jl. Bantilan No.20, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111

22. UPT BKN Pangkal Pinang: Jl. M Saleh Zainudin, Air Salemba, Kec. Gabek, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33172

23. UPT BKN Pontianak: Jl. Achmaad Sood No. 25, Pontianak, Kalimantan Barat, (Bekas Gedung Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat)

24. UPT BKN Semarang: Gedung Utara Samsat Bergas, Jln. Sukarno-Hatta Km. 29 Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang. Kode Pos 50552

25. UPT BKN Serang: Jl. Kh. Sokhari No.40, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117

26. UPT BKN Sorong: Jl. Klamono KM. 24 Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sorong, Aimas, Papua Barat Daya 98445

27. UPT BKN Tarakan: Komplek Perkantoran Dinas Kesehatan, Jl. Kusuma Bangsa, Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

28. UPT BKN Ternate: Jalan Jati Metro, No. 475, Jati, Ternate Selatan, Kota Ternate

29. Konsulat RI Songkhla: 19 Sadao Road, Muang District, Songkhla 90000, Thailand (tilok luar negeri)

30. Konsulat RI Tawau: TB 690-693 (LOT 5-8) Lorong Megah Jaya 10, Jalan Tiku KM 8, 91000 Tawau, Sabah Malaysia (tilok luar negeri)

Pembagian sesi SKD CPNS

Selain hari Jumat

1. Sesi 1
Persiapan waktu: 06.30 - 08.00 WIB, durasi: 90 menit
Keterangan:

• Registrasi dan pemberian PIN peserta
• Penitipan barang
• Body Checking
• Peserta masuk ruang tunggu steril
• Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

Pelaksanaan SKD CPNS

• Waktu: 08.00 – 09.40 WIB
• Durasi: 100 menit

2. Sesi 2
Persiapan waktu: 09.00 – 10.30 WIB, durasi: 90 menit
Keterangan:

• Registrasi dan pemberian PIN peserta
• Penitipan barang
• Body Checking
• Peserta masuk ruang tunggu steril
• Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

Pelaksanaan SKD CPNS

• Waktu: 10.30 – 12.10 WIB
• Durasi: 100 menit

3. Sesi 3
Persiapan waktu: 11.30 – 13.00 WIB, durasi: 90 menit
Keterangan:

• Registrasi dan pemberian PIN peserta
• Penitipan barang
• Body Checking
• Peserta masuk ruang tunggu steril
• Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

Pelaksanaan SKD CPNS

• Waktu: 13.00 – 14.40 WIB
• Durasi: 100 menit

4. Sesi 4
Persiapan waktu: 14.00 – 15.30 WIB, durasi: 90 menit
Keterangan:

• Registrasi dan pemberian PIN peserta
• Penitipan barang
• Body Checking
• Peserta masuk ruang tunggu steril
• Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

Pelaksanaan SKD CPNS

• Waktu: 15.30 – 17.10 WIB
• Durasi: 100 menit

Pada hari Jumat

1. Sesi 1
Persiapan waktu: 06.30 - 08.00 WIB, durasi: 90 menit
Keterangan:

• Registrasi dan pemberian PIN peserta
• Penitipan barang
• Body Checking
• Peserta masuk ruang tunggu steril
• Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

Pelaksanaan SKD CPNS

• Waktu: 08.00 – 09.40 WIB
• Durasi: 100 menit

2. Sesi 2
Persiapan waktu: 13.30 – 15.00 WIB, durasi: 90 menit
Keterangan:

• Registrasi dan pemberian PIN peserta
• Penitipan barang
• Body Checking
• Peserta masuk ruang tunggu steril
• Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian

Pelaksanaan SKD CPNS

• Waktu: 15.00 – 16.40 WIB
• Durasi: 100 menit

Jakarta -

PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC), Holding Rumah Sakit (RS) BUMN, kembali berinovasi mendukung kesejahteraan pekerja PT Pertamina (Persero). Dalam rangkaian Employee Well-being Week & Health Expo pada 7-11 Oktober 2024, Pertamina melakukan re-launching fasilitas Day Care di Kantor Pusat Pertamina yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat.

Pertamina mempercayakan pengelolaan Day Care ini kepada Klinik Pertamina IHC, salah satu unit usaha IHC. Klinik Pertamina IHC mengelola fasilitas tersebut dengan menerapkan sistem yang terstruktur serta melibatkan tenaga profesional yang terlatih dan berpengalaman.

Day Care ini terbagi menjadi dua unit terpisah, satu untuk bayi usia 3 hingga 11 bulan dan satu lagi untuk toddler usia 1 hingga 5 tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan fokus dan kualitas pengasuhan yang optimal.

Mengusung metode pendidikan Montessori, Day Care ini memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk belajar sesuai minat dan bakat mereka dengan menciptakan suasana yang mendukung kreativitas dan perkembangan kognitif anak. Day Care ini diasuh langsung di bawah pengawasan dan standar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Klinik Pertamina IHC telah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu untuk mengelola Day Care ini. Mereka terdiri dari bidan berpengalaman, perawat ahli, dan tenaga dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Seluruh tenaga ini telah tersertifikasi dan dilatih sesuai dengan standar Kementerian PPPA.

Day Care ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium yang mendukung kenyamanan anak-anak, seperti mainan edukatif, tempat tidur, ruang belajar, lingkungan bermain yang terpisah, serta sistem pengawasan melalui CCTV yang memberikan rasa aman bagi orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka di sini.

Ke depannya Klinik Pertamina IHC berencana mengembangkan layanan ini dengan menghadirkan dokter spesialis anak yang akan secara rutin mengunjungi Day Care untuk memantau tumbuh kembang anak-anak.

Plt. Direktur Utama IHC, dr. Lia Gardenia Partakusuma berharap agar Day Care ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak pekerja Pertamina dan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya di seluruh Indonesia.

"IHC sebagai anak perusahaan Pertamina sangat bangga dapat mendukung kesejahteraan keluarga pekerja Pertamina melalui fasilitas Day Care ini. Ini bukan hanya sekadar tempat pengasuhan, tetapi juga pusat pendidikan dan tumbuh kembang yang dapat merangsang kreativitas, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial mereka sejak dini," ujar dr. Lia dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2024).
Senada dengan dr. Lia, Direktur Klinik Pertamina IHC Devi D Pritasari menggarisbawahi pentingnya kompetensi dan kecerdasan emosional para tenaga pengasuh dalam hal pengelolaan SDM.

"Klinik Pertamina IHC telah menyiapkan tim pengasuh Bidan, tenaga perawat profesional untuk pengasuh bayi, dan lulusan PGTK untuk mengasuh Toddler. Mereka tersertifikasi ramah dan memahami hak anak dari Kementerian PPPA. Kami berupaya menciptakan lingkungan Day Care yang aman, hangat, dan sehat untuk pertumbuhan psikologis anak," jelas Devi.

"Fasilitas Day Care menjadi bagian penting dalam mewujudkan well-being di lingkungan kerja PT Pertamina (Persero) dan kami berharap dapat melayani kebutuhan Day Care BUMN lain, agar para pekerja dapat lebih optimal berkontribusi kepada perusahaan dan negeri kita tercinta. Bersama kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi penerus yang sehat," tambahnya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina peduli kesehatan dan kesejahteraan pekerja agar dapat bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan kinerja yang terbaik.

"Dengan adanya berbagai fasilitas pendukung untuk pekerja, termasuk Day Care, Pertamina berharap para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan fokus, sehingga pekerja memiliki mental yang sehat dan produktivitas pekerja bisa optimal," jelas Fadjar.

Sebagai informasi, acara peresmian Day Care ini dihadiri sejumlah manajemen dari PT Pertamina (Persero) dan IHC, termasuk Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini, SVP Human Capital Development PT Pertamina (Persero) Edy Karyanto, Plt. Direktur Utama IHC dr. Lia Gardenia Partakusuma, Direktur Keuangan IHC Alvin Christian, Direktur Komersial IHC dr. Harmeni Wijaya, serta Direktur Klinik Pertamina IHC Devi D Pritasari.

(ega/ega)

KOMPAS.com -- PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC), Holding Rumah Sakit (RS) BUMN, kembali berinovasi dalam mendukung kesejahteraan pekerja PT Pertamina (Persero).

Dalam rangkaian Employee Well-being Week and Health Expo yang berlangsung Senin (7/10/2024) hingga Jumat (11/10/2024), Pertamina melakukan re-launching fasilitas day care di Kantor Pusat Pertamina yang berlokasi di Jl Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat.

Pertamina mempercayakan pengelolaan day care ini kepada Klinik Pertamina IHC, salah satu unit usaha IHC. Klinik Pertamina IHC mengelola fasilitas tersebut dengan menerapkan sistem yang terstruktur serta melibatkan tenaga profesional yang terlatih dan berpengalaman.

Day care ini terbagi menjadi dua unit terpisah, satu untuk bayi usia 3 hingga 11 bulan, dan satu lagi untuk anak usia 1 hingga 5 tahun, untuk memastikan fokus serta kualitas pengasuhan yang optimal.

Mengusung metode pendidikan Montessori, day care ini memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, menciptakan suasana yang mendukung kreativitas dan perkembangan kognitif anak.

Day care ini diasuh langsung di bawah pengawasan dan standar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Klinik Pertamina IHC telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) bermutu untuk mengelola Day Care ini. Terdiri dari bidan berpengalaman, perawat ahli, dan tenaga dari program studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Seluruh tenaga ini telah tersertifikasi dan dilatih sesuai dengan standar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).

Day care ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium yang mendukung kenyamanan anak-anak, seperti mainan edukatif, tempat tidur, ruang belajar, lingkungan bermain yang terpisah, serta sistem pengawasan melalui CCTV yang memberikan rasa aman bagi orangtua yang mempercayakan anak-anak mereka untuk diasuh di day care tersebut.

Ke depan, Klinik Pertamina IHC juga berencana untuk mengembangkan layanan day care dengan menghadirkan dokter spesialis anak yang akan secara rutin berkunjung untuk memantau tumbuh kembang anak-anak.

Pelaksan Tugas (Plt) Direktur Utama IHC, dr Lia Gardenia Partakusuma, menyampaikan harapannya agar day care ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak pekerja Pertamina dan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya di seluruh Indonesia.

"IHC sebagai anak perusahaan Pertamina sangat bangga dapat mendukung kesejahteraan keluarga pekerja Pertamina melalui fasilitas day care ini. Ini bukan hanya sekadar tempat pengasuhan, tetapi juga pusat pendidikan dan tumbuh kembang yang dapat merangsang kreativitas, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial mereka sejak dini," ujar dr Lia.

Senada dengan dr Lia, dalam hal pengelolaan SDM, Devi D Pritasari selaku Direktur Klinik Pertamina IHC juga menggarisbawahi pentingnya kompetensi dan kecerdasan emosional para tenaga pengasuh.

"Klinik Pertamina IHC telah menyiapkan tim pengasuh bidan, tenaga perawat profesional untuk pengasuh bayi, dan lulusan PGTK untuk mengasuh toddler. Mereka tersertifikasi ramah dan memahami hak anak dari Kementerian PPPA. Kami berupaya menciptakan lingkungan day care yang aman, hangat, dan sehat untuk pertumbuhan psikologis anak," jelasnya.

Lebih lanjut Devi mengatakan, fasilitas day care menjadi bagian penting dalam mewujudkan well-being di lingkungan kerja PT Pertamina (Persero) dan kami berharap dapat melayani kebutuhan day care di BUMN lain.

“Tujuannya, agar para pekerja dapat lebih optimal berkontribusi kepada perusahaan dan negeri kita tercinta. Bersama kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi penerus yang sehat," ujar Devi.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa Pertamina peduli kesehatan dan kesejahteraan pekerja, agar dapat bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan kinerja yang terbaik.

"Dengan adanya berbagai fasilitas pendukung untuk pekerja, termasuk daycare, Pertamina berharap para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan fokus, sehingga pekerja memiliki mental yang sehat dan produktivitas pekerja bisa optimal," jelas Fadjar.

Acara peresmian day care dihadiri sejumlah manajemen dari PT Pertamina (Persero) dan IHC, termasuk Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini, SVP Human Capital Development PT Pertamina (Persero) Edy Karyanto, Plt. Direktur Utama IHC dr. Lia Gardenia Partakusuma, Direktur Keuangan IHC Alvin Christian, Direktur Komersial IHC dr. Harmeni Wijaya, serta Direktur Klinik Pertamina IHC Devi D Pritasari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga merespons soal kabar dirinya akan di-reshuffle dari kabinet Presiden Joko Widodo.

Menurut Bintang, ia enggan memberikan komentar soal hal yang belum pasti.

"Kalau yang belum pasti saya enggak berani komentar ya. Salah nanti," ujar Bintang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Sebagaimana diketahui, Bintang Puspayoga merupakan menteri Kabinet Jokowi yang juga kader dari PDI Perjuangan (PDI-P).

Sebelumnya beredar kabar bahwa Presiden akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

Dua menteri dari PDI-P, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga disebut-sebut bakal terkena reshuffle.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana sebelumnya sudah engatakan, tidak ada rencana merombak atau reshuffle kabinet dilakukan pada pekan ini.

Ari memastikan Presiden Jokowi tidak akan me-reshuffle kabinetnya pada 14 Agustus hari ini maupun Kamis (15/8/2024) esok hari.

"Tidak ada rencana/tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar," ujar Ari saat dikonfirmasi Kompas.com pada Rabu.

"Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif Presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan," tegas Ari.

JAKARTA, KOMPAS.com – Salah satu syarat dalam menjaga keamanan anak, ketika orangtua menitipkannya di tempat penitipan anak (daycare) adalah memeriksa legalitas tempat tersebut.

Bahkan, pengurusan legalitas tempat penitipan anak tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebab, menitipkan anak di tempat penitipan anak yang resmi dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada sang buah hati selama berada di sana.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Pribudiarta Nur Sitepu mengungkapkan, ada data tempat penitipan anak yang terstandarisasi KemenPPPA.

“Ini data daycare yang terstandarisasi KemenPPPA. Data tahun 2024 belum selesai prosesnya,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Berdasarkan data yang Kompas.com peroleh dari Pribudiarta, ada 58 tempat penitipan anak atau daycare di seluruh Indonesia yang terdata sejak tahun 2021.

Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut daftar daycare resmi KemenPPPA, per hari Minggu (11/8/2024):

Jakarta

1. TARA Sahabat Semut Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) di Jakarta Selatan.

2. TARA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta Pusat.

3. TARA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) di Jakarta Selatan.

4. TARA Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Jakarta Pusat.

5. TARA Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Jakarta Pusat.

6. TARA KemenPPPA di Jakarta Pusat.

7. Daycare Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKOP UKM) di Jakarta Selatan.

8. Daycare Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Jakarta Pusat.

Jawa Barat

1. TARA Baby Daycare PT P&G Karawang di Kabupaten Karawang.

2. Telkom Daycare Bandung di Kota Bandung.

Jawa Tengah

1. TPA Kartini di Kabupaten Sragen.

2. TPA Bintang Juara di Kota Semarang.

3. TPA Qurrota Ayun di Kota Pekalongan.

4. TPA Aisyiyah di Kabupaten Blora.

5. Tara Inisnu di Kabupaten Temanggung.

Jawa Timur

1. TARA Griya Anak Patria Surabaya di Kota Surabaya.

2. Rumah Bahagia Surabaya di Kota Surabaya.

Sumatera Selatan

1. Hindoli Musi Banyuasin di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kalimantan Selatan

1. Daycare PAUD Ananda di Kabupaten Tapin.

2. Daycare TPA Anugrah di Kabupaten Barito Kuala.

3. Daycare PAUD Mawar di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4. Daycare Rumah Belajar Senyum di Kota Banjarmasin.

5. Daycare Tunas Mulia di Kabupaten Banjar.

6. Daycare Permata Bunda di Kabupaten Banjar.

7. TPA Kasih Bunda SPNF-SKB Tanah Bumbu di Kabupaten Tanah Bumbu.

8. TARA Daycare Sunshine di Kota Banjarmasin.

9. Daycare PAUD Al Ikhsan di Kabupaten Tabalong.

10. TPA Permata Hati di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

11. Daycare Miki Mini di Kota Batam.

12. Daycare Elsadai di Kota Batam.

Aceh

1. TK Modern Lina di Kabupaten Bireuen.

2. TPA Mutiara Ilmu di Kabupaten Aceh Besar.

3. KB Al Yaqin di Kabupaten Aceh Besar.

4. TK Permata Bakti di Kabupaten Bireuen.

5. KB Aqila di Kabupaten Aceh Tengah.

6. TK Madani di Kabupaten Aceh Tenggara.

7. Aceh Jaya di Kabupaten Aceh Jaya.

8. TPA Al Khansa di Kota Langsa.

9. TPA FBA Nizamia di Kota Banda Aceh.

10. PAUD IT Al-Manar di Kabupaten Aceh Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan pentingnya izin operasional untuk daycare atau tempat penitipan anak. Perizinan itu penting guna memastikan penyedia layanan mematuhi aturan yang berlaku dalam merawat anak.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar merespons kasus kekerasan terhadap seorang anak di Wensen School Depok, Jawa Barat.

"Setiap tempat penitipan anak harus memiliki izin operasional dari lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi lembaga layanan tersebut," kata Nahar kepada wartawan, Jumat (2/7/2024).

Nahar menyebut daycare yang terdaftar akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta panduan pelaksanaan tugas. Tapi meski terdaftar, mungkin saja ada oknum yang tidak melaksanakan tugas sesuai pedoman.

"Jika ada unsur pidana, harus dilaporkan dan diproses lebih lanjut karena korbannya adalah anak," ujar Nahar.

Nahar menyampaikan orang tua berhak membuat laporan polisi jika ada bukti yang mengarah ke unsur pidana.

"Ini untuk memastikan kasus ini diselidiki dan pelaku mendapatkan sanksi sesuai undang-undang Perlindungan Anak," ucap Nahar.

Nahar juga menyebut lembaga penitipan anak harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kapasitas memadai dan mekanisme penyelesaian masalah jika terjadi praktek yang tidak sesuai. Penyelesaian tidak hanya secara administrasi tetapi juga secara hukum.

"Tindakan segera harus diambil, baik dalam proses hukum maupun dampak terhadap anak. Pemeriksaan kondisi fisik dan psikis anak diperlukan untuk menentukan intervensi selanjutnya," ujar Nahar.

Sebelumnya, orang tua korban, Rizki Dwi Utami mengungkap laporan terhadap daycare di Harjamukti, Cimanggis, Depok. Meita menganiaya anak Rizki, MK, yang baru berusia dua tahun.

Peristiwa ini terjadi pada 10 Juni 2024 atau dua pekan seusai MK masuk ke daycare itu. Tapi, Rizki baru menyadari MK menjadi korban penganiayaan pada 24 Juli 2024. Fakta ini muncul lewat rekaman CCTV yang kini menjadi barang bukti.

Polresta Depok sudah menciduk

pemilik daycare Wensen School, Meita Irianty terkait kasus penganiayaan terhadap anak balita berusia 2 tahun dan bayi berusia 7 bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan bakal terus pengawal perkembangan penanganan kasus penganiayaan balita, oleh pemilik tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar menjelaskan bahwa pelaku penganiayaan, yakni Meita Irianty pemilik daycare Wensen School Depok memang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, pemantauan proses penanganan kasus yang sedang berjalan harus terus dilakukan. Hal ini untuk menjamin anak korban dan keluarga mendapatkan keadilan.

“Kami akan terus memantau dan memastikan anak korban dan keluarga mendapatkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujar Nahar dalam keterangan resminya, Kamis (1/8/2024).

Nahar berpandangan bahwa Meita melanggar Pasal 76C juncto Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak.

Untuk itu, Nahar mendorong kepolisian agar bekerja secara profesional, dan menjamin proses hukum terhadap pelaku, dapat berjalan cepat serta adil bagi korban.

Dia memastikan bahwa Kemen PPPA akan mengawal kasus ini, dan terus memberikan pendampingan terhadap pihak korban selama proses hukum berjalan.

“Kami siap memberikan bantuan pendampingan bagi korban, baik itu pendampingan secara hukum maupun psikologis,” pungkasnya

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap Meita Irianty, pemilik daycare Wensen School dan menetapkannya sebagai tersangka penganiayaan balita MK (2).

"Iya jadi ini kan kita sudah naik penyidikan ya tadi sore, terus kita melakukan penangkapan. Penangkapan ini tentu sudah ada penetapan tersangkanya," kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana pada Rabu (31/7/2024) malam.

Menurut Arya, Meita ditangkap di rumahnya pada Rabu malam sekitar pukul 22.00 WIB. Penangkapan dilakukan setelah penyidik memeriksa empat saksi dan mendalami tiga video rekaman CCTV yang merekam aksi Meita.

"Kami sudah mendapatkan keterangan yang cukup, yang valid, berdasarkan bukti-bukti yang cukup juga," kata Arya.

"Yang bersangkutan juga mengakui bahwa dalam CCTV itu adalah dirinya. Jadi tidak menyangkal melakukan kekerasan terhadap balita ini," sambungnya.

Jakarta: Seluruh pihak didorong mengutamakan kepedulian pada anak-anak bangsa. Sehingga, dapat berkontribusi menciptakan Indonesia Emas 2045, dengan menjamin pemberian hak-hak anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyebut komitmen itu mesti diutamakan seluruh pihak. Termasuk, pemilik dan pelaku usaha, serta komponen industri.

"Untuk terus memperhatikan dan mengutamakan hak-hak anak dalam setiap aspek bisnis mereka," ujar Puspayoga dikutip dari Antara, Rabu, 31 Juli 2024.
Dorongan itu diungkap Bintang Puspayoga dalam penghargaan Perusahaan Layak Anak (PLA) 2024, yang diinisiasi oleh Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Bintang Puspayoga mengatkan pelaku usaha perlu menerapkan standar dalam mengutamakan hak anak di lingkungan usaha.

"Sehingga, dapat menunjukkan komitmen luar biasa terhadap masa depan anak-anak kita," ujar Puspayoga.

Salah satu perusahaan yang diganjar penghargaan adalah Sarihusada Generasi Mahardhika. Sarihusada diganjar Kategori Utama Anugerah Perusahaan Layak Anak (PLA) 2024. HR Director Sarihusadar Made Dharmadetta, berterima kasih atas apresiasi itu.

"Untuk menciptakan perusahaan yang ramah keluarga dan diimplementasikan melalui kebijakan teknis, baik dalam sisi kegiatan bisnis operasional maupun dukungan kesejahteraan karyawan," kata Made.

Made mengatakan hal ini menjadi penyemangat bagi pihaknya. Terutama, dalam memotivasi pengutamaan hak anak dalam lingkungan usaha. Termasuk, mendorong pelaku usaha lain dalam mengikuti langkah serupa.

"Kami berharap semakin banyak pelaku usaha yang berperan pada dunia usaha menuju Indonesia Layak Anak”, tutup Made.

Anugerah Perusahaan Layak Anak Indonesia digelar sejak 2012. Program tersebut diinisiasi untuk mendorong keterlibatan perusahaan dan pelaku usaha, sebagai mitra pemerintah dan masyarakat. Sehingga, dapat mengutamakan hak-hak anak dalam praktik bisnis mereka.

(ADN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengajak para orang tua lebih proaktif dalam mendidik anak-anak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam sebuah pernyataan resmi, KemenPPPA menekankan pentingnya orang tua untuk memahami dan merespons perubahan lingkungan yang dinamis, termasuk kemajuan teknologi dan informasi.

"Didiklah anak sesuai zamannya. Pendekatan itu menjadi hal yang penting. Kita selalu membandingkan kenapa enggak seperti kita dulu, seperti mama, seperti ayah dulu," kata Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPPA Rohika Kurniadi Sari dalam webinar bertajuk "Melindungi Anak Usia Dini dari Risiko Perubahan Iklim dan Era Digital" di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Menurut Rohika Kurniadi Sari, tidak bijak membandingkan pola pengasuhan anak sekarang dengan pola pengasuhan sang orang tua pada masa lalu karena zamannya berbeda. Untuk itu pihaknya menekankan agar orang tua/keluarga mendengarkan suara anak sejak dini. "Sejak dari usia dini prinsip mendengar suara anak, ikut partisipasi membuat keputusan bersama dalam keluarga menjadi hal yang penting," kata Rohika Kurniadi Sari.

Dalam mencegah dampak negatif digitalisasi, orang tua juga harus mengedukasi anak dan menjadi pendamping anak ketika anak berselancar menggunakan gawai. Upaya ini penting, kata dia, karena memang pengasuhan anak saat ini tidak bisa menghindar dari perkembangan teknologi dan digitalisasi.

"Ketika anak memang enggak bisa menafikan terkait gawai, pendampingan ini menjadi penting. Karena itu akan menjadi pisau bermata dua, di mana anak cepat mengenal (teknologi) tapi juga pendampingannya ada," kata Rohika Kurniadi Sari.