Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) menyatakan, Indonesia membutuhkan kebijakan tambahan agar para produsen baja nasional dapat bertahan sekaligus bersaing dengan produk baja murah China.

Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji mengatakan, produk baja asal China terus membanjiri pasar global. Dalam catatan IISIA, ekspor produk baja China ke pasar global meningkat 39,03% dari 6,64 juta ton pada 2022 menjadi 9,23 juta ton pada 2023.

Tren ini berlanjut pada Januari-Agustus 2024 yang mana ekspor baja China naik 18,46% menjadi 7,13 juta ton, dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni 6,02 juta ton.

Lebih lanjut, impor baja China ke pasar Indonesia mengalami kenaikan 43,71% dari 2,85 juta ton pada 2022 menjadi 4,05 juta ton pada 2023. Peningkatan impor baja China juga terjadi pada Januari-Juli 2024 sebesar 33,92% menjadi 2,98 juta ton, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 2,23 juta ton.

“Hal ini mengakibatkan produsen baja nasional sangat sulit untuk bersaing dengan produk baja murah asal China, baik di pasar domestik maupun global,” ujar dia, Jumat (18/10).

Beruntung, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang masih berlanjut dapat membuat daya saing industri baja nasional tetap terjaga. Namun, hal itu belum cukup. Diperlukan kebijakan tambahan agar produsen baja nasional dapat bertahan dari gempuran produk baja dari China.

Beberapa negara lain pun mulai menutup pasar domestik dari serbuan impor baja China melalui penerapan berbagai trade remedies. Misalnya, India yang akan menaikkan bea masuk impor dari 7,5% menjadi sekitar 10%-12% untuk melindungi pasar domestiknya dari banjir impor baja China.

Amerika Serikat juga mengenakan tarif sebesar 25% (Section 301) untuk produk baja China pada masa pemerintahan Joe Biden. Sebelumnya, AS juga pernah meningkatkan bea masuk baja impor China sebesar 25% (Section 232) ketika Donald Trump berkuasa.

Selain itu, Meksiko turut menerapkan tarif bea masuk sekitar 5%-25% untuk produk baja dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko. Brazil juga mengerek pajak impor menjadi 25% dari sebelumnya 9%-12,5% untuk beberapa jenis produk baja.

Lebih jauh, Uni Eropa mengenakan tariff rate quota sebesar 25% serta kebijakan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) yang efektif berlaku mulai 2026. Kebijakan ini membuat produk baja dengan emisi karbon tinggi sulit bersaing di pasar Eropa.

Baru-baru ini, Kanada juga memberlakukan tarif sebesar 25% untuk produk baja impor asal China guna mencegah pengalihan pasar akibat kebijakan yang diambil mitra dagangnya.

“Bahkan, produsen baja di Jepang dan Korea juga kesulitan bersaing dengan produk baja China dan meminta perlindungan dari pemerintahnya masing-masing,” ungkap Widodo.

Kebijakan trade remedies, lanjut Widodo, sangat dibutuhkan lantaran pasar domestik berpotensi dibanjiri produk baja China yang dijual dengan harga dumping. Ini mengingat negara-negara lain mulai melindungi pasar domestiknya, sehingga China mengalihkan penjualannya ke Indonesia.

Selain pengetatan impor, produsen baja nasional juga membutuhkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sekaligus peningkatan pengawasan atas kepatuhan produk SNI di pasar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk impor tanpa SNI tidak dapat masuk ke pasar domestik.

“Di samping itu, diperlukan penyelesaian dan implementasi neraca komoditas agar persetujuan impor dapat mempertimbangkan kemampuan pasokan industri baja nasional,” tandas dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Industri baja lokal tengah bersiap menghadapi oversupply atau kelebihan pasokan baja dari China. Peran pemerintah dinantikan untuk melindungi daya saing dan iklim usaha industri dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma mengatakan tantangan terberat yang tengah diantisipasi yakni harga jual produk impor asal China yang lebih murah dibandingkan produk baja lokal.

“Dampak oversupply tentu sangat membahayakan industri dalam negeri. Kemungkinan besar dumping pasti terjadi dalam kondisi tersebut,” kata Nicolas kepada Bisnis, Kamis (3/10/2024).

Pihaknya tengah mengupayakan untuk membuat spesifikasi teknis sehingga produksi baja yang diperdagangkan di pasar memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk jadi.

Selain itu, pelaku industri juga melalui beberapa asosiasi terus berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Kendati belum tampak ada kebijakan lebih lanjut.

Dari laporan The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) ekspor baja China mencapai 90,3 juta ton pada 2023 atau meningkat 36,2% dari tahun sebelumnya dan diperkirakan mengalami kenaikan tahun ini.

Negara tujuan ekspor baja China yaitu Korea Selatan, Vietnam, Uni Eropa, dan Indonesia. Kendati demikian, negara-negara tersebut telah menerapkan sejumlah restriksi perdagangan untuk menghalau masuknya produk impor asal China.

Misalnya, Korea Selatan saat jni sedang mengajukan kasus antidumping untuk melawan impor China. Pasalnya, awal tahun ini impor baja China ke Korea naik 1,3% menjadi 3,15 juta ton dengan harga yang 10%-20% lebih murah dibandingkan produksi lokal.

Uni Eropa juga mengamankan industri baja negara nya dengan menerapkan instrumen perlindungan sepertj Tariff Rate Quota sebesar 25% dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Selain itu, Amerika Serikat juga baru-baru ini menerapkan kenaikan tarif impor baja dari China sebesar 25% dari sebelumnya 0-7,5%.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan pihaknya telah mencermati adanya oversupply produk manufaktur dari China, termasuk baja.

Kendati demikian, Febri tidak menerangkan lebih lanjut kebijakan apa yang tengah dipersiapkan pemerintah. Namun, untuk melindungi industri dalam negeri diperlukan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

“Tentu juga kita berharap oversuplay disana tidak menjadi beban bagi industri dalam negeri. Tapi posisi Kemenperin untuk melindungi industri dalam negeri sehingga bisa berdaya saing yang tinggi baik di pasar domestik dan global,” ujar Febri.

Di sisi lain, Ketua Komite Antidumping Indonesia (KADI) Prasta Danial juga mengakui perlindungan melalui instrumen antidumping telah dilakukan oleh sejumlah negara.

“Ketika suatu negara menerapkan antidumping terhadap negara lain yang melakukan dumping, negara pengekspor cenderung beralih ke negara yang pengenaan antidumping nya tidak seketat itu,” kata Danang, dikutip Kamis (3/10/2024).

Namun, pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi dan memprioritaskan perlindungan terhadap industri manufaktur dalam negeri, termasuk baja.