Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah memberlakukan perlindungan terhadap industri baja dari gempuran produk impor murah atau dumping dengan hambatan tarif atau tariff barriers berupa bea masuk antidumping (BMAD) selama lebih dari 10 tahun terakhir.

Baru-baru ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/2024 juga kembali memperpanjang BMAD hingga 5 tahun ke depan. Sebelumnya, aturan tersebut muncul pada 2008 lalu lewat PMK No. 39.1/2008 yang membatasi impor produk hot rolled coil (HRC) dari China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand.

Aturan tersebut berakhir masa berlakunya pada 2 Maret 2013. Setelah 5 tahun pertama berlaku, industri baja masih dihantam produk impor sehingga aturan bea masuk diperpanjang melalui PMK No. 169/2013 yang diperbarui lewat PMK No. 10/2014.

Kala itu, BMAD berlaku untuk impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari China, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand dengan tarif beragam dikisaran 4-20% berlaku hingga Februari 2019.

Sebelum berakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap negara yang terkena BMAD menjadi China, Korea, dan Taiwan dengan tarif 4-7% berlaku hingga 5 tahun ke depan.

Terbaru, pemerintah baru era Presiden Prabowo Subianto kembali memperpanjang BMAD khusus untuk produk H Section hingga I Section dari besi atau baja bukan paduan dengan besaran 11,93% hingga 5 tahun ke depan.

Banjir Impor Baja di RI

Komite Antidumping Indonesia (KADI) Danang Prastal Danial mengatakan, dalam 10 tahun terakhir pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap produk baja impor dari China sebanyak 10 kali.

"KADI baru saja selesai penyelidikan untuk produk baja hot rolled plate yang berasal dari China," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (4/11/2024).

Dalam laporan penyelidikan antidumping HRP tersebut, pihaknya menemukan bukti indikasi praktik dumping produk baja dari China, Ukraina, dan Singapura. Impor baja dari ketiga negara tersebut mengalami kenaikan drastis dalam 3 tahun terakhir.

Secara kumulatif, impor ketiga negara tersebut meningkat cukup signifikan sebesar 23,9%. Impor negara lainnya juga mengalami peningkatan dengan tren sebesar 56,1% selama 2020-2022.

Sebelumnya, The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) melaporkan banjirnya produk baja asal China ke pasar domestik Indonesia membuat daya saing turun dan penjualan produsen baja lokal terkikis.

Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji mengatakan, pemerintah dan produsen harus mencermati dan segera mengantisipasi masuknya produk baja asing ke domestik yang menggerus penjualan produsen baja lokal sepanjang tahun ini.

"Beberapa produsen baja nasional melaporkan penurunan penjualan hingga 20% dan beberapa di antaranya bahkan sangat kesulitan melakukan penjualan di pasar domestik akibat serbuan produk baja Tiongkok," kata Widodo kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dalam catatan IISIA, impor baja dari China telah meningkat sebesar 33,92% dari 2,23 juta ton pada periode Januari-Juli 2023 menjadi 2,98 juta ton pada periode yang sama pada 2024.

Peningkatan impor baja dari China juga tercerminkan dari volume impor baja dari China pada 2023 yang meningkat 43,71% dari 2,85 juta ton pada 2022 menjadi 4,05 juta ton tahun lalu.

"Hal ini telah mengakibatkan produsen baja nasional kehilangan pangsa pasar domestik dan berpotensi mengalami kerugian serta sulit untuk bertahan apabila tidak ada dukungan kebijakan pemerintah yang memadai," ujarnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) menyatakan, Indonesia membutuhkan kebijakan tambahan agar para produsen baja nasional dapat bertahan sekaligus bersaing dengan produk baja murah China.

Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji mengatakan, produk baja asal China terus membanjiri pasar global. Dalam catatan IISIA, ekspor produk baja China ke pasar global meningkat 39,03% dari 6,64 juta ton pada 2022 menjadi 9,23 juta ton pada 2023.

Tren ini berlanjut pada Januari-Agustus 2024 yang mana ekspor baja China naik 18,46% menjadi 7,13 juta ton, dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni 6,02 juta ton.

Lebih lanjut, impor baja China ke pasar Indonesia mengalami kenaikan 43,71% dari 2,85 juta ton pada 2022 menjadi 4,05 juta ton pada 2023. Peningkatan impor baja China juga terjadi pada Januari-Juli 2024 sebesar 33,92% menjadi 2,98 juta ton, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 2,23 juta ton.

“Hal ini mengakibatkan produsen baja nasional sangat sulit untuk bersaing dengan produk baja murah asal China, baik di pasar domestik maupun global,” ujar dia, Jumat (18/10).

Beruntung, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang masih berlanjut dapat membuat daya saing industri baja nasional tetap terjaga. Namun, hal itu belum cukup. Diperlukan kebijakan tambahan agar produsen baja nasional dapat bertahan dari gempuran produk baja dari China.

Beberapa negara lain pun mulai menutup pasar domestik dari serbuan impor baja China melalui penerapan berbagai trade remedies. Misalnya, India yang akan menaikkan bea masuk impor dari 7,5% menjadi sekitar 10%-12% untuk melindungi pasar domestiknya dari banjir impor baja China.

Amerika Serikat juga mengenakan tarif sebesar 25% (Section 301) untuk produk baja China pada masa pemerintahan Joe Biden. Sebelumnya, AS juga pernah meningkatkan bea masuk baja impor China sebesar 25% (Section 232) ketika Donald Trump berkuasa.

Selain itu, Meksiko turut menerapkan tarif bea masuk sekitar 5%-25% untuk produk baja dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko. Brazil juga mengerek pajak impor menjadi 25% dari sebelumnya 9%-12,5% untuk beberapa jenis produk baja.

Lebih jauh, Uni Eropa mengenakan tariff rate quota sebesar 25% serta kebijakan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) yang efektif berlaku mulai 2026. Kebijakan ini membuat produk baja dengan emisi karbon tinggi sulit bersaing di pasar Eropa.

Baru-baru ini, Kanada juga memberlakukan tarif sebesar 25% untuk produk baja impor asal China guna mencegah pengalihan pasar akibat kebijakan yang diambil mitra dagangnya.

“Bahkan, produsen baja di Jepang dan Korea juga kesulitan bersaing dengan produk baja China dan meminta perlindungan dari pemerintahnya masing-masing,” ungkap Widodo.

Kebijakan trade remedies, lanjut Widodo, sangat dibutuhkan lantaran pasar domestik berpotensi dibanjiri produk baja China yang dijual dengan harga dumping. Ini mengingat negara-negara lain mulai melindungi pasar domestiknya, sehingga China mengalihkan penjualannya ke Indonesia.

Selain pengetatan impor, produsen baja nasional juga membutuhkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sekaligus peningkatan pengawasan atas kepatuhan produk SNI di pasar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk impor tanpa SNI tidak dapat masuk ke pasar domestik.

“Di samping itu, diperlukan penyelesaian dan implementasi neraca komoditas agar persetujuan impor dapat mempertimbangkan kemampuan pasokan industri baja nasional,” tandas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) melaporkan banjirnya produk baja asal China ke pasar domestik Indonesia membuat daya saing turun dan penjualan produsen baja lokal terkikis.

Direktur Eksekutif IISIA, Widodo Setiadharmaji mengatakan, pemerintah dan produsen harus mencermati dan segera mengantisipasi masuknya produk baja asing ke domestik yang menggerus penjualan produsen baja lokal sepanjang tahun ini.

"Beberapa produsen baja nasional melaporkan penurunan penjualan hingga 20% dan beberapa di antaranya bahkan sangat kesulitan melakukan penjualan di pasar domestik akibat serbuan produk baja Tiongkok," kata Widodo kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dalam catatan IISIA, impor baja dari China telah meningkat sebesar 33,92% dari 2,23 juta ton pada periode Januari-Juli 2023 menjadi 2,98 juta ton pada periode yang sama pada 2024.

Peningkatan impor baja dari China juga tercerminkan dari volume impor baja dari China pada 2023 yang meningkat 43,71% dari 2,85 juta ton pada 2022 menjadi 4,05 juta ton tahun lalu.

"Hal ini telah mengakibatkan produsen baja nasional kehilangan pangsa pasar domestik dan berpotensi mengalami kerugian serta sulit untuk bertahan apabila tidak ada dukungan kebijakan pemerintah yang memadai," ujarnya.

Pihaknya juga mewanti-wanti tingkat persaingan global yang semakin tinggi terutama dari banjirnya produk baja China ke pasar global. Adapun, sepanjang tahun 2023, ekspor produk China ke pasar global meningkat sebesar 39,03% dari 6,64 juta ton pada 2022 menjadi 9,23 juta ton pada 2023.

Peningkatan ini berlanjut pada periode Januari-Agustus 2024 yang naik sebesar 18,46% menjadi 7,13 juta ton dari 6,02 juta ton pada periode yang sama di tahun 2023.

Kondisi tersebut membuat sejumlah negara mulai menutup pasar domestik masing-masing dari serbuan baja China melalui penerapan berbagai trade remedies.

Dia menerangkan, tindakan yang diambil oleh berbagai negara di dunia baru-baru ini adalah menaikkan bea masuk baja, seperti yang dilakukan oleh India yang akan menaikkan bea masuk dari 7,5% menjadi 10-12% untuk melindungi pasar domestiknya dari banjir impor baja asal China.

"Misalnya, Amerika Serikat [AS] juga mengenakan tarif sebesar 25% [Section 301] untuk produk baja asal Tiongkok pada masa pemerintahan Presiden Biden," kata Widodo.

Sebelumnya, AS juga meningkatkan bea masuk baja sebesar 25% (Section 232) pada masa pemerintahan Presiden Trump. Meksiko juga menerapkan tarif sebesar 5-25% untuk produk baja yang berasal dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negaranya.

Tak hanya itu, Brasil menaikkan pajak impor menjadi 25% dari sebelumnya 9-12,5% untuk beberapa jenis produk. Selain itu, Uni Eropa memberlakukan tariff-rate quota sebesar 25% serta CBAM yang efektif mulai tahun 2026 dan akan membuat produk baja dengan emisi karbon tinggi sulit bersaing di pasar Uni Eropa.

"Baru-baru ini, Kanada juga memberlakukan tarif sebesar 25% untuk produk baja impor asal Tiongkok, guna mencegah pengalihan pasar akibat kebijakan yang diambil mitra dagangnya," ujarnya.

Bahkan, produsen baja di Jepang dan Korea pun kesulitan bersaing dengan produk baja China dan meminta perlindungan dari pemerintah masing-masing.

Untuk itu, menurut Widodo, Indonesia harus segera mengambil kebijakan yang sama untuk mempertahankan keberlangsungan industri baja nasional. Langkah proteksionisme perlu diterapkan pemerintah untuk melindungi pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA - Turki resmi mengenakan bea masuk antidumping pada sejumlah impor baja dari China, Rusia, India, dan Jepang. Keputusan tersebut tercantum dalam Lembaran Negara Turki pada Jumat (11/10/2024).

Dalam pengumumannya, Turki mengenakan bea masuk antara 6,10% hingga 43,31% dari harga biaya, asuransi, dan pengiriman. Kebijakan ini bertujuan mencegah persaingan tidak sehat usai adanya banding dari produsen dalam negeri.

“Bea masuk tersebut memengaruhi sekitar 4 juta ton impor produk dengan nilai sekitar US$2 miliar - US$2,2 miliar,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Baja Turki (TCUD) Veysel Yayan, melansir Reuters, Minggu (13/10/2024).

Secara terperinci, bea masuk yang dikenakan pada impor dari China berkisar antara 15% hingga 43%. Sementara itu, tarif yang dikenakan pada impor dari Rusia, India, dan Jepang berkisar antara 6% hingga 9%.

Veysel Yayan memperkirakan tingkat utilitas kapasitas produsen dalam negeri akan meningkat setelah penerapan bea masuk antidumping pada impor baja datar canai panas.

Official Gazette, jurnal negara yang menerbitkan undang-undang baru dan pengumuman lainnya mengatakan, investigasi terhadap impor baja canai panas menyusul permohonan banding produsen dalam negeri menunjukkan bahwa dugaan dumping baja mengancam akan merusak produksi dalam negeri.

Adapun, keputusan Ankara muncul di tengah memanasnya hubungan perdagangan antara China dan Uni Eropa terkait tarif kendaraan listrik, brendi, dan barang-barang lainnya.

Ini juga menyusul keluhan China kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait bea masuk yang dikenakan pada kendaraan listrik China yang masuk ke Turki.

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesian Iron & Steel Industry Association/IISIA) mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi akibat kelebihan kapasitas baja global. Kelebihan kapasitas global mencapai 632 juta ton pada 2022 dan diprediksi melonjak 158 juta ton pada 2026.

Direktur Eksekutif IISIA, Widodo Setiadharmaji mengatakan kelebihan kapasitas itu menjadi ancaman banjirnya impor baja murah asal China. Menurutnya hal ini harus menjadi perhatian utama.

"Para pemimpin industri menyerukan perlunya kebijakan dan langkah perlindungan perdagangan yang lebih kuat untuk melindungi industri baja domestik Indonesia dari lonjakan ini," tulis dia dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud menekankan pentingnya penggunaan baja yang sesuai standar dalam proyek infrastruktur nasional, serta dukungan kementerian terhadap industri domestik.

"Produk yang tidak memenuhi standar seharusnya tidak digunakan dalam proyek yang menjamin keselamatan publik. Kami akan terus mempromosikan penggunaan baja dalam negeri di semua proyek konstruksi nasional," katanya.

Dalam forum, ditekankan bahwa kerja sama erat antara pemerintah dan perusahaan baja nasional sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar, mengatasi tantangan masa depan, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri baja Indonesia.

Intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi industri baja nasional dari serbuan impor baja murah asal China. Tanpa dukungan tersebut, industri baja domestik menghadapi risiko kerugian dan potensi kebangkrutan.

Kepala Kebijakan Standardisasi dan Layanan Industri (PPPPSI) Kementerian Perindustrian, Sri Bimo Pratomo menekankan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan daya saing baja lokal.

Kemudian, Kim Jin-joo, Kepala Bidang Perdagangan POSCO, bicara dampak global dari Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) serta perlunya produsen lokal mengadopsi teknologi produksi baja yang berkelanjutan. Krakatau Posco juga memperkenalkan produk-produk inovatif seperti baja tahan gempa dan baja tarik tinggi, serta menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada impor murah untuk melindungi keselamatan publik dan mendukung produksi domestik.