Program kartu Prakerja merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020.

Mengutip dari laman resmi Prakerja, program ini adalah beasiswa pelatihan yang bisa dipakai untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Hal yang melatarbelakangi munculnya program ini adalah oleh keinginan pemerintah untuk mendorong masyarakat agar terus belajar.

Benefit dari program ini juga tak sedikit. Pemegang kartu Prakerja akan mendapat pelatihan hardskill dan softskill untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing para pekerja. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kewirausahaan.

Sasaran kartu Prakerja adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, pekerja atau buruh yang ingin meningkatkan skill, dan pelaku usaha mikro dan kecil dengan rentang usia 18-64 tahun.

Mengutip dari laman resmi Prakerja, program ini telah menyasar 514 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan jumlah penerima mencapai 18,9 juta orang. Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan bahwa rata-rata penerima program ini adalah generasi Z dan Millennial.

"Dari peserta Prakerja, mayoritas berusia 18-35 tahun atau Gen-Z dan Milenial, dengan kelas ekonomi mencakup desil 1 aspiring middle class hingga middle class, dengan mayoritas berasal dari daerah pedesaan," ujar Denni dikutip dari Prakerja, Jumat (11/10/2024).

Program ini juga memperhatikan para penyandang disabilitas di Indonesia. Menurut informasi yang dipaparkan oleh Prakerja, 3% dari keseluruhan penerima program ini adalah penyandang disabilitas.

Selama 4 tahun, Prakerja telah menyediakan lebih dari 6.000 pelatihan. Dengan pelatihan yang disediakan di Prakerja, penyandang disabilitas dapat mengembangkan skill mereka di rumah saja.

Kilas Balik

Mengutip dari CNBC Indonesia, Program kartu Prakerja ini pertama kali diluncurkan pada 11 April 2020. Program ini muncul sesaat setelah pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat adanya pandemi COVID-19.

Tidak seperti sekarang, saat pertama kali program ini diluncurkan pemerintah menggabungkan pelatihan dengan program bantuan sosial. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang saat itu ekonominya terganggu karena pandemi.

Mengacu pada laman resmi Prakerja, program ini efektif dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang terjadi. Berdasar pada survei Presisis pada tahun 2021, program ini ternyata meningkatkan skill penerimanya dan berhasil mengubah status kebekerjaan penerimanya. Tak hanya itu, program ini juga berhasil meningkatkan upah pekerja sebesar 31,6%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut bahwa program ini telah mengatasi scaring effect akibat COVID-19.

"Terkait dengan itu, Program Kartu Prakerja merupakan salah satu program penting yang berfungsi mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Kartu Prakerja terbukti meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan keterampilan kewirausahaan sehingga peserta dapat meningkatkan pendapatan atau kesempatan memperoleh pekerjaan baru, sekaligus mengatasi 'scarring effect' akibat pandemi," jelas Febrio.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja melaporkan bahwa dalam lima tahun perjalanan program itu, sebanyak 18,9 juta masyarakat Indonesia telah menerima manfaat Kartu Prakerja.

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menuturkan Kartu Prakerja telah inklusif bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga mencakup 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Secara usia, didominasi oleh usia 18 hingga 35 tahun.

"Usia dari peserta mayoritas 18 sampai 35 tahun atau itu Gen Z dan Milenial," ungkapnya dalam Temu Alumni Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10/2024).

Sementara berdasarkan kelas ekonomi, Program Kartu Prakerja diikuti dari desil 1, aspiring middle class hingga middle class.

Denni menjelaskan secara komposisi, jumlah penerima yang pada saat mendaftar program tersebut dengan status bekerja sebanyak 39%. Dalam survei yang dilakukan usai dua bulan pelatihan, jumlah peserta yang bekerja naik menjadi 55%.

Dari 55% yang bekerja, 13% diantaranya menjadi pekerja dan 13% lainnya menjadi wirausaha atau membuka usahanya sendiri usai mengikuti pelatihan.

Pendidikan peserta Kartu Prakerja mayoritas adalah SMA ke atas, gender 51% perempuan, asal mayoritas daerah perdesaan.

Sementara pelatihan di ekosistem prakerja sejak awal hingga saat ini secara kumulatif mencapai 6.000 lebih program pelatihan baik online maupun offline, yang semuanya terkurasi dan telah diverifikasi serta relevan.

Kemudian hasil dari evaluasi, penerimaa manfaat Prakerja merasa sangat meningkatkan kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan, inklusi keuangan, dan literasi digital dari para peserta.

Ke depan, Denni mengatakan pihaknya akan melakukan tracer study bagi para Alumni Kartu Prakerja pada November 2024 mendatang.

Untuk diketahui, program Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

Program ini ditujukan bukan hanya untuk pencari kerja, tapi juga mereka yang sudah bekerja maupun buruh yang ingin mendapatkan peningkatan skill atau kompetensi, juga pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Bisnis.com, JAKARTA - Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja menyatakan kelanjutan program Kartu Prakerja masih menunggu keputusan dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menuturkan, pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang akan mengumumkan nasib dari program milik Jokowi tersebut. Dia juga belum mengetahui apakah akan ada perubahan skema dari program tersebut ke depannya.

"Saya tidak ingin 'kemajon', terlalu maju, jadi teman-teman tunggu saja nanti yang akan disampaikan pemerintahan baru," kata Denni dalam Media Briefing 5 Tahun Kartu Prakerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (2/10/2024).

Meski demikian, Denni bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terus mendiskusikan program yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja terkena PHK, dan/atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah saat ini terus mendorong kelanjutan program Prakerja.

Terlebih, isu yang berkembang saat ini adalah isu masalah pembukaan lapangan kerja hingga persoalan penurunan jumlah kelas menengah.

"Semuanya sangat relevan dan mestinya sangat positif untuk kita keberlanjutan," ujarnya.

Susi berharap, pemerintahan baru akan melanjutkan program yang telah memberikan manfaat berupa pelatihan dan insentif kepada 18,9 juta penerima sejak 2020 hingga menjelang akhir 2024 ini.

Untuk diketahui, Program Kartu Prakerja lahir melalui Perpres No. 36/2020. Jajaran Direksi Manajemen Pelaksana diangkat tanggal 17 Maret 2020. Hanya 1 hari setelah kebijakan PSBB, gelombang pertama dibuka 11 April 2020 dan menyerap 168.000 penerima.

Prakerja menjadi bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan berakhirnya pandemi, mulai tahun 2023 Prakerja diimplementasikan dengan skema normal.

Setiap peserta memperoleh manfaat berupa beasiswa pelatihan sebesar Rp3,5 juta yang bisa dimanfaatkan untuk mengikuti berbagai pelatihan baik moda webinar, tatap muka, maupun pembelajaran mandiri, yang tersedia di ekosistem Prakerja.

Sebelumnya dalam pemberitaan Bisnis, PMO mengungkapkan pihaknya tengah menyusun anggaran Prakerja untuk tahun anggaran 2025 sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Komite Cipta Kerja.

“Kami memang sedang menyusun anggaran 2025, tapi kami tetap menunggu arahan untuk 2025 apakah program Prakerja nanti akan skema seperti apa,” jelas Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja Cahyo Prihadi, (15/5/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah sejak 2020 adalah yang pertama di dunia.

Menurutnya, belum ada negara manapun yang membuat program khusus untuk reskilling dan upskilling demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) nya. Tapi itu justru dilakukan pemerintah RI saat pandemi covid-19.

"Ini adalah proyek pemerintah untuk masyarakat yang pertama. Saya berani menyatakan bahwa hal ini adalah yang pertama di dunia, di mana kami bisa memberdayakan masyarakat melalui pelatihan," ujarnya dalam acara The Big Idea Forum CNN Indonesia yang tayang pada Jumat (5/7).

Airlangga menyebutkan sampai saat ini sudah ada lebih dari 18 juta masyarakat yang menerima pelatihan Kartu Prakerja. Ia mengklaim ini memberikan manfaat bagi mereka, terutama yang kehilangan pekerjaan saat pandemi.

"Jadi kami memberikan pendidikan yang dibuat khusus kepada masyarakat. Kami memberikannya tidak cuma untuk satu orang saja, tapi dalam tiga tahun, kami berhasil memberikannya untuk 18 juta orang. Mereka mengikuti pelatihan sesuai dengan keinginan mereka," jelasnya.

Selain mengikuti pelatihan, peserta Kartu Prakerja juga diberikan insentif setelah menyelesaikan program tersebut. Tujuannya, untuk menjadi bekal mengembangkan ilmu yang diterima saat pelatihan.

"Dan bila mereka berhasil menyelesaikannya, pemerintah memberikan bantuan sosial selama masa pandemi sebesar Rp600 ribu (per bulan) selama 4 bulan. Setelah itu, tentu mereka bisa menjadi wirausahawan atau mereka bisa mendapatkan pekerjaan baru," jelasnya.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, pada tahap awal, setiap peserta Prakerja memang mendapatkan paket manfaat senilai Rp3,55 juta per orang. Paket itu untuk bantuan biaya pelatihan Rp1 juta yang bisa digunakan untuk membeli aneka pelatihan di platform yang bekerja sama.

Lalu ada insentif setelah pelatihan selesai Rp2,4 juta untuk empat bulan (Rp600 ribu per bulan), dan insentif setelah pengisian survei evaluasi Rp150 ribu untuk tiga kali survei (Rp50 ribu per survei) yang ditransfer ke rekening bank atau e-wallet LinkAja, Ovo atau GoPay milik peserta.

Keberhasilan program yang berjalan sampai saat ini pun diklaim membuat Jepang ingin belajar dari Indonesia. Sebab, Negara Sakura itu juga ingin meningkatkan kemampuan masyarakatnya terutama dari segi bahasa.

"Saya bertemu dengan menteri mereka, Taro Kono, dan dia mengatakan bahwa dia ingin belajar dari Indonesia," pungkasnya.