Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah optimistis dapat bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Batam dan Bintan.

Hal tersebut disampaikan Dewan Nasional KEK untuk menanggapi rencana Malaysia dan Singapura membangun KEK lintas batas pertama di Asia Tenggara.

Plt. Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko menjelaskan pada dasarnya pihaknya siap untuk berkompetisi memasarkan KEK di Indonesia.

“Kalau KEK Johor [yang akan dibentuk Malasia - Singapura] tadi sebetulnya ini isunya cukup ini ya, tapi prinsipnya karena mereka punya fasilitas kita juga punya fasilitas ya kita akan compete [bersaing],” kata Bambang dalam Konferensi Pers, Senin (23/7/2024).

Bambang menyebut, pemerintah bakal merumuskan pemberian insentif yang menarik untuk meningkatkan daya saing KEK RI. Salah satunya dengan mencanangkan pemberian insentif fiskal baru yang kini tengah dirumuskan Bersama Kementerian Keuangan.

Bahkan, dirinya juga menyebut saat ini tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mengakselerasi pemberian insentif bagi para calon investor.

“Kita sedang akan melakukan perubahan pada PP 40 tahun 2021. Insentif pun masih kita lihat kembali, masih kita akan diskusi dengan Kemenkeu supaya kita bisa membuat insentif fiskal yang kompetitif atau mungkin insentif lain yang kira-kira meningkatkan daya saing KEK kita. Kita di sini siap berkompetisi,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah memberikan segudang insentif bagi investor yang menanamkan modalnya di KEK. Mulai dari pemberian fasilitas fiskal berupa bebas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga Kepabeanan dan Cukai.

Selain itu, pemerintah juga menangguhkan Bea Masuk, pembebasan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong, pengurangan pajak daerah atau retribusi mencapai 50% - 100%, hingga penetapan barang terbatas tidak diberlakukan di KEK.

Secara teknis, pemberian tax holiday disesuaikan dengan nilai investasi yang ditanamkan. Untuk minimum investasi Rp100 miliar bakal dikenakan bebas pajak mencapai 10 tahun.

Kemudian, minimum investasi sebesar Rp500 miliar bakal bebas pajak selama 15 tahun dan pelaku usaha yang menanamkan modalnya minimum Rp1 triliun akan mendapat fasilitas bebas pajak selama 20 tahun.

Sementara itu, Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin memastikan pemberian insentif tersebut hingga saat ini diklaim berkontribusi positif dalam meningkatkan daya saing KEK nasional.

Atas dasar hal itu, dirinya optimis pemberian insentif fiskal yang telah ditetapkan pemerintah dapat tetap menjaga kesuburan iklim investasi hingga mampu menarik investor baik dalam maupun luar negeri.

“Pemberian fasilitas dan kemudahan memang ditujukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi, sehingga dapat mengoptimalkan industri ekspor impor dan kegiatan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan masuknya investasi, diharapkan akan memunculkan pusat-pusat ekonomi baru, dan mendorong percepatan pembangunan daerah serta menciptakan lapangan pekerjaan,” pungkas Edwin.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah Malaysia dan Singapura mengungkap potensi kerja sama untuk membentuk KEK yang berlokasi di Johor, Malaysia Selatan.

Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengungkapkan proyek yang dinamakan Kawasan Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) dibangun untuk menarik perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi yang didukung oleh para investor yang melakukan transaksi dengan cara yang "lincah".

"Kedua pihak seharusnya dapat menandatangani kesepakatan dan meresmikan zona tersebut pada September [2024]," kata Rafizi dalam pengarahan di Kuala Lumpur, seperti dikutip dari Bloomberg pada Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, sektor yang bakal dikembangkan di JS-SEZ itu bakal mencakup 16 sektor ekonomi. Mulai dari penyediaan energi seperti listrik dan elektronik, medis dan farmasi, penerbangan, bahan kimia khusus, logistik, perawatan kesehatan, hingga pendidikan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkap telah menerima 7 usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang tersebar di wilayah Jawa dan luar Jawa. Salah satunya, dilaporkan bakal berlokasi di dekat Ibu Kota Nusantara (IKN).

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin, menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan pada 7 usulan KEK baru tersebut.

“Kami sudah menerima 7 usulan [KEK] yang baru, sedang diperiksa atau direview usulan-usulan itu. [Salah satunya] ada yang di sekitar IKN,” kata Edwin dalam Konferensi Pers, Senin (22/7/2024).

Edwin menuturkan, usulan pembentukan KEK di dekat wilayah IKN dilakukan dalam rangka pengembangan sentra ekonomi. Nantinya, KEK tersebut akan bergerak di layanan usaha berupa penyediaan energi.

Kemudian, Edwin juga membocorkan KEK itu akan bergerak pada bidang pembentukan smelter, pengolahan hasil tambang, nikel, bauksit, hingga batu bara.

“Itu [KEK yang diusulkan] gunanya untuk bisa menyediakan energi buat IKN,” ujarnya.

Namun demikian, Edwin masih enggan merinci berapa nilai investasi dari 7 proyek yang baru diusulkan tersebut. Pasalnya, dia menegaskan 7 proyek itu masih dalam tahap pengkajian.

“Itu [detailnya] masih belum bisa kami sampaikan, tapi yang jelas ada di luar Jawa dan Jawa,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sejak 2012 hingga semester I/2024 Kawasan Ekonomi Khusus tercatat telah mencetak realisasi investasi secara kumulatif mencapai Rp205,2 triliun.

Khusus pada tahun ini, Dewan Nasional KEK membidik investasi yang masuk di KEK mencapai Rp78,1 triliun. Sedangkan, realisasinya hingga semester I/2024 sebesar Rp31,4 triliun atau sekitar 40% dari target yang ditetapkan.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode lalu, dengan tenaga kerja secara kumulatif hingga Juni 2024 mencapai 132.227 orang.

Adapun, tujuan pengembangan KEK dilakukan guna meningkatkan investasi, ekspor dan substitusi impor, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pembentukan model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri, pariwisata, dan jasa lainnya.