Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat telah membangun 2.432 kilometer (km) jalan tol baru selama 10 tahun menjabat. Pembangunan tol tersebut paling masif terjadi di wilayah Jawa dan Sumatra.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyebut total panjang tol baru yang dibangun Jokowi di wilayah Jawa mencapai 1.857 kilometer.

Kemudian, Jokowi juga rajin membangun konektivitas tol di luar Jawa, di mana Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) memiliki portofolio terpanjang mencapai 1.138 km.

“Kalimantan 145 km, Sulawesi 61 km, Bali 10 km,” tulis Ditjen Bina Marga dalam unggahan akun Instagram resminya, dikutip Jumat (27/9/2024).

Dari data tersebut, Jokowi rata-rata membangun sepanjang 270 km tol baru setiap tahunnya. Di mana, saat ini total ruas tol yang telah beroperasi mencapai 3.212 km.

Selain jalan tol, Jokowi juga telah membangun 5.999 km jalan nasional baru. Di antaranya jalan perbatasan (Papua, Kalimantan, NTT), Jalan Trans Papua dan Kalimantan, Jalan Lintas Selatan Jawa.

Alhasil, saat ini jalan nasional yang ada telah mencapai 47,6 km dengan kondisi kemantapan mencapai 92%.

Kemudian, Jokowi juga telah membangun 125.904 jembatan baru. Di antaranya adalah Jembatan Youtefa (Papua), Pulau Balang (Kaltim), Pak Kasih (Kalbar), Teluk Kendari (Sultra), Merah Putih (Ambon), Musi IV (Sumsel), dan Penggantian Jembatan Callender Hamilton (CH) di Banten, Jabar, Jateng, dan Jatim.

Serta membangun 583 unit jembatan gantung di Sepan Kareho (Kalbar) dan Wear Fair (Maluku).

Terakhir, Jokowi berhasil membangun 27.673 meter flyover atau underpass. Di antaranya fly over Juanda (Jatim), Kopo (Bandung), Ganefo (Jateng), underpass Jatingaleh (Jateng), dan Simpang Tugu Ngurah Rai (Bali).

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah proyek infrastruktur telah dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade masa kepemimpinannya, salah satunya Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang diklaim berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Komitmen pemerintah meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatra dinilai berhasil menekan biaya logistik hingga akhirnya merangsang pertumbuhan sejumlah titik ekonomi baru.

PT Hutama Karya (Persero) atau HK selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang fokus mengelola tol Trans Sumatramencatat Hingga 30 Juni 2024 panjang Jalan Tol Trans Sumatra yang telah beroperasi mencapai 800 km dari total target panjang Tol Trans Sumatra tahap 1 sepanjang 966 km.

Dalam laporannya pada Kamis (1/8/2024), HK mengungkap pelaku usaha menjadi segmen yang paling signifikan merasakan dampak pembangunan mega proyek JTTS. Mulai dari peningkatan pelanggan, tenaga kerja, produksi, dan kondisi usaha hingga meningkatkan prospek pengembangan usaha.

Tak hanya itu, JTTS juga diklaim mampu meningkatkan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga di wilayah Sumatra.

Dari sisi sosial, selama masa konstruksi proyek JTTS menyerap lapangan kerja mencapai 4,46 juta orang, membantu meningkatkan akses rumah tangga ke fasilitas publik, hingga memberikan dampak positif terhadap penghidupan rumah tangga.

Sementara itu, mengacu pada dokumen Center of Reform on Economics (CORE) disebut investasi JTTS berpotensi menambah output di Pulau Sumatra mencapai Rp924 triliun.

Sementara itu, total benefit cost ratio (BCR) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra tahap 1 dilaporkan mencapai 4,62 kali dengan Tingkat economic internal rate of return (EIRR) mencapai 18,15%.

Sejalan dengan dampak positif tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono sempat berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat melanjutkan proyek Tol Sumatra.

Basuki menyebut, komitmen melanjutkan pembangunan pada proyek sumber daya air dan konektivitas jalan itu diperlukan untuk meningkatkan kelayakan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

“Kalau pemerintah baru menyetujui, kami sudah buat apa yang harus dilakukan ke depan. Pertama, orang kalau mau hidup layak itu pemenuhan air dan sanitasi. Kalau mau [masyarakat] makmur ditambah konektivitas,” kata Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI selaku pemegang saham mayoritas Tol Cimanggis – Cibitung mengungkap biang kerok konstruksi jalan tol yang memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Direktur Utama SMI, Edwin Syahruzad, menjelaskan bahwa faktor pembebasan lahan menjadi masalah utama yang menghambat proyek tersebut. Pasalnya, Proyek Tol Cimanggis – Cibitung baru optimal konstruksinya terhitung sejak 2016 dan rampung pada 2024.

“Tol ini dibangun cukup lama sejak 2016 karena pembebasan lahan di kawasan perkotaan yang padat. Tentunya menjadi tantangan tersendiri,” kata Edwin saat meresmikan Tol Cimanggis – Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Edwin menjelaskan, Tol Cimanggis – Cibitung merupakan salah satu proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN) dengan memakan biaya investasi mencapai Rp10,6 triliun.

Jalan tol ini, akan menjadi akses penghubung wilayah Cibubur dengan Jagorawi, sekaligus bakal meningkatkan kelancaran mobilisasi menuju 3 kawasan industri. Di antaranya yakni Kawasan Industri Cikarang, Kawasan Industri Cibitung, dan Kawasan Industri Cilincing.

Tersambung penuhnya Jalan Tol Cimanggis – Cibitung menandakan jaringan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 telah tersambung secara utuh sepanjang 111 kilometer (km). Jaringan ini menghubungkan wilayah Cengkareng, Kunciran, Serpong, Cinere, Jagorawi, Cimanggis, Cibitung, sampai ke Cilincing.

Sebagai informasi, konstruksi Jalan Tol Cimanggis – Cibitung sebelumnya mayoritas digenggam oleh entitas usaha milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) yakni PT Waskita Toll Road (WTR).

Namun, pada 2022, WTR melepas kepemilikan sahamnya ke PT SMI melalui skema shareswap. Alasannya, hal itu dilakukan guna mempercepat penyelesaian PSN Tol Cimanggis – Cibitung.

Dengan demikian, saat ini porsi kepemilikan saham di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis Cibitung Tollways saham mayoritasnya digenggam oleh PT SMI dengan porsi 55%, PT Waskita Toll Road 35% dan PT Bakrie & Brothers dan PT Bakrie Toll Road masing-masing sebesar 5%.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sempat menargetkan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung tersambung penuh pada Juni 2022. Namun, target tersebut molor hingga jalan tol ini baru bisa tersambung penuh pada 2024.