Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badai pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) yang masih berlanjut di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menuntut pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto untuk cepat mengambil kebijakan agar tidak semakin banyak perusahaan atau pabrik yang tumbang.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, mengatakan, pemerintahan Prabowo harus bekerja serius dalam menangani masalah PHK khususnya di sektor padat karya seperti TPT.

"Pemerintahan baru harus segera mencari solusi untuk mengatasi PHK terutama di industri tekstil," katanya kepada KONTAN, Kamis (24/10/2024).

Menurut Sutrisno, penurunan permintaan dari pasar global sangat berpengaruh terhadap kinerja industri tekstil di dalam negeri yang berorientasi ekspor.

Di sisi lain, pasar dalam negeri juga melemah akibat penurunan daya beli. Celakanya, pasar dalam negeri juga tak mampu menyerap produksi akibat luber produk impor yang harganya sangat murah.

"Banjir produk impor yang hingga saat ini belum bisa diatasi," terang Sutrisno.

Atas dasar itu, Apindo mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap masuknya barang impor ilegal karena sangat merugikan pelaku usaha di dalam negeri.

Penegakan hukum dan sanksi berat harus harus diberlakukan secara tegas dan adil.

"Pemerintah juga harus mencari cara untuk mengatasi masalah disparistas harga yang menyebabkan banjir produk impor," tandas Sutrisno.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan industri TPT dalam negeri masih kebanjiran produk impor, yang berdampak pada penurunan permintaan.

Data Kemenperin mencatat sejak Mei 2024, industri pakaian mengalami tren penurunan hingga September 2024.

Meskipun Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan tren ekspansif pada bulan September 2024, dengan angka di atas level 50, kenyataannya sektor TPT masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satu penyebab utama lambatnya pemulihan industri tekstil dalam negeri adalah peningkatan impor.

Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024, yang memungkinkan masuknya barang-barang impor tanpa persetujuan teknis (pertek), menjadi pemicu banjirnya produk impor, baik legal maupun ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku membahas sejumlah pekerjaan rumah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tindak lanjut sidang kabinet paripurna terakhir di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, menjelang sisa masa jabatan Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju (KIM) terdapat pekerjaan rumah menyangkut sejumlah aturan yang harus diselesaikan.

Hal ini dia sampaikan usai melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Terkait tindak lanjut dari SKP [Sidang Kabinet Paripurna] kemarin, kan ada beberapa PR mengenai PP [Peraturan Pemerintah], Perpres [Peraturan Presiden] yang harus diselesaikan," katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia memerinci bahwa pembahasan dibagi mengenai jadwal penyelesaian PP dan Perpres di antaranya terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau jaminan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi saya reconfirm untuk jadwal penyelesaian PP dan Perpres terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus, terkait dengan apa lagi ya, terkait dengan yang kemarin yang saya sampaikan di IKN, itu terkait dengan JKP, revisi-revisi itu," tuturnya.

Tak hanya itu, Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan bahwa bersama orang nomor satu di Indonesia tersebut turut membahas ratifikasi beberapa perjanjian internasional.

Mulai dari Perpres tentang Indo-Pacific Economic Forum lantaran terdapat 3 yang sudah berjalan yaitu, supply chain, green economy, dan fair economy.

“Ini saya minta supaya Perpresnya bisa segera selesai," pungkas Airlangga.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jumlah investasi yang masuk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, investasi tersebut belum mampu meningkatkan kualitas serapan tenaga kerja.

Hal ini tercermin dari jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengalami peningkatan. Berdasarkan Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang ter-PHK. Jumlah PHK tersebut naik 21,45% dari periode sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyampaikan, mayoritas jumlah PHK terjadi di industri padat karya. Hal ini menandakan kondisi industri tersebut terus mengalami perlemahan.

“Dan kondisi investasi yang baru juga belum mampu meningkatkan kualitas dari sisi serapan tenaga kerja,” tutur Bhima kepada Kontan, Kamis (1/8).

Kondisi PHK yang meningkat lanjutnya, akan berpengaruh kepada penurunan dan tekanan daya beli masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah rentan.

Di samping itu, masyarakat juga dihadapkan beban tingginya suku bunga, harga bahan pakan naik, harga perumahan naik, dan biaya Pendidikan yang sangat mahal.

“Ini akhirnya menekan kelas menengah untuk jatuh di bawah garis kemiskinan,” ungkapnya.

Bahkan, Bhima juga memperkirakan, PHK massal juga akan terjadi ke depannya, sejalan dengan kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik.

Dengan glombang PHK masal tersebut, pada akhirnya bisa menyebabkan tekanan ekonomi, pendapatan daerah, dan berkurangnya pendapatan negara juga sisi perpajakan.

“Jika gelombang PHK-nya masif, akan banyak sekali pekerja-pekerja ini yang menjadi pengangguran, dan kalau penganggurannya tinggi, ini khawatir akan memicu konflik sosial di masyarakat juga,” ungkapnya.

Jika hal tersebut terjadi, Bhima memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai lebih dari 5% pada 2025 ke depan.

Reporter: Dimas Andi, Filemon Agung, Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri manufaktur Tanah Air tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Meski aliran investasi di industri manufaktur tergolong deras, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ini juga tergolong besar.

Merujuk laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi manufaktur tumbuh 24,68% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 337 triliun pada semester I-2024. Kontribusi industri manufaktur mencapai 40,6% dari total realisasi investasi nasional.

Namun demikian, gelombang PHK masih terus terjadi di industri manufaktur, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang notabene merupakan sektor padat karya.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengemukakan, terdapat 14.500 pekerja tekstil yang terkena PHK sejak awal tahun hingga Juli 2024.

Jumlah ini berpotensi bertambah menjadi 15.000 pekerja mengingat ada rencana penutupan salah satu pabrik tekstil di Bandung, Jawa Barat pada Agustus mendatang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan, potensi PHK di industri manufaktur masih ada, terutama di sektor padat karya berorientasi ekspor seperti TPT. Sektor ini telah mengalami tekanan luar biasa baik dari sisi pasar maupun inflasi biaya usaha.

"Subsektor manufaktur lainnya memiliki risiko PHK yang tidak terlalu besar, namun berpotensi terjadi pembekuan perekrutan karyawan (hiring freeze) yang berkepanjangan," ungkap dia, Selasa (30/7).

Secara umum, Apindo memperkirakan kondisi industri manufaktur akan lebih menantang sampai akhir tahun nanti. Selain dipicu oleh kenaikan biaya operasi usaha sebagai efek samping koreksi kurs rupiah, daya beli masyarakat juga belum stabil sehingga permintaan pasar menurun.

Tak hanya itu, sebagian pelaku usaha juga masih wait and see untuk ekspansi bisnis karena transisi pemerintahan.

Reporter: Dimas Andi, Filemon Agung, Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri manufaktur Tanah Air tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Meski aliran investasi di industri manufaktur tergolong deras, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ini juga tergolong besar.

Merujuk laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi manufaktur tumbuh 24,68% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 337 triliun pada semester I-2024. Kontribusi industri manufaktur mencapai 40,6% dari total realisasi investasi nasional.

Namun demikian, gelombang PHK masih terus terjadi di industri manufaktur, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang notabene merupakan sektor padat karya.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengemukakan, terdapat 14.500 pekerja tekstil yang terkena PHK sejak awal tahun hingga Juli 2024.

Jumlah ini berpotensi bertambah menjadi 15.000 pekerja mengingat ada rencana penutupan salah satu pabrik tekstil di Bandung, Jawa Barat pada Agustus mendatang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan, potensi PHK di industri manufaktur masih ada, terutama di sektor padat karya berorientasi ekspor seperti TPT. Sektor ini telah mengalami tekanan luar biasa baik dari sisi pasar maupun inflasi biaya usaha.

"Subsektor manufaktur lainnya memiliki risiko PHK yang tidak terlalu besar, namun berpotensi terjadi pembekuan perekrutan karyawan (hiring freeze) yang berkepanjangan," ungkap dia, Selasa (30/7).

Secara umum, Apindo memperkirakan kondisi industri manufaktur akan lebih menantang sampai akhir tahun nanti. Selain dipicu oleh kenaikan biaya operasi usaha sebagai efek samping koreksi kurs rupiah, daya beli masyarakat juga belum stabil sehingga permintaan pasar menurun.

Tak hanya itu, sebagian pelaku usaha juga masih wait and see untuk ekspansi bisnis karena transisi pemerintahan.

Ancaman impor

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta memprediksi, potensi penutupan pabrik TPT yang berujung PHK karyawan jelas masih sangat terbuka pada sisa tahun ini.

Apalagi, pasar domestik masih dibanjiri produk impor tekstil ilegal pasca penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024.

APSyFI sendiri cukup mengapresiasi tindakan pemerintah yang membentuk Satgas Impor Ilegal belum lama ini. Namun, selama penindakan hukum cenderung tumpul dan celah pintu masuk importasi barang ilegal masih terbuka, keberadaan satgas tersebut tidak akan efektif. Terlebih lagi, banyak oknum di kalangan pemerintah yang justru terlibat dalam kegiatan impor ilegal.

"Penertiban impor ilegal di hilir akan percuma jika aliran suplai dari hulu atau pelabuhannya terus mengalir deras," tegas Redma, Selasa (30/7).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menganggap kondisi industri alas kaki masih lebih baik ketimbang industri TPT, meski secara umum sama-sama penuh tantangan.

Meski terjadi penutupan pabrik Sepatu Bata di Jawa Barat pada akhir Mei 2024, hal itu tidak mencerminkan kondisi industri alas kaki secara keseluruhan. Ekspor produk alas kaki nasional justru sedang dalam tren positif lantaran tumbuh 2% dibandingkan tahun lalu.

"Kami menargetkan ekspor bisa mencapai 5% sampai 7% pada tahun ini," jelas dia, Selasa (30/7).

Dihubungi terpisah, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpendapat, sebagian besar investasi manufaktur yang masuk ke Indonesia menyasar ke sektor industri logam atau pertambangan yang termasuk sektor padat modal.

Hal ini yang membuat realisasi investasi seolah tidak sinkron dengan serapan tenaga kerja di industri manufaktur.

Maraknya impor produk hasil industri padat karya juga berperan besar atas tutupnya pabrik-pabrik di sektor tersebut, sehingga PHK terjadi.

"Investor baru jadi ragu untuk masuk kalau pasar domestiknya dibanjir produk impor. Akibatnya, karyawan yang sempat terkena PHK jadi sulit terserap oleh industri manufaktur lainnya," pungkas dia, Selasa (30/7).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham PT Bank Commonwealth tahun ini. Aksi korporasi ini membawa dampak signifikan bagi karyawan Bank Commonwealth.

Presiden Dewan Eksekutif Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saepul Tavip, mengungkapkan sebanyak 1.146 karyawan Bank Commonwealth berpotensi mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat akuisisi tersebut.

"Karena bank ini diakuisisi, otomatis semuanya akan di-PHK, ada 1.146 karyawan," jelas Saepul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7).

Saepul menambahkan bahwa keputusan PHK ini telah dikonfirmasi langsung oleh Bank Commonwealth. Namun, kebijakan ini dianggap sepihak dan tidak transparan, menimbulkan kegelisahan di kalangan karyawan.

"Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan," ujarnya.

OPSI, sebagai induk serikat pekerja Bank Commonwealth, telah berdiskusi dengan manajemen bank. Dalam diskusi tersebut, diputuskan bahwa karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon.

Namun, kompensasi ini akan diambil dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang merupakan hak karyawan sejak lama sebelum adanya keputusan akuisisi.

Keputusan manajemen untuk menggabungkan DPLK dengan uang pesangon ini dianggap merugikan para pekerja, meskipun hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021.

Saepul menegaskan bahwa jika DPLK ingin dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, perhitungannya harus dimulai dari tahun 2021 sejak aturan tersebut diterbitkan.

"Itupun tidak termasuk dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No 35 Tahun 2021, hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya," katanya.

Ia juga menyoroti besaran upah karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan hak-hak lainnya yang tidak memasukkan komponen tunjangan tetap, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, manajemen OCBC NISP menargetkan proses akuisisi ini akan rampung tahun ini. Presiden Direktur OCBC, Parwati Surjaudaja, menjelaskan bahwa proses akuisisi akan selesai pada kuartal II/2024, diikuti dengan penggabungan atau merger yang ditargetkan selesai pada semester II/2024.

"Akuisisi ini nantinya dilanjutkan penggabungan di separuh kedua tahun ini dan sinergi bakal terlihat setelah penggabungan tersebut,” ujar Parwati dalam konferensi pers, Senin (18/3).

Saat ini, OCBC NISP masih berfokus pada proses akuisisi yang masih tahap awal. Belum ada rencana bisnis bank yang detail setelah penggabungan terjadi, tetapi Parwati menegaskan bahwa penggabungan ini merupakan upaya jangka panjang bagi bank.