Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - BANDA ACEH. PT Bank Victoria Syariah akhirnya buka suara setelah dikabarkan diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Adapun, Bank Victoria Syariah ini nantinya bakal menjadi jalan bagi BTN untuk menyapih bisnis syariahnya.

Direktur Utama Bank Victoria Syariah Dery Januar telah memastikan bahwa memang sudah melakukan proses due diligence dengan BTN. Hanya saja, ia mengaku belum mengetahui hasilnya.

“Setahu saya sih belum selesai ya due diliigence, kemungkinan masih ada negosiasi,” ujar Dery saat ditemui, Jumat (25/10).

Dery bilang manajemen saat ini hanya pelaksana saja. Namun, ia bilang belum memasukkan aksi akuisisi tersebut dalam rencana bisnis bank yang sedang dibuat untuk tahun depan.

Terkait bisnis Victoria Group di industri syariah pasca diakuisisi nanti, Dery bilang bahwa pastinya pemegang saham sudah memikirkan untuk ke depannya. Ia memastikan pemegang saham bakal terus mendukung ekonomi syariah.

Ia pun membuka peluang ketika nantinya diakuisisi oleh BTN, bisnis Bank Victoria Syariah bisa tetap berjalan dengan adanya penggabungan. Mengingat, Bank Victoria Syariah dan BTN Syariah memiliki portofolio yang cukup berbeda.

Seperti diketahui, BTN Syariah seperti induknya banyak menyalurkan pembiayaan di sektor properti. Sementara, Bank Victoria Syariah lebih menyasar segmen komersial dan korporasi.

“Jadi itu akan membuat warna yang lebih lengkap untuk menyentuh perbankan syariah ke masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP. Napitupulu mengatakan sudah menyepakati nilai akuisisi dengan calon bank syariah yang akan menjadi cangkang dari BTN Syariah. Hanya saja, Nixon masih merahasiakan bank tersebut.

Adapun transaksi pembelian bank syariah itu bakal disepakati setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) terkait dengan akuisisi ini.

"Tapi eksekusinya dari Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) diharapkan bisa rampung tahun ini. Karena ada dua dokumen diminta oleh calon yang kami lagi kerjakan dokumen itu," ungkap Nixon di Jakarta, Selasa (15/10).

Bisnis.com, JAKARTA - Kelahiran bank syariah besar selain PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI terus dinantikan. Pasalnya, saat ini pasar perbankan syariah dinilai tidak ideal dengan dominasi BSI.

Bank syariah dengan ticker BRIS menjadi penguasa pasar perbankan syariah Indonesia dengan aset senilai Rp360,85 triliun pada kuartal II/2024. Saat ini, terdapat 13 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin buka suara terkait kabar yang menyebutkan Maybank Malaysia sedang melirik untuk mengakuisisi bank tersebut.

Di mana, kabar tersebut menyebutkan Maybank Malaysia telah menawar dengan harga 1,7 kali dari harga buku atau PBV.

Dalam keterbukaan informasinya (22/10), surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Panin Herwidayatmo tersebut mengungkapkan bahwa pemberitaan terkait hal tersebut bukan berasal dari pihak manajemen Bank Panin.

“Sehingga kami tidak mengetahui sumber dan kebenaran berita yang dimaksudkan di dalam pemberitaan tersebut,” tulis Herwidayatmo dikutip Selasa (22/10).

Lebih lanjut, kata dia, sampai dengan tanggal tanggapan keterbukaan disampaikan, tidak terdapat informasi, fakta dan/atau kejadian penting lainnya yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan kegiatan usaha Bank Panin dan harga saham emiten berkode PNBN ini yang belum diungkapkan oleh perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia.

Memang, harga PNBN sedang dalam tren penguatan, setidaknya dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data RTI, PNBN tercatat telah naik 6,13% dalam sepekan terakhir dan kini berada di level Rp 1.905 per saham.

Bahkan, PNB sempat mencapai level tertinggi sepanjang satu tahun terakhir pada penutupan perdagangan Jumat (18/10) mencapai Rp 1.985. Di mana, pada hari tersebut, rumor ini memang tengah mencuat.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendengar apa pun terkait hal tersebut. Bahkan, menurutnya, hal tersebut hanya spekulasi yang beredar di pasar.

"Nggak ada (rencana akuisisi), itu hanya market speculation kayaknya," ujar Dian kepada KONTAN, Sabtu (19/10).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan update terkait rencana aksi korporasi baik merger Bank Victoria Syariah dan Bank BTN Syariah hingga rencana spin offBTN Syariah yang melibatkan Muhammadiyah.

Meskipun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sampai saat ini belum terdapat permohonan tertulis yang secara resmi disampaikan kepada OJK terkait rencana tersebut. Namun, diskusi terus berlangsung antarbank maupun antara bank dengan OJK.

“Para pihak yang terkait dengan aksi korporasi berupa merger atau spin off merupakan kewenangan pemegang saham bank,” kata Dian dalam keterangan tertulis Sabtu (14/9/2024).

Nantinya, OJK akan mengevaluasi serta memproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila bank telah mengajukan permohonan tersebut kepada OJK.

Menurut Dian, OJK akan terus memberikan dukungan terhadap inisiatif merger maupun spin off sebagai bagian dari upaya mewujudkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 – 2027 yang membawa misi mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Di sisi lain, Dian menambahkan bahwa upaya konsolidasi perbankan syariah untuk mewujudkan bank syariah dengan skala yang lebih besar sehingga dapat melahirkan bank syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, merupakan tanggung jawab bersama.

Hal ini akan terus diupayakan dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing bank dan perkembangan dinamika pasar global maupun domestik.

“OJK terus melakukan pemantauan terhadap kesiapan masing-masing bank termasuk mencermati dinamika arah kebijakan masing-masing bank tersebut,” ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) mengonfirmasi sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Meski enggan membocorkan nama bank yang dimaksud, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan saat ini bank yang ditargetkan sedang dalam proses pembicaraan intens, termasuk aspek valuasi bank tersebut antar pemegang saham baik BTN dan bank yang dimaksud.

“Banknya apa saya masih harus merahasiakan karena ada urusan juga dengan OJK Pasar Modal. Katakan saja namanya Bank X, jadi Bank X sedang kita dekati, memang lagi proses pembicaraan salah satunya yang lagi mau dibahas mengenai valuasi,” ujarnya usai Public Expose, Selasa (27/8/2024).

Berdasarkan laporannya, proses due diligence ini sedang berjalan dan Nixon mengakui bahwa prosesnya nampak lebih sederhana dengan transaksi yang juga tidak terlalu rumit serta ukuran bank ini relatif tidak terlalu besar.

Adapun, perseroan berharap dapat menyelesaikan transaksi ini dapat selesai pada akhir tahun ini atau awal 2025.

“Karena kan kalau kita pun udah sama-sama sepakat, [tapi] ini kan ada izin OJK dulu, izin pemegang saham, harus ada RUPS dulu, dan sebagainya,” ujarnya.

Akan tetapi, manajemen juga menginginkan setidaknya untuk perjanjian jual beli bersyarat alias Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dapat dilakukan pada September ataupun Oktober 2024.

Sejauh ini, disebutkan bahwa pihaknya sedang melakukan audit dengan menggunakan buku yang telah di audit atau limited review, di mana ini menjadi salah satu proses administrasi yang harus diselesaikan. “Akusisi itu [membutuhkan] administrasi banyak lah, ketentuan pasar modalnya,” kata Nixon.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kiprah PT Bank Commomwealth di Indonesia telah resmi berakhir. Bank asal Australia tersebut kini menjadi menjadi bagian dari PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) per 1 September 2024.

Penggabungan tersebut pun telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, nasabah PT Bank Commonwealth secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC. Ke depannya, nasabah dapat bertransaksi di cabang OCBC seluruh Indonesia, dan melalui kanal digital OCBC baik untuk kebutuhan individual maupun bisnis.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja menegaskan efektifnya penggabungan ini menandai awal baru bagi kedua entitas yang kini bersatu sebagai kesatuan yang lebih solid dan semakin tangguh.

Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang semakin komprehensif di Indonesia, digabungkan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya.

“Kami mengucapkan selamat bergabung kepada nasabah OCBC yang baru, dan terima kasih atas kepercayaannya kepada OCBC,” ujar Parwati dalam keterangan resminya, Senin (2/8).

Untuk menyegarkan ingatan, kabar OCBC akuisisi Bank Commonwealth tersiar pada 16 November 2023. Kala itu, OCBC menandatangani perjanjian akan mengakuisisi 99% saham milik Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Adapun, penjualan kepemilikan saham CBA di Bank Commonwealth sejalan dengan strategi CBA untuk menjadi lebih efisien dan lebih baik dengan berfokus pada bisnis domestik di Australia dan Selandia Baru.

Hal ini juga mengikuti penjualan beberapa saham international, termasuk PT Commonwealth Life di Indonesia, BoCommLife, dan 10% saham di Bank Hangzhou di China.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham PT Bank Commonwealth tahun ini. Aksi korporasi ini membawa dampak signifikan bagi karyawan Bank Commonwealth.

Presiden Dewan Eksekutif Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saepul Tavip, mengungkapkan sebanyak 1.146 karyawan Bank Commonwealth berpotensi mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat akuisisi tersebut.

"Karena bank ini diakuisisi, otomatis semuanya akan di-PHK, ada 1.146 karyawan," jelas Saepul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7).

Saepul menambahkan bahwa keputusan PHK ini telah dikonfirmasi langsung oleh Bank Commonwealth. Namun, kebijakan ini dianggap sepihak dan tidak transparan, menimbulkan kegelisahan di kalangan karyawan.

"Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan," ujarnya.

OPSI, sebagai induk serikat pekerja Bank Commonwealth, telah berdiskusi dengan manajemen bank. Dalam diskusi tersebut, diputuskan bahwa karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon.

Namun, kompensasi ini akan diambil dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang merupakan hak karyawan sejak lama sebelum adanya keputusan akuisisi.

Keputusan manajemen untuk menggabungkan DPLK dengan uang pesangon ini dianggap merugikan para pekerja, meskipun hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021.

Saepul menegaskan bahwa jika DPLK ingin dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, perhitungannya harus dimulai dari tahun 2021 sejak aturan tersebut diterbitkan.

"Itupun tidak termasuk dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No 35 Tahun 2021, hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya," katanya.

Ia juga menyoroti besaran upah karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan hak-hak lainnya yang tidak memasukkan komponen tunjangan tetap, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, manajemen OCBC NISP menargetkan proses akuisisi ini akan rampung tahun ini. Presiden Direktur OCBC, Parwati Surjaudaja, menjelaskan bahwa proses akuisisi akan selesai pada kuartal II/2024, diikuti dengan penggabungan atau merger yang ditargetkan selesai pada semester II/2024.

"Akuisisi ini nantinya dilanjutkan penggabungan di separuh kedua tahun ini dan sinergi bakal terlihat setelah penggabungan tersebut,” ujar Parwati dalam konferensi pers, Senin (18/3).

Saat ini, OCBC NISP masih berfokus pada proses akuisisi yang masih tahap awal. Belum ada rencana bisnis bank yang detail setelah penggabungan terjadi, tetapi Parwati menegaskan bahwa penggabungan ini merupakan upaya jangka panjang bagi bank.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasca batal diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), peluang investor lain untuk mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) kini terbuka lebar.

Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji mengungkapkan bahwa pihaknya sangat terbuka jika memang ada investor yang berminat untuk menjadi pemegang saham Bank Muamalat.

“Kami sampaikan bahwa Bank Muamalat menyambut positif bila ada investor yang memiliki rencana tersebut,” ujar Hayunaji (17/7).

Sebelumnya, ia bilang bahwa batalnya akuisisi oleh BTN juga tidak mempengaruhi bisnis karena baik itu merger maupun akuisisi adalah aksi korporasi yang bersifat non-organik yang terpisah dari kegiatan organik atau business as usual.

"Dengan demikian, hal ini tidak berdampak dan tidak mengganggu business as usual, baik dalam kegiatan bisnis maupun operasional Bank Muamalat," katanya, kala itu.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa bilang dengan batalnya akuisisi ini tentu masih dibuka peluang untuk bank atau lembaga lain untuk melakukan akuisisi terhadap Bank Muamalat dalam rangka untuk terus meningkatkan kinerja Bank Muamalat dan perbankan syariah secara umum.

Sebab, ia bilang OJK terus membuka peluang kepada investor domestik maupun asing yang memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan di Indonesia sesuai dengan Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah.

Dian menegaskan upaya untuk melakukan akselerasi pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui program konsolidasi perbankan syariah yang akan terus menerus dilakukan untuk mencapai skala efisiensi dan competitiveness perbankan syariah secara menyeluruh.

“OJK akan terus mendorong dan mendukung langkah konsolidasi bank syariah yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah Indonesia,” tandasnya.

JAKARTA, investor.id – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN telah batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), dan dikabarkan lebih memilih melanjutkan proses akuisisi dengan Victoria Syariah. Perkembangan BTN mencari jodoh BTN Syariah itu turut disorot dari pihak regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, tentu OJK membuka peluang kepada investor domestik maupun asing yang memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah. Dalam hal ini, salah satunya adalah Bank Muamalat yang batal di akuisisi BTN.

“Dengan batalnya akuisisi ini tentu masih dibuka peluang untuk bank atau lembaga lain untuk melakukan akuisisi terhadap Bank Muamalat dalam rangka untuk terus meningkatkan kinerja BMI dan perbankan syariah secara umum,” ungkap Dian dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Dari kacamata regulator, upaya untuk melakukan akselerasi pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang dimaksud antara lain melalui program konsolidasi perbankan syariah yang akan terus menerus dilakukan untuk mencapai skala efisiensi dan competitiveness perbankan syariah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, OJK akan terus mendorong dan mendukung langkah konsolidasi bank syariah yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah Indonesia.

“Upaya konsolidasi juga dimungkinkan sejalan dengan respon industri perbankan syariah terkait dengan regulasi mengenai spin off Unit Usaha Syariah, diharapkan dapat mewujudkan struktur pasar perbankan syariah ke depan yang lebih ideal, dengan kehadiran beberapa bank syariah berskala lebih besar dan lebih kompetitif,” demikian urai Dian, menjawab batalnya akuisisi Muamalat oleh BTN sehingga BSI (BRIS) masih belum memiliki pesaing yang sejajar.

Seperti yang diketahui dalam perkembangannya sampai saat ini, BTN telah secara resmi membatalkan proses akuisisi Bank Muamalat. Padahal, due diligence direncanakan bisa rampung pada April 2024. Tetapi hal itu tak kunjung selesai hingga saat ini, sehingga timbul asumsi batalnya rencana tersebut.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menjelaskan, perseroan harus tetap menjaga kesepakatan bersama Bank Muamalat. BTN pun telah berkonsultasi dengan pemegang saham, dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Cuma, kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan kemudian secara tertutup. Kami tidak akan meneruskan,” tegas Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/7/2024).

BTN Pindah Lain Hati

Usai rencana akuisisi Bank Muamalat batal, BTN dikabarkan berpindah ke lain hati, yakni Victoria Syariah. Kabar ini turut direspons OJK yang menilai positif aksi dari BBTN tersebut.

Dian memang tidak secara spesifik mengungkapkan perkembangan proses akuisisi Victoria Syariah oleh BTN. Namun dia bilang, apabila terdapat permohonan pengajuan rencana aksi korporasi kepada OJK di masa mendatang, maka selanjutnya OJK akan mengevaluasi dan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Rencana ini (akuisisi Victoria Syariah) sudah beberapa didiskusikan dengan OJK. OJK menilai rencana konsolidasi ini dapat memperkuat sinergi antara kedua bank dengan menggabungkan (BTN Syariah-Victoria Syariah). Itulah sebabnya kenapa OJK menyambut baik rencana akuisisi yang diajukan oleh BTN,” ujar Dian.

Meski OJK telah mendengar bidikan baru BTN, namun OJK mengaku belum menerima permohonan resmi dari BTN mengenai aksi korporasi terdekat. Menurut OJK, aksi semacam itu menjadi kewenangan dari manajemen bank.

“Sampai dengan saat ini, OJK belum terdapat permohonan pengajuan kepada OJK mengenai rencana aksi korporasi BTN terhadap bank lain. Seluruh proses dan inisiatif mengenai rencana aksi korporasi yang dilakukan merupakan kewenangan manajemen bank yang bersangkutan,” pungkas Dian.

Akuisisi bank syariah oleh BTN menjadi krusial demi kelangsungan bisnis anak usahanya, yakni BTN Syariah. BTN dalam rencana aksi korporasinya akan melakukan spin off BTN Syariah pada semester I-2025, dengan menyiapkan aspek permodalan sehingga tidak turun ke kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 atau bertahan di KBMI 2.

“Kami juga sedang menyiapkan spin off UUS dengan Rp 1,5 sampai Rp 6 triliun total capital-nya, supaya dia gak turun ke BUKU (KBMI) I. Kami harapkan dia tetap di BUKU II,” kata Nixon.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News