JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) Asep Anzar mengaku uang Rp 99,6 juta hasil dari pungutan liar (Pungli) habis untuk membeli makan, bensin, dan rokok.

Keterangan ini Asep ungkapkan ketika dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan pungli di Rutan KPK.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengkonfirmasi bahwa Asep menerima uang pungli Rp 99,6 juta dari lurah atau koordinator para komandan regu di Rutan KPK sejak 2019 sampai Rp 2023.

“Jadi total saudara terima Rp 99,6 juta?” tanya Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

“Iya,” jawab Asep.

Jaksa KPK kemudian mengkonfirmasi keterangan Asep dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terkait aliran dana yang diterima Asep dari sejumlah lurah di Rutan KPK.

Setelah itu, Jaksa KPK mengulik penggunaan uang tersebut oleh Asep.

Menurut pria yang kini bertugas sebagai petugas pengamanan pada Biro Umum KPK itu, uang hasil pungli tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Asep menekankan, uang tersebut tidak ia terima dalam satu bulan, melainkan 2019 hingga 2023.

“Itu saya terima per bulan itu ada yang Rp 2,5 atau Rp 3 juta. Itu saya buat beli rokok saja Rp 30 ribu, buat beli bensin per harinya aja Rp 30 ribu, belum makan Rp 45 ribu. Ya habis buat makan, rokok sama bensin saja,” ujar Asep.

Jaksa KPK pun mengulik, apakah Asep pernah menerima penjelasan dari para lurah di sejumlah Rutan KPK mengenai tujuan penerimaan uang pungli tersebut.

Jaksa kemudian membacaka berita acara pemeriksaan (BAP) Asep bahwa uang itu diterima agar para para petugas tidak menyita handphone yang digunakan para tahanan. Hal ini diberikan oleh Asep.

“Itu yang dimaksud tutup mata itu supaya tidak menyita handphone atau mengambil handphone yang ada di dalam (kamar tahanan),” kata Asep.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengky.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan soal temuan ponsel atauhandphonesetelah permasalahan pungutan liar (pungli) terkuak yang melibatkan kepala rumah tahanan (rutan).

Kepala rutan KPK Togi Robson Sirait mengungkapkan bahwa handphone-yang ditemukan tersebut adalah ponsel lama yang masih belum dikeluarkan. Ditemukan sebanyak 3-4 handphone dalam sidak tersebut.

“Jadi temuan handphone itu terjadi setelah karutan yang kemarin kena sidaknya itu diganti. Ada sidak yang dilakukan mendadak oleh teman-teman juga,” tutur Togi di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, sempat ditemukan juga miras pada saat pengecekan awal yang didapat ketika pihak keluarga membawa barang kepada tahanan.

“Kemudian masalah miras itu kita dapatkan waktu pihak keluarga mengirimkan barang di situ (meja). Jadi meja itu adalah meja tempat ngecek barang kiriman dari keluarga ke tahanan,” tuturnya.

Hal tersebut diakali oleh pihak keluarga dengan seolah-olah membawa botol air mineral. Lantaran pihak KPK telah menyediakan air putih, botol air mineral tersebut kemudian dicek oleh pihak terkait.

Senada dengan pernyataan tersebut, Tim jubir KPK, Budi Prasetyo juga mengungkapkan bahwa miras ditemukan saat pemeriksaan makanan untuk dibawa masuk ke rutan, bukan saat sidak.

Togi kemudian mengungkapkan sidak ke depannya akan terus dilakukan dan minimal dilakukan setiap bulannya. Siapapun yang akan menolak sidak, maka akan dilaporkan ke inspektorat.

Pengecekan barang juga akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pengecekan fisik. Kedua, pengecekan dengan menggunakan X-ray.

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan soal temuan ponsel atauhandphonesetelah permasalahan pungutan liar (pungli) terkuak yang melibatkan kepala rumah tahanan (rutan).

Kepala rutan KPK Togi Robson Sirait mengungkapkan bahwa handphone-yang ditemukan tersebut adalah ponsel lama yang masih belum dikeluarkan. Ditemukan sebanyak 3-4 handphone dalam sidak tersebut.

“Jadi temuan handphone itu terjadi setelah karutan yang kemarin kena sidaknya itu diganti. Ada sidak yang dilakukan mendadak oleh teman-teman juga,” tutur Togi di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, sempat ditemukan juga miras pada saat pengecekan awal yang didapat ketika pihak keluarga membawa barang kepada tahanan.

“Kemudian masalah miras itu kita dapatkan waktu pihak keluarga mengirimkan barang di situ (meja). Jadi meja itu adalah meja tempat ngecek barang kiriman dari keluarga ke tahanan,” tuturnya.

Hal tersebut diakali oleh pihak keluarga dengan seolah-olah membawa botol air mineral. Lantaran pihak KPK telah menyediakan air putih, botol air mineral tersebut kemudian dicek oleh pihak terkait.

Senada dengan pernyataan tersebut, Tim jubir KPK, Budi Prasetyo juga mengungkapkan bahwa miras ditemukan saat pemeriksaan makanan untuk dibawa masuk ke rutan, bukan saat sidak.

Togi kemudian mengungkapkan sidak ke depannya akan terus dilakukan dan minimal dilakukan setiap bulannya. Siapapun yang akan menolak sidak, maka akan dilaporkan ke inspektorat.

Pengecekan barang juga akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pengecekan fisik. Kedua, pengecekan dengan menggunakan X-ray.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut mendapatkan sejumlah ancaman dari eks petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK jika tidak menyetorkan uang pungutan liar (pungli) yang diminta.

Hal ini terugkap dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap 15 eks pegawai Rutan dalam perkara dugaan pungutan liar Rp 6,3 miliar.

“Jika tahanan tidak memberikan uang bulanan atau telat dalam menyetorkan uang bulanan, ada tindakan yang dilakukan oleh Petugas Rutan KPK kepada para tahanan,” ungkap Jaksa KPK Syahrul Anwar dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

“Yaitu masa isolasi diperlama untuk tahanan yang baru masuk ke Rutan KPK, tahanan yang lama akan dimasukan kembali ke ruang isolasi dan kamar sel tahanannya dikunci/digembok dari luar, suplai air ke kamar mandi tahanan dimatikan,” ucap dia.

Tak hanya itu, para tahanan yang tidak menyetorkan uang juga tidak bisa menikmati air minum secara baik karena pengisian air galon diperlambat.

Mereka juga dilarang atau dikurangi waktunya untuk berolah raga dan dikunjungi kerabat.

“Serta mendapat tambahan tugas jaga dan tugas piket kebersihan lebih banyak yang tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat,” papar jaksa.

Jaksa menyebutkan, ancaman tersebut membuat para tahanan terpaksa menuruti apa yang diinginkan oleh para sipir Rutan KPK.

“Para tahanan yang merasa khawatir dan takut apabila permintaan uang tersebut tidak dipenuhi, akan ada tindakan dari para terdakwa dan petugas Rutan lainnya sehingga tahanan tidak ada pilihan lain kecuali terpaksa menyetujuinya,” kata Jaksa.

Jaksa mengatakan, para sipir KPK menagih pungutan liar kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Para petugas KPK yang terjerat perkara ini adalah eks Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta dan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK pada 2018-2022, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut.

Sementara itu, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan. Sedangkan, mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

“Jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.387.150.000 atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan para terdakwa,” kata jaksa.

Para tahanan yang diperas antara lain Elvianto, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal menggelar sidang perdana perkara dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (1/8/2024).

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bakal membongkar praktik pungli mencapai Rp 6,3 miliar yang menyeret 15 orang eks pegawai Komisi Antirasuah itu menjadi terdakwa.

“Waktu sidang pukul 10.00 WIB dan para terdakwa akan dihadirkan secara langsung di persidangan,” kata Jaksa KPK Agung Nugroho Santoso, Rabu (31/7/2024).

Terpisah, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan KPK, Titto Jaelani mengatakan, Jaksa Komisi Antirasuah juga bakal membongkar peran para tahanan KPK dalam praktik pungli ini.

Misalnya, eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sampai eks Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.

"Nantinya dalam dakwaan tim Jaksa akan dibuka peran dari para tahanan yang memberikan sejumlah uang ke para terdakwa diantaranya Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza Alex Noerdin Muhammad Azis Syamsuddin, Yoory Cornelis, Firjan Taufa dan Sahat Tua Simanjuntak," kata Titto, Senin 29 Juli 2024.

Titto mengungkapkan bahwa Jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan seluruh terdakwa dugaan Pungli ini ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024 lalu.

Ia menyebut, ada enam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dua surat dakwaan untuk 15 orang terdakwa.

Mereka yang menjadi terdakwa adalah eks Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta dan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK pada 2018-2022, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.