REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan KPU akan memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada 2024. Namun, kata Afifuddin prosedural kelembagaan, mengharuskan KPU untuk berkonsultasi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dijadwalkan pada Senin (26/8/2024).

Dalam konsultasi itu, KPU akan menyorongkan draf revisi PKPU 8/2024 yang berkaitan langsung dengan putusan MK 60/2024 dan 70/2024. Konsultasi dengan Komisi II DPR tersebut, bersifat wajib, karena tanpa RDP dengan dewan itu, bakal mengancam KPU dengan sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Akan tetapi, meskipun konsultasi terkait PKPU itu wajib, KPU kata Afifuddin, tetap memastikan putusan MK 60/2024 dan 70/2024 sebagai dasar hukum yang sah bagi partai politik (parpol), ataupun gabungan parpol untuk mendaftarkan para calon kepala daerahnya pada 27 sampai 29 Agustus 2024. “Semua yang berkaitan dengan putusan MK, yang katakanlah beririsan dengan PKPU kita, ini akan kita terapkan,” ujar Afifuddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Rasulullah SAW menjelaskan tentang salah satu amalan baik yang agung dari jihad. Amalan tersebut adalah amar maruf nahi mungkar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

Dari Abu Said Al Khudri RA, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jihad yang paling agung adalah kalimat adil terhadap pemimpin yang zalim.” (HR Tirmidzi). Dalam riwayat lain menggunakan kata kalimat yang haq (kalimatu haqqin) dan kata amirin (pemimpin) menggantikan kata sulthan.

Makna jihad dalam hadits ini adalah amar makruf nahi munkar dan ibadah-ibadah lainnya dengan lisan. Perkataan yang benar, perkataan yang dilakukan dengan lisan. Ini bukan berarti menentang para pemimpin, tetapi menasihati mereka, sebagaimana sabda RasulullahSAW:

الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

“Agama adalah nasihat. Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau bersabda, “Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para imam kaum muslimin, dan untuk masyarakat umum.” (HR Muslim).

Ini adalah salah satu jihad yang paling besar karena melibatkan risiko diri sendiri dan bersedia menanggung bahaya demi Allah, seperti yang dikatakan oleh Al-Khattabi dalam Maalim al-Sunnah:

“Ini adalah jihad yang paling utama, karena barangsiapa yang memerangi musuh dan ragu-ragu antara harapan dan ketakutan, maka ia tidak tahu apakah ia akan menang atau dikalahkan, sementara mereka para pemilik kekuasaan sangat digdaya, jika ia mengatakan kebenaran dan memerintahkannya untuk melakukan yang benar, ia akan membahayakan dirinya dan menjadikan dirinya sebagai sasaran kebinasaan, maka ini adalah jihad yang paling utama karena ketakutan yang sangat.”

Al-Thayibi, dalam tafsirnya atas Misykat, mengutip alasan lain yaitu karena kezaliman pemimpin berdampak pada semua orang yang berada di bawah kekuasaannya, yang jumlahnya banyak, maka jika ia menghentikannya dari kezaliman, ia akan memberi manfaat bagi banyak orang, tidak seperti membunuh seorang kafir.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, amar makruf nahi mungkar ini bukan berarti keluar untuk memerangi para pemimpin, akan tetapi mengubah kemungkaran dengan tangan selama tidak dilakukan dengan pedang dan peperangan, bukan berarti makar.

Jika tidak menimbulkan fitnah tetapi bahayanya hanya terbatas pada pelakunya dan tidak meluas kepada keluarga, sahabat, tetangga dan semisalnya, jika tidak, maka hal tersebut dilarang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Jami' al-'Ulum wa al-Hikam: “Perubahan dengan tangan tidak mengharuskan adanya peperangan, dan hal itu juga ditetapkan oleh Ahmad dalam riwayat yang benar dengan mengatakan, “Mengubah dengan tangan bukan dengan pedang dan senjata, dengan demikian (maksud) jihad kepada mara pemimpin dengan tangan adalah menghilangkan kemungkaran para pemimpin dengan tangannya, seperti menumpahkan minuman keras, merusak mesin-mesin permainan, dan sebagainya. Atau menghilangkan dengan tangan apa yang mereka perintahkan dari kezaliman, jika dia memiliki kemampuan untuk itu, kesemuanya diperbolehkan, dan ini bukan berarti memerangi mereka, dan juga tidak berarti makar yang dilarang. Ini paling banyak ditakuti adalah dia membunuh pemimpin sendiri. Sedangkan makar dengan mengangkat senjata, dikhawatirkan memicu huru-hara yang memicu pertumpahan darah umat Islam.”

Umat Islam...

Ketiga:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

"Hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak! Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan (menghancurkan) orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan." (HR Muslim)

Keempat:

مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ "Siapa yang pernah berbuat aniaya sejengkal saja (dalam perkara tanah) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh bumi." (HR Bukhari)

Kelima:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

"Allah Ta'ala berfirman, “Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya." (HR Bukhari)

Sumber: alukah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya tak akan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada menjadi undang-undang sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah ke KPU pada 27 Agustus 2024. Artinya, syarat untuk mendaftarkan calon kepala daerah tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dasco menjelaskan, pelaksaan rapat paripurna di DPR hampir selalu dilakukan pada hari Selasa dan Kamis, kecuali untuk rapat paripurna yang telah lama diagendakan. Sementara itu, pada Selasa (27/8/2024) merupakan hari dimulainya tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPU.

"Tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan bamus dan pengagendaan dalam rapat paripurna," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.

Menurut dia, rapat paripurna untuk pengesahan RUU Pilkada paling tidak harus dilaksanakan pada 27 Agustus 2024 apabila maskh hendak dilakukan. Namun, saat itu sudah memasuki masa pendaftaran calon kepala daerah.

"Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan, karena masa pendaftaran sudah berlaku," kata Dasco.

Dengan keputusan itu, syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 tetap akan mengacu pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan MK. Artinya, PDIP bisa tetap mencalonkan kepala daerah di Pilgub DKI Jakarta dan Kaesang Pangarep tak bisa maju sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur di Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU pada Kamis pagi tak dapat dilaksanakan. Pasalnya, jumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna itu hanya sekitar 86 orang dari total 575 orang yang ada, sehingga rapat paripurna tak memenuhi kuorum.