MEDAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia akan memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Adapun putusan MK dimaksud nomor 60/PUU-XXII/2024 soal ambang batas pencalonan dan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia kepala daerah.

"Kita gini, kalau Bawaslu memastikan saja pasca putusan MK baik di nomor 60, 70, kita harus memastikan apa yang dilakukan Bawaslu dalam proses pengawasannya, harus sesuai dengan mekanismenya," kata Anggota Bawaslu RI, Puadi di Kantor KPU Sumatera Utara (Sumut), Rabu (28/8/2024).

Adapun isi putusan MK tersebut juga telah diturunkan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 terkait pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 terkait pedoman teknis pendaftaran dan persyaratan calon kepala daerah.

Menurutnya, Bawaslu juga tidak kesulitan dalam mengawasi persyaratan pencalonan kepala daerah.

Bawaslu juga akan tetap fokus dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan melekat.

"Terutama KPU, harus tetap fokus pada PKPU 10, dan sudah dibuat oleh juknis (petunjuk teknis) 1229 itu, sehingga secara teknis Bawaslu melakukan pengawasan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Puadi mengatakan Bawaslu telah membuat pemetaan kerawanan pelaksanaan pilkada.

Jika Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pilkada, maka akan ditindak.

"Termasuk misalkan ada kaitannya ada calon petahana misalkan, ada kekerabatan misalkan ada keluarga TNI, ASN atau Polri ini kan jadi perhatian kita sehingga bawaslu tetap fokus, mekanisme ini harus tetap sesuai prosedur, harus dipastikan," ujar Puadi.

"Ketika nanti tiap-tiap proses tahapannya ini ada potensi pelanggaran, kemudian dicatat dalam kejadian khusus oleh pengawas pemilu, buktinya cukup kuat, ya maka kita jadikan temuan gitu," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bakal terbit dan dipublikasikan, Minggu (25/8/2024) malam ini.

“Iya (malam ini). Kami akan upload di JDIH untuk nanti bisa diakses oleh semua pihak,” ujar Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin di kantornya, Minggu.

KPU telah menggelar rapat bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengharmonisasi perubahan PKPU tersebut.

Dengan begitu, KPU hanya tinggal menyelesaikan urusan administrasi sebelum menerbitkan PKPU terbaru tentang pencalonan di Pilkada secara resmi dan mempublikasikannya.

“Sudah dilakukan tadi siang Pak Idham Holik dari KPU yang mewakili, sudah selesai. Jadi sekarang prosesnya tinggal pengadministrasian, dan akan segera,” kata Afifuddin.

Ia memastikan, seluruh instrumen yang diperlukan untuk tahapan pendaftaran pada 27-29 Agustus 2024 sudah siap.

“PKPU-nya juga sudah selesai perbaikan. Dan pada saatnya insya Allah teman-teman (KPU Daerah) juga sudah bisa tenang melakukan tahapan penerimaan pendaftaran calon peserta pilkada,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 terkait Pencalonan di Pilkada serentak 2024 yang telah disetujui DPR RI pada Minggu (25/8/2024).

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan KPU, dengan agenda konsultasi perubahan PKPU untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

PKPU terbaru itu memuat putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 soal perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilkada serentak 2024.

Selain itu, PKPU terbaru juga menegaskan pemenuhan syarat minimum usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU RI, sesuai putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Setelah RDP dengan Komisi II DPR RI, KPU pun menjadwalkan rapat koordinasi dengan Kemenkumham untuk harmonisasi perubahan peraturan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com -Partai Buruh meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI konsisten menjalankan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pilkada 2024 sesuai dengan Putusan MK.

"Prinsipnya, isi PKPU harus dipastikan sesuai keputusan MK tanpa tafsir yang lain baik ambang batas, ataupun ambang usia," kata Said saat demo di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Minggu (25/8/2024).

Said mengatakan partainya akan terus mengawal pelaksanaan Pilkada agar sesuai dengan PKPU yang dikeluarkan KPU.

Apabila proses pilkada tidak sejalan dengan Putusan MK, Said Iqbal mengancam akan melakukan aksi lagi di Gedung DPR.

Ia juga akan mengajak seluruh elemen rakyat termasuk mahasiswa dalam aksi itu.

"Kami akan gerakkan massa di seluruh wilayah Indonesia," jelas dia.

Setelah orasi, massa aksi langsung menyalakan flare sebagai tanda akan terus mengawal putusan ini.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI secara resmi menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, Minggu (25/8/2024).

Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU RI, yang membahas perubahan PKPU untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita sudah sama-sama tahu bahwa draf PKPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodir. Tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70,” ujar Doli di ruang rapat, Minggu (25/8/2024).

Sebagai informasi, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan.

Selain itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.

Hal ini menjadi pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi, Selasa (20/8/2024).

"Persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon," ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan.

“Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," ucap dia.

Penegasan MK ini berkebalikan dengan tafsir hukum yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) belum lama ini.

Melalui putusan nomor 24 P/HUM/2024, MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam Peraturan KPU (PKPU) saat penetapan pasangan calon, menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada.