Bisnis.com, JAKARTA - Jajaran kementerian dan lembaga pemerintahan Jokowi akan mengadakan rapat koordinasi tingkat menteri pekan ini seiring dengan adanya dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan peretas (hacker) Bjorka di situs Breach Forums.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa saat ini Kemenkominfo bersama dengan Kementerian Keuangan tengah berkoordinasi dan membahas terkait kebocoran data NPWP di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia mengaku bahwa pihaknya tengah menunggu laporan lebih detail.

“Kami akan melakukan satu rapat koordinasi. Nah, nanti di sana mungkin akan menjadi lebih jelas darimana data-data itu bisa sampai ke tangan yang tidak benar,” kata Nezar saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Sepakat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan akan memanggil Ditjen Pajak, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kemenkominfo untuk mengevaluasi adanya dugaan kebocoran data yang dilakukan Bjorka. Rapat tingkat menteri ini bakal digelar pada pekan ini, tepatnya Jumat mendatang.

“Minggu ini saya akan panggil Ditjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kominfo untuk kita evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa,” ujar Hadi.

Nantinya dalam rapat tersebut, Hadi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi lebih dalam penyebab kebocoran data, serta untuk mencari solusi permasalahan dan mitigasi kebocoran data.

“Apakah [karena] Ditjen Pajak juga pada waktu itu memang tidak sebagai bagian dari tidak yang menyimpan datanya di PDNS 2, ini juga bisa. Dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti itu,” tuturnya.

Kendati demikian, berdasarkan analisa sementara yang sudah didapatkan BSSN, Hadi mengungkap bahwa sebagian data ditemukan ada ketidakcocokan dengan data asli.

“Ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten. Sehingga ada yang sebagian yang tidak sesuai, data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP,” jelasnya.

Meski begitu, Hadi menyampaikan bahwa Kemenkopolhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran ini.