Bisnis.com, JAKARTA — Menkopolhukam Hadi Tjahjanto buka suara ihwal dugaan kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memvalidasi data yang dibocorkan seperti nomor handphone, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

“Analisa sementara yang sudah didapatkan BSSN adalah sebagain data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

Dia menduga data-data tersebut diperoleh dari Kota/Kabupaten, sehingga sebagian data yang dibocorkan tidak sesuai dengan pemiliknya, baik itu NIK maupun NPWP.

Kemudian, sejauh ini yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dugaan kebocoran data itu, tim Computer Security Incident Response Team (CISRT) dari Kementerian Keuangan sudah menindaklanjuti secara internal dengan melibatkan tim BSSN.

Lebih jauh, dia menyebutkan bahwa pihaknya akan terus memantau dan berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran data ini. Akan dilaksanakan rapat tingkat menteri dengan Dirjen Pajak dalam waktu dekat.

“Kami dari Kemenkopolhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini. Dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak dan dihadiri oleh BSNN untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait kebocoran ini,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mencecar pemerintah, khususnya Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, terkait kebocoran data masyarakat yang terus berulang terjadi. Apalagi, kebocoran data NPWP yang terjadi pada Presiden Jokowi, Wapres terpilih Gibran Rakabuming, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal tersebut dilakukannya dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo, Menkopolhukam, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) di Gedung DPR, Senin (23/9/2024).

Lebih spesifik, kebocoran data yang disoroti Nurul adalah soal kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka.

“Ini kejadiannya berulang. sekarang dengan jumlah [data bocor] yang lebih sedikit 6 juta, tapi disitu ada mencakup nomor handphone, email, dan NIK. Dan konon keluarga Bapak Presiden juga kena pencurian data ini,” kata Nurul.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mempertanyakan kepada Menkopolhukam sebenarnya di mana letak masalahnya karena kebocoran data sudah berulang kali terjadi.

“Ini kan menurut saya kita sudah berulang kali, masalahnya sebetulnya di mana sih? Kita ini gemes begitu ya,” tuturnya.

Dia turut menyampaikan sesuai dengan identifikasinya, masalah utamanya ada di sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Menurutnya, sudah seharusnya tenaga-tenaga profesionalah yang direkrut agar kebocoran data ini tak terjadi lagi.

“Tolong dong jangan sampai kebocoran-kebocoran ini merugikan publik terus. Jadi saya pengen ada tindakan yang komprehensif, supaya kita tidak jadi bangsa yang bisa dianggap gampang.Kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, supaya 2045 Indonesia Emas, Indonesia Maju bisa teralisasi,” pinta Nurul.

Pada tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari turur menegaskan bahwa masyarakat butuh respons yang cepat dan tepat perihal kebocoran data.

“Masyarakat butuh respons yang cepat, respons yang tepat. Gak perlu saling menyalahkan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Bisnis.com, JAKARTA - Jajaran kementerian dan lembaga pemerintahan Jokowi akan mengadakan rapat koordinasi tingkat menteri pekan ini seiring dengan adanya dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan peretas (hacker) Bjorka di situs Breach Forums.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa saat ini Kemenkominfo bersama dengan Kementerian Keuangan tengah berkoordinasi dan membahas terkait kebocoran data NPWP di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia mengaku bahwa pihaknya tengah menunggu laporan lebih detail.

“Kami akan melakukan satu rapat koordinasi. Nah, nanti di sana mungkin akan menjadi lebih jelas darimana data-data itu bisa sampai ke tangan yang tidak benar,” kata Nezar saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Sepakat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan akan memanggil Ditjen Pajak, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kemenkominfo untuk mengevaluasi adanya dugaan kebocoran data yang dilakukan Bjorka. Rapat tingkat menteri ini bakal digelar pada pekan ini, tepatnya Jumat mendatang.

“Minggu ini saya akan panggil Ditjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kominfo untuk kita evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa,” ujar Hadi.

Nantinya dalam rapat tersebut, Hadi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi lebih dalam penyebab kebocoran data, serta untuk mencari solusi permasalahan dan mitigasi kebocoran data.

“Apakah [karena] Ditjen Pajak juga pada waktu itu memang tidak sebagai bagian dari tidak yang menyimpan datanya di PDNS 2, ini juga bisa. Dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti itu,” tuturnya.

Kendati demikian, berdasarkan analisa sementara yang sudah didapatkan BSSN, Hadi mengungkap bahwa sebagian data ditemukan ada ketidakcocokan dengan data asli.

“Ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten. Sehingga ada yang sebagian yang tidak sesuai, data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP,” jelasnya.

Meski begitu, Hadi menyampaikan bahwa Kemenkopolhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran ini.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meneliti dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting hingga kemudian dijual. Hasilnya, dikatakan bahwa tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data.

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).

Wanita yang akrab disapa Ewie itu menyebut struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

"Terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

DJP memastikan selalu berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP, serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness.

Di samping itu, DJP mengimbau agar para Wajib Pajak turut menjaga keamanan data masing-masing antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.

"Kami juga memohon bantuan masyarakat untuk segera melaporkan kepada DJP apabila menemukan adanya dugaan kebocoran data DJP, melalui kanal pengaduan DJP yaitu Kring Pajak 1500200, posel ke pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id," tuturnya.

Dugaan Data NPWP Bocor-Dijual

Isu dugaan kebocoran data mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.

(aid/kil)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada sistem informasi DJP.

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, dilansir Antara, Jumat, 20 September 2024.

Dwi menegaskan, struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Kendati begitu, DJP tetap berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data ini.

DJP menyatakan akan terus menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan meningkatkan keamanan pada sistem informasi dan infrastruktur milik instansi.

DJP juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari akses terhadap tautan atau dokumen mencurigakan.

Adapun bagi masyarakat yang menemukan dugaan kasus kebocoran data terkait DJP, dapat melapor ke kanal pengajuan Kring Pajak 1500200, surel pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id.

Baca juga: 6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi dan Sri Mulyani, Ini Tanggapan Ditjen Pajak

Sri Mulyani minta DJP evaluasi sistem

Kemarin, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan evaluasi terkait adanya dugaan data NPWP yang bocor.

Ia menyebutkan nantinya setelah evaluasi rampung, akan segera dilaksanakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan kepada awak media.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, e-mail, dan data-data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar, seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, hingga Menteti BUMN Erick Thohir.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X. Namun, dalam pernyataannya, mereka menyebut keaslian informasi itu belum terverifikasi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

IDXChannel - Publik kembali dihebohkan dengan kasus kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6 juta warga Indonesia, termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pengamat keamanan siber Alfons menilai, perlu langkah-langkah preventif untuk mencegah kebocoran data. Masyarakat disarankan untuk menggunakan aplikasi pihak ketiga yang bisa mendeteksi nomor tidak dikenal dan masuk dalam kategori spam.

Kemudian, menggunakan password manager yang berguna untuk mengatur kata sandi atau password dengan kombinasi yang unik. Lalu, disarankan mengaktifkan fitur one time password untuk seluruh akun yang dimiliki.

“Terutama akun email dan aktifkan two factor authentication,” kata Alfons dalam Market Review IDX Channel pada Jumat (20/9/2024).

Sementara bagi pengelola data, Alfons menganjurkan pihak terkait untuk disiplin menjalankan standar pengelolaan dan pengamanan data untuk mencegah kebocoran.

Alfons menekankan, sisi terlemah dari sistem keamanan data adalah pengguna atau user. Untuk itu, pihak pengelola data diharapkan juga turut andil dalam melindungi user dengan melakukan scanning pada setiap perangkat.

“Mereka perlu dilindungi dengan cara melakukan scanning terhadap perangkat mereka. Jika perangkat tidak sesuai standar keamanan, akses harus ditolak,” ujar Alfons.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya kebocoran data sistem informasi milik DJP, seperti informasi yang belakangan beredar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan, pihaknya sudah melakukan penelitian usai peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka diduga menjual nomor pokok wajib pajak (NPWP) milik DJP di Breach Forums. Hasilnya, dia membantah kebocoran data kepunyaan DJP.

"Data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," jelas Dwi dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024).

Dia mengklaim, struktur data yang tersebar bukan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

DJP, lanjutnya, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Polri untuk menindaklanjuti dugaan jual beli NPWP masyarakat tersebut.

Dwi juga menyebut DJP akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem.

"DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak," katanya.

Dia juga mengimbau agar para Wajib Pajak turut menjaga keamanan data masing-masing seperti memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari akses tautan maupun file mencurigakan.

Jika menemukan adanya dugaan kebocoran data miliki DJP, Dwi menghimbau masyarakat untuk segera melapor melalui kanal Kring Pajak 1500200, surel [email protected], maupun situs pengaduan.pajak.go.id atau wise.kemenkeu.go.id.

Sebagai informasi, sebelumnya berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun media sosial X @FalconFeedsio, Bjorka diduga memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres. Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara lagi terkait kabar kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk data dirinya dan para menteri. Data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

Jokowi meminta semua jajaran untuk segera memitigasi hal tersebut. Dia menyebut kejadian serupa tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain.

"Kemarin saya sudah sampaikan segera dimitigasi. Semuanya, tidak apa-apa karena memang banyak negara mengalami hal yang sama," kata Jokowi saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/9/2024).

Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya mitigasi sedini mungkin. Dengan begitu, kejadian serupa tidak terulang.

"Saya kira yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi," tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membeberkan perkembangan terkait dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting hingga kemudian dijual.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dikatakan bahwa tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data.

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).

Wanita yang akrab disapa Ewie itu menyebut struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

"Terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Isu dugaan kebocoran data mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.

Saksikan Live DetikSore:

(hns/hns)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) membagikan kabar terbaru soal dugaan kebocoran data Wajib Pajak, mulai dari milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengungkapkan beberapa hal berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh DJP Kemenkeu.

Pertama, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. Kedua, struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

"Terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya kepada IDXChannel, Jumat (20/9/2024).

Diungkapkan Dwi, pihaknya berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP. Serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness.

Dwi menuturkan, DJP mengimbau agar para Wajib Pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari baik mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.

"Kami juga memohon bantuan masyarakat untuk segera melaporkan kepada DJP apabila menemukan adanya dugaan kebocoran data DJP, melalui kanal pengaduan DJP yaitu Kring Pajak 1500200, email ke [email protected], situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id," ujar Dwi.

"DJP menyampaikan rasa terima kasih dan sangat menghargai perhatian atas informasi yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini merupakan umpan balik bagi DJP dalam menjalankan fungsi sebagai pengumpul penerimaan negara," katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membeberkan perkembangan terkait dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting hingga kemudian dijual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dikatakan bahwa tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data.

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).

Wanita yang akrab disapa Ewie itu menyebut struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

"Terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

DJP memastikan selalu berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP, serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness.

Di samping itu, DJP mengimbau agar para Wajib Pajak turut menjaga keamanan data masing-masing antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.

"Kami juga memohon bantuan masyarakat untuk segera melaporkan kepada DJP apabila menemukan adanya dugaan kebocoran data DJP, melalui kanal pengaduan DJP yaitu Kring Pajak 1500200, ponsel ke pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id," tuturnya.

Dugaan Data NPWP Bocor-Dijual

Isu dugaan kebocoran data mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.

(aid/kil)

Jakarta -

Heboh dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting hingga kemudian dijual. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut terlibat pun buka suara.

Dari Jokowi, dia mengaku telah memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk segera mengambil langkah. Orang nomor satu di Indonesia itu meminta ada mitigasi secepatnya.

"Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Jokowi menyebut peristiwa itu juga terjadi di negara lain. Ia menduga kebocoran data ini terjadi karena keteledoran password hingga penyimpanan data yang berbeda-beda.

"Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semua data itu mungkin karena keteledoran password. Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," ujarnya.

Sementara itu, Sri Mulyani juga mengaku telah meminta anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melakukan evaluasi.

"Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9).

Sri Mulyani menyebut nantinya hasil evaluasi akan disampaikan oleh DJP dan tim IT. "Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," ucap Sri Mulyani.

Data NPWP Bocor-Dijual

Isu dugaan kebocoran data mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.

(aid/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara atas aksi dari peretas Bjorka yang kembali beraksi, kali ini dengan memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Jokowi mengaku telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar segera memitigasi kebocoran data tersebut.

“Saya sudah perintahkan Kominfo maupun kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi, secepatnya,” ujarnya kepada wartawan usai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura-Klaten, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Kendati demikian, Jokowi mengaku bahwa kasus kebocoran data memang tengah terjadi tak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya.

Menurutnya, ada banyak faktor peretas melakukan aksinya untuk mendapatkan data-data pribadi masyarakat. Salah satunya, informasi yang tersebar di banyak titik atau server sehingga memudahkan aksi peretasan terjadi.

“Peristiwa ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password itu bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker,” pungkas Jokowi.

Untuk diketahui, nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless]," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari cuitan @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.